Bahwa PT.Bank Umum Sertivia (PT BUS) berdasarkan pengumumanpemerintah tempat Ir.Suwarno Putra (Ssuami Penggugat l) mengajukanpinjaman tersebut, masuk dalam kategori Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU) yang menempatkan Direktur Utamanya yaitu Turut Tergugat Iltersangkut perkara korupsi, oleh karenanya seluruh aset PT.BankUmum Sertivia (PT BUS) pengelolaannya diserahkan kepada TurutTergugat I.Hal 3 dari 40 hal. Puts. Perk.

Nomor497/PDT/2017/PT DkI8.10.11.12.Bank Umum Sertivia saja dimana Alm.Suwarno Putra sebagaiPeminjam atau nasabah dan PT BUS sebagai pemberi Pinjaman,bukan dengan Turut Tergugat Il secara pribadi.Bahwa melihat adanya kesalahan serta tidak sesuai dengan hukum acaradalam proses penyitaan yang dilakukan oleh Pejabat atau petugas yangditunjuk oleh Tergugat tersebut, maka satu bulan kemudian tepatnya 1Agustus 2001, Tim Pemberesan Sementara Bank Umum Sertivia (TPS BUS) BBKUnya telah mengingatkan tergugat

Nomor497/PDT/201 7/PT DKINomor 101 RT.002 / 10 kalurahan Sukabumi Kecamatan Kebon Jeruk KotaJakarta Barat;Bahwa dalam perjalanan waktu Turut Tergugat Il ( David Nusa Wijaya aliasNg Tjuen Wi ) selaku direktur PT.Bank Umum Sertivia ( BUS ) tersangkutkasus Korupsi dan PT.Bank Umum Sertivia ( BUS ) dinyatakan sebagai BankBeku Kegiatan Usaha (BBKU), kemudian pengelolaannya diserahkan kepadaBPPN ( sekarang Perusahaan Pengelolaan Aset / PPA berada di bawahnaungan Kementrian Keuangan );Bahwa karena direktur

PT Bank Umum Sertivia ( Turut Tergugat Il )tersangkut perkara Korupsi, maka harta kekayaan Bank disita oleh Tergugat sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkarakorupsi;Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan tugas, Tergugat telah melakukanpenyitaan terkait harta kekayaan bank, sebagai barang bukti dalam perkarayang akan dipakai dalam persidangan Pengadilan;Bahwa harta kekayaan bank Umum sertivia yang disita oleh Tergugat termasuk jaminan hutang Ir.Suwarna Putra almarhum, berupa sertifikat

Suwarna Putra almarhumkepada PT.Bank Umum Sertivia (BUS ), padahal seluruh kuwajiban hutangnyatelah dilunasi melalui Bank Bukopin sebagai bank yang telah menerimapelimpahan piutang ;Menimbang, bahwa para Penggugat selaku ahli waris Ir.

;Bahwa sewaktu ada penyitaan assetasset dari Bank Umum Sertivia saksitidak terlibat langsung, tetapi saksi tahu ada penyitaan dan saksi tidak tahukapan penyitaan itu terjadi ;Bahwa di Bank Umum Sertivia memiliki satu fasilitas buat nasabahmaupun siapapun yang bisa menyimpan assetnya baik berupa sertipikatatau benda berharga yang lain seperti brankas dalam bentuk Safetydeposit box ;Bahwa di Safety Deposit box itu ada kantornya di jalan Oki No.4050 ;Bahwa setiap ada nasabah atau siapapun yang menitipkan

asset ke BankUmum Sertivia pada safety deposit box Bank Sertivia itu selalumendapatkan sebuah tanda terima ;Bahwa saksi sebagai General Affair kenal dengan Bapak Sudarto sebagaiDirektur Operasional, karena saksi staff beliau ;Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung 3 (tiga) sertipikat yangdisebutkan tadi yang sekarang menjadi obyek sengketa ?

itu kecuali tersimpan 3 (tiga) asset ini itu banyakasset lain milik nasabah maupun milik orang per orang karena itudiperuntukkan juga untuk umum dan itu tidak ada sangkut pautnya dengankekayaan Bank Umum Sertivia dan itu tidak ada sangkut pautnya dengankasus BLBI yang menimpa David Nusa Wijaya ;Bahwa saksi pada saat Bank Umum Sertivia dinyatakan dibekukanoperasionalnya oleh BI itu saksi masih diminta bantuan oleh Tim pengelolasementara pada saat itu, kemudian saksi dikontrak untuk menarik assetasset

sebelum Bank Sertiviaditutup sampai dengan di BPPN ;Bahwa awal saksi bekerja di Bank Sertivia mulai tahun 1984 sampaiditutup tahun 1999 ;Bahwa jabatan terakhir saksi sebagai Kepala bagian Accounting di KantorPusat ;Bahwa saksi kKewenangannya dalam Accounting sehingga tahu mengenaiperkara ini setelah Bank ditutup ;Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) sertipikat milik keluarga dari Direksi setelahBank ditutup yang terpisah dengan harta kekayaan Bank Sertivia yangdititipkan di Safe Deposit Box ;Bahwa saksi

mengenai proses pemberian fasilitas diskonto BankIndonesia kepada Bank Sertivia saat itu dan pada saat pemberian fasilitasdiskonto nilainya sekitar +420 Milyar ;Bahwa pada saat pemberian diskonto dari Bank Indonesia itu Bank UmumSertivia memberikan jaminan asset terhadap hutang tersebut dan terhadapjaminan asset yang diberikan oleh Bank Sertivia tidak termasuk 3 (tiga)sertipikat ini didalamnya ;Hal 67 dari 87 Hal Putusan No. 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa saksi mengatakan tidak ada 3 (tiga) sertipikat

Bank Umum Sertivia, Tok Nomor 28 tanggal 17 Oktober2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H. Notaris di Jakarta,sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);2.

Bank Umum Sertivia, TbkNomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy,S.H. Notaris di Jakarta atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum:;3.

Bank Umum Sertivia, Tok Nomor 28 tanggal 17 Oktober2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta,sementara perkara ini berjalan sampai mendapatkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/20183.

Bank Umum Sertivia, Tok, Nomor 28 tanggal 17 Oktober2000, dibuat dinadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta;3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugatuang pembayaran sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh limajuta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;4.

ribu delapan ratus sembilanpuluh enam rupiah) namun yang dibayar baru sejumlah Rp325.000.000,00(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa yang belum dibayarmasih sejumlah Rp3.334.735.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluhempat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu delapanratus sembilan puluh enam rupiah);Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telahmelakukan penyalah gunaan keadaan terkait jumlah kewajiban parapemegang saham Bank Umum Sertivia

., Advokat pada kantor Sertivia LawFirm berkantor di Jalan Simpang LA. Sucipto No. 17,Pandanwangi Utama Residence Kav. 2 Malang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor306/Kuasa/3/2019 tanggal 29 Maret 2019, semula sebagaiPenggugat, sekarang sebagai Pembanding;MELAWAN:1. TERBANDING I, Warga Negara Indonesia, alamat KOTA MALANG, semulasebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;2.

Indonesia tanggal 20November 2012.Hal 19 dari 66 hal Put No. 137/PDT/2016/PT.DKI27.Bahwa PARA PENGGUGATsangat keberatan dan merasadirugikan mulai dengandiserahkanya Objek Perkara keBPPN, selanjutnya disita,dirampas sampai ditetapkannyaObjek Perkara a quo sebagaibarang milik negara padaKejaksaan Agung, karenamengingat sampai saat ini PARATERGUGAT sama sekali tidakdapat membuktikan apakahObjek Perkara a quo merupakana. barang/asset yang terikat secara hukum dalam kegiatan perbankanpada PT BANK UMUM SERTIVIA

Bahwa sampai saat ini PARA TERGUGAT sama sekali tidak dapatmembuktikan apakah Objek Perkara a quo merupakan barang/assetyang terikat secara hukum dalam kegiatan perbankan pada PT BANKUMUM SERTIVIA sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan dan/ataubarang/asset yang terkait atau hasil dari tindak pidana korupsi yangdilakukan DAVID NUSA WIJAYA in casu TURUT TERGUGAT berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 504/Pid.B/2001/PN.JKT.BAR jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 830 K/ Pid/2003.19.

Bank Umum Sertivia kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), guna menjamin PelunasanKewajiban Pemegang Saham PT. Bank Umum Servitia kepadaPemerintah RI.Bahwa kemudian Sdr. David Nusa Wijaya terbukti bersalah dalamtindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan Putusan MahkamahAgung RI tingkat Peninjauan Kembali No. 17 PK/Pid/2007 tanggal 16Januari 2008 Jo.

sebagai Bank DalamPenyehatan (BDP) berdasarkan Surat Keputusan BI No. 30/218/KEP/DIRtanggal 14 Februari 1998.10.11.Bahwa PT Bank Umum Servitia Tok kemudian ditetapbkan sebagai BankBeku Kegiatan Usaha (BBKU) terhitung mulai tanggal 12 Maret 1999sesuai dengan SK Direksi BI No. 31/245/KEP/DIR tanggal 12 Maret 1999.Bahwa benar posita angka 8 halaman 10, sejak PT Bank Umum Servitiadinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha maka Turut Tergugat ,yang dahulu bertindak selaku Direktur Utama PT Bank Umum Sertivia

Nomor 409 PK/Pdt/2016Kembali dengan tindak pidana dari David Nusa Wijaya selaku Direktur PTBank Umum Sertivia ???.

secara langsung maupuntidak langsung dengan PT Bank Servitia maupun Terpidana David NusaWijaya alias Ng Tjuen Wie;15.Bahwa dari jawaban Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat)dalam perkara gugatan terdahulu, tidak ada satu dalil pun yang bisadikatakan membuat terang dan jelas bagaimana dan apakah hubunganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 353/Kampung Melayu Timur atasnama PT Badai Makmur milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan tindakpidana dari David Nusa Wijaya selaku Direktur PT Bank Umum Sertivia

faktafakta hukum;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yang melegalkanatau menyatakan sah hukumnya penyitaan yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah telah salah, karena hal tersebut telahbertentangan dengan hukum;19.Bahwa, Judex Facti telah salah dalam membenarkan dan mengambil alihpertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama dikarenakan pertimbanganhukum Judex Facti tingkat pertama tidak cermat dalam menilai hubunganhukum antara PT Badai Makmur dengan PT Bank Umum Sertivia

berada dalam tahanan;

Begitu juga ikutdilibatkan pihakpihak yang menilai dan menerima skema penyerahan asset yangternyata bodong atau sangat kurang dari nilai yang sebenarnya ;Bahwa untuk perbandingan, kasus perkara dugaan korupsi dalam perkara BLBI,telah di Pidana atas perkara dengan tersangka/terdakwa David Nusa Widjaya dariBank Sertivia.

Barang/asset yang terikat secara hukum dalam kegiatan perbankan padaPT Bank Umum Sertivia sehingga dapat dijadikan sebagai jaminandan/atau;b.

Bahwa sampai saat ini Para Tergugat sama sekali tidak dapatmembuktikan apakah objek perkara a quo merupakan barang/assetyang terikat secara hukum dalam kegiatan perbankan pada PT BankUmum Sertivia sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan dan/ataubarang/asset yang terkait atau hasil dari tindak pidana korupsi yangdilakukan David Nusa Wijaya in casu Turut Tergugat berdasarkanPutusan Perkara Pidana Nomor 504/Pid.B/2001/PN Jkt.Bar. junctoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 830 K/Pid/2003;19.

SH.Kesemuanya advokat pada SERTIVIA Law Firm beralamat di Simpang L.A.Sucipto No. 17 Kav 2 Pandanwangi residence, Malang berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 11 Januari 2018 dan Tergugat , Il, Ill, MW yang datangmenghadap adalah kuasa hukumnya yang bernama OMAR SYARIEF, SH.Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di jalan terusan wijaya kusumaNo. 4 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2018, TergugatV tidak pernah hadir dipersidangan meskipun terhadap dirinya telah dipanggilsecara

Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwatindakanpenyitaan yang dilakukan oleh Tergugat Il merupakan perbuatanmelawan hukum karena barangbarang/sertifikatsertifikat tersebut adalahmilik Penggugat yang ada di Bank Sertivia sebagai jaminan hutang (videgugatan halaman 4 angka 12 dan 13), sehingga dalam petitumgugatannya Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan Tergugat Ilmelakukan perbuatan melawan hukum;2.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.BANK UMUM SERTIVIA BBKU Cq. BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL Cq. PT. PERUSAHAANPENGELOLA ASET, berkedudukan di Gedung SampoernaStrategis Square, Tower A Lt.912 Jl. Jederal SudirmanKav.4547 Jakarta 12930;4.

Alinea 1:Kami telah mengaudit neraca PTBank Umum Sertivia, Tbk (BankBeku Kegiatan Usaha) tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, sertalaporan laba rugi dan laporan arus kas untuk tahuntahun yangberakhir pada tanggal tersebutBahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang dikutip diatas, Laporan Keuangan dimaksud merupakan hasil audit terhadapneraca BUS yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal 31Desember 2003 dan 2002 yang merupakan hasil akumulasi dari transaksiyang terjadi pada periode sebelumnya

Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa penerbitan NCD merupakan salah satuupaya yang dapat dilakukan bank untuk mengatasi tekanan "rush"dan kesulitan likuiditas;(3) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidakmempertimbangkan bahwa pencairan kredit PT MRWSmerupakan pelaksanaan komitmen lama yang telah ada jauhsebelum Bank Umum Servitia dilanda kesulitan likuiditas;(4) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan posisi rekening giro Bank Umum Sertivia

Bank Umum Sertivia tersebut, tidak sertamertahartaharta dan hakhak milik debitur dari PT. Bank Umum Servitiayang telah melakukan segala kewajibannya dan berhak menerimahaknya kembali juga turut disamakan dan dimasukkan pada asetPT. Bank Umum Servitia ;19.Bahwa atas dasar hal tersebut menimbulkan kejanggalan dimanaobjek tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang telah lunasdibayarkan oleh PENGGUGAT kepada PT. Bank Umum Servitiatetapi masih diikut sertakan ke dalam aset milik PT.

Bank Umum Sertivia karena adanyafasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama Jenny Irwansehingga menjadi jaminan di PT. Bank Umum Sertivia, setelahmelunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut seharusnyaSertifikat No. 1148 dan No. 1487 diserahkan kepadaPENGGUGAT sebagai pemilik yang sah yang telah memenuhisegala kewajibannya dalam proses pemilikan rumah, namun tidaksempat diberikan karena pada proses pelunasan tersebut secarabersamaan PT.

Bank Umum Sertivia kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), guna menjamin PelunasanKewajiban Pemegang Saham PT. Bank Umum Servitia kepada PemerintahRI ;13.Bahwa, kemudian Sdr. David Nusa Wijaya terbukti bersalah dalam tindakpidana korupsi, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RItingkat Peninjauan Kembali No. 17 PK/Pid/2007 tanggal 16 Januari 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi No. 830 K/PID/2003 tanggal 23Juli 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DK!

HAL YANG SALING KONTRADIKSI INI MEMBUKTIKANJELAS TERLIHAT REKAYASA OLEH TERMOHON PK II YANG SENGAJA MEMBUATTAGIHAN FIKTIF UNTUK MENINGKATKAN HARTA KEKAYAAN BANK UMUMSERTIVIA (TERMOHON PK ID, (ii) TERMOHON PK IT BELUM MENJADI BANK BEKUDIBAWAH BPPN DI TAHUN 1999 SEHINGGA TIDAK MUNGKIN ADA CICILANPEMBAYARAN HUTANG KE BPPN OLEH PEMOHON PK ATAS KREDIT DARI BANKUMUM SERTIVIA (TERMOHON PK I), (iii) BANK BAPINDO SUDAH DILIKUIDASI/BUBAR JAUH SEBELUM TAHUN 1999 SEHINGGA TIDAK MUNGKIN ADA TRANSFERPEMBAYARAN

dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Sampit Il, Nomor 13, Kramat Pela,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Juni 2013,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat;1.melawanSUWARDI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal SudirmanNomor 500 Rt.21/Rw.07, Kelurahan Sekip Jaya, PalembangSumatera Selatan,KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA I, beralamat diJalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat,DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CqBANK UMUM SERTIVIA

membantu Negara dan dalam konteksini setiap system hukum tidak akan membebangkan kerugian jadi misalnyahakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan tidak berarti sertamerta hakhak tergugat itu menjadi hilang begitu saja semua Negara harusbertanggung jawab terhadap kerugian itu dan tidak boleh ada pihak yangdirugikan dan dalam hal ini Tergugat tidak perlu khwatir itu dijamin bahwaTergugat tidak kehilangan hak Negara bertanggung jawab kalau ini benar.Bahwa disini ada perbuatan korupsi dari Bank Umum Sertivia

melalui danaBLBI, bagaimana hubungannya antara korupsi dan uang Negara yangdiambil oleh dari BLBI dengan tanah yang disita itu apakah ada kaitannya.Bahwa menurut saksi yang perlu dibuktikan adalah fakta apakah sertifikatitu ada ditangan BLBI atau di Bank Umum Sertivia yang mustinya kalau itusebagai jaminan maka sertifikat asli harus dipegang disana.Bahwa sekarang tinggal ditunjukkan saja untuk membuktikan sertifikat asliyang sudah pernah disita dan kalau itu sudah pernah disita itu benar,karena

SIT BADRIYAH A, S.H.Para Advokat/Konsultan Hukum pada SERTIVIA LAW FIRM yang berkantor diJalan Simpang LA. Sucipto Nomor 17, Pandanwangi Utama Residence Kav2Malang, Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017,dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor:203/PH/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, selanjutnya keduanya disebut PARAPENGGUGAT;Melawan:1. PEMERINTAH RI cq. MENTERI ATR / KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.

Fotocopy Cek Bank Umum Sertivia Nomor : CK 572515, tertanggal 09121997Senilai : Rp. 316.124.000, diberi tanda P2;3. Fotocopy Warkat Bank Umum Nasional atas Kliring Cek Bank Umum SertiviaNomor : CK 572515, tertanggal 09121997 Senilai : Rp. 316.124.000, diberi tandaP3;Hal 24 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor 1047/Pdt G/2019/PN Dps4.Fotocopy Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor40/PDT/2012/PT.DPS, tertanggal 9/08/2012 dalam pokok perkara, Angka 3, diberitanda P4;5.

dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) ;"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa danterakhir tahun 2013".Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut berakibat pada disitanyaseluruh aset milik Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya judexjuris melihat bahwasannya Pemohon Peninjauan Kembali telah memilikitabungan berupa :a. 1 (satu) Deposito Berjangka Time Deposit Certificate dari BankUmum Sertivia

itudikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dantahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) ;"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhirtahun 2013".Judex Juris tentunya telah mengakui adanya suatu fakta hukumbahwasannya sebelum berlakunya undangundang pencucian uang,Pemohon Peninjauan Kembali setidaknya telah memiljki harta kekayaanberupa 2 (dua) buah deposito yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) di Bank Umum Sertivia