No. 2735 K/Pid.Sus/2009dan Y = 9745021, X = 0422208 dan Y = 19744416, X = 0422200 dan Y =9743844, X = 0421100 dan Y = 9743853, serta X = 0421202 dan Y =9744998, yang mana areal perkebunan tersebut milik PT Banyu KahuripanIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :008/SK.IUP/DISBUN/2003 tentang pemberian izin usaha perkebunan PTBanyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2008 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 47 ayat 1 UndangUndang RI

No. 2735 K/Pid.Sus/20099744998, yang mana areal perkebunan tersebut PT Banyu KahuripanIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :008/SK.IUP/DISBUN/2003 tentang pemberian izin usaha perkebunan PTBanyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2008 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 47 ayat 1 UndangUndang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;Untuk Terdakwa 3 :Bahwa ia Terdakwa SAIPUL bin BASTARI pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat

pihak BPN MUBA ternyata benar lahan perkebunanyang dipergunakan Terdakwa tersebut yang secara global dengan titikkoordinat X = 0421207 dan Y = 9745613, X = 1685 dan Y = 9745613, X =0421763 dan Y = 9745304, X = 0421685 dan Y = 9744993, X = 215 dan Y=9745021, X = 0422208 dan Y = 9744416, X = 04222CX, dan Y = 9743844, X= 100 dan Y = 9743853, serta X = 0421.202 dan Y = 9744998, yang manaareal perkebunan tersebut PT Banyu Kahuripan Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 008/SK.IUP

Bahwa PT DKI mengelola lahan di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan,Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati MusiBanyuasin Nomor 008/SK.IUP/DISBUN/2003 tertanggal 28 November 2003diberikan hak Usaha Perkebunan ditindaklanjuti dengan pemberian HakGuna Usaha Nomor 16 tanggal 18 November 2008 ;2.

No. 2735 K/Pid.Sus/2009dan Y = 9745021, X = 0422208 dan Y = 19744416, X = 0422200 dan Y =9743844, X = 0421100 dan Y = 9743853, serta X = 0421202 dan Y =9744998, yang mana areal perkebunan tersebut milik PT Banyu KahuripanIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :008/SK.IUP/DISBUN/2003 tentang pemberian izin usaha perkebunan PTBanyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2008 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 47 ayat 1 UndangUndang RI

No. 2735 K/Pid.Sus/20099744998, yang mana areal perkebunan tersebut PT Banyu KahuripanIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :008/SK.IUP/DISBUN/2003 tentang pemberian izin usaha perkebunan PTBanyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2008 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 47 ayat 1 UndangUndang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;Untuk Terdakwa 3 :Bahwa ia Terdakwa SAIPUL bin BASTARI pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat

pihak BPN MUBA ternyata benar lahan perkebunanyang dipergunakan Terdakwa tersebut yang secara global dengan titikkoordinat X = 0421207 dan Y = 9745613, X = 1685 dan Y = 9745613, X =0421763 dan Y = 9745304, X = 0421685 dan Y = 9744993, X = 215 dan Y=9745021, X = 0422208 dan Y = 9744416, X = 04222CX, dan Y = 9743844, X= 100 dan Y = 9743853, serta X = 0421.202 dan Y = 9744998, yang manaareal perkebunan tersebut PT Banyu Kahuripan Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 008/SK.IUP

Bahwa PT DKI mengelola lahan di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan,Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati MusiBanyuasin Nomor 008/SK.IUP/DISBUN/2003 tertanggal 28 November 2003diberikan hak Usaha Perkebunan ditindaklanjuti dengan pemberian HakGuna Usaha Nomor 16 tanggal 18 November 2008 ;2.

Menetapkan barang bukti berupa : - Uang sebesar Rp. 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan / barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/SK.IUP/IX/2007, tanggal 03 September 2007 tentang Ijin Usaha Perkebunan PT.

08 Oktober 2013, tentang penetapanHari Sidang dalam perkara terdakwa SAIPUNI Alias UJANGPONSO Bin ABDUL SYUKUR;5 Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa SAIPUNIAlias UJANG PONSO Bin ABDUL SYUKUR di persidangan;6 Telah memperhatikan barang bukti berupa:e Uang sebesar Rp. 4.722.000, (empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan/ barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;e Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/06/SK.IUP

tindak pidana pencurian sebagaimana yangdidakwakan kepada terdakwa, yaitu pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;Menyatakan Barang Bukti berupa :Uang sebesar Rp. 4.722.000, (empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan/ barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/06/SK.IUP

pernahmemberikan ijin kepada terdakwa untuk menyuruh Sarimin,Badrudin, dan Atan melakukan pemanenan kelapa sawit, danpemanenan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PT.Gemareksa Mekarsari;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukti berupa :e Uang sebesar Rp. 4.722.000, (empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan/ barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;e Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/06/SK.IUP

Majelis Hakim tidakmenemukan alasanalasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkanpasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k perlu diperintahkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e Uang sebesar Rp. 4.722.000, (empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan/ barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;e Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/06/SK.IUP

Bin ABDUL SYUKUR oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti berupa :e Uang sebesar Rp. 4.722.000, (empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah), hasil jual lelang terhadap benda sitaan/ barang bukti 600 (enam ratus) tandan buah kelapa sawit;e Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/06/SK.IUP

Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor008/SK.IUP/DISBUN/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sky8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 356/KPTS/IUPP/DISBUN/2012 Perihal Pemberian Izin Usaha Pengelolahan Hasil Perkebunan(IUPP) tanggal 13 Maret 2012;9.

Bukti P11 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi BanyuasinNomor 008/SK.IUP/DISBUN/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;12. Bukti P12 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi BanyuasinNomor 356/KPTS/IUPP/DISBUN/2012 Perihal Pemberian Izin Usaha PengelolahanHasil Perkebunan (IUPP), tertanggal 13 Maret 2012;13.

Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Distamben31.24/1V/181/2010 tanggal 27 Maret 2010 PerihalPemberitahuan kepada Direktur PT.Fanya MiningInvestment (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;Fotokopi surat dukungan untuk melakukan eksplorasikepada PT Bali Base tertanggal 05 Juli 2011 (Fotokopisesuai dengan Fotokopi);Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan sumber DayaMineral Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :ESDM 31.24/11/010/2013 tanggal 14 Januari 2013perihal Pengambilan SK.IUP

Nyoman Tangkas Wisada ; Bahwa saksi mengetahui pada saat pengiriman salinan SK.IUP melalui postidak ada bukti risih pengiriman dari pos; Bahwa saksi mengetahui dari Kantor Dinas Pertambangan ada buku tamuuntuk setiap kali diisi oleh Tamu; Bahwa saksi mengetahui selama ini belum terjadi apabila permohonan untukmeneliti di lokasi ini dan jelasnya Skip akan diterbitkan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT. tersebut; Bahwa dari dinas pertambangan terdapat 176 permohonan KP danpermohonan IUP dan dari Dinas

Bahwa saksi mengetahui pada saat itu dari Komisi C memberikan penjelasanbahwa di dalam Surat Keputusan jin Usaha Pertambangan (SK.IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan itu, menurut PT. Bali Base tidaksesuai dengan Skip lokasi yang di mintakan; Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan di Komisi C ada bacakan SKIUP tersebut ; Bahwa pertemuan di Komisi C. dihadiri oleh Ketua DPRD, serta kedua PT,dan semua pendukung dari ke dua Perusahaan ; Bahwasaksi mengetahui PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor008/SK.IUP/DISBUN/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 356/KPTS/IUPP/DISBUN/2012 Perihal Pemberian Izin Usaha Pengelolahan Hasil Perkebunan(IUPP) tanggal 13 Maret 2012;9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 01006/KPTS/IUPP/DISBUN/2013 Perihal Pemberian Izin Industri Pengelolahan HasilPerkebunan (IUPP) PT.

Bukti P11 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi BanyuasinNomor 008/SK.IUP/DISBUN/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;12. Bukti P12 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi BanyuasinNomor 356/KPTS/IUPP/DISBUN/2012 tentang Pemberian Izin Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan (IUPP) PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal13 Maret 2012;13.

Sawit Multi Utama nomor : EK.522.26/105/V1/2005, tanggal 17Juni 2005 perihal kegiatan pembukaan lahan sawit di desaPedongatan, yang telah dilegalisir;86) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan BupatiLamandau Nomor : Ek. 525.26 / 04 / SK.IUP/ V/ 2012, tanggal 08Mei 2012, tentang Perubahan Pertama keputusan BupatiLamandau Nomor : Ek. 525.26/80/V/2006 tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Sawit Multi Utama, yang telah dilegalisir;87) 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.

Sawit Multi Utama nomor : EK.522.26/105/V1/2005, tanggal 17Juni 2005 perihal kegiatan pembukaan lahan sawit di desaPedongatan, yang telah dilegalisir;86) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan BupatiLamandau Nomor : Ek. 525.26 / 04 SK.IUP/ V/ 2012 tanggal 08Mei 2012 tentang Perubahan Pertama keputusan Bupati LamandauNomor : Ek. 525.26/80/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan(IUP) PT.

tidak ditemukan adanya halhal yang baru dansemuanya telah dipertimbangkan secara baik dan sesuai hukum yangberlaku.Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa areal seluas +3.726 Ha (berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH wilayah VBanjarbaru), atau seluas + 3.463,42 Ha (berdasarkan Data Areal StatemenPT.SMU) yang terletak di Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau,Provinsi Kalimantan Tengah telah ada ijin usaha perkebunan (IUP) sesuaiSurat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/SK.IUP

.11719 tahun 2003 terakhir dengan Akta Notaris Nomor 32, tanggal 8 Oktober2010 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Angelika, SH berkedudukan di Jakartayang telah didaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU0077285.AH.01.09.Tahun2010 Tanggal 26 Oktober 2010 pada Dirjen Administrasi Hukum UmumDepartemen Hukum dan HAM yang mulai menjalankan usaha perkebunan kelapasawit di Desa Kang Agung, Kecamatan Lalan sejak tahun 2003 dengan izin UsahaPerkebunan dari Bupati Musi Banyuasin dengan Surat Keputusan No.008/SK.IUP

Banyu Kahuripan IndonesiaNomor : 17 tanggal 13 Nopember 2008 yang diterbitkan Kantor PertanahanKabupaten Musi Banyuasin, diberi tanda (T1) ;Photo copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 32HGUBPN RI2008 tanggal 07 Juli 2008, diberi tanda(T2) ;Photo Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 008/SK.IUP/DISBUN/2003 tanggal 28 Nopember 2003 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan PT.

.: 08.1/NBVII/2008, tanggal 05Agustus 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Bukti T5 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007,tanggal 27 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan (fotocopy dari fotokopi); Bukti T6 : Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman ModalProvinsi Papua, Nomor: 02/SK.IUP/KS/2014, tanggal 15 April 2014,tentang Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Bahwa dengan munculnya gugatan ini merupakan halyang aneh, tidak beralasan dan terkesan mencaricari alasan dan cela untukmenutupi kekurangan dan kewajiban yang tidak dijalankan sejak menerima SK.IUP dari Bupati Nabire;Ill. Permohonan tidak memiliki Landasan Hukum:1. UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2.

Hutan dengan arealTergugat II Intervensi tanggal 16 Nopember 2006 (foto copy darifoto COPY) ; 22+ 22 2o nn nnn oe nnn one nen enon neeFoto copy Surat Keterangan Kepala Desa Karang Agung dan CamatLalan No. 02/140/LNIV/KA/2006 tanggal 19 April 2006 (fotocopy dari foto copy) ; Foto copy Surat Pernyataan Bersama Kepala Desa karang Agungdan Badan Perwakilan Desa yang diketahui Camat LalanKabupaten Banyuasin tanggal 19 April 2006 (foto copy sesuai asli);Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor008/SK.IUP

T.1l.Int.9 : Foto copy Surat KeputusanBupati Banyuasin Nomor 008/SK.IUP/Disbun/2003tanggal 28 Nopember 2003 (foto copy. sesuaiasli)T.Il.Int.10 : Foto copy Surat KeputusanBupati Banyuasin Nomor 0422 Tahun 2004tanggal 25 Maret 2004 (foto copy sesuai asli)T.Il.Int.11 : Foto copy Surat KeputusanBupati Banyuasin Nomor 417 Tahun 2007 tanggal18 April 2007 (foto copy. sesuai asli) ;T.Ul.Int.12 : Foto copy Surat KeputusanBupati Banyuasin Nomor 1253 Tahun 2008tanggal 19 Agustus 2008 (foto copy sesuaiasli)

tidak ditemukan adanya halhal yang barudan semuanya telah dipertimbangkan secara baik dan sesuai hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa areal seluas + 3.726 Ha(berdasarkan hasil digitasi ahli pemetaan BPKH wilayah V Banjarbaru), atau seluas +3.463,42 Ha (berdasarkan Data Areal Statemen PT.SMU) yang terletak di KecamatanBulik Timur Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ada ijin usahaperkebunan (IUP) sesuai Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/SK.IUP

Ernipanca Rajati Nomor : 12 tanggal 16 April 2004dari Kantor Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. berserta Lampirannya;1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Usaha Pariwisata Nomor :503/16457/1089.SK.IUP/RPW/MM/2008 tanggal 18 Desember2007;1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Gangguan Perda Nomor 22 Tahun2002 Nomor : 503/2808/96.SK.HO/BPW/MM/07 tanggal 31 Oktober2003;1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 6 Februari 2008Nomor 18 Berita Acara Rapat PT.

SK.292/MenhutII/2011 tanggal 31 Mei 2011 berada pada kawasanHutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 63 Hektar sertakawasan hutan produksi seluas 13.632 Ha;e poin d, bahwa berdasarkan hasil penggabungan 2 peta dariPerda Provinsi Kalteng No. 8 tahun 2003 dan SK MentriKehutanan 292 tahun 2011, yang dapat diberikan seluas 11.657Ha; dan diputuskan diberikan lahan untuk Tjin Lokasi seluas11.657 Ha (berlaku 3 tahun, habis masa berlaku 10 september2015).SK.IUP Sementara No. 525.26/0408/IX/2004 tanggal

(berlaku 3 tahun, habismasa berlaku 10 september 2015).SK.IUP Sementara No.525.26/0408/IX/2004 tanggal 10 September 2004 ;Ijin Usaha Perkebunan (IUP) No. 277 Tahun 2012, tanggal 17 September2012, yang isinya memberikan IUP kelapa sawit kepada PT.ATA seluas +11.657 Ha ;Berdasarkan SK.Jjin Pembukaan Lahan Tahap I No.525.21/0003/I/Bid.Bun/05 tanggal 8 Januari 2005 = 3.200 (tiga ribu dua ratus) Ha denganrincian : 3.000 (tiga ribu) Ha untuk Penanaman Awal (Tahap J), 200 (dua ratus) Ha untuk Kantor Base

(berlaku 3 tahun, habismasa berlaku 10 september 2015).355g)h)SK.IUP Sementara No.525.26/0408/IX/2004 tanggal 10 September 2004 ;Ijin Usaha Perkebunan (IUP) No. 277 Tahun 2012, tanggal 17 September2012, yang isinya memberikan IUP kelapa sawit kepada PT.ATA seluas +11.657 Ha ;SK.Jjin Pembukaan Lahan Tahap I No.525.21/0003/I/Bid.Bun/05 tanggal 8Januari 2005, bahwa pembukaan lahan yang di ijinkan untuk Tahap I seluas3.200 (tiga ribu dua ratus) Ha yaitu 200 (dua ratus) Ha untuk pembangunansarana Kantor

Bahwa terdakwa menerangkan PT.ATA memulai pemanenan buah sawitpada Tahun 2009 yang masih merupakan buah pasirpasir dan itumerupakan tanaman tahun tanam 2006.607 Bahwa terdakwa menerangkan selama terdakwa menjadi DirekturPT.ATA sampai dengan terakhir Oktober Tahun 2012 pemanenan buahsawit dilakukan setiap hari.Bahwa terdakwa menerangkan dasar terdakwa dalam melaksanakankegiatan budi daya perkebunan yaitu karena PT.ATA sudah memiliki IUPSementara yaitu SK.IUP Sementara Nomor : 525.26/0408/IX/2004tanggal

10 September 2004 dan di dalam SK.IUP Sementara tersebut disebutkan dalam poin ke tiga yaitu mengelola budi daya tanaman danindustri perkebunan.Bahwa terdakwa menerangkan sebelum berakhirnya UP Sementaraterdakwa sudah mengajukan berkalikali permohonan Perpanjangan IUPatau pun permohonan IUP tetap dan permohonan IUP yang pertama kaliyaitu pada Bulan Februari Tahun 2005 atau 1 bulan sebelum berakhirnyaIUP sementara.Bahwa halhal yang menjadi dasar PT Archipelago Timur Abadimelakukan penanaman mulai

ERNIPANCA RAJATI no : 12 tanggal 16 April 2004dari Kantor Notaris Ika Azniga Lokman, SH berserta Lampirannya;(1 (1 (1 (1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Usaha Pariwisata Nomor :503/16457/1089.SK.IUP/RPW/MM/2008 tanggal 18 Desember 2007;1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Gangguan Perda No. 22 Tahun2002 Nomor : 503/2808/96.SK.HO/BPW/MM/07 tanggal 31 Oktober2003;1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 6 Februari 2008 no.18 Berita Acara Rapat PT.