selama menjadi Pengurus DPC Padang Pariaman PartaiBulan Bintang (PBB) Penggugat selalu bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang (PBB) dengan mengambil langkahlangkah produktifdan mengeluarkan kebijakan yang pro partai guna memajukan danmengembangkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayahKabupaten Padang Pariaman;Bahwa dengan tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 04Desember 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP

disebut sebagai perbuatanmelawan hukum sejalan dengan pendapat Munir Faudy dalam bukunyaberjudul Perbuatan Melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti tahun 2010pada halaman 5 yang menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yangdisebut dengan istilah Misfeasence yakni perbuatan yang dilakukan secarasalah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakanperbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.Bahwa berdasarkan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Bulan Bintang No : SK.PP

kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Muliauntuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil keduabelan pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, sertamemberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Terguat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadipermasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1418/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai danPergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat Komi ChaniagoDPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Djunaidi Boer yangdikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan ini adalah masalah yang berawal atau menyangkut atauberhubungan dengan Partai yaitu Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal ; Pengantian Antar Waktu Anggota

Bahwa tanpa klarifikasi Kepada Penggugat, Tergugat langsungmengeluarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBinnntang Nomor SK.PP/596/2011 tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang dan Anggota Partai Bulan BintangKabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertaggal 24Agustus 2011, yang mana hanya dalam 2 x 24 jam, Tergugat langsungmengeluarkan surat Keputusan tersebut di atas tanoa meminta klarifikasidari Penggugat dan perbuatan tersebut di atas

Halini jelasjelas sangat merugikan Penggugat karena akibat terlalu tergesagesa dan emosi Tergugat Il dalam mengambil sikap sehingga sangatmerugikan Penggugat karena Tergugat sudah terlanjur mengeluarkan SuratKeputusan Nomor SK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, yangHal. 2 dari 12 hal. Put.

materiil adalah sebsar Rp200.0000.00,00 (duaratus juta rupiah) karena Penggugat harus banyak mengeluarkan biayauntuk mengurus masalah a quo dan biaya jasa Pengacara, dan kerugianimmateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu. miliar rupiah) karenaPenggugat sudah banyak rugi waktu, tenaga dan fikiran memikirkan masalaha quo;10.Bahwa karena Tergugat telah secara nyata melakukan suatu perbuatan14melawan hukum dengan tetap tidak mau mencabut surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP

/596/2011 tertanggal 24Agustus 2011, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang Nomor SK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 atau mohonsurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dinyatakan batal demi hukumdan menyatakan Penggugat masih sah menjadi anggota Partai BulanBintang dan Ketua Dewan Pimpinan

SKDPPPBB Nomor SK.PP/703/2004 tentang Kode Etik Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dari Partai Bulan Bintang, serta Surat Keputusan Partai BulanBintang Nomor KEP.PP/490/2006 tentang Kode Etik Fungsionaris danPejabat Publik Partai Bulan Bintang, menyebutkan perkara yang diajukanoleh Penggugat adalah masalah Internal Partai Bulan Bintang;Bahwa jelas, gugatan Penggugat adalah merupakan permasalahanperdata yang menyangkut masalahan internal dalam tubuh

Padang Lawas Propinsi Sumatera utara periode 1435-1440 H atau 2014 2019 M;

Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara periode 1430-1435 H atau 2009 2014 M;

Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara periode 14301435 H atau 2009 2014 M;Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintangnomor: SK.PP / 1648 / 2009, tanggal 25 November 2009, tentangpengesehatan susunan personalia pimpinan cabang Partai BulanBintang Kab.

Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : SK.PP/1322/2014 tanggal 26Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN PspAgustus 2014, dengan didasari Muscab Partai Bulan dan Bintang Kab.

1322/2014 tanggal 26Agustus 2014 dan selanjutnya diganti dengan Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan BintangNomor : SK.PP/254/2016 tanggal 01 juni 2016 tidakdiperlinatkan kepada YARHAM HASIBUAN karena yang bersangkuatn tidak adamenjabat lagi sebagai Pengurusan DPC Parta Bulan Bintang Kabupaten PadangLawas, sementara Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintangtentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang KabupatenPadang LawasNomor : SK.PP/1322

Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas, karena dengan adanya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/254/2016tanggal 01 Juni 2016 sesuai dengan penetapan pada Diktum Pertama yangmenyatakan bahwa mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : SK.PP/1322/2014 tanggal 26Agustus 2014, dengan didasari Muscab Partai Bulan dan Bintang Kab.

Bintang Nomor : SK.PP/254/2016 tanggal 01 Juni 2016tentang Pengesahan Susunan Personalia Pimpinan Cabang Partai BulanBintang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara Periode 14351440H atau 20142019 M.

Bahwa Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017tertanggal 26 Syawwal1438 H/20 Juli 2017 M tersebut didasari pada :8.1 Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M yang ditandatangani olehTERGUGAT VI dan TERGUGAT VII perihal Penetapan PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDProvinsi Sumatera Selatan Periode 2014 2019 antara Sdr. Agustina,S.H. (PEMOHON) dengan Sdr.

., adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agarmemerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk segeramencabut Surat Keputusan Surat Keputusan tertanggal 26 Syawwal 1438H/20 Juli 2017 M, Nomor: SK.PP/565/2017 Tentang Pergantian Antar WaktuSaudara Hardi Sopuan, S.E., Anggota DPRD Provinsi Sumatera SelatanKepada Saudari Agustina, S.H. dan Surat Keputusan DPP PBB Nomor :SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436

Bahwa Para Tergugat setelahn membaca dan menganalisa gugatanPenggugat secara seksama adalah terkait dengan keberatanPenggugat atas terbitnya surat sebagai berikut:Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017 tertanggal 26 Syawal1438 H/20 Juli 2017 M tersebut yang didasari dengan surat :1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan BintangNomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/10November 2014 M yang ditandatangani oleh Tergugat VI danTergugat VII perihal Penetapan Penyelesaian PerselisihanHasil

Kemudian pula Penggugat mempermasalahkan Surat MahkamahPartai PBB Nomor : 059/MP/PBB/VII/1438 tertanggal 23 Rajab 1438/20April 2017 perihal penetapan SK DPP PBB Nomor SK.PP/1360/2014yang ditandatangani Tergugat V.;5.

SK.PP/565/2017 Tentang Pengganti AntarWaktu Sdr. Hardi Sopuan, SE. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatankepada Sdri. Agustina, S.H., pada tanggal 20 Juli 2017;Bahwa sebagaimana telah ditetapbkan Surat Keputusan DPP Partai BulanBintang No. SK.PP/565/2017 Tentang Pengganti Antar Waktu Sdr. HardiSopuan, SE.

Tengah untuk tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada Tergugat Intervensi selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

/1002 /2018 tentang Penonaktifan Saudara H.Pahmi danMohammad Amin,SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPCPBB Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sertaSurat Keputusan DPP PBB nomor: SK.PP/127/Pilkada/2018tentang Pencabutan SK nomor:Sk.PP/053/Pilkada/2017tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKapuas Propinsi Kalimantan Tengah Periode 20182013an Ir Ben Brahim S Bahat,MM,.MT dan Drs HM Nafiahlbnor,MM tidak dapat dilanjutkan dan Surat keputusan DPPPBB Nomor : SK.PP/1150/2018 tentang PemberhentianHalaman

/127/Pilkada/2018 tentang pencabutan SKNomor :Sk.PP/053/Pilkada/2017 tentang pencalonan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Propinsi KalimantanTengah periode 20182013 an Ir Ben Brahim SBahat,MM,.MT dan Drs HM Nafiah lIbnor,MM yang tidakdapat di lanjutkan dan pada Faktanya Tergugat Rekonvensisudah di nonaktifkan sebagai anggota Partai PBBberdasarkan SK DPP PBB nomor:SK.PP/1002/2018 tanggal07 januari 2018;4) Bahwa, atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebutberdampak pada calon pasangan yang secara

sah didukungoleh partai PBB berdasarkan SK DPP PBBNomor: SK.PP/pilkada2018 tentang calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sdr.IR H, MUHAMMAD MAWARDI,MM.

PP /053 /Pilkada/2017 dan pada tanggal 06 januari 2018 DPW PBB PropinsiKalimantan Tengah mengajukan usulan perubahan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati Kab Kapuas periode 20182023,selanjutnya pada tanggal 6 januari 2018 secara sah DPP PBBmencabut SK PBB Nomor SK.PP/053/pilkada/2017 danmengeluarkan dan menetapkan SK.PP/128/Pilkada/2018 tentangCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun20182023 an Ir.HM.Mawardi,MM.

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Bulan Bintangmelalui Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan BintangKabupaten Kapuas No.SK.BKPKPS/01/2018 tanggal 17 Februari 2018tentang Pengesahan Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintangdan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1150/2018 tentangPemberhetian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan PergantianAntar Waktu (PAW) H. PAHMI, S.Sos dengan SALAWATI sebagaianggota DPRD Kabupaten Kapuas;2.

No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.2) Surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Bulan Bintang berupa SK Nomor: SK.PP/0139/2015, tertanggal 6 Agustus 2015 M/ 20 Syawal 1436 H danSurat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentangPersetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1KWKParpol) tanggal 06 Agustus 2015., Kedua surat tersebut menyetujui danmutuskan Pasangan Calon H. AGUS R.

No. 9/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.5.75.82)Surat DPP PBB Nomor: SK.PP/0138/2015 tanggal 19 Syawal 1436H/ 05 Agustus 2015 M yang mengusung H. AGUS PR.LAMAKARATE, SP.MES sebagai Bupati dan WARDAH sebagaiWakil Bupati Kab. Sigi Periode 20152020; Bahwa pada tanggal 06 Agusutus 2015, DPP PDI Perjuanganmengeluarkan Surat Nomor: 706/IN/DPP/VIIV2015 PerihalPENCABUTAN SEKALIGUS PENETAPAN REKOMENDASI.

. : SK.PP/348/2020 tentang Pengesahan Susunan dan PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Muna ProvinsiSulawesi Tenggara Periode 14411446 H / 20192024 M dan LampiranSK No. : SK.PP/348/2020, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Yusril IhzaMahendra selaku Ketua Umum dan Ir.

mengganti/mengubahnama Pemohon dari semula LA ODE MUHAMAD ALI AKBAR AKOsebagaimana yang tertulis dalam bukti surat bertanda P1 berupa KartuTanda Penduduk (KTP) NIK : 7403141707860203 tanggal 30 Juli 2016 danbukti surat bertanda P7 berupa ljazah S1 (strata satu) Nomor Seri Ijazah09.4.53.01096 (terdapat angka 44667 pada lembar belakang ljazah asli)tanggal 21 November 2009 MENJADI LA ODHE MUHAMMAD ALI AKBARAKO sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat bertanda P9 berupa SKDPP Partai Bulan Bintang No. : SK.PP

:SK.PP/348/2020 dan Lampirannya tanggal 5 Mei 2020;Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa P1, P2, P4, P5, P6 dan P7nama Pemohon bertuliskan LA ODE MUHAMAD ALI AKBAR AKO,sedangkan dalam bukti surat bertanda P3 nama Pemohonbertuliskan LA ODE MUHAMMAD ALI AKBAR AKO dan saat iniHalaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN RahPemohon ingin merubah namanya menjadi LA ODHE MUHAMMADALI AKBAR AKO;Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti suratyang telah diberi tanda P1 sampai dengan P12

pergantian nama Pemohon sebagaimana yangtercantum dalam bukti surat bertanda bertanda P1 berupa Kartu TandaPenduduk (KTP) NIK : 7403141707860203 tanggal 30 Juli 2016 dan buktisurat bertanda P7 berupa ljazah S1 (strata satu) Nomor Seri Ijazah09.4.53.01096 (terdapat angka 44667 pada lembar belakang ljazah asli)tanggal 21 November 2009, yaitu LA ODE MUHAMAD ALI AKBAR AKOmenjadi LA ODHE MUHAMMAD ALI AKBAR AKO, sebagaimana yangtercantum dalam bukti surat bertanda P9 berupa SK DPP Partai BulanBintang No. : SK.PP

28 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN RahMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P8 berupaFotokopi Akte Nama (Memaksimalkan Nama Dari Amanah Kedua OrangTua) menerangkan jika Ayah Pemohon yang bernama LA ODE AKO dan IbuPemohon yaitu Saksi WA ODE HAMRENA menyetujui jika nama PemohonLA ODE MUHAMAD ALI AKBAR AKO diubah menjadi LA ODHEMUHAMMAD ALI AKBAR AKO;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P9berupa fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No. : SK.PP

Menyatakan sah Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun2014, tanggal 17 Oktober 2014 Jo Keputusan SK.PP/1366/2014 tentangPenyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDKabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019 antara Sdr Isro KM, SH. dengan Sdr.

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tindakan tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat

I dan Terugat II mencabut Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018;

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tindakan tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat

I dan Terugat II mencabut Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018;

Fahmidan sekretaris DPC adalah Mohamad Amin (berdasarkan Surat Keputusannomor SK.PP/1636/2015 tanggal 7 Februari 2015), menjadi Plt. Ketua DPCadalah Mahadir Basti, dan Plt. Sekretaris DPC adalah Ajuansyah PutraSurbakti (berdasarkan surat Keputusan nomor SK.PP/1002/2018 tanggal 7Januari 2018).

Nafiah lbnor dengan dukunganPBB yang disertai Surat Keputusannomor SK.PP/1636/2015 tanggal 7Februari 2015 dengan atas nama ketua DPC PBB Kapuas H. Fahmi danSekretaris Mohamad Amin.

Bahwa terkait dengan dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) kepadaTergugat IX dan Tergugat X sebagai Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kapuas, Tergugat Ill menerimanya beracu kepada dukungan PartaiBulan Bintang (PBB) Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1636/2015 tanggal 7Februari 2015 yaitu atas nama Ketua DPC PBB Kapuas H. Pahmi S.Sos(Tergugat I) dan Sekretaris PBB Kabupaten Kapuas Mohamad Amin, SE(Tergugat II).4.

Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NO :SK.PP/053/Pilkada/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Calon Bupati KabupatenKapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 2013 an: Ir. Ben BrahimS. Bahat, MM,MT sebagai Calon Bupati dan Drs. H.M.

Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T 12;Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan BintangNomor : SK.PP/127/Pilkada/2018, tanggal O6 Januari 2018 tentangPencabutan SK Nomor : SK.PP/053/Pilkada/2017 tentang Pencalonan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode20181013.

JenisKelamin Perempuan,PekerjaanMengurus RumahTangga,Alamat/Tempat tinggal:XXXXKabupaten BrebesSelanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ( pertama )2.PEMOHON II, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 16081976,Agama Islam,Jenis KelaminLakiLaki.Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI ),Alamat/Tempat tinggalXXXX Kabupaten BrebesSelanjutnya disebutsebagaiPEMOHONII(Kedua)Kemudian Selanjutnya keduaorang tersebut diatas( PEMOHON dan PEMOHON II )disebut juga sebagai PARAPEMOHON; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006 / ARO&ASS /SK.PP

>MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat sebagaimana usulan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SK.PP

Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang merekomendasikan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP

/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020, adalah perbuatan melawan hukum;

PartaiDaerah DPC PAN Kota Bontang;Yang pada saat ini berposisi sebagai Biro Sumber DayaManusia pada Termohon;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 37 PK/Pdt.Sus/2012c) H.Kusnul Nurmanto, MM. sebagai Anggota Majelis PenasehatPartai Daerah DPC PAN Kota Bontang;Yang pada saat ini berposisi sebagai Biro K 3 pada Termohon;d) Mujib Utomo sebagai Ketua Komisi SDM dan SDAE;Yang pada saat ini berposisi sebagai Biro HubunganMasyarakat pada Termohon;Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan BintangNomor SK.PP

Muhyidin A.Md. sebagai Sekretaris Majelis Penasehat PartaiDaerah DPC PAN Kota Bontang;Yang pada saat ini berposisi sebagai Biro Sumber DayaManusia pada Termohon;c) H.Kusnul Nurmanto, MM. sebagai Anggota Majelis PenasehatPartai Daerah DPC PAN Kota Bontang;Yang pada saat ini berposisi sebagai Biro K 3 pada Termohon;d) Mujib Utomo sebagai Ketua Komisi SDM dan SDAE;Yang pada saat ini berposisi sebagai Biro HubunganMasyarakat pada Termohon;Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan BintangNomor SK.PP

dengan Saudara Joni Parijal bertentangan denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;Membatalkan Surat Keputusan DPC Partai Bulan Bintang KabupatenSolok Selatan Nomor A.65.DPC.PBBSS/XI2017 tanggal 27 November2017 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang danPergantian Antar Waktu Saudara Ilyas Anggota DPRD Kabupaten SolokSelatan Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Joni Parijal;Membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang Nomor SK.PP

. & Rekan, beralamat diJalan Sadang No.44 Gumilir Kabupaten Cilacap, berdasarkanSurat kuasa Khusus Nomor: 005/SK.PP/ADV/II/2008tertanggal 22 Pebruari 2008, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT,; Melawan:TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui tempattinggaInya dengan jelas dan pasti di wilayah RepublikIndonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;; Pengadilan Agama tersebut; 222 222 Telah mempelajari

. & Rekan, beralamat diJalan Sadang No.44 Gumilir Kabupaten Cilacap, berdasarkanSurat kuasa Khusus Nomor: 005/SK.PP/ADV/I/2008tertanggal 22 Pebruari 2008, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; Melawan:TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui tempattinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah RepublikIndonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara

.: SK.PP/596/2011 tentangPemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota PartaiBulan Bintang termasuk juga keanggotaan atau Jabatan Publik Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Belitung (Bukti P4);3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, DPW PBB Propinsi Kepulauan Bangka Belitungkembali mengirimkan Surat kepada DPP PBB dengan Surat No. A067/PWBBSek/09/1432, perihal : Pembatalan Surat, yang isinya menyebutkan : bahwa surat DPWPBB Prov. Kep. Bangka Belitung No.

SK.PP/59/2011tentang Pemberhentian Saudara Mahadir Basti sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai Bulan22Bintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 Agustus 2011 (videbukti T.2 dan T.3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 dikaitkan dengan bukti P.4 dapatdibuktikan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa2009 2014 didasarkan pada adanya usulan dari partai politik (i.c Partai Bulan Bintang) yangtelah memberhentikan Penggugat sebagai

Tjakrindo Mas berdasarkan Surat Keputusan Manager Marketing Nomor : 02/TMJKT/SK.PP/12/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebagai Sales Marketing dengan gajiper bulan sebesar Rp. 1.050.000, kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa bertugasmenawarkan barang milik perusahaan kepada konsumen dan melakukan penagihan uangpembayaran dari konsumen selanjutnya sekira bulan Januari 2013 terdakwa mengajukanorder kepada pihak perusahaan pada bagian Purcasing Order (PO) yang kemudian bagianPurcasing Order meneruskan

Tjakrindo Mas berdasarkan Surat Keputusan Manager Marketing Nomor : 02/TMJKT/SK.PP/12/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebagai Sales Marketing dengan gajiper bulan sebesar Rp. 1.050.000, kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa bertugas6menawarkan barang milik perusahaan kepada konsumen dan melakukan penagihan uangpembayaran dari konsumen selanjutnya sekira bulan Januari 2013 terdakwa mengajukanorder kepada pihak perusahaan pada bagian Purcasing Order (PO) yang kemudian bagianPurcasing Order meneruskan