Ditemukan 5 data
104 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK
33 — 0
* Perdata- DJAMIL HUSSIN SAGGAH X HARRY CAHYA UTAMA, Dkk
DJAMIL HUSIN SAGGAH
Tergugat:
1.Sdr. HARRY CAHYA UTAMA
2.Notaris PPAT Rita Asnani, S.H.
3.Kepala Desa Cibodas Periode Jabatan Tahun
4.PT. Caraka Cibodas Jaya
Turut Tergugat:
1.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
88 — 84
Penggugat:
DJAMIL HUSIN SAGGAH
Tergugat:
1.Sdr. HARRY CAHYA UTAMA
2.Notaris PPAT Rita Asnani, S.H.
3.Kepala Desa Cibodas Periode Jabatan Tahun
4.PT. Caraka Cibodas Jaya
Turut Tergugat:
1.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGORPUTUSANNomor 154/Pdt.G/2020/PN.CbiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:DJAMIL HUSIN SAGGAH, tempat kedudukan Jakarta 03 Mei 1972,Warga Negara Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalamhal ini memberikan Kuasa kepada Tasrif, S.H., M.H., dkk, dan AssociatesAdvocates & Legas Consultans, yang beralamat di apartement CibuburComfort Blok BGF Jalan SMP 147
Philia Citra Sejahtera, yangselanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10;35.Fotokopi sesuai dengan Print Out Pendaftaran Peningkatan alas Hak kekantor Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Bogor Nomor:257013/2019, atas nama: Djamil Husin Saggah, yang selanjutnya padaFotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11;36.Foto Kopi sesuai dengan Asli Surat Permohonan InformasiPerkembangan Proses Pengajuan Sertifikat atas nama Djamil HusinSaggah,ke BPN Kabupaten Bogor, Nomor: 257013/
Keterangan Saksi AMSAR KURNIAWAN: Bahwa saya mengenal bapak Jamil Saggah dan Kepala Desa Cibodas; Bahwa saya Saya tidak kenal dengan pihak Tergugat (Bapak Harry), lbuRita Asnani Tergugat Il, PT. Caraka, DJKN Turut Tergugat II, BadanPertanahan Nasional Turut Tergugat III saya hanya pernah mendengarnamanya saja; Bahwa sejak tahun 2013 saya menjabat menjadi ketua RW.
Djamil Husin Saggah (Penggugat);Bahwa Tanah tersebut didapat dari Bok Harry Cahya Utama;Bahwa saksi tidak tahu dari mana PT. Caraka mengklaim mendapatkantanah tersebut;Bahwa setahu' saksi tanah tersebut dibangun PUSDIKSIsejak Tahun 1968;Bahwa pihak PT.Caraka tidak keberatan dengan pihak Penggugat;Bahwa tanah tersebut ada bukti dari akte jual beli dan letter C desatercantum nama Bpk Djamil Husin Saggah;Bahwa yang telah melakukan Plotting tanah tersebut yaitu pihak BPN;Halaman 14 dari halaman 18.
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PN.CbiBahwa penggugat hendak membalik nama tanah tersebut atas namaDjamil Husin Saggah namun terkendala di BPN;Bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut Penggugat yangmembayar pajak;Bahwa setelah membayar pajak yang terbit nama Djamal Husin Saggah;Bahwa sebelum peningkatan hak milik yang terbit surat keterangan;Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai Djamil Husen Saggah ada yangTidak ada yang keberatan;Bahwa Tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan?
PT. RAJA OLOAN DIWAKILI OLEH HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR
Tergugat:
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
504 — 166
3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.Sehingga dengan demikian, Menurut Majelis hakim setelan Penggugatmengajukan Sanggah kepada Tergugat dan Tergugat telah memberikanJawaban Sanggah melalui surat nomor: Pokja 004PK, tanggal 4 Juli 2019 yangpada pokoknya menolak Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, dan apabilaPenggugat tidak setuju atas Jawaban Sanggah maka Penggugat seharusnyatidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,melainkan terlebin dahulu harus mengajukan Saggah
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
219 — 156
Pokja Pemilihan mengklanifikasi atas kebenaran JaminanSanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidakakan menindaklanjuti Saggah Banding sebelum mendapatkanhasil klarifikasi Pokja Pemilihan ;Hal 115 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGMenimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas Sanggah Bandingyang diajukan Penggugat diwajibkan disertai jaminan Sanggah Bandingsebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalamLDP;Menimbang, bahwa Pokja Pemilihan telah menyampaikanpemberitahuan