Keuangan/Sekper No.056/601.UM/ 1999 tanggal 16 September 1999 Jo surat Biro Umum No.525/625.UM/2000 tanggal 11 September 2000, Prosedur umum pemberianoleholeh untuk tamu Perusahaan diatur sebagai berikut :a. Bahwa ada pemberitahuan dari Direktur Pemasaran baik secara lisanmaupun tertulis kepada Sekretaris Direktur Pemasaran yang perlu dilayanitermasuk untuk pemberian oleholeh ;b.

UM/2003 tanggal 12 September 2003 Jo Surat dari Subdit Adm.Keuangan/ Sekper No. 056/601.UM/ 1999 tanggal 16 September 1999 JoSurat Biro Umum No. 525/625.UM/2000 tanggal 11 September 2000 ;. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Pelayanan, selama bulan Januari 2006s/d Desember 2006, Tergugat mengeluarkan paket oleholeh sebanyak 1714Paket dengan rincian : Paket Super VIP sebanyak 989 Paket, Paket VIPsebanyak 646 Paket dan Paket Biasa sebanyak 79 Paket.

Surat Direktur Keuangan No.044/PO0.UM/2003 tanggal 12 September 2003 Jo Surat dari Subdit Adm.Keuangan/ Sekper No. 056/601.UM/ 1999 tanggal 16 September 1999 JoSurat Biro Umum No. 525/625.UM/2000 tanggal 11 September 2000, jelasmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugianmateriil yang sangat bagi Penggugat.Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan :"Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan

Keuangan/Sekper No. 056/601.UM/1999 tanggal 16 September1999 Jo Surat Biro Umum No. 525/625.UM/2000 tanggal 11September 2000. Bahwa didalam peraturan tersebut jelas ditentukan:"bahwa pemberian oleholeh = dilakukan ~~ setelah adanyapemberitahuan dari Direktur Pemasaran baik secara lisan maupuntertulis kepada Sekretaris mengenai adanya tamu DirekturPemasaran yang perlu dilayani termasuk untuk pemberian oleholeh."

Keuangan/Sekper No.Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.17 K/Pdt/2011056/60I.UM/1999 tanggal 16 September 1999 Jo Surat Biro UmumNo. 525/625.UM/2000 tanggal 11 September 2000.

,Kepala Urusan Legal Koorporasi bagian Sekper & PKBL,SYAH RIZAL A.AB, S.H., Asisten Urusan Hukum BagianSekper & PKBL, MAWADAH L, S.H.

., Asisten YrusanHukum Bagian Sekper & PKBL, tanggal 15 April 2021, yangtelah di daftrakan pada Kepaniteraan Hukum PengadilanNegeri Jombang tanggal 15 April 2021, Nomor69/BH.PA/2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusidari Kantor Pengacara Negara Nomor SKKII/N.5.25/GP.2/04/2021, memberikan Kuasa Kepada MUJIBSYARIS, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata UsahaNegara pada Kejaksaan Negeri Jombang selakuk Jaksahalaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN JbgPengcara Negara, MASUSANTO

CSA yang dilaksanakanpada bulan Nopember 2003.Setelah menerima nota Dinas dari SEKPER tersebut, saksi TENGKU HEDISAFINAH selaku ASJAK SDM membuat Nota Dinas bersifat rahasia danpribadi Nomor : C. TEL.424/LG.000/SDM.20/2003/RHS. Prib.

Informasi yang disampaikan oleh SEKPER mengenai perhitungantarif honorarium TELKOM sudah maksimal dan tidak bisa dinaikanlagi, mengingat sudah sama dengan referensi harga jasa konsultanmanajemen sejenis yaitu PT. CSA yang dilaksanakan pada bulanNopember 2003, tidak dijadikan referensi dalam proses negosiasitersebut.

CSA yang dilaksanakanpada bulan Nopember 2003.Setelah menerima nota Dinas dari SEKPER tersebut, saksi TENGKU HEDISAFINAH selaku ASUAK SDM membuat Nota Dinas bersifat rahasia danpribadi Nomor : C. TEL.424/LG.000/SDM.20/2003/RHS. Prib.

Kemungkinan terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 2.561.339.000,(dua milyard lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluhsembilan ribu rupiah) dari versi perhitungan TELKOM sesuai NotaDinas SEKPER tersebut di atas.a.2. ...danseterusnya ...b. Bila dibatalkan :b.1.

SDM & NISKUNG yang dibuat oleh ASUAK SDMNomor C.TEL.207/PS.560/SDM.20/2003 tanggal 29 Agustus 2003,diterima oleh SEKPER yang dijabat oleh Woeryanto Soeradji, dan secaraadministrative SEKPER memerintah organ bawahannya, yaitu KabagSekretariat SEKPER (Kabag Setper), yang juga merangkap sebagaiKepala Unit Logistik, yang dijabat oleh Abang Anwar Darmansyah untukmelanjutkan melakukan negosiasi dengan PT.

Mengwi Kab.Badung;f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusatperihal Pembayaran Termin sebesar 40% untuk 10(sepuluh) unitbedah rumah di Kab.

Badung;g. 1 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaankepada Direksi Bank BPD Bali perihal Pembatalan Bantuan CSRbedah rumah untuk Desa Mengwitani, Kecamatan MengwiKabupaten Badung;h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran:Pengembalian Biaya bedah rumah Termin karena perjanjiankerjasama antara MADE RAI SUKADANA dan MADE SUDJAsesuai PKS Nomor :0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor:400/642/XII/KESRA, dinyatakan

Badung;1(satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali KantorPusat perihal Pembayaran Termin sebesar 40% untuk10(sepuluh) unit bedah rumah di Kab.

.2) Fotokopi Legalisir, Nota Sekretaris Perusahaan(SEKPER) berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No.17/RD/V/2012/tanggal 1 Mei 2012.Fotokopi Legailisir, Surat Direksi Nomor:45/dir/Sekper/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 yangHalaman 5 dari 139 hal.

Pusri Palembang, ditunjuk saksi ANSORITOYIB (Ketua Tim).Bahwa kemudian berdasarkan Surat AJB Bumiputera 1912 Nomor :45/DIR/Sekper/X1/2012 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditanda tanganioleh Sdr.

Bahwa saksi menerangkan dari Nota Sekper yang saksi baca Notatersebut berlaku tiga bulan sejak bulan April hingga bulan Juni, untukkelanjutan dari Nota tersebut saksi tidak terlibat lagi dari keteranganbapak mulyadi menurutnya sudah ada pertemuan dengan pihakPT.

Kumpulan.2) Fotokopi Legalisir, Nota Sekretaris Perusahaan (SEKPER)berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 17/RD/V/2012/ tanggal 1Mei 2012.Fotokopi Legalisir, Surat Direksi Nomor: 45/dir/Sekper/X1/2012 tanggal 6Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.

Keputusan Rapat Direksi No. 17/RD/V/2012/tanggal 1 Mei 2012.Fotokopi Legalisir, Surat Direksi Nomor: 45/dir/Sekper/X1/2012tanggal 6 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.

., Advokat dan Konsultan Hukum, yangberkedudukan di Jalan Jendral Urif Sumoharjo KM 6, KompleksPerumahan Pengadilan Blok F 118, Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 048/DIRUT/SEKPER/SK/06/2015 tanggal 17 Juni2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan;Terhadap;KOMIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPk),berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. C1,Jakarta Selata 12920, dalam hal ini diwakili olen kuasanya 1.

PerusahaanPengelola Aset Negara (Persero) tanggal 08 Desember 2014 Nomor1543/D1RUT/SEKPER/12/2014, Perihal Laporan Perkara PemblokiranRekening Perusahaan yang salah satu pointnya menjelaskan bahwa padatanggal 25 Nopember 2014 PT.

., melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun juga belumditanggapi sampai saat ini (foto copy Surat Nomor 1543/Dirut/Sekper/l2/2014terlampir sebagai Lampiran/Bukti P.VI);7.

Pusri tentang menyampaikan Rekonsilasi.19. 1) Fotokopi Legalisir, Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 13/RD/IV/2012/ tanggal 3 April 2012 perihal Tim Pengelola Dana Pasca Pusri Holding.2) Fotokopi Legalisir, Nota Sekretaris Perusahaan (SEKPER) berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 13/RD/IV/2012/ tanggal 3 April 2012.20. 1) Fotokopi Legalisir, Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 17/RD/IV/2012, tanggal 1 Mei 2012 Perihal Pembentukan Tim Restrukturisasi Kewajiban Program Kesejahteraan Karyawan

(PKK), Asuransi Jiwa Kumpulan.2) Fotokopi Legalisir, Nota Sekretaris Perusahaan (SEKPER) berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 17/RD/V/2012/ tanggal 1 Mei 2012.21.

Fotokopi Legalisir, Surat Direksi Nomor: 45/dir/Sekper/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Cholil Hasan (Direksi) ditujukan kepada Tim Evaluasi Kerjasama Program THT PT.Pusri Palembang, perihal Penawaran Hasil Evaluasi Program THT.22. 1) Fotokopi Legalisir, Pembaharuan Kerja Sama Perjanjian anara AJB Bumiputera 1912 dengan PT.

Cadangan Program PKK PT.Pusri sebesar Rp323.527.343.597,- dan program tersebut di freeze serta disepakati menjadi program Mitra Save dengan dana awal sebesar Rp218.837.345.313,-/ atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui biaya pengurusan tersebut sebesar 3,4% dari dana awal atau 3,4% X Rp218.837.345.313,- + Rp7.440.469.740,- tanpa biaya lain-lain dan tidak tercatat sebagai prestasi dengan catatan mempertimbangkan likuiditas perusahaan.2) Fotokopi Legalisir, Nota Sekretaris Perusahaan (SEKPER

)berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 17/RD/V/2012/tanggal 1 Mei 2012.Fotokopi Legalisir, Surat Direksi Nomor: 45/dir/Sekper/X1/2012tanggal 6 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.

Pusri Palembang, ditunjuk Saksi ANSORI TOYIB(Ketua Tim).Bahwa kemudian berdasarkan Surat AJB Bumiputera 1912 Nomor :45/DIR/Sekper/X1/2012 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditanda tanganioleh Sdr.

Bahwa benar sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai tanggal 5 Mei 2014,diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan (SEKPER) pada AJBBumiputera 1912.

Bahwa saksi menerangkan dari Nota Sekper yang saksi baca Notatersebut berlaku tiga bulan sejak bulan April hingga bulan Juni, untukkelanjutan dari Nota tersebut saksi tidak terlibat lagi dari keteranganbapak mulyadi menurutnya sudah ada pertemuan dengan pihakPT.

Kewajiban Program KesejahteraanKaryawan (PKK), Asuransi Jiwa Kumpulan.2) Fotokopi Legalisir, Nota Sekretaris Perusahaan (SEKPER)berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 17/RD/V/2012/tanggal 1 Mei 2012.Fotokopi Legalisir, Surat Direksi Nomor: 45/dir/Sekper/XI/2012tanggal 6 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.

Ansori Toyib(Ketua Tim).Bahwa Kemudian berdasarkan Surat AJB Bumiputera 1912 Nomor:45/DIR/Sekper/X1/2012 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditanda tanganioleh Sdr.

Ansori Toyib(Ketua Tim).Bahwa Kemudian berdasarkan Surat AJB Bumiputera 1912 Nomor:45/DIR/Sekper/X1/2012 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditanda tanganioleh Sdr. Cholil Hasan selaku Direktur Utama AJB Bumiputera 1912,Halaman 20 dari 119 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.

Saksi NURINDRA FADJAR, dibawah sumpah / janji didepan persidanganpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkansemua keterangan yang saksi berikan.Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai tanggal 5 Mei 2014,diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan (SEKPER) pada AJBBumiputera 1912.

MOHAMMAD IRSYAD (selaku Direktur Operasional dan Teknik).Dengan dasar tersebut sesuai dengan permintaan dari DirekturOperasional dan Teknik kepada saksi selaku SEKPER untukmengagendakan dilaksanakannya Rapat Direksi terkait denganpengajuan permohonan tersebut, maka kemudian saksi mengagendakanpada tanggal 3 Desember 2013.Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, bertempat di ruang RapatUtama di Wisma Bumiputera 1912, Lantai 21 JI.

Sel.PKK pada Askum PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara pada tahun2011.Bahwa saksi tidak ikut dalam Rapat Direksi tanggal 3 Desember 2013,sebagaimana Nota Sekper Nomor: 32/RD/XII/2013 tanggal 3 Desember2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. R. Nurindra Fadjar selakuSekretaris Perusahaan, dimana Nota tersebut ditujukan salah satunyauntuk saksi selaku Kdiv Askum.

menjawab surat KemeterianPerumahan Rakyat Tersbut dengan surat tertanggal 11 April 2013 Nomor :Sekper/356/IV/2013 (vide Bukti P7).Dalam surat tersebut pada poin 3 (tiga) Tergugat dengan aroganmenerangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tanah yangbelum dibayar, karena semua bidang tanah yang menjadi bangunan RSUDsudah ada surat Peiepasan Hak (SPH) nya dari para Pemilik terakhir kepadaPemda DKI dan kepada Perum Perumnas.

Bahwa di dalam surat Tergugat tertanggal 11 April 2013 Nomor :Sekper/356/IV/2013 yang ditunjukan kepada Kementerian PerumahanRakyat tersebut, pada poin 1 (satu) huruf a. menjelaskan bahwa tanah :Seluas + 130,2 (seratus tiga puluh koma dua) Ha merupakan hasilPembebasan Pemda DKI PTB pada tahun 1974, tanahhasilpembebasan Pemda DKI PTB tersebut pada tahun 1978 diserahkankepada Perum Perumnas (copy Berita Acara Serah Terima) Terlampir.Dan pada poin 2 (dua) juga menjelaskan bahwa:Tanah yang diserahkan

UZINUTZ INDONESIA secara sekaligus lunas sebagaimana ternyata dariSuratNo. 0889/DIRUT/SEKPER/08/2013 tanggal 22 Agustusx Bahwa Termohon PKPU kembali dibuat heran, karena pada tanggal30 Agustus 2013, menerima surat Panggilan agar hadir padapersidangan perkara permohonan PKPU Nomor 49/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon PKPUic) =9PT.

UZIN UTZINDONESIA secara sekaligus lunas sebagaimana ternyata dari Surat No.0889/DIRUT/SEKPER/ 08/2013 tanggal 22 AgustusBahwa tujuan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat(2) dan (3) adalah : memberikan kesem nk Debitor untukmengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.

Nindya Karya (Persero) kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 0889/DIRUT/SEKPER/08/2013, tanggal 22 Agustus 2013, perihalPermohonan Pembayaran Tunai diikuti Penyimpanan atauPenitipan (Consignate);Fotocopy Surat PT.

Nindya Karya (Persero)No.: 056/DIRUTI/B A/SEKPER/ 07/2013, tanggal 10 JuliFotocopy Perjanjian Pokok Restrukturisasi Atas PT. NindyaKarya (Persero) tanggal 14 September 2012;Fotocopy Akta Pengambilalihan Dalam Rangka RestrukturisasiPerusahaan Perseroan (Persero) PT. Nindya Karya disingkatPT.

UZINUTZ INDONESIA secara sekaligus lunas sebagaimana ternyata dariSurat No. 0889/ DIRUT/ SEKPER/ 08/ 2013 tanggal 22 AgustusBahwa Termohon PKPU kembali dibuat heran, karena pada tanggal30 Agustus 2013, menerima surat Panggilan agar hadir padapersidangan perkara permohonan PKPU Nomor 49/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon PKPUic) =9PT.

Soeroso(Gondangdia Lama) No. 40 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor : Sekper/335/III/2014, tanggal 24 Maret2014, semula Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 285/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember

Jamsostek no : SR/372/SEKPER/CB/122011 tanggal 14 Desember 2011 (stempel basah);Copy perjanjian kredit, rekening koran tabungan 47 kelompok dan nilai taksasitanah dan bangunan diatas SHM No. 169 no : SR/030/SEKPER/122011tanggal 9 Desember 2011 (stempel basah);Copy perjanjian kredit no : B/725/122011 tanggal 8 Desember 2011 (stempelbasah);Penyelesaian pengikatan agunan SHGB No. 1 Nagari Mungka An.

Payakumbuh No : SR/018/PY/SEKPER/052011 tanggal 19 Mei 2011 (stempel basah);Penjaminan kredit an. Koperasi saiyo luhak 50 No : 2703/21/X/2010 tanggal 22Oktober 2010 (stempel basah);Penggunaan realisasi dana yang telah dicairkan dan permasalahannya No :1027/pemb.2/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 (stempel basah);Tindak lanjut hasil pertemuan tentang pembahasan kendala penyaluranpinjaman program kemitraan PT. Jamsostek di Kab.

Bukti P 14 : Fotocopy dari fotocopy,Surat Direktur Utama kepada Kepala Wilayah BandungNomor 463/DIR/Sekper/XI/2015 tanggal 2 November 2015Hal: Ijin Pengeluaran Komisi Perum Perumnas;Kemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat); Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3061 K/PDT/2017 tanggal 15 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 194/PDT

Hal inidibuktikan dengan surat pemberitahuan Ketua RT/PengurusPelanggan MBR PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dengan NomorSurat: 695.3/471/SEKPER/BISNIS 2/III/2019, Perihal: PeralihanPelanggan MBR menjadi Pelanggan Reguler PDAM Tirta MayangKota Jambi, di dalam surat pemberitahuan tersebut menyebutkandiantaranya:e Semua pelanggan kolektif Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) akan dijadikan pelanggan reguler PDAM Tirta MayangKota Jambi terhitung mulai tanggal 21 Februari 2019 sampaiakhir bulan Maret 2019

Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM TirtaMayang Kota Jambi Nomor 695.3/471/SEKPER/BISNIS 2/III/2019,tanggal 4 Maret 2019, Perihal: Peralihan Pelanggan MBR menjadiPelanggan Reguler PDAM Tirta Mayang Kota Jambi (Bukti P8):Fotokopi print out Berita Media Online jambiupdate.co (Bukti P9);Fotokopi print out Berita Media Online tribunjambi.com (Bukti P10):Fotokopi lembaran Buku Kinerja PDAM 2017 dan Kinerja PDAM 2018Wilayah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Bukti P11);Fotokopi print

untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diusulkan olehDireksi kepada Dewan Pengawas; Ayat (4) dalam hal tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepadaKepala Daerah untuk ditetapkan;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka kenaikan tarifAir Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang sebagaimanaPengumuman Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang KotaJambi Nomor: 690/1753/SEKPER

Mengwi Kab.f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusatperihal Pembayaran Termin sebesar 40% untuk 10(Sepuluh) unitbedah rumah di Kab.

Badung; g. 1 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaankepada Direksi Bank BPD Bali perihal Pembatalan Bantuan CSRbedah rumah untuk Desa Mengwitani, Kecamatan MengwiKabupaten Badung; h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaranPengembalian Biaya bedah rumah Termin karena perjanjiankerjasama antara MADE RAI SUKADANA dan MADE SUDJAsesuai PKS Nomor :0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor :400/642/XII/KESRA, dinyatakan

Mengwi Kab.f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor PusatHal 103 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.perihal Pembayaran Termin sebesar 40% untuk 10(Sepuluh) unitbedah rumah di Kab.

Badung; g. 1 (Satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaankepada Direksi Bank BPD Bali perihal Pembatalan Bantuan CSRbedah rumah untuk Desa Mengwitani, Kecamatan MengwiKabupaten Badung; h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaranPengembalian Biaya bedah rumah Termin karena perjanjiankerjasama antara MADE RAI SUKADANA dan MADE SUDJAsesual PKS Nomor :0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor :400/642/XII/KESRA, dinyatakan

Mengwi Kab.f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusatperihnal Pembayaran Termin sebesar 40% untuk 10(Sepuluh) unitbedah rumah di Kab.

24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.

Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.22) Asli buku Cek 2013.23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief MarketingOfficer (CMO).24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012Hal: Tertiob Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013tanggal 3 Oktober 2013.26) Foto Copy Tambahan Berita Negara RI

Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.22) Asli buku Cek 2013.23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief MarketingOfficer (CMO).Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012Hal: Tertiod Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013tanggal

Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi BankMandiri.22) Asli buku Cek 2013.23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief MarketingOfficer (CMO).24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3Desember 2012 Hal: Tertiob Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS

Sang Hyang Seritentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dengannomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor : 60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19Maret 2012. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garudadan PT.

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan LembagaPenyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan BinaLingkungan untuk halhal diluar ketentuan yang di atur dalam peraturan ini.4) Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang SangHyang Seri tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K.5) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka ProgramGerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3kK) antara PTPLN (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor032.PJ/041/SEKPER

Sang Hyang Seritentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3k)dengan nomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19 Maret 2012. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garudadan PT.

BUMN Pembina, BUMN Penyalur danLembaga Penyalur dilarang menggunakan dana ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan untuk halhal diluar ketentuanyang di atur dalam peraturan ini;4) Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang SangHyang Seri tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina UntukProgram GP3K;5) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka ProgramGerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)antara PT PLN (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero)Nomor 032.PJ/041/SEKPER

Sang Hyang Seritentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)dengan nomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor : 60/SHS.05/Sp/III/2012tanggal 19 Maret 2012: Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garudadan PT.

PLN Batubara) yang di legalisir sesuai denganaslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT.PLN Dedeng Hidayat tanggal 852019. 475. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari SEKPER kepadaKDIVTLK KSIPP Nomor: 0439/MNJ.00.03/SEKPER/2017R tanggal 6 Juni 2017 perihal Penyampaian PetikanRisalah Rapat Direksi yang di tandatangani olehBAMBANG DWIYANTO di legalisir sesuai dengan aslinyaoleh Senior Vice President Hukum Korporat PT.

PLN DedengHidayat tanggal 852019. 479. 2 (dua) lembar fotocopy Nota Dinas dari Sekper kepada KDIVIPP KDIVTLK Nomor: 0831/MNJ. 00.03/ SEKPER/2018R tanggal 24 September 2018 perihal PenyampaianPetikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar RapatDireksi (Silkuler) No. 068/DIR/2018 yang di tandatanganioleh BAMBANG DWIYANTO yang di legalisir sesuaidengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum KorporatPT.

SOEMARNO selaku Menteri Badan Usaha MilikNegara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dilegalisiroleh DEDENG HIDAYAT selaku Senior Vice PresidentHukum Korporat PT PLN (Persero). 485. 1 (satu) Bundel Buku Anggaran Dasar PT PLN (Persero)yang diterbitkan oleh Satuan Hukum Korporat.486. 2 (dua) lembar photocopy Nota Dinas Nomor:0831/MNJ.00.03/ SEKPER/2018R tanggal 24 September2018 dari Sekper kepada KDIVIPP, KDIVTLK, perihalPenyampaian Petikan Keputusan

f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusat.

g. 1 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014 tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Bank BPD Bali.

Badung.1 (Satu) gabung Foto Copy Memo No.0036/DIR/SEKPER/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dariPT.Bank BPD Bali Kantor Pusat perihal Pembayaran Termin sebesar 40% untuk 10(Sepuluh) unit bedah rumah di Kab.Badung.1 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No.0198/SEKPER/CSR/2014 tertanggal 11 Pebruari 2014 dariDevisi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Bank BPD Baliperihal Pembatalan Bantuan CSR bedah rumah untuk DesaMengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.Hal 14 dari 124 hal Nomor 21/Pid.Sus TPK/2017

/PN Dps.h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran :Pengembalian Biaya bedah rumah Termin karena perjanjiankerjasama antara MADE RAI SUKADANA dan MADESUDJA sesuai PKS Nomor :0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013,dan Nomor : 400/642/XII/KESRA, dinyatakan batal karenapermasalahan intern di keluarga penerima, tertanggal 5Pebruari 2014 selaku penerima NYOMAN ARNAWA terbilangRp.10.000.000, diatas bermaterai 6000.i. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Penyetoran melalui Tellerdari PT.Bank BPD Bali kantor

Badung MADE RAI SUKADANA sehubungan pembantalan perjanjiankerjasama Nomor : 0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor400/642/XII/KESRA, tentang bedah rumah di Desa MengwitaniKec. Mengwi Kab. Badung, sesuai surat keterangan nomor476/033/Kesra. Tertanggal 6 Pebruari 2014 Yang telahditerima petugas Teller sdr. BAWA MAHA PUTRA.DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA ATAS NAMATERDAKWA NI WAYAN NESTRI.6.

Badung dengan ; Nomor :0395/SPK/DIR/SEKPER/2013. dan Nomor : 400/642/XII/KESRA,tentang bedah rumah di Desa Mengwitani Kec. mengwi Kab. Badung. Bahwa pada tahun 2014 desa mengwitani ada menerimabantuan CSR yang menurut pagu penerimaannya akan diterimasebesar Rp. 25.000.000, namun untuk termin hanya diterima sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), yang pengambilannya melaluiBank BPD Bali. Bahwa setahu saksi Dana CSR adalah dana khusus bagi orangyang kurang mampu khususnya untuk bedah rumah.

/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dariPT.Bank BPD Bali Kantor Pusat.g. 12 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No.0198/SEKPER/CSR/2014 tertanggal 11 Pebruari 2014 dariDevisi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Bank BPD Bali.h. 1 (Satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran :Pengembalian Biaya bedah rumah Termin terbilangRp.10.000.000,i. 1 (Satu) lembar Foto Copy Kwitansi Penyetoran melalui Tellerdari PT.Bank BPD Bali kantor Pusat sebesar Sepuluh JutaRupiah.Barang bukti mana telah diperlinatkan

NINDYA KARYA (Persero) kepada Jaksa MudaPerdata dan Tata Usaha Negara Bomor : 351/DIRUT/SEKPER/12/2012tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Kuasa Subsitusi dari Jaksa MudaPerdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SK047/G/Gph/12/2012 tanggal27 Desember 2012 kepada para Jaksa Pengacara Negara : 1. MANGIRINGSIAHAAN, SH. 2. CAHYANING NURATIH, SH, MH, 3. TATI VAINSITANGGANG, SH. MH, 4. ARIE EKO YULIEARTI, SH. MH. 5. RINANURMAWATI, S.Kom, SH, 6. ENITA MENHER, SH.MH, 7. SYAMSUIR,SH.