Ban zrbanwgas StemPekerjaan : Surach Fs pucntih banqu tee, Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak dilakukan penahanan:SUSUNAN SIDANG:EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. ...................... Hakim;FATMAWATI, S.Fe hcccccccs siscictss vcs ase seveveuevnes oe ase SUE POM RantSke . WAHY U0 IHakim membacakan resume yang diajukan oleh . ...., selakuPPNS pada SatPol PP tanggal 4 September 2019, Nomor 331.1/o 152PPHD/SatPol.PP;a. Terdakwa mengakui Surat Laporan dari Penyidik tersebut;b.

3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (Iwan Hendrawan bin Surach Mat) Terhadap Penggugat (Eti Susianti binti Mohamad Nagip);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000.00,-, (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

SURACH WINARNI, SH.,M.Hum berpendapat bahwa Pasal49 ayat (I) huruf a UU No.1 0 Tahun 1998 tentang perubahan atasUU No. : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tindak pidanadengan pelaku secara spesifik, yaitu hanya berlaku bagi AnggotaDewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank. Artinya pelakuKejahatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bankdalam Pasal 49 ini adalah Internal Bank.

SURACH WINARNIyang bahwa mereka Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 49 ayat (1) hurufa No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentangjo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana karena bukan karyawan Bank DakwaanKedua Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana hanyaHal. 35 dari 47 hal. Put.

SH,untuk Tergugat III diwakili oleh Surach Winarni. SH, untuk TergugatIV dan V datang menghadap kepersidangan Kuasa hukumnya YusufAkbar Siregar.

Bahwa akan tetapi, pada tanggal 21 April 2016, Tergugat melalui PetugasP2TL yang bernama SUDIRMAN, SURACH dan TEGUH WIBOWO tanpadidampingi olen Saksi/PPNS Kepolisian sebagaimana Berita Acara HasilPemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi /Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : 006/RI/P2TL/PT.RPT/MED/2016tertanggal 21 April 2016 menyatakan bahwa Pembatas Daya Fuselinkyang 2 x 20 A pada titik lebur Fuselink Disolder (tidak seperti asli pabrikanyaitu di Press);.

Surach Winarni, S.H., M.H.:Halaman 60 dan 109 hal. Putusan Nomor 96/PidB/2020/PN SktBahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tamu di Magister HukumUniversitas Gadjah Mada;Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diaturdalam undangundang khusus di bidang hukum administrasiperbankan yang dimuat dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun1998 Tentang Perbankan.

Surach Winarni, S.H., M.H. dipersidangan terkait unsur /langkahlangkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundangPerbankan dan UndangUndang Iain yang berlaku bagi bank berpendapatsebagai berikut: Bahwa unsur tersebut berarti tidak melakukan usaha untukmentaati peraturan perundangundang dan peraturanpelaksanaanya yang berlaku di bidang usaha/bisnis jasa kKeuangandi bidang perbankan.

itu tidak ada SOP nyapasti tidak mungkin, oleh sebab itu sebagai bentuk keseragamantransaksi antara Teller satu dengan Teller lain dan juga dalamrangka menerapkan prinsip kehatihatian maka dibuatlah SOPsebagai panduan dalam menjalankan transaksi atau dalam hal apayang diatur dalam SOP tersebut ;Bahwa apabila yang dilanggar adalah SOP maka itu adalahpelanggaran administrasi karena SOP itu hanya mengikat internalbank, dan umumnya pelanggaran terhadap SOP itu sanksinya jugasudah diatur di internal ;Surach

Surach Winarni, S.H., M.H.:Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tamu di Magister HukumUniversitas Gadjah Mada;Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diaturdalam undangundang khusus di bidang hukum administrasiperbankan yang dimuat dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun1998 Tentang Perbankan.

Surach Winarni, S.H., M.H.dipersidangan terkait unsur /langkahlangkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundangPerbankan dan UndangUndang lain yang berlaku bagi bank berpendapatsebagai berikut: Bahwa unsur tersebut berarti tidak melakukan usaha untukmentaati peraturan perundangundang dan peraturanpelaksanaanya yang berlaku di bidang usaha/bisnis jasa kKeuangandi bidang perbankan.

Surach Winarni, S.H., M.H.Bahwa SOP yang dibuat oleh bank swasta tidak dapat dijadikandasar hukum bagi penyidik untuk menyatakan bahwa pegawai banktersebut telah secara sengaja melakukan perbuatan melawanhukum dan melakukan tindak pidana perbankan.

Surach Winarni, S.H., M.H.:Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tamu di Magister HukumUniversitas Gadjah Mada;Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diaturdalam undangundang khusus di bidang hukum administrasiperbankan yang dimuat dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun1998 Tentang Perbankan.

Surach Winarni, S.H., M.H. dipersidangan terkait unsur /langkahlangkah yang diperlukan untukHalaman 92 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundangPerbankan dan UndangUndang lain yang berlaku bagi bank berpendapatsebagai berikut: Bahwa unsur tersebut berarti tidak melakukan usaha untukmentaati peraturan perundangundang dan peraturanpelaksanaanya yang berlaku di bidang usaha/bisnis jasa kKeuangandi bidang perbankan.

Surach Winarni, S.H., M.H.Bahwa SOP yang dibuat oleh bank swasta tidak dapat dijadikandasar hukum bagi penyidik untuk menyatakan bahwa pegawai banktersebut telah secara sengaja melakukan perbuatan melawanhukum dan melakukan tindak pidana perbankan.

SURACH WINARNI SH,8.