Capsul Hijau Putih dalam pot plastik putih tutup lebar Tanpa Identitas

94 pot @ 250 kapsul

Tidak memiliki izin edar dan diduga Substandar

2.

Kapsul Hijau Putih dalam pot plastik putih tutup kecil Tanpa Identitas

32 pot @ 250 kapsul

Tidak memiliki izin edar dan diduga Substandar

Seluruhnya dimusnahkan ;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Suka Maju Pasar VII Tembung dan Komplek PuskesmasPembantu Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang sekitar jam 12.00 wib danmengamankan barang bukti lainnya sebanyak 1 (satu) karton obatChloramphenicol yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar yangkemudian ikut diamankan petugas ke kantor Polda Sumatera Utara.

Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita 2 (dua) kartonobat yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar dan 1 (satu)karton obat Chloramphenicol yang diduga substandar dan tidak memilikiizin edar. Bahwa kronologi pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa pada hariJumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib, saksisaksimendatangi TKP di Perusahaan Pengiriman Barang TIKI, JI. Senam No.16 A Medan, lalu saksisaksi menunggu tersangka datang di warung kopidi dekat TKP.

Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita 2 (dua) kartonobat yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar dan 1 (satu)Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN MdnHalaman 6karton obat Chloramphenicol yang diduga substandar dan tidak memilikiizin edar.Bahwa kronologi pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa pada hariJumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 08.00 Wib, saksisaksimendatangi TKP di Perusahaan Pengiriman Barang TIKI, Jl.

dantidak memiliki izin edar tersebut untuk diamankan di Balai BesarPOM Medan .> Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yangberwenang untuk melakukan menjual obat ChloramphenicolKapsul 250 mg yang diduga substandar dan tidak memiliki izinedar tersebut tersebut.

GerejaNo. 76 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dan konsumenbiasa menggunakannya sebagai obat luar .> Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yangberwenang untuk melakukan menjual obat ChloramphenicolKapsul 250 mg yang diduga substandar dan tidak memiliki izinedar tersebut tersebut.

yang diduga substandar dan tidak memiliki izinedar tersebut tersebut.

dan tidak memiliki izin edar .> Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yangberwenang untuk melakukan menjual obat ChloramphenicolKapsul 250 mg yang diduga substandar dan tidak memiliki izinedar tersebut tersebut.

dan tidak memiliki izin edar> Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yangberwenang untuk melakukan menjual obat ChloramphenicolKapsul 250 mg yang diduga substandar dan tidak memiliki izinedar tersebut tersebut.

terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yangberwenang perihal menjual / mengedarkan obatobatan tersebut karenaterdakwa bukan seorang tenaga medis; Bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa denganmenjual obat tablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat merk TRAMADOLHCI sehingga obat tersebut merupakan obat substandar

tidakdibenarkan karena untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan dan mencegahterjadinya penyalahgunaan obat tersebut, serta menjamin keamanan, mutu dankhasiat dari obat tersebut;Perbuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatandan mutu, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual obattablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat merk TRAMADOL HCI sehingga obattersebut merupakan obat substandar

tidakdibenarkan karena untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan dan mencegahterjadinya penyalahgunaan obat tersebut, serta menjamin keamanan, mutu dankhasiat dari obat tersebut;Menurut ahli Perobuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa denganmenjual obat tablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat merk TRAMADOL HCIsehingga obat tersebut merupakan obat substandar

tidakdibenarkan karena untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan danmencegah terjadinya penyalahgunaan obat tersebut, serta menjaminkeamanan, mutu dan khasiat dari obat tersebut; Perbuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwadengan menjual obat tablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat merkTRAMADOL HCI sehingga obat tersebut merupakan obat substandar

.- (lima juta rupiah) ;

• 17 (tujuh belas) botol @1000 tablet, Diazepam 2 mg tablet produk PT Indofarma yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar

Tergugat Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2018/PT MDNsehingga proses Perjanjian Kredit antara Tergugat danPenggugat/suami secara administrasi dan hukum perjanjian telahterpenuhi, namun berselang 3 bulan setelah pinjaman kreditditerima oleh Penggugat (suami) barulah oleh pihak Tergugatmengusulkan Tertanggung (Hamdan Munthe/suami Penggugat) untukcek kesehatan, yang mana cek kesehatan tersebut telah dilakukan danpihak Tergugat memberitahukan berdasarkan hasil Lab (HamdanMunthe) rating substandar

, dan dapatdiperbandingkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan;Bahwa Terbanding dalam menetapkan koreksi Peredaran Usaha sebesarRp.59.734.667.641,00, memaksakan untuk menerapkan benchmarking sebesar100 % rasio produktivitas, yang tidak relevan dengan kondisi perkebunan TaisHalaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2017dan Enau, dimana hasil Laporan Sensus Universum yang dibuat oleh konsultanindependen menyatakan Bahwa rasio produktivitas perkebunan masih beradadibawah standar (substandar

Lebih lanjut, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) juga tidak dapatmenjelaskan argumennya sendiri Bahwa persentaseHalaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2017tersebut menunjukkan potensi produksi tanaman substandar yang menurutnya barada dalam kisaran antara42%50% dari produksi kebun pada kelas lahan Ill;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), sepanjang Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikanpenjelasan yang memadai

TermohonPeninjauan Kembali (semula = Pemohon Banding)menyatakan bahwa sesuai laporan konsultan independenyang melakukan sensus yaitu PT Shantika Valuindo Lestaripada tahun 2006, potensi produksi tanaman adalah substandar, yakni berkisar antara 42%50% dari produksi kebunpada kelas lahan Ill dengan asumsi panen menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)yaitu 46% dari standard marihat.

Lebih lanjut, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapatmenjelaskan argumennya sendiri bahwa persentasetersebut menunjukkan potensi produksi tanaman substandar yang menurutnya barada dalam kisaran antara42%50% dari produksi kebun pada kelas lahan III;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding), sepanjang Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikanpenjelasan yang memadai mengenai dasar perhitunganangka prosentase sebesar 46%

Narkotika, juga demikian; Bahwa dilihat dari komposisinya yang menyebutkan senyawa narkotika dantercantum pada label kode ijin edar yang menunjukkan golongan narkotikayaitu tertera N pada digit kedua dari 15 digit huruf dan angkanya, serta darihasil pengujian yang dilakukan di laboratorium pengujian BBPOM terhadapsampel barang bukti menunjukkan bahwa barang bukti dengan nama produkcodein 10 mg menunjukkan identifikasi codein negatif sehingga didugabarang bukti codein 10 mg tersebut adalah obat substandar

Bahwa benar dilihat dari komposisinya yang menyebutkan senyawa narkotikadan tercantum pada label kode ijin edar yang menunjukkan golongannarkotika yaitu tertera N pada digit kedua dari 15 digit huruf dan angkanya,serta dari hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium pengujian BBPOMterhadap sampel barang bukti menunjukkan bahwa barang bukti dengan namaproduk codein 10 mg menunjukkan identifikasi codein negatif sehinggadiduga barang bukti codein 10 mg tersebut adalah obat substandar atau palsu;

Narkotika, juga demikian; Bahwa dilihat dari komposisinyayang menyebutkan senyawa narkotika dan tercantum pada label kode ijin edar yangmenunjukkan golongan narkotika yaitu tertera N pada digit kedua dari 15 digithuruf dan angkanya, serta dari hasil pengujian yang dilakukan di laboratoriumpengujian BBPOM terhadap sampel barang bukti menunjukkan bahwa barang buktidengan nama produk codein 10 mg menunjukkan identifikasi codein negatifsehingga diduga barang bukti codein 10 mg tersebut adalah obat substandar

Keberatan atas pertimbangan Judex Factie hal 168 angka 5.Bahwa pertimbangan Judex Factie di atas adalah keliru,apabila pengeluaran Terdakwa selaku Pangkoops KamwilJatim untuk kepentingan pengamanan Jatim 19971998 tidakada kaitannya karena tidak didukung LHP BPK RI sehinggatidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Bahwa bukti LHP BPK RI yang dijadikan bukti dipersidanganadalah merupakan bukti yang substandar dan tidak dapatdijadikan bukti dipersidangan karena LHP tersebut hanyamerupakan

Terhadap keberatan yang menyatakan pemeriksaan yangdilakukan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) salah prosedur danLaporan Hasil Pemeriksaan(LHP) tersebut Substandar.

Dani Sudarsono yang menerangkan bahwa LHPtersebut substandar, menurut Majelis Hakim Banding LHP tersebutsah karena yang mengeluarkan adalah Pejabat yang berwenang.Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapatditerima dan harus dikesampingkan.e. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenangbelum terjadi karena Terdakwa tidak pernah melepaskan asetKodam V/Brw.

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwabarang bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama di dalam putusan dan menurut Majelis HakimTingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar olehkarenanya Majelis Hakim Tingat Banding tidak perlu menanggapilebih lanjut.Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan LHP BPK RI merupakan bukti substandar dan tidakdapat dijadikan bukti persidangan karena apabila akan ditindaklanjutidengan penuntutan harus ada Laporan

.* Tidak mengunakan terapi yang bersifat Substandar.* Penerapan PNPK dan Clinical pathway yang efektif dan efisien. Menghindari Pemeriksaan dan terapi yang tidak bermanfaat(Overuse treatment).* Remunerasi. Sistem administrasi berbasis IT dan Manajemen yang optimal.* Peningkatan budaya pelayanan yang Cost Containment. Pencegahan gratifikasi, waste, corruption, and fraud.

Dalamaudit, hasilnya akan mencantumkan siapa yang terkait dengan adanya kerugiannegara tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada penyidik dan penyidiklahyang akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon tersangkanya ;Bahwa laporan hasil audit penghitungan keuangan negara yang tidak mengacupada acuan standar minimal, yaitu tanpa mengkonfirmasikan kepada para pihak,berarti tidak mengikuti standar, sehingga laporannya t disebut sebagai substandar atau dibawah standar ;Bahwa laporan yang mencantumkan