Penggugat PerkaraAquo), tidak sama dengan status hukum Sultan Deli sebagaiKepala Pemerintah Swapraja yang diangkat berdasarkan kontrakpolitik tanggal 16 Juni 1938 (yang diatasnamakan oleh Penggugatperkara a quo);Bukti PK02 : Peraturan Swapraja (Zelfbestuur Regellen) 1938.Peraturan Swapraja 1938 ini adalah dasar hukum yang harus ditaatioleh setiap Kerajaan/Kesultanan yang mempunyai pemerintahansendiri (Swapraja) di bawah Pemerintahan Hindia Belanda (salahsatunya adalah Kesultanan Deli).

Penggugat Perkara aquo), tidak sama dengan status hukum Sultan Deli sebagaiKepala Pemerintah Swapraja yang diangkat berdasarkan KontrakPolitik tanggal 16 Juni 1938 (yang diatasnamakan oleh Penggugatperkara a quo);Bukti PK03: Peraturan Swapraja (Zelfbestuur Regellen) 1927,Peraturan Swapraja 1927 ini berlaku sebelum berlakunya PeraturanSwapraja 1938.

Bahwa oleh karena Kesultanan Deli adalah Swapraja, maka tanahtanahKesultanan Deli adalah meupakan tanah swapraja;Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 341 PK/Pdt/20172.5.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Diktum Keempat dari UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 (vide : Bukti PK 05) ,tanahtanah Swapraja dan bekas Swapraja telah hapus dan beralih menjadiTanah Negara sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960.Selengkapnya Diktum Keempat UUPA itu berbunyi sebagai berikut:Hakhak dan wenanganwenangan atas bumi dan air dari Swapraja ataubekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus dan beralin kepada Negara(vide :

Bunyi lengkap dariPenjelasan Pasal 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961itu adalah sebagai berikut : Yang dimaksudkan dengan Tanah Swapraja danbekas Swapraja yang telah beralin kepada Negara sebagai dimaksud dalamdiktum Keempat huruf A Undang Undang Pokok Agraria adalah selaindomein Swapraja dan bekas Swapraja, yang dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria menjadi hapus dan beralin kepada Negara, jugatanahtanah yang benarbenar dimiliki oleh Swapraja, yaitu baik yangdiusahakan dengan

tanah hak milik Penggugat yangberasal warisan peninggalan almarhumNenek Penggugat, jauh sebelum adanyaPemerintahan Swapraja, sedangkanPemerintahan Swapraja baru pada tahun1946 sampai tahun 1959 yang diterbitkanberdasarkan UndangUndang Nomor 27Tahun 1959 tentang Penghapusan Daerahdaerah Swapraja sedangkan gugatan awaldasar gugatan Penggugat tidak adamendalilkan tanah bekas Swapraja, adanyatertulis dalam gugatan tanah Swaprajatersebut dikarenakan pada waktupemeriksaan persiapan Penggugatdisarankan

(Bahasa BelandaVorstenlanden) adalah Kabupaten yangmendapat Status Daerah Istemewa diIndonesia, adapun Pemerintahan, Swaprajabikinan Belanda meliputi Daerah IstemewaSurakarta dan daerah Istemewa Yogyakarta,sedangkan Kerajaan Matan tidak termasukdalam Pemerintahan Swapraja pada saat itu,sedangkan Pemerintahan Swapraja buatanIndonesia berdasarkan putusan GabunganKerajaankerajaan Boerneo Barat, tanggal22 Oktober 1946 Nomor 20 L dibagi dalam12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja yaitu:1.

Swapraja Sambas, 2. Swapraja Pontianak, 3 Swapraja Mempawah, 4 SwaprajaLandak, 5. Swapraja Kubu, 6 Swapraja Matan, 7.Swapraja Sukadana, 8Swapraja Simpang, 9. Swapraja Sanggau, 10 Swapraja Sekadau, 11. SwaprajaTayan, 12.Swapraja Sintang dan Neo Swapraja: 1. Neo Swapraja Meliau, 2.Neo Swapraja Nanga Pinoh, 3.

Neo Swapraja Kapuas Hulu dan Ketapangberstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 Nomor 58dengan pengakuan adanya Pemerintahan Swapraja dan Kabupaten Ketapangterbagi menjadi tiga Pemerintahan Swapraja yaitu Sukadana, Simpang danMatan, kemudian semua daerah Swapraja yang ada digabungkan menjadisebuah Federasi;10.Bahwa dalam sejarah Pemerintahan Swapraja itu ada pada tahun 1948 sampaiditerbitkannya UndangUndang Nomor 27/1959 tentang Penghapusan Daerahdaerah Swapraja, hanya berselang

,pada hal yang dimaksud oleh Undangun dang No.5 Tahun 1960 Bab IV Diktumkeempat pada huruf (A) menetapkan bahwa hakhak dan wewenangwewenangatas Bumi dan Air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktumulainya berlaku UndangUndang Pokok Agraria tersebut hapus dan beralihkepada Negara itu adalah hakhak dan wewenang yang dimiliki PemerintahanSwapraja tersangkut asetaset berupa tanah yang dikuasai dan dimiliki olehPemerintahan Swapraja dan tidak pengatur hak kepemilikan Pribadi/Warisan

dalam Negara Sumatera Timur dahulu,karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara IndonesiaTimur dahulu (Staatsblad 1939 No. 146, 612 dan 613), pulapasal 9 ayat 3 Peraturan Swapraja 1938" (Staatsblad 1938 No.529) yang sekedar mengenai daerahdaerah Swapraja dalamNegara Sumatera Timur dahulu karesidenan Kalimantan Baratdahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu yang hubungannyadengan Pemerintah Republik Indonesia diperintahkan olehyang disebut Korte Verklaring;Memutuskan:peraturanperaturan atau pasalpasal

a, menurut hukum acara yangberlaku untuk Pengadilan Negeri itu.Untuk dapat melakukan ketentuan dalam bab 1, Pemimpin swapraja danPemimpin Pengadilan Adat harus mengirimkan selekaslekasnya segalaperkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala suratpembukti perkara itu kepada Panitera pengadilan Negeri yang dimaksudkandalam pasal 5 bab 3 huruf a.Arsip Pengadilan Swapraja dan segala barang bukti yang ada padanya, danarsip, uang dan barangbarang Pengadilan Adat beserta segala barang

juga tentangpengadilanpengadilanRaja (Swapraja) dalam daerahdaerah pulihan RepublikIndonesia dahulu itu.Wee *7 AYNag NY4 wgW44 NZSSNKpPRESIDENREPUBLIK INDONESIA16Mengingat pasal 132 juncto 133 Undangundang Dasar Sementara dan hak PemerintahRepublik Indonesia (Kesatuan) untuk menghapuskan pengadilanpengadilan itu jikakepentingan umum memaksa, hak mana berdasarkan pasal 9 ayat 3 kontrak politikyang dibuat dengan beberapa daerahdaerah Swapraja dalam Negara Sumatera Timurdahulu karesidenan Kalimantan

Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu(periksalah Staatsblad 1939 No. 146, 612 dan 613), dan berdasarkan pula pasal 9 ayat3 Peraturan Swapraja 1938" (Staatsblad 1938 No. 529) yang sekedar mengenai daerahdaerah Swapraja dalam Negaranegara dahulu tersebut dan karesidenan dahulutersebut yang hubungannya dengan Pemerintah Republik Indonesia (Kesatuan)dipemerintahkan oleh yang disebut Korte Verklaring, maka penghapusan pengadilanpengadilan Swapraja itu adalah setuju dengan hukum oleh karena seluruh

1938 tersebut, atau pasal 12 Staatsblad 1932 No. 80tersebut, atau salah satu reglemen peraturan pengadilan yang resional, akan tetapibatasbatas kekuasaan itu tidak dinyatakan di situ karena mengenai adatistiadat,setidaknya Kepala Swapraja atau Residenlah yang menetapkannya.Biaya perkara untuk pengadilan Agama pada umumnya ada lebih tinggi dari padabiaya perkara untuk pengadilan Negeri.

, sedangkan Pemerintahan Swapraja barupada tahun 1946 sampai tahun 1959 yang diterbitkan berdasarkan UndangundangNo.27 Tahun 1959 Tentang Penghapusan Daerahdaerah Swapraja sedangkangugatan awal dasar gugatan Penggugat TIDAK ADA mendalilkan tanah bekasSwapraja, adanya terulis dalam gugatan tanah Swapraja tersebut dikarenakan padawaktu pemeriksaan persiapan Penggugat disarankan mengganti oleh MajelisHakim dari tanah hak milik dirubah menjadi Tanah Swapraja, pada hal tanah hakmilik mutlak dari nenek

)adalah Kabupaten yang mendapat Status Daerah Istemewa di Indonesia, adapunPemerintahan, Swapraja bikinan Belanda meliputi Daerah Istemewa Surakartadan daerah Istemewa Yogyakarta, sedangkan Kerajaan Matan tidak termasukdalam Pemerintahan Swapraja pada saat itu, sedangkan Pemerintahan Swaprajabuatan Indonesia berdasarkan putusan Gabungan Kerajaankerajaan BoerneBarat, tanggal 22 Oktober 1946 No.20 L dibagi dalam 12 Swapraja dan 3 NeoSwapraja yaitu :1.

Swapraja Sambas, 2. Swapraja Pontianak, 3 Swapraja Mempawah, 4 SwaprajaLandak, 5. Swapraja Kubu, 6 Swapraja Matan, 7.Swapraja Sukadana, 8 SwaprajaSimpang, 9. Swapraja Sanggau, 10 Swapraja Sekadau, 11. Swapraja Tayan ,12.Swapraja Sintang dan Neo Swapraja : 1. Neo Swapraja Meliau, 2. NeoSwapraja Nanga Pinoh, 3.

Neo Swapraja Kapuas Hulu dan Ketapang beratatusAfdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 No.58 dengan pengakuanadanya Pemerintahan Swapraja dan Kabupaten Ketapang terbagi menjadi tigaPemerintahan Swapraja yaitu Sukadana, Simpang dan Matan, kemudian semuadaerah Swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi;Bahwa dalam sejarah Pemerintahan Swapraja itu ada pada tahun 1948 sampaiditerbitkannya Undangundang No.27/1959 tentang Penghapusan DaerahdaerahSwapraja, hanya berslang kurang lebih

Agraria tersebut hapus danberalih kepada Negara itu adalah hakhak dan wewenang yang dimulikiPemerintahan Swapraja tersangkut assetaset berupa tanah yang dikuasai dandimiliki oleh Pemerintahan Swapraja dan tidak pengatur hak kepemilikanPribadiiWarisan, sedangkan Pemerintahan Swapraja terbentuk pada tahun 1946sampai dengan diberlakukannya Undangundang No.27 tahun 1959 TentangPenghapusan Daerahdaerah Swapraja dari sini jelaslah Majelis Hakim kurangcermat dan teliti dalam penerapan hukumnya untuk memeriksa

adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangHal. 8 dari45 hal. Putusan NO. 18/G/2013/PTUN.SMGUndang Nomor 5 Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas danPeraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;10.

Putusan NO. 18/G/2013/PTUN.SMG11.1) Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : bahwa tanahtanah Swapraja danbekas Swapraja dimaksud merupakan tanahtanah yang akandibagikan dalam pelaksanaan landreform.2) Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : Tanah Swapraja dan bekas Swaprajadimaksud, diberi peruntukan sebagian untuk kepentinganPemerintah sebagian untuk mereka yang langsung dirugikankarena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagianuntuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.Oleh karena itu tanah Negara

pemerintahan yang baik, sehingga sesuai dengan ketentuanPasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentangPelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian.Dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Bab Pasal 4 yangberbunyi Tanahtanah Swapraja

dan bekas swapraja setelahterbitnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 menjadi tanahNegara bebas 5 20202020222 2n nen nn nnnBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah ;b) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas asasumum pemerintah yang baik adalah asasasas formal mengenaipembentukan keputusan :1.

Putusan NO. 18/G/2013/PTUN.SMG permohonan hak dan pendaftarantanahnya dikuasai olehPT.Perkebunan XVXVI(PERSERO) berkedudukan diSurakarta, selama prosespendaftaran tanah dari pengukuranhingga diterbitkannya sertipikat tidakada pihakpihak yangberkeberatan ; Kalaupun benar bahwa apa yangdidalilkan Penggugat bahwa obyekperkara ini adalah tanah swaprajaatau bekas swapraja makapemberian Hak Guna Bangunanoleh Tergugat sebagai Pejabat TataUsaha Negara kepadaPT.Perkebunan XVXVI(PERSERO) berkedudukan diSurakarta

Maka dengan demikian, pemegang asal hak garap/penguasaan diatas tanah negara bekas tanah swapraja adalah Ir Ham Abuda, bukan Penggugat.Tanah yang Didalilkan dalam Gugatan Adalah Tanah NegaraBekas Tanah Swapraja3. Perlu Tergugat Il tegaskan bahwa tanah yang didalilkan dalamGugatan dimaksud merupakan tanah milik Negara bekasSwapraja sebagaimana tertuang dalam dokumen sebagaiberikut: 1.

Isenta berdasarkan Surat PenyerahanNomor: 592.212310112012 tanggal 26 Januari2012 ....dSt;Bahwa, terkait dengan tanah swapraja dan/atau bekas swapraja,berdasarkan Diktum IV UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria maka tanah tersebut hapusdan beralih kepada negara. Dengan demikian, tanah sebagaimanadimaksud dalam Gugatan dimaksud, merupakan tanah Swapraja.194.

Bahwa pemberian ganti rugi atas hak garap diatas tanahNegara bekas tanah swapraja antara Tergugat II dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Nomor592.2/23/01/2012 Tertanggal 26 Januari 2012 tersebutdilaksanakan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, tanpaada tipu muslihat diantara para pihak, dan tanpa adanyapenyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, sehingga,pemberian ganti rugi atas hak garap diatas tanah negara20bekas tanah swapraja dari Tergugat Il kepada Tergugat tersebut

Bahwa pemberian ganti rugi atas hak garap diatas tanahNegara bekas tanah swapraja dari Tergugat II kepada Tergugat juga dilaksanakan berdasarkan dengan itikad baik, sebabsebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi atas hak garapatas Tanah Negara bekas tanah swapraja tersebut,Tergugat telah menunjukkan obyek Tanah Negara bekas tanahSWapraja, serta Tergugat II telah menelusuri sejarah dariobyek Tanah Negara bekas tanah swapraja ke PemerintahanDesa dimana letak obyek Tanah Negara bekas tanah swaprajatersebut

I,sehingga antara Tergugat Il dengan Penggugat tidak adahubungan hukum yang mengikat satu sama lainnya, karena,telah ternyata Tergugat bertindak untuk melakukanpenyerahan hak garap diatas Tanah Negara bekas tanahSWapraja berdasarkan surat kuasa dari Ir Ham Abuda, makadengan demikian pemegang asal hak garap diatas TanahNegara bekas tanah swapraja adalah Ir Ham Abuda, bukanPenggugat.

Mengenai halhal yang menyangkut tanah swaprajaatau bekas swapraja dengan telah berlakunya UndangUndangNo.5 tahun 1960 (UUPA) dalam Diktum keempat huruf Adinyatakan: Hakhak dan wewenangwewenang atas bumi danair dari swapraja atau bekas bekas swapraja yang masih adapada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus danberalih kepada Negara.Dengan demikian tanahtanah tersebut berubah menjadi tanah yangberstatus sebagai Tanah Negara.Selanjutnya terhadap tanahtanah tersebut berdasarkan PeraturanPemerintah

No.224 Tahun 1961 dalam :1 Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : bahwa tanahtanah Swaprajadan bekas Swapraja dimaksud merupakan tanhtanah yangakan dibagikan dalam pelaksanaan landeform.2 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: Tanah Swapraja dan bekasSwapraja dimaksud diberi peruntukan sebagian untukkepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yanglangsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atastanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yangmembutuhkan.Oleh karena itu tanahtanah tersebut dapat

atau bekas swapraja dengan telahHal. 23 dari 39 hal.

No. 1646 K/Pdt/2012berlakunya UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dalam Diktumkeempat huruf A dinyatakan : Hakhak dan wewenang wewenang atas bumidan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulaiberlakunya undang undang ini hapus dan beralih kepada NegaraDengan demikian sejak saat itu tanahtanah tersebut berubah menjadi tanah yangberstatus sebagai tanah Negara.Selanjutnya terhadap tanah tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No,224 tahun 1961 dalam:1 Pasal 1 huruf

(e) dinyatakan bahwa tanah tanah Swapraja dan bekasSwapraja dimaksud merupakan tanah tanah yang akan dibagikan dalampelaksanaan Landreform2 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud,diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untukmereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atastanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan,Oleh karena itu tanah tanah tersebut dapat diberikan sesuatu hak kepadayang

Razak atas tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959tanggal 10 Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No.2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di KecamatanSegedong, Kabupaten Mempawah (dahulu KabupatenPontianak)), senyatanya telah mengetahui adanya SuratKeputusan Nomor: SK.243/Menhutll/2012 tanggal 21 Mei 2012Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAILANDAK (PT.

Hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan air dariSwapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktumulai berlakunya UndangUndang ini hapus dan beralih kepadaN@Qal.a; = === n= 222 nn nn nn nnn nen nnn nnn nnn eeeHal. 93 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTKSelanjutnya, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yangtelah hapus dan menjadi tanah negara, peruntukkannya lebihlanjut diatur dalam PP No. 224 thn 1961, Pasal 4 ayat 1berbunyi sebagai berikut: Tanah Swapraja dan bekas Swapraja

Dengan demikian, dalam perkara ini, berdasarkan Diktum IV AUUPA juncto Pasal 4 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 di atas:Tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No. 2167/1959tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di KecamatanSegedong, Kabupaten Mempawah (dahulu KabupatenPontianak) secara juridis telah hapus dan telah beralihmenjadi tanah negara sejak diundangkannya UUPA No.tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960;Yang berwenang mendistribusikan dan

No. 3/G/2019/PTUN.PTKKantor Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah bagian dariinstitusi negara (instansi pemerintah) yang berwenangmendistribusikan tanahtanah Swapraja/Eks Swapraja yang telahhapus dan beralih ke negara berdasarkan Diktum Keempat huruf Adan B UUPA Nomor 5 tahun 1960 juncto Peraturan PemerintahNomor 224 (PP No. 24) Tahun 1961.

Razakadalah pemilik tanah/ahan Swapraja Pontianak No. 2166/1959tanggal 10 Januari 1959 dan tanah/lahan Swapraja Pontianak No.2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di KecamatanSegedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak),sebelum dihapus dan beralih kepada negara dengandiundangkannya UUPA tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960dan diterbitkannya PP No. 224 Tahun 1961. Keikutsertaan Abdullahbin H.A.

Bahwa almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum PangeranCakra Prabu Wijaya yang suaminya bernama Karta Yuda binPangeran Tapa Laksana, selain meninggalkan anak sepertitersebut diatas, telah pula meninggalkan harta warisan berupasebidang tanah Swapraja serta tanaman yang tumbuh terdapatdiatas tanah Swapraja yang terletak di Kecamatan Kendawangandan Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang ProvinsiKalimantan Barat, yang ukuran dan batasbatasnya tanahtersebut adalah dari Utara ke Selatan dimulai dari Ilir

Bahwa berdasarkan Bagian KEEMPAT huruf A UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (LN 1960Nomor 104), bahwa hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan airdari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulaiberlakunya UndangUndang ini hapus dan beralin kepada Negara.Penjelasan keempat ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak hakyang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini;c.

menyerahkan tanah hakMilik menjadi tanah Swapraja, karena tanah hak milik Penggugat /3.Pembanding/Pemohon Kasasi yang berasal dari warisan peninggalanalmarhum Nenek Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi jauh sebelumadanya Pemerintahan Swapraja, sedangkan Pemerintahan Swapraja padatahun 1946 sampai dengan tahun 1959 sesuai dengan gugatan awalPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada mendalilkan tanahbekas Swapraja, adanya tertulis dalam gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanah Swapraja

dikarenakan pada waktu pemeriksaanpersiapan Penggugat disarankan mengganti oleh Majelis Hakim dari tanahhak milik dirubah menjadi tanah Swapraja ini adalah suatu petunjuk MajelisHakim yang salah dan keliru, sehingga merugikan pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi oleh karenanya harus dianggap tidak adaasal tanah dari Swapraja, akan tetapi adalah tanah hak milik mutlak yangberasal dari warisan peninggalan almarhum nenek Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang benama Ratu Karta Yuda binti Pangeran

Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi, bukanlah tanah Swapraja, karenanya secarahukum tidak hapus dan tidak beralih kepada Negara, karena tanah hak milikpribadi tidak dapat menjadi tanah Swapraja. oleh karenanya putusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 26 September 2011 No.02/G/2011/PTUNPTK yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta tanggal 3 Oktober 2012 No. 98/B/2012/PT.TUN.JKT adalahsalah dan keliru, oleh karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah AgungR.

PUTUSANNomor 1586 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ALBERT ADRIAN BAIT, Selaku Ketua Lembaga AdatKefetoran Manbait Swapraja Fatuleu;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1.

Bahwa Penggugat adalah keturunan Nicolaas Bait (alm) sekaligus selakuKetua Lembaga Adat Kefetoran Manbait Swapraja Fatuleu, yang memilikihak atas tanah adat bekas Kefetoran Manbait Swapraja Fatuleu, termasukobjek dalam pengajuan perkara ini bidang tanah seluas 1.225 m?

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugatadalah keturunan Nicolaas Bait (alm) sekaligus sebagai Ketua Lembaga AdatKefetoran Mambait Swapraja Fatuleu.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat selaku Ketua Lembaga AdatKefetoran Manbait Swapraja Fatuleu adalah pemilik tanah bekas KefetoranManbait Swapraja Fatuleu termasuk tanah sengketa karena tanah tanahyang dimiliki tersebut adalah tanah warisan dari Bapak Nicolas Bait(Almarhum) yang telah diakui oleh Amaf Amaf (tua adat) dan tidak pernahdisengketakan oleh oknum manapun, Pemohon Kasasi semula Penggugattidak ada hubungan dengan Termohon Kasasi semula Tergugat karenatidak ada hubungan dengan Silsilan

Bahwa sampai dengan sekarang tetap dikenal dengan Wilayah ExKefetoran Manbait Swapraja Fatuleu. Pemohon Kasasi semula Penggugatadalah Ketua Lembaga Adat Manbait karena sesuai dengan putusanPengukuhan Lembaga Adat Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timurtanggal 4 September 2010, karena yang menjabat sebagai Ketua LembagaAdat adalah dari Ahli waris Fetor,;10.

ataubekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaundang undang ini hapus dan beralih kepada Negara;Bahwa mengenai dalil gugata PENGGUGAT poin 17, 18, dan 19,adalah sangat keliru dan tidak berdasar sebab pada poin eksepsiterdahulu diatas telah TERGUGAT IV utarakan bahwa tidak pernahterjadi peristiwa pinjam pakai tanah objek sengketa oleh bapakACHMAD BALA NAMPIRA sebagai kepala swapraja alor pantardengan ayah kandung PENGGUGAT pada tahun 1942, sebab padamasa itu yang memimpin kerajaan

Hukum TanahSwapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yangkhusus berlaku di daerah swapraja, Hukum Tanah Swapraja ini padadasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh PemerintahSwapraja dan sebagian diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.Landasan hukumnya adalah antara lain Koninlijk Besluit yangdiundangkan dalam Staatsblad No. 474 tahun 1915 yang intinyamemberi wewenang pada penguasa swapraja untuk memberikantanahnya dengan hakhak barat serta Rijksblad Kesultanan 1918

Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun1915 ditegaskan bahwa di atas tanahtanah yang terletak dalam wilayahhukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalamHal. 46 dari 62 hal Putusan No19/Pdt.G/2018/PN KlbBurgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dansebagainya. Dimungkinkan bagi pemerintah swapraja untukmemberikan tanahtanah swapraja dengan hakhak barat, terbatas padaorangorang yang tunduk pada BW saja.

Wilayahwilayah bekasdaerah swapraja itu Kemudian menjadi daerah yang diperintah langsungoleh negara Republik Indonesia, dan kemudian menjadi wilayahadministrasi biasa, misalnya menjadi Karesidenan. Tanahtanah yangsemula dikuasai oleh pemerintah swapraja dengan hak penguasaanyang bersifat publik, menjadi tanahtanah yang dikuasai oleh Negara,seperti tanahtanah dalam daerah pemerintahan langsung.

Sedangkantanahtanah yang dikuasai dengan hak yang bersifat Perdata, tetapdalam penguasaan bekas kepala swapraja, yang umumnya masihmenggunakan sebutan lama sebagai kepala swapraja, Sunan, Sultanatau Raja sebagai kepala keluarga kerajaan.

Pasal 1 huruf (c) dinyatakan bahwa tanahtanah Swapraja danbekas Swapraja dimaksud merupakantanh tanah yang akan dibagikandalam pelaksanaan landeform.2.

Bahwa terbukti Penggugat sejak diberlakukannya UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA) adalah~ pihak ~~ yangmenguasai bekas tanah swapraja seluas 400m?

No. 41 Tahun1964, menyebutkanAyat (1) : Tanah swapraja dan bekas swapraja yangdengan ketentuan diktum IV huruf A UUPA beralihkepada Negara, diberi peruntukane Sebagian untuk kepentingan Pemerintah,Sebagian untuk mereka yang langsung dirugikankarena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu,dane Sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yangmembutuhkan,menurut ketentuan ketentuan dalam Peraturan ini.Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor :150/Pdt.G./2010/PN.Ska.Ayat (3) : Tanah yang diperuntukkan bagi

Bahwa untuk menyatakan / menetapkani. tanah swapraja atau bekas swapraja sebagaitanah negara,ii. seseorang sebagai penggarap,iii. seseorang mempunyai hak prioritas,Berdasarkan PP. No. 224 Tahun 1961, tentangPelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian GantiKerugian, yang telah diubah dan ditambah denganPP.

Bahwa tanah swapraja atau bekas swapraja dariKadipaten Mangkunegoro, semula tidak hanyatanah dan bangunan DMN. No. 23 tersebut, tetapibanyak dan bermacammacam jenis' tanahnya, adayang berupa tanah penghunian / pekaranganmaupun tanah pertanian.b.

X. da Silva tanggal 17 Maret 1972, yangkebenaran surat tersebut sangat diragukan karena pada zamanpemerintahan Raja Don Thomas Ximenes da Silva yakni pada tahun1952; Tanah Obyek Sengketa telah dinyatakan sebagai tanah milikPemerintah Swapraja Sikka, berdasarkan hasil penyelidikan danpenilaian Panitia yang ditugaskan oleh Pemerintah Swapraja Sikkauntuk mengadakan penyelidikan dan penilaian terhadap tanahtanahPemerintah Swapraja Sikka. (Bukti P. 11).

Apalagi bukti P.1, didukungdan dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa perdjanjian sewamenyewa antara Pemerintah Swapraja Sikka dengan Yayasan KopraMakassar sebagaimana tersebut dalam bukti P.2, P.3, dan P.4.

;Sewa menyewa antara Pemerintah Swapraja Sikka dan YayasanKopra Makassar yang dibuktikan dalam bukti P.2, P.3, dan P.4;dilaksanakan setelah penetapan yang memberi kepastian bahwatanah yang disewakan merupakan tanah Pemerintah Swapraja yangdidahului dengan Penyelidikan dan penilaian oleh panitia penyelidikdan penilai yang kemudian dituangkan dalam berita acarapenyelidikan dan penilaian tertanggal 14 Agustus 1952 sebagaimanatercantum dalam bukti P.1.;Halaman 21 dari 24 hal. Put.

Melanus Tato Parera; yang menerangkan bahwa tanah obyeksengketa merupakan tanah Swapraja yang dikontrak olehYayasan Koperasi Kopra Makasar dengan Swapraja sekitartahun 1952 dan Yayasan Kopra membayar biaya sewa padaakhir tahun, sebagaimana terurai dalam putusan halaman 2930.2.

Anselmus Nong Sina; yang menerangkan tanah sengketa adalahtanah milik Pemerintah Kabupaten Sikka yang diperoleh dariPemerintah Swapraja dan sebelum disewakan kepada YayasanKoperasi Kopra, Pemerintah Swapraja menyewakan kapadaorang cina untuk membuka usaha sebagaimana terurai dalamputusan halaman 35.;4. Frans Da Cunha; yang menerangkan bahwa tanah sengketamerupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sikka yangdiperoleh dari Pemerintah Swapraja sebagaimana terurai dalamputusan halaman 37.

Putusan Nomor 63 PK/TUN/2015Dasar PokokPokok Agraria Ketentuan Peralihan Bagian Keempat huruf Ayaitu menyatakan: "Hakhak dan wewenang wewenang atasbumi danair dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktumulai berlakunya UndangUndang ini hapus dan beralih kepadaNegara".

Semua daerahdaerah swapraja dan bekas swapraja tidak sejatiyang terdapat di Provinsi Sulawesi pada waktu mulai berlakunyaUndangUndang pembentukan ini;Berdasarkan undangundang tersebut telah sangat jelas WilayahBolaang Mongondow adalah bekas kerajaan/bekas swapraja sehinggatanahtanah yang ada diwilayah Bolaang Mongondow adalah TanahSwapraja dan berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Ketentuan PeralihanBagian Keempat huruf A yaitu menyatakan : "Hakhak

dan wewenangwewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yangmasih ada pada waktu mulai berlakunya Undangundang ini hapus danberalin kepada negara;Bahwa status hukum sebagaimana dijelaskan diatas yang dibuktikandengan Bukti PB/T16 nyatanyata tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti maupun Judex Juris, Hal mana dapat berakibat fatal terhadaptatanan hukum tanah Nasional karena telah merubah status hukumHalaman 17 dari 21 halaman.

Karena seperti yang telahdijelaskan diatas bahwa Wilayah Bolaang Mongondow adalah bekaskerajaan/bekas swapraja sehingga tanahtanah yang ada diwilayahBolaang Mongondow adalah Tanah Swapraja sesuai UndangUndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat IIHalaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 63 PK/TUN/2015di Sulawesi (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor1822) jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1954 jo.

Dengan demikian status tanah diwilayah BolaangMongondow adalah Tanah Negara bekas Swapraja bukan tanah pasini(adat). Berdasarkan uraian diatas maka claim Termohon Kasasi bahwatanah diatas objek perkara adalah tanah pasini (adat) yang kemudiandikuatkan oleh Judex Facti dan Judex Juris adalah bertentangandengan hukum;3.

M.Si bin Bahrun selaku Kepala Kelurahan ParitTokaya dan surat kepemilikan Pemerintah Swapraja tanggal 12 Agustus1953 Nomor 1793/M atas nama Hasan Saleh dengan garis penutup atasbawah membentuk huruf "Z" tersebut yang ternyata tidak pernah dimilikioleh M. Hasan M.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu. terhadap Terdakwa ANWARHUSIN,SH,MBA bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar foto copy surat Pemerintah Swapraja PontianakSurat Hak Milik No. 1793/M atas nama Hasan Saleh dimana pada garispenutupnya garis lurus atas bawah tidak berbentuk huruf Z; 1 (satu) eksemplar foto copy surat Pemerintah Swapraja PontianakSurat Hak Milik No. 1793/M atas nama Hasan Saleh

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar foto copy surat Pemerintah Swapraja Pontianak SuratHak Milik No. 1793/M atas nama Hasan Saleh dimana pada garispenutupnya garis lurus atas bawah tidak berbentuk huruf Z; 1 (satu) eksemplar foto copy surat Pemerintah Swapraja Pontianak SuratHak Milik No. 1793/M atas nama Hasan Saleh dimana pada garispenutupnya berbentuk huruf Z;Dilampirkan dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar foto copy surat Pemerintah Swapraja Pontianak SuratHak Milik No. 1793/M atas nama Hasan Saleh dimana pada garispenutupnya garis lurus atas bawah tidak berbentuk huruf Z; 1 (satu) eksemplar foto copy surat Pemerintah Swapraja Pontianak SuratHak Milik No. 1793/M atas nama Hasan Saleh dimana pada garispenutupnya berbentuk huruf Z;Dilampirkan dalam berkas perkara;Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat

Dengan berlakukanya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)dalam Dictum Keempat huruf a dinyatakan Hakhak dan wewenang atasbumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada padawaktu berlakunya UndangUndang ini hapus dan beralih kepada Negara;.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, makapengaturan tanah eks Swapraja adalah sebagai berikut:1) Pasal 1 huruf (c) dinyatakan: bahwa tanahtanah Swapraja danbekas Swapraja dimaksud merupakan tanahtanah yang akandibagikan dalam pelaksanaan Landreform;2) Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: Tanah Swapraja dan Bekas Swaprajadimaksud diberikan peruntukan, sebagai untuk kepentinganPemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karenadihapuskan Hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian

Bahwa Turut Tergugat sekarang sudah tidak menarik retribusi terhadaptanah eks Swapraja, kecuali tanah eks Swapraja tersebut telah berstatusHak Pakai (HP) Pemerintah Kota Surakarta;Dari dalildalil tersebut di atas maka Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskangugatan ditolak atau gugatan tidak bisa diterima;Hal. 11 dari 19 hal. Put.

Pasal 1 huruf (e) dinyatakan: bahwa tanahtanah swapraja dan bekasswapraja dimaksud merupakan tanahtanah yang akan dibagikan dalampelaksanaan Landreform;Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 319 K/Pdt/20112.

Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: tanah swapraja dan bekas swaprajadimaksud diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah,sebagian untuk mereka yang secara langsung dirugikan karenadihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untukdibagikan kepada rakyat yang membutuhkan;Bahwa terbukti Tergugat selaku putra Mangkunegoro ke 7 (tujuh) adalahsebagai pemilik yang sah atas bangunan rumah yang terletak di JalanDiponegoro Nomor 21 Surakarta, karena: berdasarkan UndangUndangPokok Agraria Nomor

Nomor 2569 K/Padt./2014Bahwa Surat Hak Milik Nomor 1793/M tanggal 12 Agustus 1953 (yangdidalilkan oleh Para Penggugat sebagai warisan, yang diperoleh orangtua mereka dari Pemerintah Swapraja Pontianak) dan kemudian dijadikandasar pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ternyatatidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar hukumdalam pengajuan gugatan a quo, oleh karena Surat Hak Milik Nomor1793/M tersebut secara yuridis telah hapus/batal dengan diterbitkannyaSertifikat

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka tanahtanah milikadat, Swapraja, dan lainlain, harus dikonversi menjadi hak yangditentukan dalam UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

(Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo. bagian kedua UUPA Nomor 5Tahun 1960 yaitu ketentuan konversi Pasal dan Pasal Il);Bahwa apabila tanahtanah tersebut (tanah Swapraja), tidak dikonversi,maka haknya menjadi gugur, dan menjadi tanah yang dikuasai olehnegara.

(Pasal 19 UUPA Jo. bagian II VUPA Nomor 5 Tahun 1960 yaituketentuan Konversi Pasal dan Pasal II);Bahwa faktanya Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonankonversi atas tanah swapraja/objek sengketa tersebut yang didalilkansebagai milik mereka padahal bukan, sehingga hak Para Penggugat atastanah Swapraja/objek sengketa menjadi gugur, oleh karena itu ParaPenggugat tidak dalam kwalitas sebagai pemilik dari tanah tersebut;Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PeraturanPemerintah

Saleh dengan bukti kepemilikan yakni SuratHak Milik Swapraja Nomor 1793/M tanggal 12 Agustus 1953, yang dengansendirinya menjadi milik para ahli waris dari almarhum M. Hasan M.

Yang diajukanpermohonan penerbitan sertifikat atas tanah Negara Ex Swapraja olehHalaman 11 dari 32 Halaman Putusan No. 17/PDT/2019/PT MND4.

Bahwa Dalil Nomor 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 Tergugat menolak dengan Tegas, Alasanya :Bahwa yang dimaksud Penggugat sebagai Objek sengketa adalahtanah Negara Ex Swapraja (Bukan tanah milik SuamiIstri Alex T.Salindeho dan Frida Bawole) yang diatasnya berdiri bagunanrumah yang ditempati oleh oleh Alex T.

Nasional telah menerbitkanSurat Keputusan No. 113/HM/P&PT/KP.STL/1999 tanggal 26 April1999 yang isi pokoknya memberikan persetujuan penerbitanSertifikat Hak Milik atas tanah Negara Ex Swapraja yang telahdikuasai/diduduki oleh ibu tergugat dan tergugat II tersebut.

Bahwa Objek sengketa bukanlah milik suamiistri Alex T Salindehodan Frida Bawole melainkan tanah Negara Ex Swapraja yang telah diajukan Permohonan kepada Menteri Agraria oleh Prul Helda Adrey(Ibu tergugat dan tergugat II) sehingga diterbitkanya sertipikat No.85/Akesembeka pada tanggal 25 Juni 1999. Karean seseorang tidakbisa mewariskan atau menerima warisan tanah Negara;10. Bahwa Penguasaan dan Kedudukan tergugat dan tergugat II atasobjek sengketa didasarkan pada bukti ontentik berupa SHM no. 85?

(Putusanhalaman 18 garis datar keempat)Bahwa sebagian besar tanah dipulau siau adalah tanah swaprajadikarenakan sebagian besar tanah siau dahulu dikuasai oleh kerajaan sehinggasesuai ketentuan yang berlaku tanah kerjaan pada saat ini dikuasai dan dimilikioleh negara dengan sebutan tanah swapraja, bahwa tanah swapraja (objeksengketa) yang dimaksud oleh terbanding bukanlah tanah kosong lalu digarapdan dikelolah (Prul Hilda Adrey Salindeho) melainkan Tanah Swapraja yang telahdikelolah dikuasai oleh

adalah perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/201410.

Selanjutnya terhadap tanahtanah tersebut berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dalam:1 Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : bahwa tanahtanah Swapraja dan bekas Swaprajadimaksud merupakan tanahtanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaanlandreform;2 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud,diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah sebagian untukmereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanahitu dan sebagian untuk dibagikan

umumpemerintahan yang baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf adan b UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pembagian ganti kerugian;Dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Bab I Pasal 4 yang berbunyi Tanahtanah Swapraja

dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas.Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah;b Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahyang baik adalah asasasas formal mengenai pembentukan keputusan :1 Asas kecermatan Formal.Kecermatan waktu pembuatan keputusan Tergugat tidak memperhatikanterhadap permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mengasai tanah, halini Tergugat mengabaikannya

Kel.Setabelan, Banjarsari,Surakarta yang pembaharuan HGB no.135 SetabelanKec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional KotaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014ISurakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu UU No. 5 tahun 1960 Bab I Pasal 4yang berbunyi tanahswapraja dan bekas swapraja

adalah perubahan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian:e Pasal 1 huruf (c) dinyatakan: bahwa tanahtanah Swapraja dan bekas Swaprajadimaksud merupakan tanahtanah yang akan dibagikan dalam pelaksanaanlandreform;Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud,diberi peruntukan sebagai untuk kepentingan Pemerintah sebagian untuk merekayang langsung dirugikan

karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dansebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya;junto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahjunto UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang pokokAgraria Bab I Pasal 4 tanahtanah Swapraja dan bekas swapraja yang telah beralihkepada Negara sebagaimana dimaksud dictum 4 huruf A UndangUndang Nomor5 Tahun 1960;10 Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 1 ayat2 Tanah Negara adalah

Pasal 1 huruf (c) dinyatakan : bahwa tanahtanah Swapraja dan bekasSwapraja dimaksud merupakan tanahtanah yang akan dibagikan dalampelaksanaan landereform;2).

Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : Tanah Swapraja dan bekas Swapraja dimaksud,diberi peruntukan sebagian untuk kepentinganPemerintah sebagian untukmereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atastanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan;Oleh karena itu tanah Negara tersebut dapat diberikan sesuatu hak kepada yangmenguasainya baik melalui proses pemberian hak atau melalui proses redistribusi(Landreform), karena Yayasan Keluarga Partaningrat berkedudukan

Asasasas UmumPemerintahan yang Baik, diatur Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyinya sebagai berikut:a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku:Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan pembagian ganti kerugian;Dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Bab I Pasal 4 yang berbunyitanahtanah Swapraja