Menyatakan terdakwa HADI SUSANTO, S.IP Bin WAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.2.

HADI SUNSANTO, S.IP

KASIRMAN II/b 24 jamO 04 NOPI YERTO I/d 15 jam O 05 YIYIN IRLINI II/b = 34 jam 10 240,0006 CIC SYAFRINA GTT 24 jamO 07 NALPI HAYATI GTT 9Jam 0O 08 DONI WIRTA GTT 32 jam8 192,0009 HARMUNISWAN I/d 15 jam O 010 RUIN II/d 34 jam 10 240,000JUMLAH 1,248,000 Bahwa saksi yang menerima pembayaran Dana KJM Triwulan I, Il, Ill,dan Triwulan IV dari HADI SUSANTO, S.IP (Pembantu BendaharaUPTD Tanjung Kemuning) adalah saksi sendiri.Bahwa ketika saksi menerima pembayaran dana KJM dari HADISUSANTO, S.IP (Pembantu

(HADI SUSANTO, S.IP), kemudian di usulkan KeBendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.

>MERI ALTU SYAFERI,S.Pd.: MARDI, S.Pd.: UJANG MARDANI.: HADI SUSANTO, S.Ip.: SARWAN.

MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN, Gunung Agung, 6 September 1984, 28 tahun, Islam,Indonesia, S1 (Adminiterasi), PNS ( Staf Bidang Mutasi dan kepangkatan BKD kab.Kaur), Desa Kasuk Baru Kec. Tetap Kab.

Kaur khususnya pada guru SD.Bahwa Terdakwa Hadi Susanto,S.IP bin Wamal bersamasama dengan Ahmad Marzuki,S.Pd. saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos dengan sadar telah mengajukan pencairan danauntuk kegiatan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Kecamatan TanjungKemuning, Kelam Tengah dan Padang Guci Hilir Kab.

Menyatakan terdakwa JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;4.

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;8. Menyatakan barang bukti berupa : Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Bengkulu yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama : JAMALUDIN, S.Ip.

Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,enasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DakwaanPrimair, maupun dalam Dakwaan Subsidiair;Membebaskan terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM daridakwaan Primair dan dakwaan

Menyatakan terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yangbersifat melawan hukum / atau tercela, dan oleh karenanya ;Melepaskan JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechtsvervolging)Memulihkan hak terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;.

KETERANGAN TERDAKWAMenimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa mengerti proyek Penyimpangan jalanHotmix Rumah di Desa Ampar Gading Pematang Aur menuju keRumah Dinas Bupati di Kabupaten Seluma TA. 2014dengan NilaiKontrak kegiatan adalah sebesar Rp. 8.029.873.000, sumberHal 158 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/20 16/PN.Bgldana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanpa Pendampingsedangkan perusahaan yang

persesuaiannya, baik antarayang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itusendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsidan terdakwa JAMALUDIN, S.lp Bin IBRAHIM selakuBendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat KeputusanBupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantudilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran2014Bahwa benar terdakwa JAMALUDIN, S.Ip

TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si

Membebaskan Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si dari dakwaanPrimair ;3. Menyatakan Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si tetbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 ayat 9!

Bahwa Tanggal 17 Desember 2014, Terdakwa Togu Siagian,S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatandan Penyedia Barang melakukan serah terima barang yangdituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor3835/077.992 yang ditandatangani oleh Terdakwa ToguSiagian, S.ip, M.Si selaku PPK, saksi Suhartono SimamoraDirektur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujuioleh saksi Didi Sugandhi selaku KPA.

Menetapkan surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa TOGUSIAGIAN, S.IP, M.Si sebagaimana tercantum dalam regester perkaraNomor : 87/PID.SUS.TPK/2018/PN/JKT.PST sebagai surat dakwaan yangtidak memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan oleh karenanyasurat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.IP, M.Si daridakwaan tersebut ;3.

Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa TOGU SIAGIAN,S.ip. M.Si, tidak dapat diterima ;2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara atas nama Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip. M.Si dengan SuratDakwaan Nomor Reg. Perkara PDS10/0.1.14/Ft.1/09/2018 tanggal 10Oktober 2018, ;3.

TOGUSIAGIAN S.IP.

ANDI MERYA, S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HJ.

ANDI MERYA, S.IP oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut : Terlampir berada dalam berkas Putusan

ANDI MERYA, S.IP.

SARYANTO, S.IP VS BUPATI PEMALANG;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pemalang Nomor888/03/Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaSARYANTO, S.IP.:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati PemalangNomor 888/03/Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama SARYANTO, S.IP.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat,martabat Penggugat seperti keadaan semula;5.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Pemalang Nomor 888/03/Tahun2018, tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaSARYANTO, S.IP.:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati PemalangNomor 888/03/Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama SARYANTO, S.IP.:4.

HAMZAH LUBIS, S.IP VS BUPATI BANYUASIN;

PUTUSANNomor 357 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HAMZAH LUBIS,S.IP, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Komplek Villa Gardena Blok Nomor 05 Rt.46Rw.11, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan AlangAlangLebar, Kota Palembang, pekerjaan mantan PNS;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deby S., S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasehatHukum

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAMZAHLUBIS,S.IP;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2020S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

Menyatakan terdakwa AHYAT,S.IP,MM Bin JAPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Korupsi Secara Bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAT,S.IP,MM Bin JAPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);5.

AHYAT, S.IP,MM Bin JAPRI

Bengkulu UtaraAgama : IslamPekerjaan :PNSPendidikan : S2 (MM)Terdakwa AHYAT, S.IP,MM Bin JAPRI telah ditahan berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan :1:Penyidik tanggal 15 Februari 2016 No. PRINT.

BGL sejak Tanggal 01 JUNI 2016 Sampai 30 juni 2016.Bahwa Terdakwa AHYAT, S.IP,MM Bin JAPRI didampingi oleh PenasehatHukum; AGUNG PRATAMA, SH. Dan PANZIR, SH.

, MM Bin JAPRI, selanjutnya dokumenLaporan Harian, Laporan Mingguan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan Laporan FisikBulanan dan Laporan Fisik Bulanan tersebut menjadi salah satu dasar untuk dilakukanpembayaran atas prestasi pekerjaan, sehingga produk laporan bulanan yang dibuat secarabersama oleh Kontraktor Pelaksana dengan Pengawas Lapangan Terdakwa AHYAT, S.ip, MMBin JAPRI sebagai salah satu syarat pencairan menjadi tidak sah, sehingga perbuatanTerdakwa AHYAT, S.ip, MM Bin JAPRI selaku Pihak

Menetapkan agar Terdakwa AHYAT,S.ip,MM Bin JAPRI membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.

Menyatakan terdakwa Ahyat, S.IP,MM Tidak terbukti melanggar dakwaanJaksaPenuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;Membebaskan terdakwa Ahyat, S.IP,MM demi hukum;. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Ahyat,A S.IP,MM dari jenis tahanan rumah tahanan negara;5. Memulihkan nama baik terdakwa demi harkat dan martabatnya;6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menyatakan terdakwa Burhandi, S.IP., bin Jarpar (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Burhandi, S.IP., bin Jarpar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair;4.

Burhandi, S.IP. bin Jarpar (alm)

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhandi, S.IP., bin Jarpar (Alm)dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan.Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Burhandi, S.IP., bin Jarpar(Alm), sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan.Menyatakan benda sitaan berupa:1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah

Burhandi,S.IP kepada Pihak Ketua Camat TebatKarai Sdr.

Dian Puspita (istri terdakwa) pada tanggal 28 April 2016,dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang penggantikerugian negara atas nama terdakwa Burhandi, S.IP. bin Jarpar (alm);6.

Burhandi,S.IP kepada Pihak Ketua Camat Tebat KaraiSdr. Lisusanto,S.Sos,MM tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran (Asli);Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PN. Bg!18. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 900/25/TBK/2014 tertanggal 02 April 201419.20.perihal Order/Pesanan Belanja Bahan Baku Bangunan Kantor Camat TebatKarai TA. 2014 yang ditandatagani oleh Burhandi,S.IP selaku BendaharaPengeluaran, Mengetahui Camat Tebat Karai Lisusanto,S.Sos,MM (CopyLegalisir) terdiri dari:a.

Menyatakan terdakwa Burhandi, S.IP., bin Jarpar (Alm) tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanKesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primairtersebut;3. Menyatakan terdakwa Burhandi, S.IP., bin Jarpar (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dalam dakwaan Kesatu Subsidair;4.

SUNOTO,S.Ip. Bin Jomo Singodikromo, tersebut diatas,telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.Sunoto.

,S.Ip., Bin Jomo Singodikromo,oleh karena itu dengan pidana penjara selama:8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;3. Menghukum TerdakwaH. Sunoto.

,S.Ip., Bin Jomo Singodikromo, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.7.934.811.953,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), dikurangkan dengan uang titipan TerdakwaH.Sunoto,S.IP., Bin Jomo Singodikromosebesar Rp.1.112.000.000,-, sehingga uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa H. SUNOTO,S.Ip.

,S.Ip Bin Jomo Singodikromo

Sunoto, S.IP Bin Jomo Singodikromoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uangsecara bersamasama,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1)Jo.

, Urgaji, Urakun, Urmin danUrdata di lingkungan Polda Bengkulu atas nama SUNOTO, S.Ip;1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Bengkulu NomorKep/248/XI1/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang penunjukan/ pengengkatan Bendahara pengeluaran, Urgaji, Urakun, Urmindan Urdata dilingkungan Polda Bengkulu atas nama SUNOTO,S.Ip;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA1 (satu) buah Handphone merk Nokia model RM1035 warnabeserta simcard Simpati Nomor : 0812 1274 5165DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKANDisita dari RUTIN HARYADI :1 (satu

,S.lp., Bin Jomo Singodikromo, untukmembayar uang pengganti sejumlah Rp.7.934.811.953, (tujunh milyarsembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilanratus lima puluh tiga rupiah), dikurangkan dengan uang titipanTerdakwaH.Sunoto,S.IP., Bin Jomo SingodikromosebesarRp.1.112.000.000,, sehingga uang pengganti yang harus dibayarolehTerdakwa H. SUNOTO,S.Ip.

,S.Ip. Bin Jomo Singodikromo:1.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1709032105790001tanggal 20 Mei 2016 atas nama SUNOTO;1 (satu) lambar ijazah lulus pendidikan pertama Bintara Polri Reg.No. Pol.

, Urakun, Urmin danUrdata di lingkungan Polda Bengkulu atas nama SUNOTO, S.Ip;1 (satu) lembar Keputusan Kapolda Bengkulu NomorKep/248/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang penunjukan /pengengkatan Bendahara pengeluaran, Urgaji, Urakun, Urmin danUrdata dilingkungan Polda Bengkulu atas nama SUNOTO, S.Ip;Dikembalikan Kepada Terdakwa.. 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia model RM1035 warna besertasimcard Simpati Nomor : 0812 1274 5165Dirampas untuk dimusnahkanVI.

WINARSI, S.IP Binti DJASMAN (Alm)

Bahwa perbuatan Terdakwa Winarsih, S.IP Binti Djasman (Alm) selaku BendaharaPengeluaran Pada Kantor Camat Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yang tidakmelakukan pembayaran honorarium aparatur/ perangkat desa di Kecamatan Batik Naupada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember tahun 2014 bertentangandengan :a.

Bahwa perbuatan Terdakwa Winarsih, S.IP Binti Djasman (Alm) telah memperkayadiri sendiri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WINARSIH,S.IP Binti DJASMAN (Alm) telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratuslima belas juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: Realisasi dana insentif berdasarkan SP2D ......

membayarkan,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjadaerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah padaSatuan Kerja Perangkat Bahwa perbuatan Terdakwa WINARSIH, S.IP Binti DJASMAN (Alm) telahmenguntungkan diri sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WINARSIH,S.IP Binti DJASMAN (Alm) telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratuslima belas juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:Realisasi dana insentif berdasarkan SP2D .....

Menyatakan terdakwa WINARSIH, S.IP Binti DJASMAN (Alm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dalam dakwaan kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primairtersebut;3. Menyatakan terdakwa WINARSIH, S.IP Binti DJASMAN (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi dalam dakwaan kesatu subsidair;4.

HAMZAH LUBIS, S.IP VS BUPATI BANYUASIN;

Erwandi, S.IP. Bin Zulman (alm)

(Fotocopy)Dikembalikan kepada Saksi Tarson Juri, S.IP.7.

DAKWAAN PRIMAIR: Bahwa terdakwa Erwandi, S.IP., bin Zulman (alm) bersamasama denganNazarudin T.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan tersebut,yaitu dengan cara Tarson Juri, S.IP., yang membuatnya sedangkan Susilawati,S.IP. yang hanya menandatanganinya serta Susilawati, S.IP., tidak pernahmelakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atasjenis belanja yang dilakukan oleh terdakwa dan Tarson Juri, S.IP.Bahwa caracara yang dilakukan oleh terdakwa bersamasama dengan TarsonJuri, S.IP., dan Susilawati, S.IP., dalam rangka membuat buktibukti administrasipertanggungjawaban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Tarson Juri, S.IP.,Nazarudin T. S.Pd. M.Si., dan Susilawati, S.IP., tersebut di atas telah memperkayadiri terdakwa sendiri atau Nazarudin T. S.Pd.

, S.IP. selaku PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan ataskebenaran materiil (kuantitas dan kualitas) atas jenis belanja yang dilakukan olehterdakwa selaku Ketua KONI dan Tarson Juri, S.IP. selaku PPTK.Bahwa perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh terdakwabersamasama dengan Tarson Juri, S.IP. dan Susilawati, S.IP. karena merekamasingmasing memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekatpada diri mereka selaku Ketua KONI, selaku PPTK dan selaku PPHP dalamrangka membuat buktibukti

Yosep Febriandani Permana, S.Ip Bin Aceng Kurnia

Menerima secara formal permohonan Perlawanan dari Terdakwa Letnan Jenderal TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M.2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT. III/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013.3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Perlawanan kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Djadja Suparman, S.Ip., M.M. Letjen TNI (Purn).

BASRI RAHAGUNA, S.IP/. DKK VS BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI;

BUPATI BONE vs ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP

OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalahSurat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4266 tentang Pemberhentian danPangangkatan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV di LingkunganPemerintan Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, sesuaidaftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas namaANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina,Golongan IVa, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202 1 001, JabatanLama/Eselon: Camat Bontocani

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.4266 tanggal 30 Juli2013, dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Bone pada nomor urut76 atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, telahdinyatakan secara tegas dan jelas maksud dari dikeluarkan SuratKeputusan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitupemberhentian dari jabatan tanopa memberi tahu alasan dari haltersebut, sehingga oleh masyarakat berpendapat bahwa Penggugattelan melakukan kesalahan sehingga perlu diganti;b.

Ill dan IV Di Lingkungan Pemerintah KabupatenBone, tertanggal 30 Juli 2013, sesuai daftar lampiran surat keputusantersebut nomor urut 76, atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYATPANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IVa, Nomor IndukKepegawaian 19711128 199202 1. 001., Jabatan Lama / Eselon :Camat Bontocani Kabupaten Bone / Illa, dan Jabatan Baru / Eselon :Pengevaluasi Program Kependudukan Pada Dinas Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Bone / Tidak ada eselon.

HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehKusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh parapihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Humttd/ H. Yulius, S.H., M.HBiayabiaya: Panitera Pengganti,1. Meterai ...........00... Rp 6.000,002. Redaksi ................

Rp 5.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum3. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ...... 2.0.2... eee Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 20 K/TUN/2015

., S.IP., M.H vs WALIKOTA MAKASSAR;

., S.IP.,M.H., NIP.19680901. 198903. 1. O09 sebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD/XII/2018, tanggal 31Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatZULKIFLI NURDIN S.H., S.IP., M.H., NIP. 19680901. 198903. 1. 009sebagai Pegawai Negeri Sipil;4.

Menyatakan terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rabul (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rabul (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair;4.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaTarson Juri, S.IP Bin Rabul (Alm) oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tarson Juri, S.IP Bin Rabul (Alm).10. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Tarson Juri, S.IP Bin Rabul (Alm)

PUTUSANNomor.18/PID.SUSTPK/2017/PN.BglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Tarson Juri, S.IP Bin Rabul (Alm)Tempat Tgl lahir : PenyangkakUmur/Tgl.

Menyatakan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RABUL (Alm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat

Membebaskan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RABUL (Alm) dariDakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RABUL (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Menetapkan agar Terdakwa TARSON JURI, S.IP Bin RABUL (Alm)membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah).Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yangdisampaikan pada persidangan tertanggal 16 Juli 2017 yang pada pokoknyamohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkanpembelaan terdakwa didalam mengangambil keputusannya;Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikandi persidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap dengantuntutan pidananya

Perkara: PDM02/ARGAM/03/2017, sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Tarson Juri, S.Ip Bin Rabul (Alm), bersamasama denganNazarudin Tawakal S.Pd., M.Si., dan Susilawati, S.IP., (masingmasing diajukandalam penuntutan terpisah), pada waktu sekira bulan Januari 2015 sampai denganbulan Desember 2015 atau setidaktidaknya selama berlangsungnya KegiatanIdentifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah pada DinasPemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2015, bertempat

MESCHERD PELLO, S.IP VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG;;

Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Basuki Purwadono, S.Ip