memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitanakta nikah agar perkawinan mereka dapat dpertanggungjawabkan secara hukumdan diakui oleh negara.Halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 9/Pat.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'ily, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly

dan Pemohon IIsebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halanganperkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai denganPasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan dan berpandapat bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2006telah memenuhi syarat syarly

sah karena masyarakat muslim yang agamais terutama tokohmasyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat sertasangat patuh pada normanorma kesusilaan dan dan normanorma agamasehingga tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan di lingkungannyaHalaman 7 dari 10 halamanPenetapan Nomor 9/Pat.P/2018/PA Dgl.yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpa pernikahan yangsah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syarly

adalahperkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkansecara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly dan syarattautsiqy.

tetapi perkawinanHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA Dgl.tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan danpenerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkansecara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

suami danPemohon Il sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyataterdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanjJuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1987 telahmemenuhi syarat syarly

dari 11 HalamanPenetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA Dgl.lingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinanHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 148/Padt.P/2019/PA Dgl.sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon danPemohon Il memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanperkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapatdipertanggung jawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

suami danPemohon Il sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyataterdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2015 telahmemenuhi syarat syarly

yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Halaman 7 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 148/Padt.P/2019/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

keranjangyang terdakwa bawa, dan setelah itu terdakwa keluar dari gudang danmenutup pintu gerbang gudang kemudian terdakwa kunci kembali laluterdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di depan ruangkantor lalu barang yang diambil terdakwa dimasukan kedalam bagasijok sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruang kantoruntuk mengembalikan kunci gerbang gudang kepada CHANDRASISWANTO kemudian terdakwa pergi.Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019CHANDRA SISWANTO diberiotahu SYARLY

terdakwa keluar dari gudangdan menutup pintu gerbang gudang kemudian terdakwa kunci kembali laluterdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di depan ruang kantor lalubarang yang diambil terdakwa dimasukan kedalam bagasi jok sepeda motor,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruang kantor untuk mengembalikankunci gerbang gudang kepada CHANDRA SISWANTO kemudian terdakwapergi.Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Tng Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 CHANDRASISWANTO diberiotahu SYARLY

terdakwa keluar dari gudangdan menutup pintu gerbang gudang kemudian terdakwa kunci kembali laluterdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di depan ruang kantor lalubarang yang diambil terdakwa dimasukan kedalam bagasi jok sepeda motor,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruang kantor untuk mengembalikankunci gerbang gudang kepada CHANDRA SISWANTO kemudian terdakwapergi.Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Tng Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 CHANDRASISWANTO diberiotahu SYARLY

terdakwa keluar dari gudangdan menutup pintu gerbang gudang kemudian terdakwa kunci kembali laluterdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di depan ruang kantor lalubarang yang diambil terdakwa dimasukan kedalam bagasi jok sepeda motor,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruang kantor untuk mengembalikankunci gerbang gudang kepada CHANDRA SISWANTO kemudian terdakwapergi.Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Tng Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 CHANDRASISWANTO diberiotahu SYARLY

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 CHANDRASISWANTO diberiotahu SYARLY NURJANAH (karyawan bahwa karduskosong sebanyak mengambil 5 (lima) dus barang berupa Coupling BrasWather Metre ( baut kuningan) , setelah itu CHANDRA SISWANTO bersamakaryawan Staf melihat CCTV terlihnat pada hari Sabtu tanggal 16 Februari2019 sekira jam 14.00 Wib setelah pulang kerja terdakwa yang mengambilbarangbarang tersebut; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

kepentinganpencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan oleh PengadilanAgama adalah perkawinan bagi masyarakat Islam yang telah memenuhi syaratsyar'ly, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly

syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukundan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syary untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangPenyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II untuk membuktikanperkawinan mereka telah memenuhi syarat syarly

Pemohon Il telah terikat dengan perkawinan yang sahkarena masyarakat muslim terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatpeduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada normanormakesusilaan dan normanorma agama sehingga tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan yang hidup bersama di lingkungannya bertahuntahunlayaknya Suamiistri tanpa pernikahan yang sah secara syar'ly.Halaman 7 dari 10 halamanPenetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara syarly

tetapi perkawinan tersebuttidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikanHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 145/Padt.P/2019/PA Dgl.dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapanitsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan aktanikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukumdan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

suami danPemohon Il sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyataterdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 telahmemenuhi syarat syarly

yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Halaman 7 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 145/Padt.P/2019/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

sejumlah Rp110.000,00 (Sseratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tetapiperkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidakdapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitanakta nikah agar perkawinan mereka dapat dpertanggungjawabkan secara hukumdan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, balk yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi

tetapi perkawinantersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 146/Padt.P/2019/PA Dgl.dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan danpenerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkansecara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Halaman 7 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 146/Padt.P/2019/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

lakilaki yang Basrudin dan Umar dengan mahar berupa piring batu 25 buahdibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatanperkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanperkawinan dan penerbitan akta nikanh agar perkawinan mereka dapatdpertanggungjawabkan secara hukum.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, baik yangHalaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA Dgl.dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspomasikan ke dalam UndangUndang

tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatanperkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanHalaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Dgl.perkawinan dan penerbitan akta nikanh agar perkawinan mereka dapatdpertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syary untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi

Pemohon sebagai calon suami dan Pemohon Ilsebagai calon istri tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimanadiatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KompilasiHukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999telah memenuhi syarat syarly

dan Lawahe, dengan mahar berupa 3gram emas dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedurpencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untukkepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agarperkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diakuioleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

suami danPemohon Il sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyataterdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1995 telahmemenuhi syarat syarly

tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan dilingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyalhalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Subendi bin Suandi) terhadap Penggugat (Syerly Marcelina tertulis di buku nikah Syarly Marcelina binti Syahri)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766000,- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);