• GEP023398tertanggal 25 Juli 2009 beserta SKPnya ;u) 1 (satu) lembar copy legalisir BG Bank BRI No. GEP023397 tertanggal 11Juli 2009 beserta SKPnya ;v) 1 (satu) lembar copy legalisir BG Bank BRI No.

  GEP023399 tertanggal08 Agustus 2009 beserta SKPnya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;satu) lembar copy legalisir tanda terima tertanggal 03 Februari 2009 ;Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3080/Pid.B/2012/PN.SBY. tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :TeMenyatakan Terdakwa HANDOKO SUSILO bin NARYO dan Terdakwa NILAMUDITA SAMBUDI binti SAMBUDI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

  GEP023398tertanggal 25 Juli 2009 beserta SKPnya ;u. 1 (satu) lembar copy legalisir BG Bank BRI No. GEP023397 tertanggal 11Juli 2009 beserta SKPnya ;v. 1 (satu) lembar copy legalisir BG Bank BRI No.

  GEP023399 tertanggal08 Agustus 2009 beserta SKPnya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara kepada masingmasing Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 718/PID/2013/PT.SBY. tanggal 03 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 April 2013No. 3080/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dimintakan banding

• Terdapat pengambilan angka SPM Lokasi sebesarRp.4.439.296.239,00 yang sudah diterbitkan SKPnya,4.

  Pemohon Banding.bahwa dari perhitungan koreksi Terbanding dapat diketahui bahwaTerbanding 2 (dua) kali menghitung SPM kantor pusat (Rp.1.290.971.189,00).bahwa hal tersebut akan menyebabkan pengenaan pajak berganda.bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mengurangkan angkasebesar Rp.1.290.971.189,00 dari perhitungan koreksi Terbanding.bahwa atas pengambilan angka SPM Lokasi masa pajak Januari sampaidengan Desember 2008 sebesar Rp. 4.439.296.239,00 yang menurutPemohon Banding sudah diterbitkan SKPnya

• 2008, tahun buku Pemohon Banding meliputi Juli 2008Juni 2009; bahwa koreksi peredaran usaha yang dibebankan ke masa pajak Juni 2009 adalah koreksi atas peredaranusaha masa Juli 2008 sampai dengan Juni 2009;bahwa dengan demikian koreksi tersebut masih mencakup tahun buku Pemohon Banding yang berartimasih dalam masa pajak Pemohon Banding;bahwa Majelis juga mempertimbangkan bahwa dasar koreksi pada SKP PPN adalah equalisasi,sehingga tidak melihat masa per masa, namun subtansinya adalah penerbitan SKPnya

• sengketanya dan untuk SKPLB PPh Badan Penggugat telahmengajukan banding ke pengadilan Pajak;: bahwa sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP yang tercantum dalamSTP PPN Nomor 00135/107/09/431/11 tanggal 22 Agustus 2011 yang menjadi objekgugatan dikenakan karena terdapat koreksi DPP PPN yang belum dilaporkan dan dibuatkanFakur Pajaknya;bahwa koreksi DPP PPN tersebut bersumber dari adanya koreksi omzet pada PPh Badanyang atas koreksi DPP PPN omzet tersebut masingmasing telah diterbitkan SKPnya

• Memerintahkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------ 4 ( empat ) lembar BG Bank Bumi Artha berikut SKPnya, 4 ( empat ) lembar kwitansi tetap dilampiran dalam berkas perkara ; ---------------------5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

  Menyatakan barang bukti berupa: 4 ( empat ) lembar BG Bank Bumi Arthaberikut SKPnya, 4 ( empat ) lembar kwitansi agar dilampirkan dalam berkasperkata ; 4.

  Memerintahkan barang bukti berupa : e 4( empat ) lembar BG Bank Bumi Artha berikut SKPnya, 4 ( empat )lembar kwitansi tetap dilampiran dalam berkas perkara ; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS, tanggal 27 JUNI 2012 oleh kamiHj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis denganHj. ROSIDA IDROES, SH dan DR.

• DG 453988 senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) beserta SKPnya ;

• 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan No. DG 453989 senilai Rp. 4.284.000.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) beserta SKPnya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

• akhirtahun 2005 yang dipergunakan oleh Pemeriksa sebelumnya yaitu sebesar USD 1 =Rp. 8.000, dengan demikian Pemohon Banding telah menggunakan metodeperhitungan selisih kurs secara konsisten/taat asas, yaitu sama dengan metode yangdigunakan oleh pemeriksa untuk tahun pajak 2005 (yang telah dikeluarkan SKP);Bahwa kurs awal tahun 2006 yang Pemohon Banding gunakan untuk mencatatsaldo hutang valas berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (2005)oleh KPP Surabaya Krembangan yang sudah ada SKPnya

  , tidak mungkin bisa kursawal tahun 2006 dibuat berbeda dengan kurs akhir tahun 2005, justru Pemeriksamelakukan ketidak konsistenan pencatatan dengan mengubah kurs awal tahun2006 dari kurs akhir tahun 2005, padahal hasil pemeriksaan tahun pajak 2005 tidakada koreksi atas perhitungan laba rugi selisih kurs oleh Pemeriksa;Bahwa akibatnya, menurut Pemeriksa seolaholah hutang perusahaan dalam 1detik pada tanggal Januari 2006 bertambah dari tanggal 31 Desember 2005 (yangsudah diperiksa pajak dan ada SKPnya

  akhirtahun 2005 yang dipergunakan oleh Pemeriksa sebelumnya yaitu sebesar USD 1 =Rp 8.000, dengan demikian Pemohon Banding telah menggunakan metode31perhitungan selisih kurs secara konsisten/taat asas, yaitu sama dengan metode yangdigunakan oleh pemeriksa untuk tahun pajak 2005 (yang telah dikeluarkan SKP);Bahwa kurs awal tahun 2006 yang Pemohon Banding gunakan untuk mencatatsaldo hutang valas berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (2005)oleh KPP Surabaya Krembangan yang sudah ada SKPnya

  melakukan ketidak konsistenan pencatatan denganmengubah kurs awal tahun 2006 dari kurs akhir tahun 2005, padahal hasilpemeriksaan tahun pajak 2005 tidak ada koreksi atas perhitungan laba rugi selisihkurs oleh Pemeriksa;Bahwa bila menurut Terbanding kurs untuk mencatat hutang dalam USD pada 1Januari 2006 diterapkan berbeda dengan kurs 31 Desember 2005, maka berartihutang USD perusahaan dalam detik pada tanggal Januari 2006 bertambah daritanggal 31 Desember 2005 (yang sudah diperiksa pajak dan ada SKPnya

• akhir tahun 2005 yang dipergunakan oleh Pemeriksa sebelumnyayaitu sebesar USD 1 = Rp. 8.000, dengan demikian Pemohon Banding telahmenggunakan metode perhitungan selisih kurs secara konsisten/taat asas,yaitu sama dengan metode yang digunakan oleh pemeriksa untuk tahun pajak2005 (yang telah dikeluarkan SKP);bahwa kurs awal tahun 2006 yang Pemohon Banding gunakan untuk mencatatsaldo hutang valas berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya(2005) oleh KPP Surabaya Krembangan yang sudah ada SKPnya

  , tidakmungkin bisa kurs awal tahun 2006 dibuat berbeda dengan kurs akhir tahun2005, justru Pemeriksa melakukan ketidak konsistenan pencatatan denganmengubah kurs awal tahun 2006 dari kurs akhir tahun 2005, padahal hasilpemeriksaan tahun pajak 2005 tidak ada koreksi atas perhitungan laba rugiselisih kurs oleh Pemeriksa;bahwa akibatnya, menurut Pemeriksa seolaholah hutang perusahaan dalam detik pada tanggal 1 Januari 2006 bertambah dari tanggal 31 Desember 2005(yang sudah diperiksa pajak dan ada SKPnya

  kurs akhir tahun 2005 yang dipergunakan oleh Pemeriksa sebelumnyayaitu sebesar USD 1 = Rp 8.000, dengan demikian Pemohon Banding telahmenggunakan metode perhitungan selisih kurs secara konsisten/taat asas, yaitusama dengan metode yang digunakan oleh pemeriksa untuk tahun pajak 2005(yang telah dikeluarkan SKP);Bahwa kurs awal tahun 2006 yang Pemohon Banding gunakan untuk mencatatsaldo hutang valas berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya(2005) oleh KPP Surabaya Krembangan yang sudah ada SKPnya

• tidak mungkin bisa Kurs Awal Tahun 2006 dibuat berbedadengan kurs akhir tahun 2005, justru Pemeriksa melakukan ketidakkonsistenan pencatatan dengan mengubah Kurs Awal Tahun 2006 dariKurs Akhir Tahun 2005, padahal hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2005tidak ada koreksi atas perhitungan laba rugi selisin kurs oleh Pemeriksa;Bahwa akibatnya, menurut Pemeriksa seolaholah hutang perusahaandalam 1 detik pada tanggal 1 Januari 2006 bertambah dari tanggal 31Desember 2005 (yang sudah diperiksa pajak dan ada SKPnya

  tidak mungkin bisa Kurs Awal Tahun 2006 dibuat berbeda denganKurs Akhir Tahun 2005, justru Pemeriksa melakukan ketidak konsistenanpencatatan dengan mengubah kurs awal tahun 2006 dari kurs akhir tahun2005, padahal hasil pemeriksaan tahun pajak 2005 tidak ada koreksi atasperhitungan laba rugi selisih kurs oleh Pemeriksa;Bahwa akibatnya, menurut Pemeriksa seolaholah hutang perusahaandalam 1 detik pada tanggal 1 Januari 2006 bertambah dari tanggal 31Desember 2005 (yang sudah diperiksa pajak dan ada SKPnya

  akhir tahun 2005 yang dipergunakan olehPemeriksa sebelumnya yaitu sebesar USD 1 = Rp. 8.000,00,dengan demikian Pemohon Banding telah menggunakanmetode perhitungan selisih kurs secara konsisten/taat asas,yaitu sama dengan metode yang digunakan oleh pemeriksauntuk Tahun Pajak 2005 (yang telah dikeluarkan SKP);Bahwa Kurs Awal Tahun 2006 yang Pemohon Bandinggunakan untuk mencatat saldo hutang valas berdasarkanhasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (2005) oleh KPPSurabaya Krembangan yang sudah ada SKPnya

  Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/20154.4.2006 dari Kurs Akhir Tahun 2005, padahal hasil pemeriksaantahun pajak 2005 tidak ada koreksi atas perhitungan laba rugiselisin kurs oleh Pemeriksa;Bahwa akibatnya, menurut Pemeriksa seolaholah hutangperusahaan dalam 1 detik pada tanggal 1 Januari 2006bertambah dari tanggal 31 Desember 2005 (yang sudahdiperiksa pajak dan ada SKPnya), yang berarti pula adakerugian sebesar penambahan hutang karena rugi kurstersebut, bila ini dimungkinkan terjadi maka seharusnya adapengakuan

• Berikat, dan Jasa Maklon, namun oleh Terbanding laporan tersebut dipisahpisahkan, dimana angka DPP Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa sebesarRp.10.453.913.886,00 digunakan oleh Pemeriksa untuk menghitung penyerahan ke KawasanBerikat, dan angka tersebut juga digunakan lagi oleh Pemeriksa untuk menghitung penyerahanke DPIL;bahwa atas pendapat Pemohon Banding, Terbanding menjelaskan bahwa komparatif yangdibuat oleh Pemohon Banding sangat membingungkan karena Terbanding tidak pernahmemisahkan SKPnya

• sistem yang dilakukan perbankan adalahmustahil dipenuhi;Bahwa Terbanding (Pemutus Keberatan) tidak melihat, tidak memperhatikan: Daftar hasil Penelitian keberatan sesuai surat S894 dan S895/WPJ.27/2012masing masing tertanggal 12 April 2012 menyebutnyebut Pasal 28 ayat (10)UndangUndang KUP, padahal ayat 10 tersebut dalam UndangUndang telahdihapus; Terbanding (Pemutus Keberatan) tidak melihat dan tidak memperhatikanlampiran SKPPPN yang diajukan keberatan, bahwa lampiran SKPPPNtersebut menunjukkan SKPnya

• Dalil Penggugattersebut justeru menunjukkan bahwa Surat Gugatan aquo semakintidak jelas, sebab Objek Sengketa aquo bukanlah Surat Penilaian SKPnya Penggugat, melainkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KomisiNasional Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019, sebagaimanatelah disebutkan, sepanjang dalam lampiran khusus atas namaPenggugat yang penerbitannya terkait dengan integritasnya yang lebihlanjut akan diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Jawaban Tergugatini.

  Saksi tidak mau ada orang tertindas karena diberhentikan darijabatannya.Mungkin dia ingin mengabdi di lembaga lain, jika SKPnya dibikirendah dia tidak bisa pergi kKemanamana. Kita berikan kepada ke sebelasorang ini nilai SKP yang tinggi jika mereka ingin mengabdi ke tempat lain.

• Ngt MELIANA SECADININGRAT.Belum bisa dipastikan bisa tidaknya dicairkan dananya, karena BGBG tersebutbelum pernah dicairkan, belum ada tanda pengesahannya, dan belum ada SKPNya, karena datanya sudah tidak ada di BCA KCU Yogyakarta, namun datanyaada di Bank BCA Pusat di Jakarta.Bahwa 2 lembar BG tersebut belum dikliringkan oleh saksi korbanMarlina, dikarenakan setiap saksi korban akan mencairkan selalu tidakdiperbolehkan oleh Terdakwa Meliana, dengan cara menilpon saksi korbanMarlina pada waktu akan

• Dalil Penggugat tersebut justeru menunjukkanbahwa Surat Gugatan aquo semakin tidak jelas, sebab Objek Sengketa aquobukanlah Surat Penilaian SKPnya Penggugat, melainkan Surat KeputusanSekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor:006/Kep.0.0.3/2019, sebagaimana telah disebutkan, sepanjang dalamlampiran khusus atas nama Penggugat yang penerbitannya terkait denganintegritasnya yang lebih lanjut akan diuraikan dalam bagian Pokok PerkaraJawaban Tergugat ini.

  Mungkin dia ingin mengabdi di lembaga lain, jika SKPnya dibikirendah dia tidak bisa pergi kemanamana. Kita berikan kepada ke sebelasorang ini nilai SKP yang tinggi jika mereka ingin mengabdi ke tempat lain.

• prinsip dari mutasi adalahdapat dihindarinya konflik kepentingan;Bahwa sebelumnya adanya Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 ada KeputusanKepala BKN No 13 Tahun 2002, namun keputusan tersebut sudah dicabut, yangmana di dalam keputusan tersebut mengatur tentang alasanalasannya, tapi didalam Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 sudah tidak ada lagi ketentuan yangmengatur tentang alasanalasan tersebut;Bahwa dalam normanya dalam hal pejabat PPK akan melakukan mutasi perluada halhal yang dipertimbangkan misalnya, SKPnya

• Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar BG BankBumi Artha berikut SKPnya, 4 (empat) lembarkwitansi tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara5.

• memberipenjelasan lebih lanjut tentang surat pemberitahuannya,memperlihatkan buktibukti yang dijadikan dasar pembukuan dansebagainya, dan juga memenuhi segala permintaan DirektoratJenderal Pajak, dalam batasbatas kewajaran, dan KantorPelayanan Pajak menetapkan Surat Ketetapan Pajak yang lebihbesar daripada pajak yang dihitung sendiri berdasarkan Selfassesment, dan yang menyimpang dari data yang diberitahukandalam SPT, maka Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban untukmembuktikan, bahwa data yang dijadikan dasar SKPnya

• SULIMIN pernah:Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN Amb1) Memberikan instruksi knusus untuk menggunakan perhitungan PPhFinal 1% dan juga memberikan contoh kepada saya untuk mengikuticontoh pemeriksaan sebelumnya (yang sudah keluar SKPnya) atasnama Wajib Pajak ADRIZON, yang juga menggunakan PPh Final 1%.Sdr. ADRIZON juga mengikuti Tax Amnesty pada tahun 2015.

  saja dengan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp1,3 miliar,maksud pemberian uang tersebut agar perhitungan pajak yangdibebankan kepada Terdakwa tidak menjadi besar;Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada LA MASIKAMBA danSULIMIN RATMIN sebagai uang terimakasih kepada mereka berdua,Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN Ambkalau Terdakwa tidak menawarkan uang kepada mereka pasti merekaakan lebih besar meminta uang kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada mereka agar SKPnya

• Yusuf dan SKPnya yaitudahulu terletak di hamparan Rombu rombu Kelurahan Lepo lepo,Kecamatan Mandonga Kotif Kendari tetapi sekarang terletak di KelurahanMokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan SKP Nomor593.2/IV/1986, tanggal 14 April 1986 yang ditanda tangani Lurah Lepo lepo (Mandari) dan Camat Mandonga (Abdul Samad, BA);Bahwa tanah yang dimiliki terdakwa tidak pernah bersengketa denganpara saksi korban, akan tetapi tanah milik terdakwa dikuasai sekarang PT.Zamzam sehingga terdakwa mengajukan perdata

• memberipenjelasan lebih lanjut tentang surat pemberitahuannya,memperlihatkan buktibukti yang dijadikan dasar pembukuan dansebagainya, dan juga memenuhi segala permintaan Direktorat JenderalPajak, dalam batasbatas kewajaran, dan Kantor Pelayanan Pajakmenetapkan surat ketetapan pajak yang lebih besar daripada pajakyang dihitung sendiri berdasarkan selfassesment, dan yangmenyimpang dari data yang diberitahukan dalam SPT, maka KantorPelayanan Pajak berkewajiban untuk membuktikan, bahwa data yangdijadikan dasar SKPnya