Ditemukan 4 data
10 — 0
M E N G A D I L I
- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jumbri bin Karim) terhadap Penggugat (Reny Susmini binti Samatera);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
32 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Armyn Simatupang adalah Anggota PDIPeljuanganKabupaten Asahan, Sumatera Utara ;Bahwa suatu hal yang merupakan suatu kekhilafan Hakim dalam hal iniJudex Factie dan Judex Juris bahwa memiliki Kartu Tanda AnggotaPartai sudah pasti telah terdaftar sebagai Anggota Partai ;Bahwa ternyata sebagaimana dibuktikan dalam persidangan semulaSaksi H.Armyn Simatupang tidak Terdaftar sebagai Anggota PDIPerjuangan Kebupaten Asahan Samatera Utara ;Bahwa sesuai dengan ketentuan PDI perjuangan yang terdaftar padaAnggaran
44 — 9
Halaman 4ATAUKEDUABahwa terdakwa AFRIZAL Als Bin MAWARDI pada hari Kamis tanggal 30Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Samatera Km 23 DesaTanah Periuk Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab.
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SAMATERA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
55 — 32
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SAMATERA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA