Rusdiansyah bin Juni lla, lahir tanggal 01 Februari 1984;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pulaPemohon dengan Juni lla bin Andum tetap beragama Islam;Bahwa sekarang Rusdiansyah bin Juni lla telah meninggal dunia padatanggal 26 Nopember 1999 karena sakit sesuai dengan surat keterangannomor 88/SKKPU/X/2015 dari Kepala Desa Pantai Ulin tertanggal 27Oktober 2015;Bahwa sekarang Juni lla bin Andum telah meninggal dunia

pada tanggal 29Juli 2015 karena sakit sesuai dengan surat keterangan nomor 87/SKKPU/VII/2015 dari Kepala Desa Pantai Ulin tertanggal 19 Agustus 2015;Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0269/Pdt.G/2015/PA Kdg.Tanggal 1811201510.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Juni lla Nomor 87/SKKPU/VIIV2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaPantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, buktitersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ditandai P.3;.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusdiansyah Nomor88/SKKPU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu SungaiSelatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, ditandai P.4;.

Jambi yang kemudian dituangkan dalam surat Nomor 063/SKKPU/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 beserta lampirannya;Bahwa di tahun 2010, usaha kerjasama ini berjalan lancar sebagaimanadisepakti bersama. bahwa pada tahun 2011 Penggugat dengan persetujuanPT. KPU, juga membuka lahan baru untuk penambangan batubara yangmasih di area milik hak PT.

ini didasari atas landasan hukum dan fakta yuridis yangjelas, maka sangat beralasan hukum pula kiranya apabila putusan dalam perkaraini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasimaupun Verzet (uit voorbaar bij voraad) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agarPengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 063/SKKPU

Najmibertindak untuk dan atas nama pihak PT.Bara Rantau Duku;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2014/PN.Pbr. tanggal 30 April 2015dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat dan II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 063/SKKPU/2010 antara Penggugat dan PT.KPU tanggal 13 April 2010 besertalampirannya adalah

Menyatakan Surat KerjasamaPenambangan Batubara Nomor 063/SKKPU/2010 antara Penggugat danPT.KPU tanggal 13 April 2010 beserta lampirannya adalah sah dan berhargasebagai dasar melakukan seluruh aktifitas penambangan batubara olehPenggugat, pertimbangan pada Hal 33 alinea ke 2, 3, 4. menyebutkan:Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan II bernama : Suwandi di persidangan menerangkan bahwasaksi pernah bertugas sebagai Kepala kantor di PT.BRD dan kenal denganGusri Nelvi

SAMANtelah meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti surat keterangan kematianNomor : 2/SKKPU/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dari Kepala Desa Pantai3. Bahwa JAKPAR bin H. SAMAN telah meninggalkan harta warisan berupatabungan Haji BRI Cabang Kandangan dengan Nomor rekening:003 101002986510 atas nama JAKPAR bin H.4. Bahwa semua ahli waris tersebut sebagaimana tersebut diatas beragama Islamdan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;: 5.

JAKPAR dengan Nomor: 2/SKKPU/I/2013,tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh dari Kepala Desa Pantai UlinKecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Surat bukti tersebuttelah dileges, diberi materai cukup, kemudian~ diberi tanda7.

Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara Nomor063/SKKPU/IV/2010 antara Penggugat dan PT KPU tanggal 13 April2010 beserta lampirannya adalah sah dan berharga, sebagai dasarmelakukan seluruh aktifitas penambangan batubara oleh Penggugat;3. Menyatakan Surat Perjanjian Kompensasi Pembukaan Lahan (OB)tanggal 1 April 2011 antara PT Cahaya Bara Mulia yang diwakili Agus Lidan PT Bara Rantau Duku yang diwakili H.M. Najmi dan didaftarkan diNotaris Pekanbaru, Nurhayati, S.H.

Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara Nomor063/SKKPU/2010 antara Penggugat dan PT KPU tanggal 13 April 2010beserta lampirannya adalah sah dan berharga sebagai dasar melakukanseluruh aktifitas penambangan batubara oleh Penggugat;3. Menyatakan Surat Perjanjian Kompensasi Pembukaan Lahan (OB)tanggal 1 April 2011 antara PT Cahaya Bara Mulia yang diwakili Agus Lidan PT Bara Rantau Duku yang diwakili H.M. Najmi dan didaftarkan diNotaris Pekanbaru Nurhayati, S.H.

Jambi yang kemudian dituangkan dalam suratNo. 063/SKKPU/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 beserta lampirannya.. Bahwa di tahun 2010, usaha kerjasama ini berjalan lancar sebagaimanadisepakti bersama. bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT denganpersetujuaan PT. KPU, juga membuka lahan baru untuk penambanganbatubara yang masih di area milik hak PT. KPU dengan cara melakukanpenggalian (Over Bourden/OB) ;.

Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara No. 063/SKKPU/NV/2010 antara Penggugat dan PT. KPU tanggal 13 April 2010beserta lampirannya adalah sah dan berharga, sebagai dasar melakukanseluruh aktifitas penambangan batubara oleh PENGGUGAT.. Menyatakan Surat Perjanjian Kompensasi Pembukaan Lahan (OB)tanggal 1 April 2011 antara PT. Cahaya Bara Mulia yang diwakili Agus Lidan PT.

Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara No:063/SKKPU/2010 antara Penggugat dan PT.KPU tanggal 13 April 2010 besertalampirannya adalah sah dan berharga sebagai dasar melakukan seluruhaktifitas penambangan batubara oleh Penggugat;3.

IDRUS sebagai Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Polmas ;Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali MamasaNomor : 03/SKKPU/PM/IX/2003 tentang Pembentukan DivisiPembidangan Tugas Anggota Komisi Pemilihnan Umum KabupatenPolmas ;1 (satu) bundel surat perintah kerja pengadaan logistik Pemilu tahun2004 ;Surat Ketua KPU perihal pelaksanaan pengadaan barang jasa didaerah ;Surat Direktur UD ALHidayah kepada Ketua Divisi Organisasi kKeuangandan logistik perihal permintaan pembayaran barang

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali MamasaNomor : 03/SKKPU/PM/IX/2003 tentang Pembentukan DivisiPembidangan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenPolmas ;4. 1 (satu) bundel surat perintah kerja pengadaan logistik Pemilu tahun2004 ;5. Surat Ketua KPU perihal pelaksanaan pengadaan barang jasa di daerah ;6. Surat Direktur UD. ALHidayah kepada Ketua Divisi organisasi kKeuangandan logistik perinal permintaan pembayaran barang logistik KPPS/TPS ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

IDRUS sebagai Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Polmas ;Surat keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Polewali MamasaNomor : 03/SKKPU/PM/IX/2003 tentang Pembentukan Divisi Pembidangan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polmas ;1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja pengadaan logistik Pemilu tahun2004 ;Surat Ketua KPU perihal pelaksanaan pengadaan barang jasa didaerah ;Surat Direktur UD ALHidayah kepada Ketua Divisi Organisasi keuangandan logistik perihal permintaan pembayaran barang

Idrus sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Polmas;Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali MamasaNomor : 03/SKKPU/PM/IX/2003 tentang Pembentukan Divisi PembidanganTugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polmas;1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Logistik Pemilu tahun 2004;Surat Ketua KPU perihal pelaksanaan pengadaan barang jasa didaerah;Hal. 7 dari 16 hal. Put.

Idrus sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Polmas;3 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali MamasaNomor : 03/SKKPU/PM/IX/2003 tentang Pembentukan Divisi PembidanganTugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polmas;4 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Pengadaan Logistik Pemilu tahun 2004;5 Surat Ketua KPU perihal pelaksanaan pengadaan barang jasa didaerah;6 Surat Direktur UD ALHidayah kepada Ketua Divisi Organisasi keuangan danlogistik perihal permintaan pembayaran barang

Jambi yang kemudian dituangkan dalam suratNo. 063/SKKPU/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 beserta lampirannya.3. Bahwa di tahun 2010, usaha kerjasama ini berjalan lancar sebagaimanadisepakti bersama. bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT denganpersetujuan PT. KPU, juga membuka lahan baru untuk penambanganbatubara yang masih di area milik hak PT. KPU dengan cara melakukanpenggalian (Over Bourden/OB) ;4.

maka sangat beralasan hukum pula kiranya apabila putusandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upayahukum Kasasi maupun Verzet (uit voorbaar bij voraad) ;Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas mohon kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untukmengabulkan serta memberikan putusan sebagai berikut ;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara No. 063/SKKPU

(telah sesuai dengan asli nya dan bermaterai cukup Diberitanda BUKTI P11);2 222222 22 2222228.Foto Copy Surat Kerjasama Penambangan batu bara No:063/SKKPU/IV/2010 tanggal 13 April 2010(telah sesuai dengan asli nya danbermaterai cukup Diberi tanda BUKTI P12);noneens Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukansaksisaksinya di persidangan sbb:1.

akanHal 33 dari 52 halaman Putusan perdata No.92/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.tetapi tidak disetujui olehBahwa benar kapasitas saksi mewakili pribadi jugasebagai pengurus Partai Demokrasi Kebangsaanserta sebagai Calon Legeslatif pada Pemilu tahun2009;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK KPUNo.260 tahun 2009 tetapi saksi barumengetahuinya setelah pelaksanaan Pemilu ketikarekapitulasi hasil perolehan suara masingmasingpeserta pemilu diketahui dan tinggal pengesahanBahwa saksi mengetahui adanya perubahan SKKPU

sebagai pengurus SekretarisGolongan Karya di Kab.Musi Banyuasin tidakpernah ada soasialisasi atau diberitahukan dariKPUD Musi Banyuasin tentang perubahan kuotajumlah Kursi di Dapil Kabupaten Musi Banyuasin,sebelum pemilu (masih tahap pencalegkan/DCSdan DCT) juga tidak ada sosialisasi danpemberitahuan resmi dari KPUD Muba bahwa adaSK KPU No. 260/2009 tentang perubahan jumlahkursi disetiap dapil khusus di Kabupaten MusiPutusan perdata No.92/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan SKKPU

Muba setelah penetapanperolehan suara masingmasing peserta pemiluyang dilakukan di KPUD MUBA, sekitar bulanMei 2009, jauh setelah pelaksanaan pemilu kuranglebih satuBahwa saksi secara partai dirugikan dan partaisaksi mendukung untuk tetap diberlakukan SKKPU No. 159 tahun 2008, ketika mengetahui adaperubahan SK KPU No. 159 tahun 2008 tentangKuota Kursi di daerah Pemilihan di KabupatenMUBA dengan SK KPU No. 260 tahunBahwa menurut saksi Terjadinya perubahan SKKPU tersebut karena adanya kekeliruan didalamSK

No. 159 tahun 2008, pada lampirannya, sebabtidak sesuai dengan UndangUndang No. 10Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan Kabupaten/Kota, maka KPUmelakukan Perubahan dengan SK KPU No. 260tahunSaksi ke3, bernama : RUDI HARTONO, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebgai berikut :Bahwa saksi mengetahui KPU telah merubah SKKPU No. 159 tahun 2008 yang mana komposisiKursi pada Daerah Pemilihan (DAPIL) sebagaiberikut : Dapil 1: 13 Kursi, Dapil I: 10 Kursi,37Hal 37 dari 52

MusiBanyuasin;Bahwa saksi mengetahui adanya SK KPU No. 260tahun 2009, sebelum pelaksanaan hari H Pemilutanggal 9 April 2009 dan sampai setelah PemiluLegislatif tahun 2009 tidak pernah ada SK No. 260tahun 2009;Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan kuota/jumlah kursi PILEG tahun 2009 pada Dapil diMusi Banyuasin yaitu pada saat setelah pemilu 9April 2009 sekitar bulan Mei 2009, bahwa ada SKKPU No. 260 th 2009 yang merubah SK KPU No.39e Bahwa saksi pernah mengetahui dan mendengarPenggugat terpilih

(vide halaman 43alinea terakhir Putusan a quo);Menimbang, bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa ke PanwasluKabupaten Fakfak telah diberi surat jawaban tertanggal 30 Nopember 2015 (BuktiP.2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa pemilihan Bulati dan WakilBupati Kabupaten Fakfak tahun 2015 tersebut telah melalui tahapan penyelesaiansengketa sebagaimana diatur dalam PKPU No.2 Tahun 2015 dan PanwasluKabupaten Fakfak tidak dapat menganulir dan mengeluarkan rekomendasi terkaitpembatalan SKKPU

dikeluarkan oleh KomisiPemilihan Pemilu Kabupaten Fakfak, Judex Factie tidak cukup mempertimbangkandan/atau mengesampingkan faktafakta hukum tersebut;Bahwa Judex Factie juga telah keliru dalam menerapkan hukum terkait denganpertimbangan hukumnya mengenai hirarki KPU: Menimbang, bahwa mencermatiUndangUndang No.15 tahun 2011 dan PKPU No.05 Tahun 2008 maupun UndangUndang Nomor I Tahun 2015, menurut Hemat Majelis tidak ada ketentuan yangmengatur secara tegas bahwa KPU atau KPU Provinsi dapat membatalkan SKKPU

(PNIM ), untuk itu Penggugat berkeinginan melanjutkan pengabdian tersebut denganmencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD periode 2014 2019 padapemilu yang akan datang ;Bahwa ternyata menurut hasil Verifikasi factual Partai Politik calon peserta Pemiluperiode 2014 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat ( KPU ) yangditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme( PNIM ) tidak lolos sebagai Partai peserta Pemilihan Umun ( Pemilu ) tahun 2014 (SKKPU

Tolitoli yang telahmenandatangani SKKPU Kab. Tolitoli No. 26/KPTS/KPUKT024.433170/2010, tanggal 12 April 2010 tersebut;Bahwa untuk di pahami oleh penggugat, SK KPU. Kab.Tolitoli No. 26/KPTS/KPUKT024.433170/2010 tanggal 12April 2010 tersebut di tandatangani oleh PLT( Pelaksanaan Tugas ) KPU Kab. Tolitoli yakni : Sdr.Yoel Luis Mulait, SH. karena katua KPU Kab. Tolitolidefinitive Sdr.

SKKPU Jatim tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WahyudiPurnomo, MPhil. selaku Ketua KPU Jatim. Sedangkan pada tanggal itu(02 Juni 2008) Drs. Wahyudi Purnomo, Mphil. dalam status sebagaiTersangka korupsi (sejak 09 Juni 2006) Vide dalil Penggugat point 8.e Bahwa Keputusan KPU Jatim, in casu, bersifat konkret, individual danfinal. Keputusan KPU Jatim tersebut merupakan keputusan Tata UsahaNegara.

bahwa jumlah Penduduk Kota Tarakanadalah 213.961 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu)jiwa, sehingga apabila mengacu pada Pasal 26 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah seharusnya KPU menambah 5 (lima) kursi lagi sehinggaberjumlah 30 (tiga puluh) kursi untuk DPRD Kota Tarakan, apalagi datajumlah kependudukan dimaksud dibuat pada Tahun 2012, sedangkan SKKPU

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan WakilWalikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.28.Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota GorontaloNo.10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/lV2018 telah digugat di PanwasKota Gorontalo dengan nomor registrasi PermohonanNo.01/PW/PS/Kota/29.01 /I/ 2018 dalam musyawarah PenyelesaianSengketa Pilkada Kota Gorontalo;29.Bahwa Putusan Panwaslu Kota Gorontalo dimana isinya membatalkanpencalonan Pemohon yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya SKKPU

49 dari 105 halamanPutusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.juga dimuat (upload) dalam laman website KPU ProvinsiKalimantan Utara ;Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (5) PKPU Nomor 3Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020,juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan KetigaPKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pengumumandokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU 1422 September2020.6.9.Penetapan Pasangan Calon.Tergugat pada tanggal 23 September 2020 telah menerbitkan SKKPU

Peserta Pemilihan pada PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan NomorUrut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3Kpt/65/Prov/IX/2020tanggal 24 September 2020 ;2.Bahwa PARA PENGGUGAT saat itu tidak menyampaikan keberatan dalambentuk apapun terhadap SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor :48/PL.02.3Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan SKKPU

Bahwa PARA PENGGUGAT pada dasarnya sudah tidak memilikikedudukan hukum (legal standing) lagi untuk mengajukan gugatanterhadap Tindakan Pemerintahan TERGUGAT dalam prosespencalonan dan verifikasi syarat calon dalam Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal05 Januari 2021, oleh karena:2.1.PARA PENGGUGAT sebelumnya tidak pernah keberatan dengan SKKPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3Kpt

Nomor : 48/PL.02.3Kpt/65/Prov/ IX/2020 tanggal 23September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta PemilihanPada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan SKKPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL. 02.3Kpt/65/Prov/IX/2020tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan DaftarPasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur KalimantanUtara, knususnya terhadap calon gubernur atas nama Drs. H.

Kepala Desa PantaiUlin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeteraicukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya (P.10);11.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 1/SKKPU/II/2015 tanggal10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Ulin,Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukupdan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.11);12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama A. Khairani bin H. M.

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas semua dalildalil PerlawananPelawan, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Terlawan ;Bahwa secara tegas dan jelas perlawanan pelawan pada butir 5 dengantegas disebutkan ......yang dipermsalahkan adalah Proses terbitnya SKKPU Nomor 20/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014 yang sebelumnya jugatelah diterbitkannya SK Nomor 16A/Kpts/KPUMMK/031434172/2014tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai PolitikUntuk Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah

Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilin dalam pemilihanWalikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 dan KeputusanKPU Kota Palembang tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan CalonWalikota dan Wakil Walikota Palembang terpilin masa bakti 20132018dicabut dan dinyatakan batal ; 222 2ne none nno n=Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN sudah mengetahui, selainMahkamah Konstitusi RI tidak ada lembaga manapun termasuk KPU KotaPalembang yang boleh membatalkan hasil pemilinan umum dalam hal ini SKKPU

hasil pemilihnan umum,sehingga dengan sendirinya Keputusan tersebut bukan merupakankeputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negara.Dengan demikian dapat disimpulkan, gugatan Para Penggugat terhadap4 (empat) produk keputusan sebagaimana disebutkan di atas telahlampau waktu (kedaluarsa), dikarenakan tiga Keputusan yang pertama(SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 2, 3 dan 11) sudah melewatitenggang waktu (daluarsa), sedangkan Keputusan yang keempat (SKKPU