)Nomor SPPPA/18/XV2011 tanggal 30 November 2011 tidak terdaftardalam buku register surat keluar Satuan Bintaldam Xl/Tpr danditanda tangai oleh An.

Bahwa benar Saksi Serda Bahlan Manurung menjabatsebagai Barohprot Bintaldam XlVTpr sejak tahun 2010 yangmompunyai tugas dan tanggung jawab antara lain rnembuat SPPPA(Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama) Katholik danProtestan.b. Bahwa benar selama Saksi Serda Bahlan Manurungmenjabat sebagai Barohprot tidak pernah membuat Surat SPPPAdengan Nomor 18/XV2011 dan surat tersebut tidak tercatat dalambuku register, buku SPPPA Agama Kristen Protestan dan Katholik.iC.

Bahwa benar Saksi Serda Bahlan Manurung menjelaskanbahwa Surat SPPPA dengan Nomor 18/X1/2011 tanggal 30November 2011 adalah Surat Palsu.d. Bahwa benar setelah Saksi Serda Bahlan Manurungmeneteliti/analisa ternyata Surat SPPPA yang ditunjukkan olehPenyidik memiliki beberapa kejanggalan antara lain :1) Pejabat Kabintal pada saat itu bukan An. Letkol CajDrs. M. Sudin Asrin dan Pejabat yang sebenarnya ialahKolonel Inf MJP.

Surat Pernyataan Kesanggupan calon istri ada tanggal 17Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30November 2011.94e. Surat Persetujuan dari Orang tualWali ada tanggal 17 Januari2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30November 2011.fs Surat Pernyataan belum pernah menikah ada tanggal 17Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30November 2011.g.

Surat Pernyataan dalam bentuk Al, A2 dan N4 ada, namuntidak sesuai format tanggal Januari 2012 seharusnya sebelumtanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.h. Foto Copy Hasil Rikes ada tanggal 22 Desember 2012seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November2011.i. Foto Copy SKSCK calon istri ada tanggal 16 Januari 2012seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November2011.j. Foto Copy ljasah terakhir tidak ada.k. Foto Copy Akte tidak ada.I Surat Baptis (Katholik) ada.18.

Mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota TNI AD dan untuk prosesperceraia Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat AgamaTNI AD Nomor SPPPA/12/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dan menurutPemohon surat pernyataan tersebut diartikan sebagai surat izin cerai dari pejabatyang berwenang dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap melanjutkanperkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya tetap diproses;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang

pemeriksaan perkara ini telah dicatatsecara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentanghal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas:Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota TNI AD dan untuk prosesperceraian Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat AgamaTNI AD Nomor SPPPA

Bahwa, mediasi melalui kantorpun sudah dilaksanakan namuntetap tidak berhasil, hingga dikeluarkannya Surat Pernyataan PendapatPejabat Agama TNI AD Nomor : B/ 03/ SPPPA/ IS/ IV/ 2016. Yangdikeluarkan dari Kantor KOMANDO DAERAH MILITERIII/SILIWANGIPEMBINAAN MENTAL, Tertanggal 11 April 2016.

Fotokopi sah bermaterai Surat Pernyataan Pendapat Pejabat AgamaTNI AD, Nomor B/O3/SPPPA/IS/IV/2016, yang dikelurakan KepalaBintaldam III/Siliwangi, bulan April 2016;B. Saksi:1.

perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan Penggugatdan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota Tentera Nasional IndonesiaAngkatan Darat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Pernyataan PendapatPejabat Agama TNI AD Nomor B/08/SPPPA

Perma Nomor1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapitelah dinyatakan gagal (tidak berhasil);Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota Tentera Nasional IndonesiaAngkatan Darat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Pernyataan PendapatPejabat Agama TNI AD Nomor B/08/SPPPA/IS/TII/2012 tertanggal 26 Maret 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Pembinaan Mental Komando Daerah Militer III/Siliwangi,bukti T.1;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan

April 2019, mediasitersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidangyang pada pokoknya mengakui dalildalil Penggugat dan juga menginginkanbercerai dengan Penggugat;Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidakmengajukan duplik;Bahwa Penggugat selaku anggota TNIAD telah menyerahkan SuratPernyataan Pendapat Pejabat Agama TNIAD/Kepala Bintalrem 082/CPYJ,Nomor SPPPA

Penggugat tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidangyang pada pokoknya mengakui dalildalil Penggugat dan menginginkanbercerai dengan Penggugat;Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidakmengajukan duplik;Bahwa Tergutgat selaku isteri anggota TNIAD telah menyerahkan SuratPernyataan Pendapat Pejabat Agama TNIAD/Kepala Bintalrem 0O82/CPYJ,Halaman 5 dari 10 halamanPutusan No. 1196/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kadr.Nomor SPPPA

PenggugatTergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah milikTergugat hingga sekarang sudah + 10 bulan lamanya, dan selama itu pulaTergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia AngkatanDarat (TNI AD) telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimanaKeputusan Komando Daerah Militer V/Diponegoro Topograf Semarangtentang Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/I1X/2019, dengan Dasar SuratPernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SPPPA

Agama Demak dan Penggugat tidak meninggalkan tempatkediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor1848/Pdt.G/2019/PA.Dmk.dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadikewenangan relatif Pengadilan Agama Demak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwaPenggugat sebagai TNI AD Nomor SPPPA

.: PERPANG/11/VII/2007, tanggal 4 Juli2007 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, pasal 11ayat 1.Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/isteriyang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepadaPengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin CeraiNomor : SPPPA/O5/II/C/IS/2012 yang dikeluarkan Kepala Pembinaan MentalDaerah Jawa Timur tertanggal

Asli Surat Izin Cerai Nomor : SPPPA/05/II/C/IS/2012 yang dikeluarkanKepala Pembinaan Mental Daerah Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari2012; 2 SAKSISAKSI PEMOHON:1 SAKSITPEMOHON, umur 52, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamatdi Kota Malang atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangandibawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman Pemohon di Kesatuan;;Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteriyang sah dan Pemohon dan Termohon

Nomor.: PERPANG/11/VII/2007, tanggal 4 Juli2007 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, pasal 11ayat 1.Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/isteriyang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepadaPengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin CeraiNomor : SPPPA/O5/II/C/IS/2012 yang dikeluarkan Kepala Pembinaan MentalDaerah Jawa Timur tertanggal

Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidanganmeskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukanperceraian atas NAMA, Nomor : SPPPA/10/XI/2019 tanggal 05 November 2019Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3944/Pat.G/2019/PA.

usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yangsah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atas nama Wasito, Nomor : SPPPA

Bahwa, sehubungan Penggugat adalah PNS maka Penggugat telahmengadukan perkara tersebut ke atasan Penggugat terlebih dahulu, danperkara tersebut telah diproses , sehingga Penggugat telah diizinkan untukmengajukan gugatan cerai berdasarkan surat nomor SPPPA/ 03/C/IS/II/2012;7.Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah demi tercapainya keluarga sakinahmawaddah warahmah, mengingat hingga saat ini ternyata Tergugat tetaptidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahankesalahannya dan justrumembuat kondisi rumah

SPPPA/03/C/IS/II/2012Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan jjin dari atasan,dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat (P1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang berdasarkan UndangUndang, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti otentikyang

t. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.

u. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.

Penelitian Personel (SKHPP) dariSinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani olehAsintel Kasdam IV/Diponegoro.r) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dariSinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani olehAsintel Kasdam IV/Diponegoro.Ss) Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKTsetempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatanganioleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.t) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA

Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari PejabatBintal Satuan.r. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatanganiCalon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.s. Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan PejabatPersonel Satuan.t. Surat Permohonan jin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel InfJamarius Ariston Ela NRP 32587.12.

Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKTsetempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani olehDokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.24 Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dariPejabat Bintal Satuan. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yangditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan. Surat Permohonan ljin Kawin yang ditandatangani Pemohon danPejabat Personel Satuan.

Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari PejabatBintal Satuan.r. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatanganiCalon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.s. Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan PejabatPersonel Satuan.t. Surat Permohonan ljin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel InfJamarius Ariston Ela NRP 32587.12.

Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dariPejabat Bintal Satuan.U. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatanganiCalon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.V. Surat Permohonan ljin Kawin yang ditandatangani Pemohon danPejabat Personel Satuan.W.

Bahwa Pemohon adalah seorang PNS pada TNI AD telahmendapatkan izin bercerai dari Komandan Batalyon Zeni Tempur 10pada tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan Surat PernyataanPendapat Pejabat Agama TNIAD, Nomor: SPPPA/15/VIII/2020, tanggal24 Agustus 2020;9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara inl;10.

SPPPA / 25 HinC/ II / 2006 tanggal 26Februari 2016 ;Berdasarkan alasanalasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasarmemeriksa,dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut ;1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

TERGUGAT, tertanggal 15 Nopember 2006, diberi tanda buktiP5;Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171032902160003, atas nama PENGGUGAT,tertanggal 29 Pebruari 2016, diberi tanda bukti P6;Foto copy Surat Pernyataan dari orang Tua/Wali Istri,tertanggal 21 Desember2015,diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Pendapat terhadap pengajuan gugatan cerai Sertu PENGGUGAT NRP3930382860671 Ba Denmadam IX /Udayana, tanggal 26 Pebruari 2016, diberi tandabukti P8 ;Foto copy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SPPPA

Bahwaterhadap keterangan para saksi tersebut,Pemohon tidak membantahnya dan selanjutnya Pemohon telahmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap inginbercerai dengan Termohon;Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa berdasarkan Buku Register KutipanAkta Nikah Nomor: tanggal yang dikeluarkan KUA Kabupaten Purwakarta (bukti Pl) telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istriyang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pendapat PejabatAgama TNI AD Nomor: B/15/SPPPA

Bahwa terhadap Pemohon yang sekarang berstatus sebagai TNI, saat ini telahmendapatkan izin untuk bercerai, dengan nomor : B /89/TI/2010, tertanggal 3 Februari2010, dan dengan nomor :SPPPA /20/ I / 2010, tertanggal 29 Januari 2010;Berdasarkan dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :1.

Bahwa Pemohon adalah anggota TNI dan telah mempunyai izinatasan dengan nomor : SPPPA/42/III/2011 tertanggal 23 Maret2011;6.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;SUBSIDER : Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohonputusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AD untukperceraiannya telah memperoleh surat izin dari pejabat / atasan yangberwenang sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan, NomorKep/01/1/1980 tanggal 3 Januari 1980 yaitu surat Pernyataan Pendapat pejabatAgama TNIAD Nomor SPPPA/I/II/ 2012, tanggal 08 Februari 2012 yangdibuat dan ditanda

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidanganperkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AD untukperceraiannya telah memperoleh surat izin dari Pejabat / atasan yangberwenang sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan, NomorKep/01/1/1980 tanggal 3 Januari 1980 yaitu. surat Pernyataan Pendapat PejabatAgama TNIAD Nomor SPPPA

Asli Surat jin dari atasan Nomor SPPPA/10/C/IS/II/2014 tertanggal 18 Pebruari 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Disbintalad Kasubdisbin Rohis (Bukti P3);Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masingmasingyang di bawah sumpahnya, yaitu :1.

Surat pernyataan pendapat pejabat agama DAM V / Brawijaya atasperceraian Pemohon dan Termohon dengan nomor : SPPPA/188/VIII/C/15/2009 tanggal 18 Agustus 2009(P.3) ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karenaPemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon.Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, makaperdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon.Bahwa pemohon telah menperoleh surat izin perceraian dari atasan pemohonNomor: SPPPA

KabupatenNabire tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda P.3 ;Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P.4;Surat Pernyataan dari Maria Rosdiana Sedubun untuk minta cerai dari Penggugattertanggal 18 April 2011, diberi tanda P5 ;Surat Izin Cerai Nomor SIC/120/V/2011 yang dikeluarkan oleh Komandan Yonif753/Arga Vira Tama tanggal 21 Mei 2011, diberi tanda P6 ;Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNIAD Nomor SPPPA