B/2014/Pn.TngHalaman 5 dari 36 Halamantransfer ke rekening terdakwa RATIH SARASWATI biaya percepatansebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Selanjutnya di awal bulan oktober saksi EDY SUWARNO meneleponterdakwa RATIH SARASWATI untuk mengurus pembuatan SIUJK (surat ijinusaha jasa kontruksi) kemudian terdakwa RATIH SARASWATI memberikantotal biaya untuk pembuatan SIUJK (surat ijin usaha jasa kontruksi)sampai jadi sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) lalu saksisetuju kKemudian terdakwa

(surat ijinusaha jasa kontruksi) kemudian terdakwa RATIH SARASWATI memberikantotal biaya untuk pembuatan SIUJK (surat ijin usaha jasa kontruksi)sampai jadi sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) lalu saksisetuju kKemudian terdakwa RATIH SARASWATI datang kekantor lalu saksimenyerahkan uang secara cash sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah) berikut persyaratan beberapa hari kemudian terdakwa RATIHSARASWATI menelepon saksi EDY SUWARNO meminta uang biayakekurangan SIUJK agar cepat jadi

B/2014/Pn.TngHalaman 17 dari 36 Halaman Pada bulan Oktober (tanggal saya lupa) saya pernah 2 (dua) kalimemberikan uang untuk pembuatan SIUJK (Surat jin Usaha JasaKontruksi) secara cash di kantor saya sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan secara tansfer ke rekening Sdri.

(surat ijin usaha jasa kontruksi) kemudian terdakwa RATIH SARASWATImemberikan total biaya untuk pembuatan SIUJK (surat ijin usaha jasa kontruksi)sampai jadi sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) lalu saksi setujukemudian terdakwa RATIH SARASWATI datang kekantor lalu saksimenyerahkan uang secara cash sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)berikut persyaratan beberapa hari kemudian terdakwa RATIH SARASWATImenelepon saksi EDY SUWARNO meminta uang biaya kekurangan SIUJK agarcepat jadi

SerpongUtara Kota Tangerang Selatan, yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Tangerang Tanggal 18 November 2013.1 (satu) lembar tanda terima dokumen pembuatan SIUJK PT.

Pekan sabtu Kecamatan Selebar Kota Bencmulai dari SPPT sampai 5ertifikat dan SIUJK (Surat Usaha Jasa Konstruksi.YAHURIN mendengar kalau saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin SAIPI kestuntuk mengurus suratsurat tersebut kemudian terdakwa dan menawarkan memberikan bantuan kepada saksi SYAFRINAL Als INAL Bin SAIPI demengatakan kalau dia bisa membantu saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin untuk menyelesaikan pengurusan SuratSurat 5ertifikat Tanah ke BPNBengkulu tersebut dan untuk lebih menyakinkan saksi SYAFRINAL Ais

SuratSurat seperti SPPT dan sertifikat karena terdakwa men,sebagai Ketua RI setempat, dan terdakwa juga mengatakan kalau tmengurus SuratSurat tersebut dapat terdakwa selesaikan dalam waksampai 2 hari untuk mengurus SPPT sedangkan untuk pengurusan sertmemang agak sedikit lama sekitar 3 sampai 4 bulan, setelan mendeperkataan terdakwa tersebut saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin SAIPI percayamenyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengurus Surat SSertifikat Tanah mulai dari SPPT sampai sertifikat dan SIUJK

berjanji akan menyelesaikan Suratstersebut dalam waktu selama 3 bulan setelah menerima uang tersebut, nasetelah uang sebesar Rp. 46.100.000, (empat puluh enam juta seratusrupiah) berikut upah jalan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000, (dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa >sebesar Rp. 48.100.000,: (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) nesetelah uang tersebut diterima, terdakwa tidak pernah mengurus mengSurat Surat Sertifikat Tanah SPPT sampai 5ertifikat dan SIUJK

Pekan sabtu Kecamatan Selebar Kota Bencmulai dari SPPT sampai sertifikat dan SIUJK (Surat Usaha Jasa Konstruksi.Patika Nusantara Group ke Kantor Badan Pertahanan Negara CBPNBengkulu), bahwa oleh karena terdakwa ABDUL ZUAN Ais AZWANYAHURIN mendengar kalau saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin SAIPI kestuntuk mengurus suratsurat tersebut kemudian terdakwa dan menawarkan memberikan bantuan kepada saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin SAIPI detmengatakan kalau dia bisa membantu saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin &untuk menyelesaikan

SuratSurat seperti SPPT dan Sertifikat karena terdakwa mensebagai Ketua RI setempat, dan terdakwa juga mengatakan kalau tmengurus SuratSurat tersebut dapat terdakwa selesaikan dalam waksampai 2 hari untuk mengurus SPPT sedangkan untuk pengurusan sertmemang agak sedikit lama sekitar 3 sampai 4 bulan, setelan mendeperkataan terdakwa tersebut saksi SYAFRINAL Ais INAL Bin SAIPI percayamenyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengurus Surat SSertifikat Tanah mulai dari SPPT sampai Sertifikat dan SIUJK

Liang Anggang Kota Banjarbarudan bermaksud meminjam perusahaan untuk pengeboran gunamendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal di BarabaiKabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Terdakwa menyuruh saksi Piprin SupaWidarto, ST mengambil foto copyan Surat Badan Usaha (SBU) dan SuratIjin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di kantor CV Sapta Panca Karya, setelahsaksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyan SBU dan SIUJK CVSapta Panca Karya, selanjutnya saksi Piprin Supa Widarto, ST bertemudengan

Syakeranie ternyatadokumen CV Sapta Panca Karya berupa Surat Badan Usaha (SBU)adalah tahun 2007 dan Surat Ijin Jasa Usaha Konsruksi (SIUJK) adalahtahun 2008. Berdasarkan keterangan saksi Piprin bukan SBU dan SIUJKtersebut yang waktu diserahkan kepada RM. Santoso Rahardjo.Kemudian secara logika adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akaldokumen tahun 2008 bisa dipergunakan tahun 2006. Artinya secaraekstrim tahun 2006 SBU dan SIUJK tersebut belum lahir atau belum ada ;.

Seharusnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi Piprin, Keterangan saksi Sri Masmulti,saksi Henny Fitriany, saksi ahli Damhuri, jelas keberadaan dua lembarfotopcopy dokumen SBU dan SIUJK tidak mempunyai arti apaapa, danpula dalam dokumen (arsip) Panitia lelang sama sekali tidak ditemukanadanya SBU dan SIUJK CV Sapta Panca Karya Tahun 2006. ArtinyaSBU dan SIUJK CV Sapta Panca Karya tahun 2006 yang diserahkansaksi Piprin kepada RM.

HST Tahun 2006 dimana tidak dilakukan pembuktian danverifikasi terhadap SBU dan SIUJK apakah masih berlaku.

Manunggal Jaya Abadi Lestari, 1 lembar copy TDP, 1 lembar copy NPWP. 1 lembar copy SIUP, 1 lembar copy SIUJK, 1 lembar copy Surat Keterangan Domisili, 1 lebar copy Surat Permintaan Perubahan Speciment tanda tangan tertanggal 23 Maret 2009, 1 lembar copy surat pernyataan perubahan speciment tanggal 11 Agustus 2009. Terlampir pada berkas perkara.

Manunggal JayaAbadi Lestari, 1 lembar copy TDP, 1 lembar copy NPWP. 1 lembarcopy SIUP, 1 lembar copy SIUJK, 1 lembar copy Surat KeteranganDomisili, 1 lebar copy Surat Permintaan Perubahan Speciment tandaHal 5 dari 10 hal Put. No. 427/PID/2013/PT.DKI4.tangan tertanggal 23 Maret 2009, 1 lembar copy surat pernyataanperubahan speciment tanggal 11 Agustus 2009.

Manunggal JayaAbadi Lestari, 1 lembar copy TDP, 1 lembar copy NPWP. 1 lembarcopy SIUP, 1 lembar copy SIUJK, 1 lembar copy Surat KeteranganDomisili, 1 lebar copy Surat Permintaan Perubahan Speciment tandatangan tertanggal 23 Maret 2009, 1 lembar copy surat pernyataanperubahan speciment tanggal 11 Agustus 2009. Terlampir padaberkasDOrkala, j nne n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn en eee4.

Manunggal Jaya Abadi Lestari, 1 lembar copy KTP an.SOEKATNO M., 1 lembar akta pernyataan keputusan rapat PT.Manunggal Jaya Abadi Lestari, 1 lembar copy TDP, 1 lembar copyNPWP. 1 lembar copy SIUP, 1 lembar copy SIUJK, 1 lembar copySurat Keterangan Domisili, 1 lebar copy Surat PermintaanPerubahan Speciment tanda tangan tertanggal 23 Maret 2009, 1lembar copy surat pernyataan perubahan speciment tanggal 11Agustus 2009. Terlampir pada berkas perkara. ;4.

Maret 2018 telah menerbitkanPengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi atas pekerjaanproyek Pembangunan Jalan Bandara SibisaBODT dengan nilaipembiayaan dalam bentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetap samadengan Pagu Anggaran (dhi, Rp. 19.978.580.000.) dan dalamPengumuman Pelelangan tersebut Tergugat serta merta telahmenjelaskan hal persyaratan bagi badan usaha atau kontraktor (dhi cukupdisebut rekanan) untuk dapat mengikuti tender dimaksud antara lainmemilki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK

Bahwa dengan keberadaan SBU yang tidak seturut dengan ketentuandalam SE tersebut diatas dan (mengingat akan hal pengurusan perolehanSurat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK) adalah berdasarkan SBUmaka serta merta keberadaan SIUJK pun patut diragukan keabsahannya,sementara oleh Tergugatl dalam Pengumuman PelelanganPascakualifikasi yang dibuatnya untuk pertama kalinya telah mengingatkanbahwa salah satu persyaratan yang (menurut hemat Penggugat) bersifatpenentu. dan mutlak untuk dapat mengikuti tender

paket proyekPembangunan Jalan Bandara SibisaBODT, peserta tender (rekanan)harus memiliki SBU dan SIUJK.

Yang menjadi pertanyaan Penggugatadalah : SBU SIUJK yang bagimanakah yang dilampirkan oleh PT.Dinamala Mitra Lestrai dalam dokumen penawarannya, sehinggadinyatakan lulus pada tahap evaluasi administrasi?o. Bahwa mengenai hal kecurigaan Penggugat akan hal SBU dan SIUJKdaripada PT.

Padahal berdasarkan RKS, syarat yang dibutuhkanadalah harus ada Surat Ijin Usaha Konstruksi (SIUJK).e Bahwa permintaan terdakwa tersebut telah menyimpang dari RKSyang mensyaratkan rekanan harus memiliki Surat Izin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK), dan penyimpangan/perubahan tersebut tidakpernah dibuat Adendum, seharusnya berdasarkan Keppres No.80tahun 2003 Lampiran I Bab IT Huruf A angka 1. Pelelangan Umum,huruf d.

Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.36Bahwa tidak dijadikannya syarat SIUJK karena perintah dari KPA Pak Sukatonmelalui Pimpro yaitu Pak Bambang Setiawan (terdakwa) yang bilang karenapekerjaan utamanya adalah pengadaan barang maka yang diperlukan adalah SIUPBsaja bukan SIUJK ;Bahwa Direktur PT.

Mangkubuana HutamaJaya sebesar Rp. 33.480.000.000, yang diusulkan sebagai calon pemenang olehpanitia dan kemudian di tetapkan sebagai pemenang lelang oleh PPA yang dijabatoleh terdakwa Bambang Setiawan ; Bahwa dalam pengadaan SILO telah diluat rencana kerja dan syaratsyarat (RKS)yang juga dijadikan pedoman oleh panitia ; Bahwa dalam RKS ada ditentukan tentang syarat peserta lelang memiliki Surat jinUsaha Jasa Konstruksi (SIUJK) akan tetapi dalam pengumuman panitia SIUJK tidakdijadikan syarat cukup

MHJ mempunyai Surat jin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan surattersebut juga saksi serahkan kepada Pak Amran Nasution ;Bahwa tempat domisili PT.

Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.7272lelang adalah antara lain memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar(kwalifikasi besar) atau SIUPB ;Bahwa dalam RKS (Rencana Kerja dan Syaratsyarat) dimuat adanyasyarat Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (STUJK) tetapi di pengumumandisebutkan SIUPB bukan SIUJK karena dalam RKS ada salah cetakyang benar adalah STUPB bukan SIUJK dan ini sudah dijlaskan dalamunwizing ;Bahwa menurut terdakwa berita acara unwizing (penjelasan umum)adalah termasuk dokumen lelang

BASIKOKE KONTRAKTOR gugur dalamevaluasi tersebut diakibatkan oleh SIUJK yang di Upload Padasistim SPSE habis masa berlaku tanggal 1 Mei 2018;d) Bahwa berdasarkan BERITA ACARA HASIL EVALUASIPELELANGAN NOMOR :06.21/BAHP/POKJA III/PBJ/2018 TentangEvaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evalusi Administrasi,Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi DokumenKualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi yang menyimpulkan halhalsebagai berikut :CALON PEMENANGNama Perusahaan : CV.

BASIKOKEKONTRAKTOR gugur dalam evaluasi tersebut diakibatkan oleh SIUJK yang di Upload Pada sistim SPSE habis masaberlaku tanggal 1 Mei 2018;2D Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor : 1 Tahun2011 tentang tata cara ETendering angka 2 (dua) hurup aPembuatan Paket pada angka 4. File Dokumen pengadaanHalaman 14dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBRdiunggah (upload) pada aplikasi SPSE, dan hurup c.

Dari bunyi pasalini jelas sekali bahwa peserta wajib mengisi form isian elektronikdata kualifikasi dalam aplikasi SPSE dan dapat kami sampaikanbahwa klien kami mengisi data kualifikasi dalam aplikasi SPSE,namun memang Mengupload dokumen SIUJK yang sudah habismasa berlaku pada dokumen penawaran;g) Oleh sebab itu dapat kami sampaikan bahwa didalam aplikasiSPSE Penggugat kami mengisi form isian kualifikasi SIUJK dengan:Nomor : 1.1406.2.00057.035247.Masa berlaku : 01 April 2021.Instansi Pemberi : BPMPTSP

Kampar.Kualifikasi : Perusahaan Kecil.Sehingga dapat kami sampaikan bahwa SIUJK yang Upload padaFORM Isian elektronok Data Kualifikasi SPSE merupakan SIUJKatau Surat Izin Usaha Konstruksi Perusahaan CV.

(adapun SIUJK Terlampin).Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kami meminta kepadaPOKJA Ill Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa KantorSekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBDKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 agar :Halaman 16dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR1.

pembangunangedung Kampus Universitas Buana Perjuangan;Bahwa sistem pembayaran dalam pengerjaan pembangunan gedungkampus tersebut menggunakan system Tern Key Project dimana PihakTergugat mengerjaan proyek tersebut menggunakan modal milik Tergugatsebagai kontraktor;Bahwa dalam proses pegerjaan proyek tersebut Tergugat memiliki kesulitanmodal untuk membeli bahanbahan material dan membayar upah tukangbangunan;Bahwa Tergugat sampai dengan Penggugat melakakuakn pemutusankontrak ,tidak mengurus dan/atau memiliki SIUJK

Bahwa Tergugat sampai dengan Penggugat melaksanakan pemutusankontrak , tidak mengurus dan/atau memiliki SIUJK (Surat Izin UsahaJasa Kontruksi);Maka Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan Penggugatpada posita poin 11 (Sebelas) tersebut dan Tergugat tidak mengerti maksuddari ini, Penggugat hendaknya memahami kedudukan masingmasing Pihakdalam pelaksanaan pembangunan proyek Kampus Universitas BuanaPerjuangan itu;Kedudukan Penggugat adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pihak YayasanPembina Perguruan Tinggi

Pangkal Perjuangan (YPPTPP), Maka OtomatisPenggugatlah yang wajid mengurus dan/atau memiliki Surat Izin Usaha JasaKontruksi (SIUJK) ;Kemudian Penggugat menunjuk Tergugat sebagai hanya Subkon yangmensupport Penggugat dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampus UBPtersebut, Tergugat sejak awal menyampaikan belum mengurus SIUJK,Namun Penggugat tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan karenaPenggugatlah yang ditunjuk oleh YTPP bukan Tergugat ;Seandainya sejak awal SIUJK dipermasalahkan oleh Penggugat, TentuSURAT

Bahwa seharusnya Penggugat lebih fokus dan cermat dalammenguraikan alasanalasan yang berkaitan dengan digugurkannyaPenggugat oleh Tergugat pada tahapan evaluasi dokumen kualifikasi,karena pada tahapan ini, SBU dan SIUJK Penggugat sudah berakhirmasa berlakunya. j 22222 noone nnn nnn nnn nnn nn nnnOleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libels), maka sudahsepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima. ;ll. DALAM POKOK PERKARA1.

Sertifikat Badan Usaha harus dimiliki oleh Badan Usaha sebagaiPutusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 18 dari 43 halamansalah satu persyaratan dalam mengurus Surat Izin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK) 2222222 22222222 2b. Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentangJasa Konstruksi, yang menyatakan : Setiap Badan Usaha JasaKonstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajibmemiliki izinc.

Dokumen Pengadaanmenyatakan Peserta yang berbadan usaha harus memiliki : Surat IzinUsaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana KonstruksiBangunan Komersial (BG 004). Kualifikasi Usaha Kecil. ;Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 20 dari 43 halamani. BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi A.2.

Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masihberlaku Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa PelaksanaKonstruksi Bangunan Komersial (BG 004) Kualifikasi Usaha Kecil. ;8.

Rahman menjadi Andriaty dengan Akta Notaris tanggal 18 April2017 dan perubahan peralihan pemilik tersebut tidak pernahCilAPOrKAN 22222 o enn en een nnn teen nen een en nnn nn nnen nn nennns Bahwa SIUJK yang dimiliki Penggugat masih atas nama pemilik yang Bahwa diketahul saksi kalau Penggugat digugurkan pada tahapanevaluasi kualifikasi disebabkan karena Sertifikat Badan Usaha (SBU)dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penggugat sudah tidak berlakusejak tanggal 16 Juni 2017 ;00 0200202 0e0ennn= Bahwa

Mangkubuana Hutama Jayamilik terdakwa ROBINSON tidak lengkap dan tidak sempurna, karenatidak menyerahkan SIUJK, karena menyerahkan Dukungan Keuangan dariBank Mandiri yang tidak benar dan tidak menyerahkan Daftar RencanaPenyediaan Material tersebut, panitia pengadaan melalui Surat Nomor :SRT01/PANSL/PPT SLB/TV/2006 tanggal 25 April 2006 tetapmengusulkan PT.

Imelda Setiawan, saksi mengetahuinya dari daftar absensi dan adanyaSurat Kuasa ;Bahwa tidak ada adendum mengenai perubahan dari SIUJK ke SIUP ;Bahwa alasan mengapa SIUJK ke SIUP karena lebih cenderung pada pengadaan barangdan jasa sehingga menggunakan SIUP ;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran dalam hal iniadalah sdr. Bambang Setiawan ;Bahwa tugas saksi adalah melaporkan seluruh pekerjaan kepada sdr. Bambang Setiawan ;Bahwa sdr.

; Bahwa didalam pengumuman tidak ada SIUJK ; Bahwa SIUJK diganti dengan SIUP berdasarkan perintah PPA dalam hal ini adalahsdr.

Mangkubuana Hutama Jaya adalah Bapak Robinson ; Bahwa untuk pengeluaran pengadaan Silo ini saksi tidak tahu karena saksi hanya sebatassampai pemenang lelang saja ; Bahwa persyaratan ada Administrasi, surat jin Usaha, Pendirian Badan Hukum, pengurus,data keuangan, personalia, peralatan, pengalaman perusahaan, pekerjaan yang dilaksanakan,serta dukungan Bank ; Bahwa SIUJK adalah Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi; Bahwa SIUJK dilampirkan dalam RKS yaitu Rencana Kerja dan Syaratsyarat dan harusdipenuhi

; Bahwa SIUJK ini harus perlu karena dalam pembangunan Silo ada konstruksi pemasanganpondasi untuk pemasangan alat Silo itu ; Bahwa karena pengadaan barang lebih banyak dari pada konstruksinya dan SIUJK ini olehPT.

Mendapatkan limbah (eks aset dan non aset), tanpa lewat kantor lelang Negara ;2 Mendirikan industri/pabrik pengecoran besi untuk mengelola limbahPERJANKA menjadi alat/peralatan/suku cadang prasarana dan sarana PERJANKAkhususnya remblok KA se Indonesia ;3 Menjadi leveransir alat/peralatan suku cadang dan kontraktor PERJANKAkualifikasi C, B dan A untuk prasarana dan sarana PERJANJA se Indonesia berdasarkanpetunjuk Tergugat asli III ;b Persyaratan usaha umum yaitu SIUP pedagang kecil, menengah danbesar, SIUJK

(KESS), Sumatera Barat KESB) dan Sumatera Utara (KESU)sedang dalam persiapan ditugaskan Haji Nasruri Sanif dengan investasi modaldari PT.Wijaya Sumbar Surabaya sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) sambil untuk memasarkan hasil industri unit Pasuruan tersebut dibutir 7 dengan mendapat tanggapan positif dari KESS sesuai suratnya No.55/JB/06391/92 tanggal 22 Juli 1992 kepada Tergugat asli I;f Surabaya, dimana Tergugat asli I memberi tugas dan kuasa penuh kepadaPenggugat asli untuk memperbaharui SIUJK

lama No. 1336.2.86.90.5212tanggal 07021990 menjadi tiga buah SIUJK baru kualifikasi C, B dan A yangdapat dipergunakan di Daop VII Madiun, VIII Surabaya, IX Jember dan diluarJatim yaitu Semarang, Bandung dan Jakarta tanpa ada batas waktunya dan semuabiayanya dibebankan oleh Tergugat asli I kepada Penggugat asli berdasarkansurat Tergugat asli I kepada Kanwil PU Jatim NO.186/PKKA/A.3/V 11/93 tanggal 05071993 ;Bahwa pada saat Penggugat asli bersamasama Tergugat asli I dan II sertaPelindung PUSKOPKA

Yayak Sunarya di Sumber Rejo (Srj), maka pekerjaanpemasangan sinyal mekanik di stastun SRJ dan Kapas (Kps)ditinggalkan (tidak diselesaikan) oleh PT.Poligon Ulama Abadi, tapidiselesaikan oleh SSK.SBI/Tergugat asli II, padahal bila terjaditubrukan dua Kereta Api di Stasiun Srj dan Kps tersebut, makapenanggungjawabnya adalah Penggugat selaku pemegang SIUJK (periksabutir 10 f) ;e Berdasarkan Surat Penggugat asli 01071994 No.03/Mgm/PKKA/VII/94 kepada Tergugat IV dan Gubernur Jatim perihal manipulasipelaksanaan

Golongan IVD, dimana Para Tergugat melanggar Pasal 335 KUH Pidana, danc Para tergugat I, I dan II Pemohon PK laporkan melakukan TindakKorupsi tahun 1990 1995 kepada Kejaksaan Agung, yang kini:1 Mark Up Analisa harga Satuan dari Rp. juta / kilometermenjadi Rp. 15 juta / kilometer untuk menghabiskan SisaAnggaran 1990 / 1991 sebesar Rp. 7,5 Milyar di tangani olehKPK, dan2 Kasus Korupsi Pencairan Uang Negara sebesar Rp. 294,063juta dengan TDR Habis Masa Berlakunya tanggal 31 03 1994 (lampiran H3) dan SIUJK

Galuh, telahditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupaDaftar Rencana Penyediaan AlatAlat, Daftar Rencana Penyediaan Material danSurat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).Bahwa atas adanya proyek pengadaan SILO tersebut, Terdakwa ROBINSONpada sekitar bulan Maret 2006 telah didatangi olen AMRAN NASUTION dikantornya Jalan.

Memiliki SIUP untuk jasa perdagangan, memiliki SIUJK untuk jasakonstruksi;b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrakpengadaan;c.

Mangkubuana Hutama Jayamilik Terdakwa ROBINSON tidak lengkap dan tidak sempurna, karenatidak menyerahkan SIUJK, karena menyerahkan Dukungan Keuangandari Bank Mandiri yang tidak benar dan tidak menyerahkan DaftarRencana Penyediaan Material tersebut, panitia pengadaan melalui SuratNomor : SRT01/PANSL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetapmengusulkan PT.

Memiliki SIUP untuk jasa perdagangan, memiliki SIUJK untuk jasakonstruksi;b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrakpengadaan;c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana,dan seterusnya . . .

Bahwa Panitia Pengadaan dalam pengumuman lelang menetapkansyarat administrasi yang harus dilengkapi dalam dokumen adalah :SIUPB, yang seharusnya sesuai dengan RKS adalah SIUJK dantidak dibuat adendum.. Bahwa ternyata PT. Mangkubuana Hutama Jaya pada saatmengajukan penawaran, dokumen penawaran yang dipersyaratkandan harus dipenuhi belum tidak lengkap, yang belum lengkap tersebutdiantaranya : Tidak melampirkan copy SIUJK sebagaimana diatur dalam RKS.

.= 1 (satu) lembar surat peminjaman berkas SIUJK kepada Sdr.Yuniadi tahun 2015.Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 654/Pid.

Heriyadi tahun 2011;1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan propam tahun 2015;1 (satu) lembar surat peminjaman berkas SIUJK kepada Sdr.

B/2016/PN BIs.1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan propam tahun 2015;1 (satu) lembar surat peminjaman berkas SIUJK kepada Sdr.

Heriyadi tahun 2011;1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan propam tahun2015;1 (satu) lembar surat peminjaman berkas SIUJK kepada Sadr.Yuniadi tahun 2015;1 (satu) lembar surat tanda bukti pengembalian dua bundle berkasasli IUJK 2009 2012 dan IUJK 2006 2009;1 (satu) lembar Invoice hotel horizon tahun 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan tahun 2007;3 (tiga) lembar laporan aku pasi (tingkat hunian hotel) dari tahun2013 2014;1 (satu) lembar surat pernyataan tahun 2012;1 (satu) lembar peraturan

Galuh, telah ditentukan syaratsyarat administrasi pada prosespelelangan antara lain berupa Daftar Rencana Penyediaan AlatAlat, DaftarRencana Penyediaan Material dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi(SIUJK);Bahwa dalam tahap prakualifikasi, Terdakwa Bambang Setiawan selakuPejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) tidak menetapkan adanya syaratSurat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sebagai syarat dalampembangunan konstruksi kepada rekanan, melainkan memerintahkankepada panitia lelang, agar kepada para rekanan

Padahalberdasarkan RKS, syarat yang dibutuhkan adalah harus ada Surat Izin UsahaKonstruksi (SIUJK);Bahwa permintaan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari RKS yangmensyaratkan rekanan harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi(SIUJK), dan penyimpangan/perubahan tersebut tidak pernah dibuatadendum, seharusnya berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran Bab Il Huruf A angka 1. Pelelangan Umum, huruf d.

Galuh, telah ditentukan syaratsyarat administrasi padaproses pelelangan antara lain berupa Daftar Rencana Penyediaan AlatAlat, Daftar Rencana Penyediaan Material dan Surat Izin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK);Hal. 46 dari 109 hal. Put. No. 2228 K/PID.SUS/2012e.

Bahwa permintaan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari RKS yangmensyaratkan Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK), dan ataspenyimpangan/perubahan tersebut tidak pernah dibuat adendum,sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran Bab II Huruf A angka 1. Pelelangan Umum, huruf d.

PT.MHJ mempunyai SIUPB dan SIUJK;Bahwa terkait dengan adanya pernyataan dokumen palsu yangada di dalam dokumen penawaran PT.

Pilar Persada Jakarta, yaituantara lain:1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);2) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);4) Sertifikat Badan Usaha (SBU);5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll;Bahwa secara yuridis, status Badan Hukum (rechts persoon) perusahaancabang adalah ada pada Perusahaan Pusat, dan berdasarkan AktaPendirian Perusahaan Cabang, Pengurus Cabang (pengurus filial,filiaalhouder) berkedudukan sebagai pemegang kuasa (lastgever) yangmewakili

SBU, dan NPWP), maka pengenaan daftarhitam ke Cabang Boyolali sama dengan hukuman ke Pusat dan semuacabang akan terkena dampak hukuman ke pusat tersebut;Bukti P15 tersebut merupakan penafsiran hukum terhadap ketentuanPasal 4 peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tersebut sehinggamerupakan dasar hukum;3) Pendapat ahli, yang menyatakan bahwa: Berkaitan dengan perusahaan cabang, yang menggunakan dokumenperusahaan pusat seperti: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK

Putusan Nomor 467 K/TUN/2014termasuk pengurus pusat yang tercantum dalam Akta PendirianPusat; Apabila perusahaan cabang yang menggunakan dokumen pusatyaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK), Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP),Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dllterkena sanksi daftar hitam, maka sama saja sanksi itu adalah untukperusahaan Pusat;* Sehingga sanksi daftar hitam tersebut akan berdampak padaperusahaan cabang lainnya

Padasaat proses pembuktian kualifikasi berlangsung, Nofiq Tri Wahyudimembawa membawa dokumendokumen asli perusahaan termasukSurat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) nomor : 1.010601.3524.2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yang ternyata isinya tidak benar,karena dalam SIUJK tersebut menyatakan bahwa PT Jaya PersadaMandiri memiliki Keahlian dalam sub bidang angka 10 Pertamanan,sedangkan sesuai dengan SIUK nomor : 1.010601.3524.2.2819tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPMP KabupatenLamongan

Pada saat proses pembuktian kualifikasi berlangsung,Nofiq Tri Wahyudi membawa membawa dokumendokumen asiliperusahaan termasuk Surat ljin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)nomor : 1.010601.3524. 2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yangternyata isinya tidak benar, karena dalam SIUJK tersebut menyatakanbahwa PT Jaya Persada Mandiri memiliki keahlian dalam sub bidangangka 10 Pertamanan, sedangkan sesuai dengan SIUJK nomor :1.010601.3524.2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkanoleh BPMP Kabupaten Lamongan

Sehinggaterdapat sub bidang keahlian yang berbeda antara SIUJK nomor :1.010601.3524.2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkanoleh BPMP Kabupaten Lamongan dengan yang ditunjukkan ke PokjaII ULP pada saat pembuktian kualifikasi. Namun, Pokja Ill ULP tidakmengetahui hal tersebut sehingga tidak ada masalah pada saatproses pembuktian kualifikasi berlangsung.

Sugeng Waluyo, SB menyuruh saksi Piprin Supa Widarto, STmengambil foto copyan Surat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK) di kantor CV. Sapta Panca Karya, setelah saksi PiprinSupa Widarto, ST mengambil foto copyan SBU dan SIUJK CV. Sapta PancaKarya, selanjutnya saksi Piprin Supa Widarto, ST bertemu dengan Raden MasSantoso Rahardjo di Banjarbaru dan menyerahkan foto copy SBU dan SIUJKCV.

Sugeng Waluyo, SB menyuruhsaksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyan Surat Badan Usaha(SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di kantor CV. SaptaPanca Karya, setelah saksi Piprin Supa Widarto, ST mengambil foto copyanSBU dan SIUJK CV. Sapta Panca Karya, selanjutnya saksi Piprin SupaWidarto, ST bertemu dengan Raden Mas Santoso Rahardjo di Banjarbaru danmenyerahkan foto copy SBU dan SIUJK CV.

ENVIROMENTAL KAJITAMA yangberalamat di Jalan Dewi Sartika No. 31 Rt. 01/01 RangkasbitungKabupaten Lebak, selanjutnya data perusahaan tersebut berupa foto copyakta Notaris perusahaan, TDP, SIUJK, SPBU, KTA INKINDO , NPWPdan pengalaman pekerjaan, lalu oleh saksi Rizky Ginansyah Bin HayatSutardi diserahkan kepada Panitia Lelang saudara Memet Indiarto,ST.M.si bin Sudiana, sehingga akhirnya terbit SK.

ENVIROMENTAL KAJITAMA yangberalamat di Jalan Dewi Sartika No. 31 Rt. 01/01 Rangkas BitungKabupaten Lebak, selanjutnya data perusahaan tersebut berupa foto copyakta Notaris perusahaan, TDP, SIUJK, SPBU, KTA INKINDO , NPWPdan pengalaman pekerjaan, lalu oleh saksi Rizky Ginansyah Bin HayatSutardi diserahkan kepada Panitia Lelang saudara Memet Indiarto,ST.M.si bin Sudiana, sehingga akhirnya terbit SK.

ENVIRON MENTAL KAJITAMA yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.31 Rt.01/01 Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, selanjutnya data perusahaantersebut berupa foto copy akta Notaris perusahaan, TDP, SIUJK, SPBU, KTAINKINDO, NPWP dan pengalaman pekerjaan, lalu oleh saksi Rizky GinansyahBin HAyat Sutardi diserahkan kepada Panitia Lelang saudara Memet Indiarto,S.T., M.Si. Bin Sudiana, sehingga akhirnya terbit SK. Penunjukan PenyediaHal. 2 dari 15 hal. Put.

ENVIRON MENTAL KAJITAMA yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.31 Rt. 01/01 Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, selanjutnya data perusahaantersebut berupa foto copy akta Notaris perusahaan, TDP, SIUJK, SPBU, KTAINKINDO, NPWP dan pengalaman pekerjaan, lalu oleh saksi Rizky GinansyahBin Hayat Sutardi diserahkan kepada Panitia Lelang saudara Memet Indiarto,S.T., M.Si. Bin Sudiana, sehingga akhirnya terbit SK.

Dewi Sartika No. 31 Rt.01/01 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, selanjutnya Company Profileatau data perusahaan tersebut berupa foto copy akta notarisperusahaan, TDP (tanda daftar perusahaan), SIUJK (Surat ijin usaha jasakontruksi), SBU (sertifikat badan usaha), KTA INKINDO dan NPWP danpengalaman pekerjaan oleh terdakwa II.

Dewi Sartika No. 31 Rt.01/01 Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selanjutnya Company Profileatau data perusahaan tersebut berupa foto copy akta notarisperusahaan, TDP (tanda daftar perusahaan), SIUJK (Surat ijin usaha jasakontruksi), SBU (sertifikat badan usaha), KTA INKINDO dan NPWP danpengalaman pekerjaan oleh terdakwa II.