Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada kekurangan pembayaran beamasuk dan pajak dalam rangka impor bahan pakan untuk pembuatan pakanternak sehingga perhitungan SPKTNP menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut:Bea Masuk Rp. 0,00Cukai Rp. 0,00PPN Rp. 0,00PPn BM Rp. 0,00PPh Pasal 22 Rp. 0,00Denda Rp. 0,00Jumlah Rp. 0,00Berdasarkan halhal tersebut di

Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat kiranya mengabulkanpermohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002215.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

tanggal 13 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding atasSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (selanjutnya disebut SPKTNP) Nomor SPKTNP10/WBC.02/2018 tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp125.224.000,00; dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas penetapanTermohon Peninjauan Kembali atas pembebanan tarif PPN sebesar 10%atas jenis barang Meat and Bone Meat (tepung daging dan tulang) bahanbaku pakan ternak tidak dapat dibenarkan, karena setelah

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002216.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding,sehingga penghitungan SPKTNP

adalahsebagai berikut:Bea Masuk Rp 0,00Cukai Rp 0,00PPn Rp 0,00PPn BM Rp 0,00PPh Pasal 22 Rp 0,00Denda Rp 0,00Jumlah Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002216.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

tanggal 12 November 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (selanjutnya disebut SPKTNP) Nomor SPKTNP11MWBC.02/2018 tanggal 11 Januari 2018 di mana PemohonPeninjauan Kembali tidak setuju atas penetapan Termohon PeninjauanKembali atas pembebanan tarif PPN sebesar 10% atas jenis barangHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa penerbitan Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (selanjutnya disebut SPKTNP) NomorSPKTNP11/WBC.02/2018 tanggal 11 Januari 2018 di mana PemohonPeninjauan Kembali tidak setuju atas penetapan Termohon PeninjauanKembali atas pembebanan tarif PPN sebesar 10% atas jenis barangMeat and Bone Meat (tepung daging dan tulang) bahan baku pakanternak sehingga tagihan PPN impor yang masih harus dibayar sebesarRp134.375.000,00; yang telah dipertimbangkan

Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP1749/KPU.01/2014, tanggal 27 November2014, dengan perhitungan sebagai berikut:Bea Masuk Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai Rp 0,00Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 0,00Denda Rp 0,00Total Rp 0,00 Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2745/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put72741/PP/M.XVIIB/19/2016, tanggal 1 Agustus 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP1749/KPU.01/2014, tanggal 27 November 2014, atas nama PT DutaNichirindo Pratama, NPWP 01.081.354.1055.00, beralamat di Jalan PalemManis Ill Nomor 66 Kawasan Industri Manis Il Gandasari

memori peninjauankembali pada tanggal 13 Juni 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Nomor 1902/B/PK/Pjk/2020001731.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP681/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017, sehingga menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Mei

2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001731.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP681/BC/2017tanggal 28 Desember 2017, atas nama: PT Charoen Pokphand IndonesiaTbk, NPWP 01.000.172.5092.000, beralamat di JI.

tanggal 8 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding atasSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Prioksesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA0262/BC.092/IP/2017 tanggal28 Desember 2017, dikenakan pembebanan PPN sebesar 10%, sehinggatagihan PPN impor yang masih harus dibayar sebesar Rp381.090.000,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (selanjutnya disebut SPKTNP) Nomor SPKTNP681/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp381.090.000,00

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapenerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(selanjutnya disebut SPKTNP) Nomor SPKTNP681/BC/2017 tanggal 28Desember 2017 sebesar Rp381.090.000,00; di mana PemohonPeninjauan Kembali tidak setuju atas penetapan Termohon PeninjauanHalaman 4 dari 7 halaman.

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002214.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding,sehingga penghitungan SPKTNP

adalahsebagai berikut:Bea Masuk Rp 0,00Cukai Rp 0,00PPn Rp 0,00PPn BM Rp 0,00PPh Pasal 22 Rp 0,00Denda Rp 0,00Jumlah Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002214.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

tanggal 8 November 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

Putusan Nomor 1904/B/PK/Pjk/2020Nilai Pabean (selanjutnya disebut SPKTNP) Nomor SPKTNP14MWBC.02/2018 tanggal 11 Januari 2018 di mana PemohonPeninjauan Kembali tidak setuju atas penetapan Termohon PeninjauanKembali atas pembebanan tarif PPN sebesar 10% atas jenis barangMeat and Bone Meat (tepung daging dan tulang) bahan baku pakanternak sehingga tagihan PPN impor yang masih harus dibayar sebesarRp119.576.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa penerbitan Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (selanjutnya disebut SPKTNP) NomorSPKTNP14/WBC.02/2018 tanggal 11 Januari 2018 di mana PemohonPeninjauan Kembali tidak setuju atas penetapan Termohon PeninjauanKembali atas pembebanan tarif PPN sebesar 10% atas jenis barangMeat and Bone Meat (tepung daging dan tulang) bahan baku pakanternak sehingga tagihan PPN impor yang masih harus dibayar sebesarRp119.576.000,00; yang telah dipertimbangkan

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88483/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada KetuaPengadilan Pajak disertai permohonan agar berkenan kiranya menyatakanbatal SPKTNP

Putusan Nomor 1957/B/PK/Pjk/2019bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88483/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

Putusan Nomor 3091/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73374/PP/M.IXB/19/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP1960/KPU.01/2014tanggal 23 Desember 2014, atas nama: PT.

Putusan Nomor 3091/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP1960/KPU.01/2014tanggal 23 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.047.617.2431.000; dan menetapkan atas impor barang berupa

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004196.47/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP214/KPU.01/2018tanggal 28 Maret 2018,

atas nama: PT Suzuki Indomobil Sales, NPWP01.371.339.1092.000 yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM. 19, RT009/RW. 01 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, dan menetapkanpembebanan tarif bea masuk atas barang impor Suzuki Motor Vehicles1K1FS (4x2) M/T (24 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asalIndia, dengan PIB Nomor 069258 tanggal O06 Februari 2018, pos tarif8703.22.59 dengan pembebanan tarif bea masuk 50% (MFN) sesuai SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 1 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa pengajuan PIB Nomor 069258 tanggal 06 Februari 2018 telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku maka Pemohonberharap Majelis Hakim Agung yang mulia membatalkan SPKTNP

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 9 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, Karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002839.47/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Pajak agar berkenan menerima seluruh permohonan banding inidengan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

Denda Jumlah Tagihan nihil Or) BR) ) NM) = Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002839.47/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Terbanding Nomor: SPKTNP74/BC/2018 tanggal 2 Februari 2018, atas nama: PT

Putusan Nomor 979/B/PK/Pjk/2020Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Terbanding Nomor : SPKTNP74/BC/2018 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP :01.002.071.7057.000; dan menetapkan atas importasi Sorghum, Meat andBone Meal, Hydrolized Feather Meal, Poultry, Feed Wheat dengan 52 (limapuluh dua

Putusan Nomor 3090/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73373/PP/M.IXB/19/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP1950/KPU.01/2014tanggal 23 Desember 2014, atas nama: PT.

Putusan Nomor 3090/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP1950/KPU.01/2014tanggal 23 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.047.617.2431.000; dan menetapkan atas impor barang berupa

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88474/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada KetuaPengadilan Pajak disertai permohonan agar berkenan kiranya menyatakanbatal SPKTNP

Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2019bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88474/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88484/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada KetuaPengadilan Pajak disertai permohonan agar berkenan kiranya menyatakanbatal SPKTNP

Putusan Nomor 1958/B/PK/Pjk/2019bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88484/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

Putusan Nomor 1896/B/PK/Pjk/202014 September 2018 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 03 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008651.47/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: SPKTNP765

/KPU.01/2018 tanggal 14 September2018 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP), atas nama: PT Torabika Eka Semesta, NPWP 01.333.792.8038.000, beralamat di Gedung Mayora, JI.

Putusan Nomor 514/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110600.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP707/BC/2016 tanggal 14 Desember 2016, atas nama PT.

PeninjauanKembali pada tanggal 16 Januari 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88475/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada KetuaPengadilan Pajak disertai permohonan agar berkenan kiranya menyatakanbatal SPKTNP

Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2019bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88475/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 10 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP

membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP