PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)VSSUAIBIR

PLN (PERSERO) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001.SKU/432/DIR/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011, selanjutnya disebut:TERGUGAT IT INTERVENSI/PEMBANDING;; MELAWAN SUAIBIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Panglima Denai, Gang Keluarga No. 25 KecamatanMedan Amplas, Kota Medan.

SUAIBIR VS I. KAKAN PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);

PUTUSANNomor 97 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :SUAIBIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanPanglima Denai, Gang Keluarga Nomor 25, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta, telah meninggal duniapada tanggal 2 Juli 2012, kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya:1 ZUBAIDAH (lsteri);LISMAWATI (Anak);JUHAIRI (Anak);234 ZUNAIDI

PLN (Persero) Wilayah SumateraUtara Nomor 31S/V/2010 perihal Teguran Hukum (sommatie)atas perampasan tanah Suaibir oleh PT. PLN (Persero) Cabang13Rantau Prapat yang materi isinya antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan fakta, menurut klien kami pihak PT. PLN (Persero)Cabang Rantau Prapat telah mendirikan sebuahbangunan berupa Kantor PT.

150/B/2011/ PT.TUNMDN tanggal 23 November 2011 telahdilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasitersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmelampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :SUAIBIR

tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUAIBIR

Hasurungan Silitonga; Donald Sianturi; Ginsat Willis Manik; Suaibir Malik; Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu cq. Camat Panai Tengah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Labuhan Bilik (sekarang Camat Panai Hulu/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tanjung Sarang Elang); Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara cq.