Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serunin sanion saunin seassion seaenon syaunin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-01-2007 — Upload : 02-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81K/TUN/2006
Tanggal 22 Januari 2007 — Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua ; Seaunion Energy (Limau) Ltd.
87 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua ; Seaunion Energy (Limau) Ltd.
    LU TUNG, kewarganegaraan Amerika Serikat,pekerjaan Presiden Seaunion Energy (Limau) Ltd., beralamat diGedung Bidakara Lt.5 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 7173Pancoran Jakarta, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : 1.Ir. Yan Mustafa Amir, SH., 2. Ari Yusuf Amir, SH.,MH., 3. DR.Syarief Hamid, SH., 4. Sugito, SH., 5. Yanto Aprianto, SH., 6.Djufri Taufik, SH., 7. M. Hidayat Imran Kadir, SH., 8. WidyawanAil, SH. dan 9.
    Bahwa perkara a go termasuk dalam pengertian Sengketa Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang UndangNo.14 Tahun 2002 karena : Sengketa yang timbul adalah dalam bidang perpajakan, yaitumengenai apakah uplift merupakan objek atau bukan objek PajakPenghasilan; Sengketa terjadi antara Wajib Pajak (yaitu BUT Seaunion Energy(Limau) Ltd, NPWP 01.067.747.4081.000) dan pejabat yangberwenang (yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan danOrang Asing Dua); Sengketa terjadi akibat dikeluarkanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-05-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 B/PK/PJK/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — PT. LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 51/B/PK/PJK/200820:34tagihan kepada Pertamina Seaunion Energy (Limau) Ltd yangmembuktikan bahwa terdapat invoice/tagihan/faktur pajak Tahun2001 yang penghasilannya diakui di Tahun 2002.Bahwa Putusan dalam perkara a quo yang mempertahankanjumlah peredaran usaha sebagaimana hasil perhitunganTermohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 40.445.567.774,tanpa disertai bukti dari Termohon Peninjauan Kembali sehinggamelanggar Pasal 12 ayat 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir