Tugas Nomor 090/08/I/BU/2014 tanggal 27 Januari 2014:1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 2014;1 (satu) buah Buku Register Perbup Katingan Tahun 2014:1 (satu) buah Buku Register Berita Daerah Kabupaten KatinganTahun 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah tanggal 28 Januari 2009;1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK

Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/ BU/14 tanggal 12 Maret 2014;

18) 1 (satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 2014;

19) 1 (satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan tahun 2014;

20) 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 28 Januari 2009;

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor 180/1/SE.HK

Kasongan dengan Nomor rekening105.001.0000000046 sebagai penerimaan /pendapatan asli DaerahKabupaten Katingan.Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Bupatitanpa terlebih dahulu melakukan Evaluasi dan Koreksi di Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalah perbuatan yang telah melanggarketentuan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 180/1/SE.HK/2014 tanggal 21Januari 2014 yang berbunyi :a.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat KeputusanBupati tanpa terlebih dahulu melakukan Evaluasi dan Koreksi di Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalah perbuatan yang telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyaselaku Bupati Katingan karena tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran BupatiKatingan Nomor : 180/1/SE.HK/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang berbunyi :a.

copy Surat Perintah Tugas Nomor:090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 201418. 1 (satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 201419. 1 (Satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan tahun2014Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT PLK20. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah tanggal 28 Januari 200921. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK

/BU/2014 tanggal 27 Januari 201417) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 201418) 1 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 201419) 1 (Satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan tahun201420) 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah tanggal 28 Januari 200921) 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK

2014tanggal 27 Januari 2014;17) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/ BU/14tanggal 12 Maret 2014;18) 1 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 2014;19) 1 (Satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan tahun 2014;20) 1 (Satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten KatinganNomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerahtanggal 28 Januari 2009;21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK

AHMAD YANTENGLIE BinDESIE UGA yang telah menandatangani Surat Keputusan BupatiKatingan tanpa terlebin dahulu dilakukan Evaluasi dan Koreksi diBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalahperbuatan yang telah melanggar ketentuan Surat Edaran BupatiKatingan Nomor : 180/1/SE.HK/2014 tanggal 21 Januari 2014 yangberbunyi :a.

AHMAD YANTENGLIE BinDESIE UGA yang telah menandatangani Surat Keputusan BupatiKatingan tanpa terlebin dahulu dilakukan Evaluasi dan Koreksi diBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalahperbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya selaku Kuasa BUD dan Bupati Katingankarena tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati KatinganNomor : 180/1/SE.HK/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang berbunyi :a.

Tugas Nomor:090/08/I/BU/2014 tanggal 27 Januari 20141 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor:090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 20141 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 20141 (satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingantahun 20141 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokokPengelolaan Keuangan Daerah tanggal 28 Januari 20091 (satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati KatinganNomor 180/1/SE.HK

Putusan No. 7/PID.SUSTPK/2019/PT.PLK18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)1 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 20141 (Satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan tahun20141 (Satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah tanggal 28 Januari 20091 (Satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Naskah DinasKhususnya

li>1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 2014

I/BU/2014 tanggal 27 Januari 201417. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor:090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 201418. 1 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 201419. 1 (satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingantahun 201420. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah tanggal 28 Januari 200921. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK

AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA selaku BupatiKatingan, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mengajukan draft SuratKeputusan Bupati Katingan kepada Bagian Hukum dan perbuatan Saksi H.AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA yang telah menandatangani SuratKeputusan Bupati Katingan tanpa terlebin dahulu dilakukan Evaluasi danKoreksi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalahperbuatan yang telah melanggar ketentuan Surat Edaran Bupati KatinganNomor : 180/1/SE.HK/2014 tanggal 21 Januari 2014

Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN PlkKeputusan Bupati Katingan kepada Bagian Hukum dan perbuatan Saksi H.AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA yang telah menandatangani SuratKeputusan Bupati Katingan tanpa terlebin dahulu dilakukan Evaluasi danKoreksi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan adalahperbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya selaku Kuasa BUD dan Bupati Katingan karenatidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor :180/1/SE.HK

dan BankKalimantan Tengah dalam bentuk deposito tapi jumlahnya sekitarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) pada waktu Bupati masih dijabatoleh terdakwa tapi berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri dikuasakankepada bapak Syakarias dimana penempatannya ada dirapatkan denganBPKAD, Bapeda,Bupati, Sekda dan bagian hukum ada dilibatkan;# ovina eviene ven sane an wennva deena wa naeesersveere en iae sana vadedenea evisinee ee eneanereesesieieneesexsemenaneaeereees Bahwa Surat Edaran Bupati Nomor 180/I/SE.Hk

Pembuatan/penerbitan SK dimaksud tanpa terlebih dahulu adaevaluasi/koreksi dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Katingannamun nomornya memang dari Bagian Hukum sehingga seolaholah SuratKeputusan tersebut sudah melalui kajian dari Bagian Hukum, karenanya seolaholah pula telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor :180/1/SE.HK/2014 tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa seharusnya saksi Sura Peranginangin dan saksi Tekliterlebin dahulu melakukan kajian Kas sebelum membuat

li>1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/ BU/14 tanggal 12 Maret 2014

Chandra, sehingga tidak ada kontol dariPemkab Katingan; Bahwa total kerugian negara atas penempatan dana Pemkab Katingan diPT.BTN Pondok Pinang dimaksud sebanyak Rp100.000.000.000,00,(seratus milyar rupiah), karena sejak saat uang itu keluar dari kas umumPemkab Katingan, maka sudah terjadi kerugian keuangan negara sebabprosedurnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakniPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 tahun2011, Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 180/1/SE.HK

/I/BU/2014tanggal 27 Januari 201417. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/BU/14tanggal 12 Maret 201418. 1 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 201419. 1 (Satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan tahun201420. 1 (Satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah tanggal 28 Januari 200921. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK

Menimbang, bahwa di samping itu juga bukan berarti bahwa tidak dapatdijadikan sebagai dasar pemidanaan kepada terdakwa atas pelanggaran yangdilakukan terdakwa terhadap Pasal 33 dan Pasal 37, Peraturan Pemerintah RINomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, kemudianPasal 14, Pasal 79, Pasal 122, dan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 tahun2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran BupatiNomor 180/1/SE.HK

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,ternyata Surat Keputusan Bupati yang dibuat oleh saksi Tekli kemudianditandatangani oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, ternyata tanpaterlebin dahulu mendapat kajian dari Bagian Hukum Pemerintah DaerahKabupaten Katingan, akan tetapi nomornya berasal dari bagian hukum, sehinggaseolaholah Surat Keputusan tersebut sudah melalui kajian dari Bagian Hukum,karenanya seolaholah pula telah memenuhi ketentuan Surat Edaran BupatiKatingan Nomor : 180/1/SE.HK

/BU/2014 tanggal 27 Januari 201417) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 201418) 1 (Satu) buah buku Register Perbup Katingan tahun 201419) 1 (satu) buah buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingantahun 201420) 1 (Satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah (Perda) KabupatenKatingan Nomor 1 tahun 2009 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah tanggal 28 Januari 200921) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor180/1/SE.HK