MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan sebahagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Khairul Amri Sinulingga als Amri Bin alm H Sentosa Sinulingga (Pemohon) yang berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/117/VII/2019/Reskrim sebagaimana yang termaktub didalam Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikeluarkan Termohon tertanggal 23 Juli 2019 dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan

Tidak sah segala keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka sebagai mana Surat perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/117/VII/2019/Reskrim;

Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015yang berbunyi: penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan;Menimbang, bahwa karena SPDP batal demi hukum dan SPDP yang sahserta surat perintah penyidikan juga belum disampaikan kepada Pemohonpadahal sudah melebihi dari 7 (tujuh) hari maka surat perintah penyidikandalam perkara a quo yaitu nomor SP.Dik

Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Khairul Amri Sinulingga als AmriBin alm H Sentosa Sinulingga (Pemohon) yang berdasarkan Surat perintahPenyidikan Nomor: SP.Dik/117/VII/2019/Reskrim sebagaimana yangtermaktub didalam Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yangdikeluarkan Termohon tertanggal 23 Juli 2019 dibatalkan karena tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/3243/VIII/2016/Ditreskrimumtanggal, 10 Agustus 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/4460/X/2016/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2016 Tidak Sah.3.Menyatakan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah TidakSahdanBatalDemi Hukum.1. Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Menghentikan Penyidikan TerhadapPemohon.1. Memerintahkan Kepada Termohon UntukMengembalikan BuktiAsli Sertifikat HGBNo. 2068/Jelambar kepada PT.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penetapan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/4209-a/XII/2017/RESKRIM tanggal 27 Desember 2017, satu dan lain sesuai surat Panggilan Nomor : S.Pgl/982/XII/2017/RESKRIM tanggal 27 Desember 2017 serta

Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.DIK/271/XI/2019/Dit Reskrim Um tanggal 05 November 2019 adalah Tidak Sah menurut hukum;

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Status Tersangka Pemohon berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Dik/117/VV2013/Reskrim tanggal 25 Juni 2013.Halaman 10 Putusan Nomor 1/Pid. Pra/2016/PN Mbn3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadapsemua produk hukum yang dikeluarkan Termohon untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka;4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkatserta martabatnya;5.

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.dik/117/VV2013/Reskrim,tertanggal 25 Juni 2013. (Bukti P1);2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/117.a/XV2016/Reskrim tanggal 14 Nopember 2016 (Bukti P2);3. Foto copy surat dakwaan atas nama ARDIANSYAH SY, S.E bin SYAMSUDINNo: Reg. Perkara: PDS06/MBULI/12/2013. Di Muara Bulian, 24 Desember2013;4. Foto copy Surat Dakwaan atas nama IDA NURSANTI, SE binti SIDIK No:PDS02/MBULI/07/2014, DiJambi, 14 Juli 2014;5.

/117/VV2013/Reskrim tanggal 25 Juni 2013sehingga yang digunakan dalam Sprindik SP.Dik/117/VV2013/Reskrim tanggal25 Juni 2013 adalah Keputusan Bersama Mahkamah Agung, MenteriKehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No.

Bahwa oleh karena itu) Sprindik Nomor: SP.Dik/117/VV/2013/Reskrimtersebut adalah Prematur dan tidak sesuai dengan hukum, tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UU nomor 8tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, sebab isiSprindik tersebut diatas telah menyebutkan Pemohon Praperadilan dalamhal ini Sdri. Yunnita Asmara binti Drs.

Zahifni Ishak;Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Dik/117/VV2013/Reskrim, tanggal 25 Juni 2013 untuk tindakPidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh kda Nursanti SE Binti Sidik dan Hj.Yunnita Asmara Binti Drs. Zahifni Ishak, selanjutnya Termohon telah menerbitkanSurat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama lda Nursanti, SEBinti Sidik dan Hj.

JONIGULWU selanjutnya termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Dik/06/VH/2008/Reskrim, tanggal 11 Juli 2008, Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Dik/06/I/2010/Reskrim, tanggal 10 Januari2010 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Dik/06/V/2012/Reskrim, tanggal 31 Mei 2012 sekaligus telah membuat Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan dan mengirimkan kepada Kajari Kota Probolinggodengan Nomor : SPDP/36/IV/2010/Reskrim, tanggal 08 April 2010.Kemudian dilakukan

:Sp.Dik/06/VII/2008/Reskrim, tanggal 11 Juli 2008, Surat Perintah PenyidikanLanjutan Nomor : Sp.Dik/06/I/2010/Reskrim, tanggal 10 Januari 2010 danSurat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Dik/06/V/2012/Reskrim,tanggal 31 Mei 2012, diberi tanda T2a ;Foto copy dan bermaterai yang cukup Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Dik/06/I/2010/Reskrim, tanggal 10 Januari 2010, diberi tandaT2b ;Foto copy dan bermaterai yang cukup Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Dik/06/V/2012/Reskrim

Pol :Sp.Dik/06/VII/2008/Reskrim, tanggal 11 Juli 2008, Surat Perintah PenyidikanLanjutan Nomor : Sp.Dik/06/I/2010/Reskrim, tanggal 10 Januari 2010 danSurat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Dik/06/V/2012/Reskrim,tanggal 31 Mei 2012 sekaligus telah membuat Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan dan mengirimkan kepada Kajari Kota Probolinggodengan Nomor : SPDP/36/IV/2010/Reskrim, tanggal 08 April 2010 (videbukti surat bertanda P28, T2.a sampai dengan T2.c, T3) ;e Bahwa Kemudian dilakukan serangkaian

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Dik / 462 / X / 2019 / Reskrim, tanggal 03 Oktober 2019 adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.3. Dalam Eksepsi dan pokok perkaraa. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON menurutHukum.b.

SP.DIK/462/X/2019/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian ResorBulukumba tertanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/44/X/2019/Reskrim SP.DIK/462/X/2019/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian ResorBulukumba tertanggal Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor : SP2HP/265A5/X/2019/Reskrim yang dikeluarkna oleh KepolisianHal. 9 dari 26 Perk.

Palalloi Bin Caddo adalah sah menurut hukum dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik/462/X/2019/Reskrim, tanggal03 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dari Eksepsi yangdiajukan Termohon dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakimberpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudan memasuki pokok perkarasehingga tidak termasuk dalam lingkup eksepsi, maka eksepsi Termohon tidakberalasan hukum ;Menimbang

No. 3/Prapid/2019/PN BIk Bahwa benar Termohon (Kepolisian Resor Bulukumba) telahmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) NomorSP.Dik/462/X/2019/Reskrim tertanggal 3 Oktober 2019 ;Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor SP.Dik/462/X/2019/Reskrim tertanggal 3 Oktober2019 tersebut Pemohon mengajukan Praperadilan a quo untuk mengujiKeabsahan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) NomorSP.Dik/462/X/2019/Reskrim tertanggal 3 Oktober 2019

Perkara LaporanPolisi Nomor: LP/245/VIII/2017/SPKT tanggal 1 Agustus 2017 TentangDugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dikeluarkan olehKepolisian Resor Bulukumba tertanggal 10 Oktober 2019 dengan laporanyang pada pokoknya Penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk PenuntutUmum untuk mencari bukti kuitansi penyerahan uang Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dari Saksi Jalaluddin, SE. kepadaMuhammad Tahir;27.Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Dik

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujianto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April

2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

SP.Dik/1915/IV/2020D/Ditreskrimum tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh termohondengan alasan tidak terdapat cukup bukti dengan tambahan kalimatdengan ketentuan poin, 2. Yaitu apabila dikemudian hari terdapat buktiyang cukup, maka penyidikan agar dilanjutkan, maka kami memohon keKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.

Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkanPemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi NomorPolisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 JoSurat Perintanh Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/DitreksrimumTanggal 29 April 2020;4. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Endah SriWahyuni, SH, M.Kn, tidak sah dan tidak berdasar hukum;Halaman 25 dari 74 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.5.

Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreskrimum tanggal 29 April 2020 adalah Tidak Sah;2. Memutuskan memerintahkan kepada TERMOHON untukmembuka kembali dan menindaklanjuti pemeriksaan terhadapTerlapor/Tersangka TAN MADRA PUJIANTO, ENDAH SRIWAHYUNI, SH, MKn dan DUDU DERMAWAN sebagaimanaLaporan Polisi No.

Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadapTerlapor/Tersangka Tan Madra Pujianto dkk atas laporan Polisi NomorLP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarhukum;3.

Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkanPemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor PolisiNomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29April 2020;4.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.DIK/318a/II/2016/Reskrim tanggal 1 Februari 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dengan tindak pidana Pemalsuan Surat dan/ atau Memberikan keterangan palsu diatas akta otentik adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SpKAP/41/IX/2016/Reskrim tanggal 16 September 2016 adalah sah menurut hukum;4.

SP.Dik/318a/l/2016/Reskrim, tanggal 01 Februari 2016 atas nama TERSANGKAHENDRA SAPUTRA Bin AHAD HASIBUAN TIDAK SAH menurut hukum;Il. Sah atau tidaknya PENANGKAPAN terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim tanggal 16 September 2016:5.

Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Dik/318a/ll/2016/Reskrim, tanggal 01 Februari 2016 atas nama TERSANGKA HendraSaputra Bin Ahad Hasibuan TIDAK SAH dan BERDASAR AT AS HUKUM dan olehkarenanya Penangkapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan Penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan SURAT PERINTAHPENAHANAN Nomor : Sp.Han/33/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016jo Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Dik/318 a/Il/2016/Reskrim,tanggal 01 Februari 2016 atas nama

Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Dik/318a/I/2016/Reskrim, tanggal 01 Februari 2016 atas nama TERSANGKA HendraSaputra Bin Ahad Hasibuan TIDAK SAH dan BERDASAR ATAS HUKUM danoleh karenanya Penangkapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan Penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan SURATPERINTAH PENAHANAN Nomor : Sp.Han/33/X/2016/Reskrim, tanggal 16September 2016 jo Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Dik/318a/I/2016/Reskrim, tanggal 01 Februari 2016 atas nama TERSANGKA

Apakah tindakan Termohon Pra Peradilan sebagaimana Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor : SP.DIK/318 a/II/2016 Reskrim tanggal 1 Februari2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sah menurut hukum;2.

Apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilanberdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SpKap/41/IX/2016/Reskrimtanggal 16 September 2016 Jo Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.DIK/318a/II/2016/Reskrim tanggal 1 Februari 2016 atas nama TersangkaHendra Saputra Bin Ahad Hasibuan telah sah menuruthukum;3.

Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohonmendapatkan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik / 337.b / V / 2019 / Ditreskrimum yang diterbitkan oleh Termohonadalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;3.

Bahwa TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara tanggal 02 Mei2019 dengan hasil kesimpulan gelar perkara bahwa laporan PolisiNomor : LPB/854/X/2018/SPKT tanggal 28 Oktober 2018 mengenaiPengaduan Tindak Pidana Penipuan dan atau Pengelapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 378 kuhp atau pasal 372 KUHP yang didugadilakukan oleh TERLAPOR JOKI HALIM dengan KORBAN disimpulkanbahwa laporan Polisi tersebut TIDAK ADA PERBUATAN PIDANAsehingga TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Dik

Gelar perkara tanggal 02 Mei 2019 dengan hasil kesimpulangelar perkara bahwa laporan Polisi Nomor : LPB/854/X/2018/SPKTtanggal 28 Oktober 2018 mengenai Pengaduan Tindak PidanaPenipuan dan atau Pengelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal378 kuhp atau pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan olehTERLAPOR JOKI HALIM dengan KORBAN disimpulkan bahwalaporan Polisi t Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik /337.b / V/2019/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2019 ersebut TIDAK ADAPERBUATAN PIDANA, diberi

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik / 337.b /V/2019/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda T.15.16. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 324.a /V / 2019 / Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda T.16.Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas,Termohon mengajukan saksi saksi setelah disumpah menerangkan sebagaiberikut :1. Saksi : Hanks AS Salim.

Dimana pada tanggal 03 Mei 2019Pemohon mendapatkan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Dik / 337.6 / V / 2019 / Ditreskrimum yang diterbitkan oleh Termohon adalahtidak SAH dan tidak BERDASARKAN HUKUM;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwatindakan Termohon menghentikan Penyidikan adalah sah dan berdasarkanhokum, maka petitum Pemohon Praperadilan yang pokok/utama dinyatakanditolak;Menimbang bahwa permohonana Pemohon Praperadilan yangutama/pokok ditolak maka seluruh

Bahwaterhadap hasil penyelidikan peristiwa yang dilaporkan olehSUWARDI yaitu hasil pengecekan TKP, interogasi dari saksisaksibahwa apa yang dilaporkan SUWARDI adalah dugaan tindak pidanaPenipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal378 dan atau pasal 372 KUHPidana sehingga penyelidikan ditingkatkanke penyidikan.Penyidikan :Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.DIK / 394 / XI / 2017 / Reskrim tanggal 15Nopember 2017, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan

Pol.: SP.DIK/ 746 / XII / 2017 / Reskrim tanggal 14 Desember 2017, dan SuratPerintah Penyidikan Lanjutan No.

.: SP.DIK / 746.a / XII / 2018 /Reskrim tanggal O03 Agustus 2018, guna melakukan prosespenyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/ 115 / XI / 2017 / SU /Simal / SekBangun, tanggal 15 Nopember 2017;Mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Simalungun dengan Surat Nomor : B / 89 /Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 11/Pra.Pid/2018/PN SimXI / 2017 / tanggal 16 Nopember 2017, perihal SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);Mengirimkan surat pemberitahuan

Laporan hasil Penyelidikan (Observasi) T45 Surat Perintah Penyidikan nomor T5~ SP.DIK/394/X1/2017/Reskrim6 Surat Perintah Penyidikan lanjutan No.Pol.: 76~ SP.Dik/746/X1II/2017/Reskrim7 Surat Perintah Penyidikan lanjutan No.Pol.: T7* SP.Dik/746.a/VIII//2018/Reskrim8 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan T8 nomor : K/89/XI/2017/ReskrimBangun9 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan T9 nomor : K/89.a/VIII/2018/Reskrim10 Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban an. T10~ SUWARDI11.

Pol.: SP.DIK / 746 / XII / 2017 /Reskrim tanggal 14 Desember 2017, dan Surat Perintah PenyidikanLanjutan No.

Sebagai Hakim;ZUBAIDAH Sebagai Panitera Pengganti;Hakim membaca dakwaan Yang diajukan oleh : Penyidik KepolisianBriptu ERMANGGALA SAPUTRA pada Polsek Kampung Melayu KotaBengkulu tanggal 11 Agustus 2020 Nomor SP.Dik/38/VIII/2020;RESKRIM..Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yang dibawah sumpah yaitu:1. Saksi RINA PUSPITA Als RINA Binti JAUHARI.2. Saksi NURHASANAH Binti AZLI JAMIK (Alm).3. Saksi .RAHMA DANIAR Binti MMUKTAR.Hal 1 dari 3 Putusan Pidana Nomor 15 .

Dik/74.a/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 19 Agustus 2020, SuratPenetapan Nomor: S.Tap/27/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 19 Agustus2020, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/269/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 19Agustus 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/74.b/X/2020/Satreskrim, tanggal 12 Oktober 2020, Surat PanggilanHalaman 4 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnNomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, tanggal 13 Oktober 2020, atas namaSUSILO HADI UTOMO (Pemohon);8.

Bahwa Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitasPemohon sebagai saksi atau calon Tersangka dalam perkara dugaanTindak Pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapitibatiba Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/74.b/X/2020/Satreskrim, tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat PanggilanNomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim,

Bahwa selanjunya Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Dik/74.b/X/2020/Satreskrim, tanggal 12 Oktober 2020 danSurat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, tanggal 13 Oktober2020 atas nama SUSILO HADI UTOMO untuk diperiksa sebagaiTersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau 8 UU No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;.

Menyatakan Surat Penetapan Termohon yang menetapkan Pemohonsebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 372 KUHP jo. 64 KUHP berdasarkan Surat Penyidikan Nomor: SP.Dik/74/V1/2020/Satreskrim, tanggal 22 Juni 2020, Surat Penyidikan Nomor:SP.

/74/V1/2020/Satreskrim, tanggal 22 Juni 2020, Surat Penyidikan Nomor: SP.Dik/74.a/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 19 Agustus 2020, Surat PenetapanNomor: S.Tap/27/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 19 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/74.b/X/2020/Satreskrim, tanggal 12 Oktober2020 dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, tanggal 13Oktober 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohonterkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal3

PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalahstatus penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi NomorLP/15.08/429/VII/2019/Lantas, Tanggal 15 Juli 2019 terkait tindak pidanaKecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengankorban meninggal adalah anak kandung PEMOHON atas nama EndrianMaulana Salahuddin berdasarkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: SP.Dik

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PEMOHON kembali mendapat2 (dua) kiriman suratt dari TERMOHON yaitu Surat PeberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/516/IX/2020/Lantastertanggal 30 September 2020 yang pada kesimpulannya mengatakanhasil penyidikan telah terjadi Laka Tunggal dengan korban meninggaldunia a.n ENDRIAN MAULANA, dan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas yang berarti 2(dua) surat tersebut dikirim setelah 12 hari dari tanggal diterbitkannya

Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas, diberi tanda bukti P8;11. 1 (satu) DVD Rekaman CCTV laka lantas yang menimpa korban,diberi tanda bukti P9;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohonmelakukan penghentian penyidikan sebagaimana Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor SP.Dik

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakanbahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dankepastian hukum bagi seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakimmenilai bahwa penetapan penghentian penyidikan sebagaimana Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor SP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30September 2020 adalah telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan~ seluruh uraian pertimbangansebagaimna yang telah

Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 berikut segala akibat hukumnya;

Carry BE 8214 QT setelah semua jerigendiisi oleh petugas SPBU berselang waktu tidak begitu lama pada tanggal19 Mei 2021 para Termohon dan jajarannya dari Pihak Polres OKImenangkap TURIMIN dengan tidak menunjukkan SP.DIK no.263/V/2021Tanggal 19 Mei 2021/surat perintah membawa dan langsung membawapemohon kekantor Polres OKI untuk dilakukan penyidikan Maka padatanggal 19 Mei 2021 termohon mengeluarkanLP/A/94/V/2021/SUMSEL/RESKRIM Tanggal 19 Mei 2021 selanjutnyamengeluarkan SPHAN/20/V/2021 Tanggal 20

Bahwa pemohon ditangkap setelah sesaat membeli minyak bersubsidi diSPBBUU No.2430632 di desa Pematang Panggang KM 175 JalanLintas dengan tanda membeli yang sesuai dengan harga yang ditetapkanpemerintah melalui SP.DIK Termohon SP.DIK no.263/V/2021 Tanggal 19Mei 2021 . sedang agen SPBBUU No.2430632 sesuai dengan Izin yangdikeluarkan Dinas Perindustrian Tempat bertransaksi nya pemohon gunauntuk pemohon berdagang minyak bersubsidi / disubsidi ..

Sebagai bahanpertimbangan bagi TERMOHON dalam melakukan penahananterhadap PEMOHON untuk kepentingan penyidikan dikhawatirkanakan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti atau mengulangitindak pidana sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP.PEROSES HUKUM PERKARA PEMOHON1.Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikandengan Nomor: SP.Dik/263/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan NegeriOgan Komering Ilir mengenai Dimulainya Penyidikan terhadapdengan

Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknaitermasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalampermohonan Pra Peradilan pada pokoknya adalah mengenai apakah dengantidak menunjukkan SP.DIK no.263/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021/surat perintahmembawa dan langsung membawa pemohon kekantor Polres OKI

Mei 2021, T9 BAP Saksi SUHEIRYhalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/ Pid.Prap/2021/PN Kagtanggal 19 Mei 2021, T11 BAP Saksi dari pihak pom RUSLI SUKANDAR BINH.UMAR MAGMUD tanggal 27 Mei 2021, dan BAP ahli dari pihak migas ADYMULYANA RAKSANEGARA tanggal 11 Juni 2021 T10 BAP tersangka, dimanamasingmasing berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut telah berdirisendiri dalam berkas penyidikan ;Menimbang, bahwa dengan surat perintah tugas dan di tindaklanjutidengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik

SP.Dik/180/346/Bid.III/Sat.Pol,tertanggal 2 Nopemer 2020;Keterangan saksi : 1. Dewa Made Sumardana, dan 2.

Surat Perintah Penyidikan No: SP.DIK/43/VII/2018 tanggal 17 Juli2018;c. Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon danPerpanjangannya;adalah: Batal Demi Hukum; Menetapkan bahwa:a. Laporan Polisi No: LP/B56/V/2017/BABEL/RES BELITUNG;b. Surat Perintah Penyidikan No: Sprindik no. SP.DIK/43/VII/2018tanggal 17 Juli 2018;c. Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon danPerpanjangannya;Dinyatakan: DIBATALKAN; Memerintahkan Turut Termohon untuk menyatakan tidak dapat menerimaberkas perkara pidana reg.

Pol : SP.Dik /43/VII/2018/RESKRIM,CUE vin CATCL A DUE cso sere tere eset 14Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhimeterai, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.

SP.DIK/43/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 dihubungkan denganPemerintah Republik Indonesia cq Presiden RI cq Kepala Kepolisian RepublikHalaman 64 dari 87 Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2018/PN TdnIndonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Kep.

SP.DIK/43/VII/2018 padatanggal 17 Juli 2018, dan Termohon telah pula menerbitkan Surat PemberitahuanDimulaianya Penyidikan (SPDP) No. Pol.: SPDP/43/VII/2018/Reskrim padatanggal 23 Juli 2018, lebih lanjut Termohon mendalilkan jika Surat PemberitahuanDimulaianya Penyidikan (SPDP) No.

SP.DIK/43/VII/2018 padatanggal 17 Juli 2018, dan Termohon telah pula menerbitkan Surat PemberitahuanDimulaianya Penyidikan (SPDP) No. Pol.: SPDP/43/VII/2018/Reskrim padatanggal 23 Juli 2018, lebih lanjut Termohon mendalilkan jika Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) No.

., FADLI HASSYARI, dan FAIZAH ABIDIN, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/1341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28 Maret 2019, Laporan Polisi Nomor: LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2019 atas nama Pelapor IKSAN RAHIM yang ditandatangani oleh Termohon adalah Tidak Sah ;3.

Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28 Maret 2019, atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2019 adalah Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya;4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Para Pemohon (H.

., FADLI HASYARI, dan FAIZAH ABIDIN) berdasarkan : Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/4758/III/RES.1.2/2020/Direskrimum tertanggal 10 Maret 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28 Maret 2019, Laporan Polisi Nomor : LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2019 atas nama Pelapor IKSAN RAHIM yang ditandatangani oleh Termohon;5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;6.

yangdiajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemberikan putusan, sebagai berikut: Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagaiTersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dang pengelapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP dan/atau Pasal3,4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang berdasarkanSurat pemberitahuan penetapan tersangka NomorB/4758/III/RES.1.2/2020/Direskrimum tertanggal 10 Maret 2020, SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Dik

/341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28Maret 2019, Laporan Polisi Nomor : LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal7 Januari 2019 adalah Tidak Sah; Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibathukumnya berdasarkan Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor :B/4758/III/RES.1.2/2020/Direskrimum tertanggal 10 Maret 2020, SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28Maret 2019, Laporan Polisi Nomor: LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7Januari

HENDRO HASSYARI H., FADLI HASYARI, dan FAIZAH ABIDINtersebut yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka memerintahkanTermohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Para Pemohon berdasarkanSurat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor:B/4758/III/RES.1.2/2020/Direskrimum tertanggal 10 Maret 2020, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Dik/1341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28 Maret 2019,Laporan Polisi Nomor: LP/102/1/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2019atas nama Pelapor IKSAN RAHIM

4/PraPid.B/2019/PNTte.register Nomor : 4/Pid.Prap/2019/PN.Tte , telah mengajukan permohonanpraperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan terhadap tidak sah nyaupaya paksa tentang (1) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka; (2)penangkapan; (3) penahanan; dan (2) penyitaan dalam dugaan Tindak PidanaPencurian sebagaimana diancam Pasal 263 ayat (1) ke3 subsidair Pasal 362Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Surat PerintahPenyidikan No: Sp.Dik

Sp.Dik/135.a/VII/2019 Res Ternate, tanggal 09Juli 2019 atas diri Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengetahui pasti sejakkapan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebab, SPDP tidak pernahdiserahkan oleh Termohon kepada Pemohon ataupun pihak keluargasampai permohonan ini sampai dihadapan Yang Mulia. Oleh karena itu,uraian fakta tersebut mohon kiranya untuk dipertimbangkan oleh YangMulia Hakim Praperadilan.TENTANG HUKUMNYA36.Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan No.

Sp.Dik/135.a/VII/2019/ResTernate, tanggal 09 Juli 2019 (SPRINDIK). Dengan demikian, daripertimbangan di tersebut, Termohon berkeyakinan bahwa: (1)berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka(Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakanpenahanan; (alasan obyektif) dan (2) Tersangka (Pemohon)dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barangbukti dan mengulangi tindak pidana (alasan subyektif).

Sp.Dik/135.a/VII/2019/Res Ternate tanggal 9 Juli 2019 tidak sah (ilegal) dan38.31batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1)KUHAP yang telah dirubah secara beryarat melalui Putusan MK No.130/PUUXIII/2015 dengan cara Penyidik mengabaikan/melanggarkewajibannya untuk menyerahkan tembusan SPDP kepada Pemohonsebagai Terlapor sampai perkara ini diajukan di hadapan Yang MuliaHakim Praperadilan.Dengan demikian, sudah sepatutnyalah Yang Mulia Hakim Praperadilanmenyatakan Penyidikan yang

Sp.Dik/135.a/VII/2019/ResTernate tanggal 9 Juli 2019 dengan segala tindakan turunannya berupaupaya paksa PENAHANAN sebagai konsekuensi dari penetapanTersangka atas diri Pemohon yang bertentangan dengan hukum acara,yurisprudensi serta asas hukum.Bahwa berkenaan dengan Penyitaan, Termohon telah melakukanpenyitaan secara tidak sah terhadap Motor Honda Beat tahun 2017dengan nomor Polisi DG 2279 KV milik Pemohon karena, penyitaan tidakdilakukan secara langsung oleh Penyidik melainkan yang disuruhmengambil

Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan proses penyidikanperkara laporan Polisi Nomor : LP/109/V/2018/UM/JATIM/RES MDNtanggal 16 Mei 2018 a.n. pelapor Bambang Setia Budi serta surat perintahpenyidikan nomor SP.DIK/45.A/X1I/2018/Satreskrim tanggal 27 Nopember2018 dengan menetapkan suami Penggugat (Sdr.

Bahwa Penggugat sebagaimana dailildaliinya DALAM POKOKPERKARA yang cenderung mengulangulang kembali materigugatannya, perlu Tergugat tegaskan kembali : bahwa benar Tergugat 1telah melakukan proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :LP/109/V/2018/JATIM/RES MDN tanggal 16 Mei 2018 serta SuratPerintah Penyidikan nomor :SP.DIK/45.A/X1/2018/Satreskrim tentangdugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimanaHalaman 18 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjndimaksud

tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalammelakukan penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLP/109/V/2018/JATIM/RES MDN tanggal 16 Mei 2018 serta terbitnya suratperintah penyidikan nomor SP.DIK/45.A/XI/2018/Satreskrim tanggal 27Nopember 2018;4.

Menyatakan proses penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLP/109/V/2018/JATIM/RES MDN tanggal 16 Mei 2018 serta terbitnya suratperintah penyidikan nomor SP.DIK/45.A/XI/2018/Satreskrim tanggal 27Nopember 2018 , oleh Tergugat I benar dan sah menurut hukum;5.

(Posita angka42 44 halaman 10) Penggugat sudah merasa muak dengan kinerja Tergugat yangdiduga oleh Penggugat telah memaksakan kewenangannya karenaada suatu tumpangan kepentingan sehingga Penggugat melakukanperlawanan hukum terhdap laporan polisiLP/109/V/2018/JATIM/RESMDN tanggal 16 Mei 2018 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Dik/45.a/XI/2018/Satreskrim tanggal27 November 2018 yang meningkatkan suami Penggugat menjaditersangka.