., Advokat Pengacara pada KANTORHUKUM THR LAW FIRM yang beralamat di Jalan Parit Indah(Simpang Jalan Kesadaran) RT. 003 RW 010 KelurahanTangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, XXXxXxX XXXXXXXXxX,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 055/SK.PK/THR/VIII/2020tanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru Nomor 500/2021 tanggal 26Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 11Agustus

., dan kawan, para Advokat pada The Clients Law Firm,beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 125/SK.PK/PJK/X/17, tanggal 9 Oktober2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU57 1/PJ/2018, tanggal 1 Februari 2018:

Advokat pada LBH ForumMasyarakat Madani Indonesia (FMMI) berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 15/lbhfmmi/SK.PK/2022 tanggal O05 Januari 2022 terdaftar diHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBRKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Januari 2022 dibawah register Nomor 07/SK/2022/PN Bkn;PENGADILAN TINGGI tersebut;e Telah membaca Penetapan Plh.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (duaribu rupiah);Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBRMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri Bangkinang pada tanggal 05 Januari 2022 sebagaimana ternyatadari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN Bkn danPenasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor15/lbhfmmi/SK.PK/2022 tanggal O5 Januari 2022 telah

Tanjung Sawit Abadi Nomor : 009/SK.PK/EMSBE/V/2014 yangdikeluarkan di Sungai Bulik Estate pada tanggal 09 Mei 2014 dengan gaji per bulansebesar Rp. 2.228.450, (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus limapuluh rupiah); Bahwa akibat Penggelapan Bibit Sawit yang dilakukan oleh terdakwa ABI anak dariSALAN tersebut mengakibatkan kerugian materi yang dialami PT.

RAHMANditemukan perbedaan jumlah bibit sawit, dimana pada waktu itu terdakwa telahmenggelapkan bibit sebanyak 28 (dua puluh delapan pokok; Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengatahuan dan sejjin PT.Tanjung Sawit Abadi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telahmengajukan bukti surat, berupa : Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Nomor : 009/SK.PK

Tanjung Sawit Abadi sejak tanggal 09 Mei 2014 dengan jabatanMandor Rawat berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Nomor :009/SK.PK/EMSBE/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama ABI, yang tugas dantanggung jawabnya melakukan perawatan tanaman kelapa sawit dari pembibitan sampaisiap panen, serta menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratusribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekitar pukul 04.30 WIBterdakwa diperintahkan oleh Sdr.

Tanjung Sawit Abadidengan jabatan Mandor Rawat berdasarkan Surat Keputusan tentang PengangkatanKaryawan Nomor : 009/SK.PK/EMSBE/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 atas nama ABI,yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan perawatan tanaman kelapa sawit daripembibitan sampai siap panen, serta menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari fakta tersebut terdakwa dalam melaksanakanpekerjaannya mempunyai tugas dan wewenang yang telah dibatasi oleh PT.

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Reggie Tentero & Partners,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 014/RTP/SK.PK/V/2018, tanggal 16 Mei 2018;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2019Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanI. NY.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan suratkuasa khusus Nomor: 035/SK.PK/THR/VII/2021.Tertanggal O5 Juli 2021. untuk dan atas nama sertakepentingan hukum, yang telah terdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor register,No. 395/2021 tanggal 08 Juli 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai Para PemohonPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang

Pekanbaru/ 12 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diJalan Melur indah no O08 RT. 003 RW. 005 KelurahanTangkerang Timur Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru,sebagai Pemohon III;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendara Firdaus, SH dan Ronal Regen,Advokat pada kantor THR LAW Firm, yang beralamat di Jalan Parit Indah(Simpang Jalan Kesadaran) RT.03/RW.010 Kelurahan Tangkerang LabuaiKecamatan Bukit Raya Pekanbaru dengan Surat Kuasa Khusus NOmor.081/SK.PK

Dewan Perwakilan Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Pasal 55Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, hal inidikarenakan a Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanNomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu AnggotaPartai Kedaulatan Nomor : 33.01.0000396, atas Nama NaftaliKobepa (Penggugat) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah PartaiKedaulatan Provinsi Papua Nomor : 021/SK.PK

Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan KartuAnggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atas nama Penggugat dan SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Papua Nomor : 021/SK.PK/DPD.Papua/SEP/2011, tanggal 20 September 2011, perihal Usulan Pengganti AntarWaktu atas nama Penggugat dari Partai Kedaulatan yang dijadikan sebagai dasarpertimbangan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.9167,tertanggal 15 Februari 2012, adalah dibuat

asli) ; Bukti T3 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi PapuaNo.87/BA/KPUPAPUA/P/2009, tertanggal 21 Desember 2009 (foto copy dari foto copy) ;Bukti T4 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.4/2252, tertanggal 02 November 2011 (foto copy sesuai asli) ;Bukti T5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanNo.001 /SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011 (fotocopy dari foto copy) ; Bukti T6 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanProvinsi Papua No.021/SK.PK

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6, TIIInt.5 =T4, dan T.IIInt.3 =T2,diperoleh fakta hukum ternyata DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua telahmengusulkan Penggugat untuk dilakukan PAW dari keanggotaan Dewan PerwakilanRakyat Papua kepada Ketua DPRP dengan suratnya Nomor: 021 /SK.PK / DPD.PAPUA/ SEP / 2011, tanggal 20 September 2011, selanjutnya usulan tersebut di teruskan kepadaGubernur Papua dengan surat Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 November 2011, sertaditeruskan Ke Menteri Dalam Negeri dengan

Advocat, berkantor di Jalan Pariwisata No.81 MonjokMataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/LBHM/SK.PK/II/2006, tanggal 21 Februari 2006;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat /Pembanding ;melawan :1.

,Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yangberalamat di Jalan A Rahman Saleh No.56, Bangkinang, beradasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 09/lbhfmmi/SK.PK/2021, tanggal 29 November 2021,didaftar dalam Register Nomor 484/SK/2021/PN Bkn, tanggal 1 Desember2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 18/Pid.SusAnak/2021/PN Bkn, tanggal 29 November 2021 dalam perkara Para AnakPelaku

., berkantor di Ruko DeltaFortuna No. 4041, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor14/Delta/SK.PK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.Hal. 1 dari 19 hal. Put.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor 33.01.0000396, atasNama Naftali Kobepa (Penggugat) dan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Kedaulatan Provinsi Papua Nomor 021/SK.PK/DPD.Papua/SEP/2011, tanggal 20 September 2011, perihalUsulan Pengganti Antar Waktu atas nama Naftali Kobepa dariPartai Kedaulatan, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangandalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 161.9167, Tahun 2012 adalah dibuat olehDewan Pimpinan Pusat (DPP)

Advokat padaLBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 13/lbhfmmi/SK.PK/2021 tanggal 01 Desember 2021 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Desember 2021 di bawahregister Nomor 483/SK/2021/PN Bkn;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2021/PNBkn tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 18 Oktober2021

., Advokat pada KantorTHR LAW FIRM yang beralamat di Jalan Parit Indah (simpangJalan Kesadaran) RT. 001 RW. 010, Kelurahan TangkerangLabuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Nomor 024/SK.PK/THR/IV/2021 tanggal 12 April2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPekanbaru Nomor 233/2021 tanggal 14 April 2021, sebagaiPemohon;melawanTermohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Agustus 1988, agamaIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempatkediaman

tingkatkasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011tanggal 31 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Februari 2012,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor O004/ASREK & CO/SK.PK

Laporan Audit Internal terhadap transaksi Settlement periode 1 Januari 2014 s/d 15 Agustus 20163) Surat Kuasa Melapor tanggal 19 September 20164) Akta Penyesuaian Undang-Undang PT (Undang-Undang No. 40/2007 No. 92 tanggal 16 Agustus 2008)5) Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 12 Juli 2012 6) Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 18 Desember 20147) Akta Perubahan nomor 08 tanggal 31 Agustus 20158) Slip Gaji atas nama ALODIA BENITA Bulan Juli, Juni dan Agustus 20169) Foto Copy Surat Keputusan Nomor : HR-SK.PK

Audit Internal terhadap transaksi Settlement periode 1 Januari 2014 s/d 15 Agustus 201614) Surat Kuasa Melapor tanggal 19 September 201615) Akta Penyesuaian Undang-Undang PT (Undang-Undang No. 40/2007 No. 92 tanggal 16 Agustus 2008)16) Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 12 Juli 2012 17) Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 18 Desember 201418) Akta Perubahan nomor 08 tanggal 31 Agustus 201519) Slip Gaji atas nama ALODIA BENITA Bulan Juli, Juni dan Agustus 201620) Foto Copy Surat Keputusan Nomor : HR-SK.PK