memperoleh suatu kejelasan yang mengacu kepada UU KUP itusendiri, karena Penggugat dengar, bahwa bila sampai terjadi kondisi seperti itu,maka minimal Kepala KPP yang bersangkutan akan mendapatkan sanksiinternal di DJP;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put42073/PP/M.IV/99/2012, tanggal 11 Desember 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat atasSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300

, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Tentang Penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300

membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telahdigunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:Tentang Penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300

Putusan Nomor 266/B/PK/PJK/20168.4.8.5.Bahwa melalui surat Nomor S300/WPUJ.07/KP.0508/2012 tanggal14 Februari 2012 Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak diaturmengenai pemberian imbalan bunga atas keterlambatanpenerbitan SPMKP sehubungan dengan diterimanya PutusanBanding;Bahwa berdasarkan

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.42073/PP/M.V/99/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan:=" Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatatas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012tanggal 14 Februari 2012 tentang Imbalan Bunga atas KeterlambatanPenerbitan SPMKP, atas nama: PT.

memperoleh suatu kejelasan yang mengacu kepada UU KUPitu sendiri, karena Penggugat dengar, bahwa bila sampai terjadi kondisi sepertiitu, maka minimal Kepala KPP yang bersangkutan akan mendapatkan sanksiinternal di DJP;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42073/PP/M.IV/99/2012, tanggal 11 Desember 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat atasSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300

Putusan Nomor 266/B/PK/PJK/2016Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012 tanggal 14 Februari 2012 sudahsesuai dengan data ketentuan yang berlaku;Bahwa Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:Pasal 69 ayat (1)Alat bukti dapat berupa:surat atau tulisan;keterangan ahli;keterangan para saksi;pengakuan para pihak; dan/atauo a2 9 fF pengetahuan HakimKemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwaPengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian

Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012 tanggal 14 Februari 2012yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) merupakan jawaban atas surat Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) Nomor 003/TYI/XII/2011 tanggal 9Desember 2011 tentang permohonan imbalan bunga atasketerlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar KelebihanPajak sehubungan dengan diterimanya Putusan Banding NomorPut.17308/PP/M.1X/16/2009 tanggal 2/7 Februari 2009

Putusan Nomor 266/B/PK/PJK/20168.4.8.5.Desember 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) meminta imbalan bunga atas keterlambatanpengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut berdasarkanPasal 11 ayat (3) UU KUP;Bahwa melalui surat Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012 tanggal14 Februari 2012 Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.42073/PP/M.IV/99/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan:e Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatatas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300/WPJ.07/KP.0508/2012tanggal 14 Februari 2012 tentang Imbalan Bunga atas KeterlambatanPenerbitan SPMKP, atas nama: PT.

Dengan demikian pembebanan biaya swap ini sudah sesuai dengan S300/PJ.42/2003 ini;Bahwa selain uraian tersebut di atas. untuk perhitungan laba (rugi) selisih kursPemohon Banding setiap akhir bulan selalu menyesuaikan nilai transaksihedgingnya (swap) berdasarkan kurs pada akhir bulan yang ditetapkan oleh pihakBank dan ditetapkan sebagai selisih mark to market.

Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1)huruf a dan huruf e UU PPh yang kemudian dijelaskan dalam S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 atas Biaya Cross Currency SWAPsebesar Rp6.094.888.792,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan hurufHalaman 22 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/201322.e UU PPh yang kemudian dijelaskan dalam S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni2003 serta PSAK 55 Paragraf 27.Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwa KoreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) terhadap Biaya CrossCurrency SWAP sebesar Rp6.094.888.792,00 sudah sesuai denganketentuan..

Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1)huruf a dan huruf e UU PPh yang kemudian dijelaskan dalam S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 atas kerugian nilai market to marketsebesar Rp3.827.522.662,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.22.

Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan hurufe UU PPh yang kemudian dijelaskan dalam S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni2003 serta PSAK 55 Paragraf 27.23.

Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2013Alasan Terbanding melakukan koreksi tersebut adalah berdasarkanpenegasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S300/PJ.42/2003tanggal 3 Juni 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksiderivatif berupa cross currency interest rate swap.Berdasarkan fakta, UU PPh, peraturan tersebut di atas, Pemohon Bandingberpendapat bahwa atas kerugian swap komoditi yang Pemohon Bandingbayarkan kepada Mizuho Corp.

dibuat oleh KPP PMA Dua untuk masa pajak Tahun 2008diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positip atas PPh Pasal 26atas Commodity Swap sebesar Rp 2.102.592.612;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan PenelitianKeberatan (LPK) Nomor: LAP110/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011yang dibuat oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diketahui bahwaTerbanding melakukan koreksi positif PPh Pasal 26 sebesarRp2.102.592.612 dengan alasan koreksi sesuai butir 3 (tiga) surat DirekturJenderal Nomor S300

Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/20132007 dan 2008 diketahui terdapat loss on Commodity Swap sebesarRp2.102.592.612:Bahwa butir 4 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S300/PJ.42/2003tertanggal 3 Juni 2003 menyatakan:Butir 4Berdasarkan ketentuan dan halhal tersebut di atas, dapat diberikanpenegasan bahwa:a. Selisin lebih pertukaran "bunga Swap yang diterima (cash flow in)oleh PT.

Bank Japan;Bahwa Mizuho Corp Bank Japan hanya menyediakan fasilitas Jual danbeli saja dan tidak ada premi yang Pemohon bayarkan kepada MizuhoCorp Bank Japan.Bahwa dasar hukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)yang terkait dengan sengketa atas adalah S300/PJ.42/2005 tanggal 3Juni 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatifberupa cross currency interest atas Swap.Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding )memperlakukan pembayaran selisin harga

yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Objek PPhPasal 26 atas BUNGA dengan menggunakan dasar hukum Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003 ;Bahwa berdasarkan fakta Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan Pembayaran Kerugian akibat adanyaselisin dari harga jual nikel/alloy bukan pembayaran bunga karenapembayaran yang dillakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memenuhi kriteria

Tanggal 9 September 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP2630/KPU.01/2008 tanggal16 Juni 2008 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor :010933/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008 tanggal 29 April 2008 atas nama : PTSupertone, NPWP: 01.309.259.8037.000, alamat : Jalan Gajah MadaNo.218 FG, Jakarta 11120 dan menetapkan Nilai Pabean atas MultimediaSpeaker S110,S300

Nilai Pabean sebesar CIF USD11,009.00, Termohon PK (semula Terbanding) memasukkan Surat UraianBandingnya dan menyimpulkan Nilai Pabean atas importasi PemohonBanding adalah berdasarkan Keputusan Termohon PK (semula Terbanding)yaitu sebesar CIF USD 26,497.00;Pokok sengketaBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding adalah penetapan nilaipabean atas importasi barang Pemohon PK (semula Pemohon Banding)dengan PIB Nomor : 129466 tanggal 22 April 2008 dengan Jenis Barang :multimedia speaker S110, S300

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) batang bekas puntung rokok magnum filter yang didalamya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat (bruto) 0,43 gram ;- 1 (satu) unit handphone meru Vio type S300 warna hitam merahDirampas untuk Negara selanjtnya dimusnahkan6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti: 1 (satu) batang bekas puntung rokok magnum filter yang didalamya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat (bruto) 0,43 gram ; 1 (satu) unithandphone meru Vio type S300 warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tigaribu rupiah)Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.

Bahwa Dalam kepemilikan shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang ;Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli shabu kepada sdr Jon ;Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiribukan untuk terdakwa jual ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) batang bekas puntung rokok magnum filter yang didalamya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat (bruto) 0,43 gram ; 1 (satu) unithandphone meru Vio type S300

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang bekas puntung rokok magnum filter yang didalamya berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat (bruto) 0,43 gram ; 1 (satu) unithandphone meru Vio type S300 warna hitam merahDirampas untuk Negara selanjtnya dimusnahkan6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.

Hal ini dapatdilihat dari saldo hutang Pemohon Banding dalam nominasi USD yangnilainya lebih besar dari pada aktiva (current account) dalam nominasi USD.Besarnya notional amount yang dihedging selalu lebih rendah dari nilaikewajiban dalam nominasi USD;Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukankoreksi biaya swap ini adalah Surat Dirjen Pajak Nomor S300/PJ.42/2003angka 4 huruf a yang, menyatakan bahwa selisih lebih pertukaran "bunga"Swap yang diterima shyflow in) PT ABC dari transaksi

Perlakuan terhadap selisihkurs yang melekat pada "bunga" Swap tersebut adalah sama;Bahwa Terbanding dalam menafsirkan S300/PJ.42/2003 ini tidakmenyeluruh karena mengabaikan keterangan karena tujuan transaksi Swaptersebut yang dapat diakui' oleh ffiskus adalah sepanjangmengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjamanperusahaan;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya biaya swap inidapat dibiayakan secara fiskal karena dilakukan untukmengurangi/membatasi resiko

Dengan demikian pembebananbiaya swap ini sudah sesuai dengan S300/PJ.42/2003 ini;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka biaya swap sebesarRp.15.734.886.815,00 seharusnya dapat dijadikan sebagai pengurangpenghasilan bruto;Bahwa menurut PSAK 55, bahwa atas transaksi derivatif harus dilakukanpenyesuaian dengan nilai wajar/pasar (Mark to Market).

Bahwa sesuai dengan angka 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003, menyebutkan sebagai berikut:a.

Bahwa sesuai dengan angka 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003, menyebutkan sebagai berikut:Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013a.

Putusan Nomor 1806/B/PK/Pjk/2018Biayabiaya: Untuk salinanz arate ig S300 on Mahkamah Agung RI. Redaksi p 000, oon3. Administrasi PK Rp2.489.000,00 atas nama FaniteraJumlah Rp2.500.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1806/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2018Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI5 vera ig S300 on atas nama Panitera. Redaksi p .000, ;3. Administrasi PK Rp2.489.000 00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp2.500.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 3345/B/PK/Pjk/2018Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI5 vera ig S300 on atas nama Panitera. Redaksi p .000,3 Administrasi PK Rp2.489.000.00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp2.500.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3345/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 2358/B/PK/Pjk/2018 Biayabiaya: Untuk salinan5 vera ig S300 on Mahkamah Agung RI. Redaksi p .000, ;3. Administrasi PK Rp2.489.000,00 atas nama PaniteraJumlah Rp2.500.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2358/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 1608/B/PK/Pjk/2018Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI5 vera ig S300 on atas nama Panitera. Redaksi p OOO, Panitera Muda Tat ha N3. Administrasi PK Rp2.489.000,00 anitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp2.500.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1608/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 2361/B/PK/Pjk/2018 Biayabiaya: Untuk salinan5 vera ig S300 on Mahkamah Agung RI. Redaksi p .000,3. Administrasi PK Rp2.489.000,00 atas nama PanteraJumlah Rp2.500.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2361/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 3341/B/PK/Pjk/2018Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI5 vera ig S300 on atas nama Panitera. Redaksi p .000, ;3 Administrasi PK Rp2.489.000 00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp2.500.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3341/B/PK/Pjk/2018

Putusan Nomor 2547/B/PK/Pjk/2018Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI5 vera ig S300 on atas nama Panitera. Redaksi p .000,3 Administrasi PK Rp2.489.000.00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp2.500.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2547/B/PK/Pjk/2018

Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidakberhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalahuntuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan AgamaMasamba karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan, usia manabelum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak lakilaki yanghendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa anak Pemohon TheZan Din... beserta(or Co), S300

Putusan Nomor 2729/B/PK/Pjk/2018Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI5 vera ig S300 on atas nama Panitera. Redaksi p .000, ;3. Administrasi PK Rp2.489.000 00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp2.500.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2729/B/PK/Pjk/2018

Muse Indonesia ;100 (seratus) unit handphone merk MUSE type S300; 35(tiga puluh lima) Handphone merk Muse type M 970 (batangan) ;146 (seratus empat puluh enam)Handphone merk Muse type E550(batangan );57(ima ratus tujuh puluh lima) Handphone merk Muse type E81(batangan ) ;4(empat) Handphone merk Muse type E81 (lengkap) ;2(dua) Handphone merk Muse type S800 (lengkap) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;bYang ditemukan di PT.MUSE INDON ESIA yang terletak di Villa KapukMas I Blok A No.32 Kapuk Muara Penjaringan

1 (satu) dus sticker Handphone;1 (satu) dus buku petunjuk manual;3 (tiga) dus baterai Ha;2 (dua) dus buku petunjuk manual;1 (satu) dus kertas pembungkus handphone merk MUSE dan Q1 (satu) dus hands free handphone merk MUSE type E81;1 (satu) dus hands free handphone merk QZone type Q600;1 (satu) dus kabel USB;35 (tiga puluh lima) box aksesoris handphone merk MUSE type(satu) unit monitor komputer;1 (satu) unit CPU Komputer; 1 (satu) unit scanner barcode; 100 (seratus) unit handphone merk MUSE type S300

merk MUSE type S790 (lengkap)); 1 (Satu) dus sticker Handphone; (satu) dus buku petunjuk manual; 3 (tiga) dus baterai Ha; 2 (dua) dus buku petunjuk manual; (satu) dus kertas pembungkus handphone merk MUSE dan Q (satu) dus hands free handphone merk QZone type Q600; 1 (satu) dus kabel USB; 100 (seratus) box kosong handphone merk MUSE type SI 18; 1 (Satu) dus kepala charger; (satu) unit monitor komputer, (Satu) unit CPU Komputer; (Satu) unit scanner barcode;100 (seratus) unit handphone merk MUSE type S300

Nokia 130 3190 Nokia 208 7191 Nokia 225 2192 Nokia 311 3193 Nokia 501 1194 Nokia c503 1195 Nokia xX 3196 Nokia Xl 2 Hal.7 dr 38 hal.Put.No.0119/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. 197 one pad 1198 pl Nuvo 1199 pb 5600 5600200 pb Samsung 2201 pb Xiaomi 1202 pb 12000 1200 4203 pb3000 3000 1204 PC 168 2205 PC 398 2206 pgm 388 4207 pixcom pgm 388 1208 princ pCl 4210 Prince168 168 6211 prince PCI a212 Q 678 3213 Q 689 2214 Q 9 2215 Q 92 3216 Q 95 1217 Roko C6 4218 Roko CES 5219 S3mini220 HP Rokok Z221 S3 mini 1222 s300

Nokia 130 3190 Nokia 208 7191 Nokia 225 2192 Nokia 311 3193 Nokia 501 1194 Nokia e503 1195 Nokia xX 3196 Nokia XI 2,197 one pad 1198 pl Nuvo 1199 pb 5600 5600200 pb Samsung 2201 pb Xiaomi 1202 pb 12000 1200 4203 pb3000 3000 1204 PC 168 2205 PC 398 2206 pgm 388 4207 pixcom pgm 388 1208 princ pCl 4210 Prince168 168 6211 prince PCI 3212 Q 678 3213 Q 689 2 Hal.31 dr38 hal.Put.No.0119/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.32 214 Q 9 221s Q 92 3216 Q 95 1217 Roko C6 4218 Roko CES 5219 S3mini220 HP Rokok 2221 S3 mini 1222 s300