Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahrir Elwuar bin Abdu Syuro Elwuar) dengan Pemohon II (Hawati Elwuar alias Hawati Warwevubun binti Muad Warwevubun) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1997 di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Sahrir Elwuar bin Abdu Syuro Elwuar- Hawati Elwuar alias Hawati Warwevubun binti Muad Warwevubun

PENETAPANNomor 292/Pdt.P/2015/PA TILe al reyeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu di Pendopo Kota Tual,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh :Sahrir Elwuar bin Abdu Syuro Elwuar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Fair,Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan

Terdakwa:
Irham Syuro Alias Irham Bin Sura

Bahwa, Majelis Syuro sesuai dengan Anggaran Dasar PKS pada pasal 11disebutkan : "Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai", dan angka 2huruf 1 disebutkan : "Menetapkan pasangan calon Presiden dan wakil PresidenRepublik Indonesia atas Rekomendasi Dewan Pimpinan tingkat pusat", bahwadengandemikian penetapan Presiden dan Calon presiden adalah merapakan kewenangan dariMajelis Syuro bukan merupakan kewenangan dari Ketua Majelis Syuro, dengan haltersebut diatas maka dengan demikian TERGUGAT I sebagai

Ketua Majelis Syuro telahmelanggar Anggaran Dasar dari Partai Keadilan Sejahtera;Bahwa, dikarenakan TERGUGAT I telah melanggar Anggaran Dasar PKS,maka PENGGUGAT mengusulkan agar TERGUGAT I mengundurkan dirisebagai Ketua Majelis Syuro maupun sebagai anggota Majelis Syuro, hal inidemi untuk kebaikan PKS yang mengemban amanat sebagai Partai Dakwah,sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Anggaran Rumah Tangga PKS yangmenyatakan;"sasaran untuk mencapai tujuan Partai dirumuskan sasaran sebagai berikut :(

VII Partai KeadilanSejahtera tertanggal 26 Mei 2005, dan hasil sidang Majelis Syuro PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) tanggal 26 Mei 2005 mengeluarkan Surat keputusanMejelis Syuro VII Partai Keadilan Sejahtera No.

Sehingga, yang harus dijadikan pihak sebagaiTERGUGAT in casu adalah seluruh anggota Majelis Syuro yang sekurangkurangnya 51 orang.Pasal 7 ayat 2 AD:Anggota Majelis Syuro berjumlah sekurangkurangnya 51 (lima puluh satu) orang dansebanyakbanyaknya 99 (sembilan puluh sembilan) orang.Pasal 13 ayat 3 ART:Pengambilan putusan Majelis Syuro dilaksanakan secara mufakat dan/atauTjma (aklamasi).Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak (plurium itisconsortium).

Majelis Syuro .dan Pasal 9 ayat 2 ART PKS :Tugas dan wewenang Ketua Majelis Syuro :a memimpin Majelis Syuro;b = =memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;c menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari anggota MajelisSyuro yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepadaanggota majelis Syuro yang bersangkutan;d menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Syuro.9 Bahwa, atas dasar rekomendasi dari Dewan Kehormatan Majelis Syuro setelahmelalui sidang Majelis Syuro VII yang dipimpin oleh TERGUGAT VIII

PIETER WONA, Ketua Dewan Syuro DPW PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Propinsi Papua periode 20072012, beralamat di DPW PKB Jalan Pantai Kelapa ArgapuraBawah Jayapura Selatan ;2. EDDY CHARDJO, SH.,MM., Sekretaris Dewan Syuro DPWPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) Propinsi Papua periode20072012, beralamat di DPW PKB Jalan Pantai KelapaArgapura Bawah Jayapura Selatan ;3. A. JUMADI KAMTO, Spd.

Pasal 6 Ayat 2 huruf b : Ketua Umum Dewan Syuro memiliki wewenangbersama Sekertaris Dewan Syuro, Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Tanfidz menandatangani suratsurat keputusan DPPPKB ;JHal. 4 dari 20 hal. Put. No. 470 K/Pdt.Sus/200910.11.12.13.14.B.

harus dikualifikasi sebagai surat yang cacat Hukum dan tidak sah,maka secara hukum pengurus DPW PKB yang sah adalah Produk Hukumyang telah dikeluarkan dan ditandatangani baik oleh Tergugat V danTergugat VI serta oleh Dewan Syuro, sebagaimana bukti P1 dengansusunan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz yaitu PARA PENGGUGATHal. 5 dari 20 hal.

Tentang PenetapanSusunan DPW PKB Propinsi PAPUA periode 20072012 dan PARAPENGGUGAT masingmasing sebagai Ketua Dewan Syuro dan SekretarisDewan Syuro serta Ketua Dewan Tanfidz serta Sekretaris Dewan Tanfidz ;Menyatakan hukum bahwa Daftar calon Legislatif yang harus diterima dandiproses menurut hukum untuk mengikuti tahapan pemilu anggota DPRDHal. 6 dari 20 hal. Put.

Bukti T.2d) ;Bahwa akan tetapi, Judex Facti dalam putusannya menyatakan ataumengangkat kembali PARA TERMOHON KASASI/PARA PENGGUGATsebagai pengurus DPW PKB Propinsi Papua, masingmasing sebagaiKetua Dewan Syuro dan Sekretaris Dewan Syuro serta Ketua DewanTanfidz serta Sekretaris Dewan Tanfidz.

Dewan Syuro DPPPKB dan 2.

Ketua Umum Dewan Syuro dan/atauKetua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB (Pasal 40 ayat (1) hurufc ART PKB) ;.

No. 570 K/Pdt.SUS/2010 KEWENANGAN PENYELENGGARA PESERTA MLB DANMLB (PASAL 36 (PASAL 37 ART AGENDA/MATERI KETERANGANAyat (3) ART PKB) PKB) MLB (PASAL 40ART PKB)MENURUT Diselenggarakan oleh * Anggota DPP, Ketua MelakukanAD/ART DPP PKB (Dewan Departemen, Ketua pemberhentianPKB Syuro dan Dewan Lembaga, Ketua secara tetap KetuaTanfidz) Badan Otonom Umum DewanTingkat Pusat ; Syuro/Ketua Umum* Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPPDewan Syuro, Ketua PKB;dan Sekretaris Melakukan pengisianDewan Tanfidz DPW

Saksi menerangkan tidakmelihat 1 (satu) orang pun unsur Dewan Syuro DPP PKB dalamMLB PKB Ancol ;6.

Cecep, bahkansebaliknya bahwa saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi M.Solihin menerangkan tidak melihat satu pun unsur Dewan Syuro DPPPKB di MLB Ancol.

., umur 0 tahun,pekerjaan Advokat, tempat tinggal Jl.Perum.Kembang Permai No.7 Bondowoso berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jember tanggal 09 September 2013, Nomor : 242/Pendaft/Pdt/2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Melawan:KH.M.SYAHRI SHOLIHIN.Pekerjaan Ketua Dewan Syuro, Tempat tinggal di PP.NurulQuranRowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;KH.ABDUL ADZIM SUHAIMLI

, M.A.Pekerjaan Ketua Dewan Syuro, Tempat tinggal di Jl.Kramat VINo.8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai TergugatII ;KH.UBAIDILLAH FAQITH.Pekerjaan Ketua Dewan Syuro, Tempat tinggal di Jl.GayungSari, Graha Astranawa Surabaya, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat III ;DanPEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR JAWA TIMURCq BUPATI JEMBER,Pekerjaan , Tempat tinggal di Jl.Sudarman No.1 Jember, yangselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;SAPTONO YUSUP,S.Sos.

NAJMUDDIN ZA, selaku Ketua Dewan syuro,b. KH. ABD. SHOMAD DJALIL, selaku Sekretrais Dewan Syuro,c. HM. MADINI FAROUQ, selaku Ketua Dewa Tanfidz,d. Drs. H. LUTHFIBAIHAQI, selaku Sekretaris Dewan Tanfidz,Bahwa pada tanggal 29072005 telah diselenggarakan Muscablub DPCPKB Kabupaten Jember periode 20052010 yang dihadiri olen mereka yangHal. 2 dari 19 hal. Put.

HANAN, selaku Ketua Dewan Syuro,2. KH. BAHRULLAH AZIS, selaku Sekretaris Dewan Syuro,3. H. MIFTAHUL ULUM, S.Ag., selaku Ketua Dewa Tanfidz,4. HM.

Ketua Dewan Syuro, 2. Sekretaris Dewan Syuro, 3.Ketua Dewan Tanfidz, dan 4. Sekretaris Dewan Tanfidz, sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Partai PKB.

NAJMUDDIN ZA, selaku Ketua Dewan syuro,2.2. KH. ABD. SHOMAD DJALIL, selaku Sekretrais Dewan Syuro,2.3. HM. MADINI FAROUQ, selaku Ketua Dewa Tanfidz,2.4. Drs. H.

HANAN, selaku Ketua Dewan Syuro,8.2. KH. BAHRULLAH AZIS, selaku Sekretaris Dewan Syuro,8.3. H. MIFTAHUL ULUM, S.Ag., selaku Ketua Dewa Tanfidz,8.4. HM. AYUB JUNAIDI, SH., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz ;Adalah cacat hukum dan Tidak Sah.9.

SYURO yang telahmeninggal dunia pad atanggal 22 Juni 2016, dan dari seorang perempuanbernama TERGUGAT IV/ Tergugat 4 dan dari perkawinan kedua orang tuaPenggugat tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernamatersebut dibawah ini yakni;1.TERGUGAT I/ Tergugat 12.PENGGUGAT/ Penggugat3. TERGUGAT II/ Tergugat 2A.TERGUGAT III/ Tergugat 3Bahwa sebelumnya (alm) H. SOETOMIT bin H.

SYURO dilahirkan dari hasilperkawinan antara seorang perempuan yang bernama bu SYURO yangtelah pula meninggal dunia pada sekitar tahun 1967 dan seorang lakilakiyang bernama H. SYURO telah pula mendahului meninggal dunia padasekitar tahun 1966;2. Bahwa semasa hidupunya Almarhum H.SOETOMIT bin H.

SYURO yang telah diberikan melalui hibah kepada anak anak nyasendiri yang salah satu nya kepada Penggugat yang merupakan anak ke 2(dua) dari Almarhum H. SOETOMIT bin H. SYURO adalah sebanyak 23bidang tanah dan bangunan yang telah bersertipikat Hak Milik tersebutdibawah ini sebagai berikut;1. Tanah kavling telah Sertipikat Hak Milik No. 338 atas nama H.SOETOMIT, Luas 54 M2 dengan batas batas sebagai berikut;Utara : Tanah Kavling Milik H. SoetomitSelatan : Tanah Milik H.

SYURO, maka oleh Almarhum H. SOETOMIT binH. SYURO yangmerupakan orang tua kandung dari Penggugat memberikan bagian hartaberupa tanah dan bangunan yang menjadi Obyek Sengketa gugatanHalaman 6 dari 16 halaman, penetapan Nomor 0273/Pdt.G/2019/PA.Prob.Penggugat ini melalui hibah tertanggal 27 Juni 2013 kepada Penggugat;7. Bahwa, sebenarnya terhadap Obyek Sengketatersebut telah pula ada surat Hibah tertanggal 27 Juni 2013, yakni dariAlmarhum H. SOETOMIT bin H.

SYURO kepada Penggugat dan kepadaTergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang di saksikan oleh Tergugat 4 yang juga telah membubuhkan tandatangan pada surat hibah pada tanggal27 Juni 2013;8. Bahwa, menurut hukum yang berlaku tentangHibah yakni Surat Hibah tertanggal 27 Juni 2013 haruslah dibuatkandihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun pada saat itu olehalmarhum H. SOETOMIT bin H.

peserta rapat 70% mendukung nomorurut 3 yaitu Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo, 20% memilih Wirantodan Solahudin Wahid, 2,5% memilin Hamzah Haz dan Agum Gumelar dan7,0% abstain, namun pada tanggal 30 Juni 2004, dalam rapat Majelis Syuro ke6 (enam), Tergugat memutuskan untuk memilih pasangan Wiranto danSalahudin Wahid;Bahwa, Majelis Syuro sesuai dengan Anggaran Dasar PKS pada Pasal11 disebutkan: "Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai", dan angka 2huruf 1 disebutkan: "Menetapkan pasangan

calon Presiden dan wakil PresidenRepublik Indonesia atas Rekomendasi Dewan Pimpinan tingkat pusat", bahwadengan demikian penetapan Presiden dan Calon presiden adalah merapakankewenangan dari Majelis Syuro bukan merupakan kewenangan dari KetuaMajelis Syuro, dengan hal tersebut di atas maka dengan demikian Tergugat sebagai Ketua Majelis Syuro telah melanggar Anggaran Dasar dari PartaiKeadilan Sejahtera;Bahwa, dikarenakan Tergugat telah melanggar Anggaran Dasar PKS,maka Penggugat mengusulkan agar Tergugat

Partai KeadilanSejahtera tertanggal 26 Mei 2005, dan hasil sidang Majelis Syuro PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) tanggal 26 Mei 2005 mengeluarkan Surat KeputusanMejelis Syuro VII Partai Keadilan Sejahtera No. 01/MSVII/1426 tentangKasus Yusuf Supendi, tertanggal 26 Mei 2005, yang ditandatangani olehPimpinan sidang Musyawarah Majelis Syuro VII Partai Keadilan SejahteraKetua KH Rahmat Abdullah dan Sekertaris HM Anis Matta, yang pada intinyamenyatakan pada (bukti P2):angka 2:"Saudara Yussuf Supendi dijatuhi

untuk membentukDewan Kehormatan Mejelis Syuro untuk mengadili Tergugat dan yang turutserta diantaranya Sdr.

Nidzom Asasi Ketetapan Majelis Syuro tertanggal 25 Juli 2000;8.4.

MAKHFUDZ ZAINI, (Ketua Dewan Syuro PAC Bangsal),bertempat tinggal di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal,Kabupaten Mojokerto;10.Drs. ACHMAD SYAFIl, (Ketua Dewan Syuro PAC Gedeg),Hal. 2 dari 23 hal.Put.No.2241 K/Pdt/2008bertempat tinggal di Desa Pulorejo, Kecamatan Gedeg,Kabupaten Mojokerto;11.K.H. MOH. SHOLEH, (Wakil Ketua Dewan Syuro PAC Ngoro),bertempat tinggal di Desa Wates Negoro, KecamatanNgoro, Kabupaten Mojokerto;12.SUBKHAN.

AR, S.Ag., (Sekretaris Dewan Syuro PACTrawas), bertempat tinggal di Desa Ketapanrame, KecamatanTrawas, Kabupaten Mojokerto;14.Drs. H.A. YAZID QOHAR, (Wakil Ketua Fraksi KebangkitanBangsa DPRD Kabupaten Mojokerto), bertempat tinggal diDesa Banjaragung, Kecamatan Pun, Kabupaten Mojokerto;15.BASUNI SYAFIl, (Sekretaris Fraksi Kebangkitan BangsaDPRD Kabupaten Mojokerto), bertempat tinggal di KelurahanKauman, Kecamatan Mojosan, Kabupaten Mojokerto;Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat !

Amin Achmad (Tergugat XVI) duduksebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, serta H. Achmad Baidlowi(Tergugat Il) dan Drs.

Selain itu berdasarkan AD/ART PKB serta Peraturan Partai, kepemimpinanPartai Kebangkitan Bangsa adalah bersifat kolektifkolegial, unsur pimpinanpartai dalam hal bertindak untuk dan atas nama partai baik kedalam maupunkeluar, apalagi mewakili partai di Pengadilan tidak bisa bertindak sendirian,harus ada unsur Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro serta unsur Ketua danSekretaris Dewan Tanfidz;.

AbdurrahmanWahid (Gus Dur) sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Muhaimin Iskandarsebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, maka para Penggugat semestinyaharus mengakui DPC PKB DPW PKB yang secara struktural di bawahkepemimpinannya dan faktanya dalam hal ini sejak awal para Penggugattidak mau mengakui DPC PKB, Kab.

Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengancaracara sebagai berikut:Bahwa hari Jum at tanggal 19 April 2013 sekitar jam 18.30 wib diDusun Banjar Sari Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten LanpungSelatan, pada saat saksi AIPTU RAMDANI Bin SYURO dan saksi BRIPTUADE FIRMANSYAH Bin MUHIZAR yang pada saat itu sedang patrolikemudian saksi AIPTU RAMDANI Bin SYURO melihat terdakwa sedangduduk di amben didepan rumah terdakwa sambil minum teh dan menghisaprokok litingan karena gerakgerik terdakwa mencurigakan

lalu saksi AIPTURAMDANI Bin SYURO dan saksi BRIPTU ADE FIRMANSYAH BinMUHIZAR melakukan pemeriksaan dan penggeledeahan dan diketemukan 1(lintingan) sisa rokok diselipkan di amben, (satu) paket kecil ganja yangdibungkus kertas kertas koran dengan berat 1,0623 gram, dan (satu) bungkuspavir yang disembunyikan terdakwa di pot bunga depan rumah terdakwa.Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengancara pada hari Senin tanggal 15 April 2013 terdakwa membeli dari Sdr.ROBI(DPO) yang beralamat

ADNAN SYARIF, Lc, Jabatan Ketua Dewan Syuro Periode20062011 DPC PKB Kabupaten Lumajang, alamatSekretariat DPC PKB Kabupaten Lumajang Jl.Kapten Suwandak No. 140 Lumajang, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; 2. 2H. ROFIK, SH, M.Hum, Ketua Dewan Tanfidz periode 20062011 DPC PKB Kabupaten Lumajang, alamat Sekretariat DPCPKB Kabupaten Lumajang JI.

Bahwa berdasarkan beberapa putusan DPP PKB tentang masa jabatanpersonalia DPC PKB Kabupaten Lumajang periode 20062011, sebagaimanaterlampir hingga diajukan gugatan ini para Penggugat adalah tetap dalamjabatan sebagai :Lumajang ;Lumajang;Ketua Dewan Syuro periode 20062011 DPC PKB Kabupaten Ketua Dewan Tanfidz Periode 20062011 DPC PKB Kabupaten Oleh karenanya berdasarkan Anggaran Dasar /Anggaran RumahTangga Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa PKBAncol, Jakarta 24 Mei 2008, para Penggugat

Menyatakan Para Penggugat tetap sebagai Ketua dewan Syuro Periode20062011 DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Tanfidz Periode20062011 DPC PKB Kabupaten Lumajang karena hingga diajukan gugatanini masa jabatannya belum habis ; 15.

;Pleno V ;mengenai Pernyataan Demisioner Kepengurusan DPC PKB Lumajang periode 20062011 ;Pleno VI : sidang pemilihan Ketua Dewan Syuro DPC PKBLumajang dipimpin oleh Drs.H.Syaiful Bahri Anshori, Dra.Hj.LulukNur Hamidah ,MPA dan H.Thoriqul Haq, MML $; Pleno Vil : Penetapan Ketua dewan Syuro DPC PKB KabupatenLumajang ; 34e Pleno VIII : sidang pemilihan Bakal Calon Ketua Dewan TanfidzDPC PKB Kab.Lumajang dipimpin oleh Drs.H.Syaiful Bahri Anshori,Dra.Hj.Luluk Nur Hamidah MPA dan H.Thoriqul Haq MML ;e

Thoriqul Hag, MML ;e Pleno X : Penetapan Ketua Dewan Syuro dan Ketua dewan Tanfidzterpilih ; e Pleno XI : Pemilihan Anggota formatur ; e Upacara Penutupan ;5.

,pekerjaan Advokat, tempat tinggal Jl.Puger 15, Jembearum Kecamatan Puger,Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Juni2013 dengan Nomor : 186/Pendaft/Pdt/2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGATMelawan:KH.M.SYAHRI SHOLIHIN,Selaku Ketua Dewan Syuro'"KH.M.DZULKIFLI,Selaku Sekretaris Dewan Syuro,ABDUL LATIF,S.Th.1,M.Si.,Selaku Ketua Dewan Tanfidz,AHMAD WAFA,S.Sos.I1,M.Ag.

,Selaku Ketua Dewan Syuro'"KH.FIRJAUN BARLAMAN,Selaku Sekretaris Dewan Syuro',Drs.H.CHOIRUL ANAM,Selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz,TOHADI,S.H.M.Si.

,KH.UBAIDILLAH FAQIH,KH.LUTFHI ABDUL HADI,Selaku Sekretaris Jendral Dewan Tanfidz,Semuanya Berkedudukan di JI.Kramat VI No.08 JakrtaPusat, 10430, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagaimanna ne nnn nn nnn nn nnn nanan nna manana manana nanan nanan Tergugat IlSelaku Ketua Dewan Syuro'"Selaku Sekretaris Dewan Syuro',MOH.HAMZAH,Selaku Ketua Dewan Tanfidz,ANAS MUDZAKKAR,Selaku Sekretaris Dewan Tanfidz,Semuanya Berkedudukan di Jl.Gayung Sari, GrahaAstranawa Surabaya, yang selanjutnya disebutSEI AC ~

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Nur Setia Alam Prawiranegara &Partners, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai Ground,Jalan Gatot Subroto, Kavling 74 75, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1 HILMI AMINUDIN, baik secara pribadi maupun sebagaiKetua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS);2 Dr.

TIFATUL SEMBIRING, baik secarapribadimaupun sebagai Anggota Majelis Syuro Partai KeadilanSejahtera (PKS);5 MA'MUR HASANUDIN, M.A., baik secara pribadimaupun sebagai Ketua Badan Penegak DisiplinOrganisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai KeadilanSejahtera (PKS) Tahun 2008;Halaman 1 dari 12 hal. Put.

RAHMAT ABDULLAH, baik secarapribadi maupun sebagai Ketua Majelis Syuro PusatPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 20002005;9 H.M. ANIS MATTA, baik secara pribadi maupun sebagaiSekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) Periode 20002005;10 LUTHFI HASAN ISHAQ, baik secara pribadi maupunsebagai Presiden Dewan Pimpinan Pusat PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) Periode 20002005;Kesemuanya bertempat tinggal di MD.

Nomor 1003 PK/Pdt/2018.peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa tidak ditemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Judex Juris oleh karena pemberhentian Penggugat dari keanggotaanPartai Keadilan Sejahtera oleh pengurus partai berdasarkan Surat KeputusanMajelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera

Salim Segaf AlJufri, MA, dengan PENGGUGAT akandijelaskan pada Jawaban berikut di bawah ini dari Nomor 13 s/d 27 ;Bahwa Saat itu Ketua Majelis Syuro, Dr. Salim Segaf AlJufri, MA,memanggil Penggugat ke kantor DPP PKS dimana Dewan PimpinanTingkat Pusat (DPTP) berkantor dan PENGGUGAT memenuhi panggilantersebut.Pada pertemuan di atas, Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Segaf AlJufri, MA, didampingi Wakil Ketua Majelis Syuro yang juga Wakil KetuaMPR RI, Dr.

Atas alasanPENGGUGAT, Ketua Majelis Syuro, Dr. Salim Segaf alJufri, MA,menyetujuinya ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2015, atas permintaanKetua Majelis Syuro, dilakukan pertemuan dengan PENGGUGAT dikantor DPP PKS yang sekaligus sebagai kantor DPTP.

Keadilan Sejahtera dan TimAmandemen, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Syawal 1436 H / 10Agustus 2015 M, yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Syuro PartaiKeadailan Sejahtera, Salim Segaf Aljufri, bukti PT08, foto copy ;Keputusan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 04/SKEP/MSPKS/1437 Tentang Penetapan Ketua Majelis Syuro Partai KeadilanSejahtera Masa Khidmah 14361441 H (20152020 M).

Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.20.21.22.23.24.Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Dr.

., memanggil Penggugat melalui Saksi kekantor DPP PKS dimana Saksi mengundang Penggugat via chattingWhatsApp ;Bahwa saksi adalah sekretaris Majelis Syuro mandapatkan perintahdari Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Dr. Salim Segaf AlJufri, MA.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta RegisterNomor 122/G/2008/PTUN Jkt., tanggal 18 September 2008dalam perkara antara Dewan Syuro DPP PKB melawanKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan DewanTanfidz DPP PKB;h.

dan Departemen, secara tetapDewan Tanfidz) Ketua Ketua UmumLembaga, DewanKetua Badan Syuro/KetuaOtonom Umum DewanTingkat Tanfidz DPPPusat.

Bahkan jika keterangan saksi Jazilul Fawaid dikaitkandengan Bukti P14, keterangan saksi Para Pemohon PK MisbahulMunir, saksi Alfa Isnaeni, bahkan ditegaskan kembali bahwa SaksiSolihin, yang hadir di MLB Ancol sebagai peninjau tidak melihatsamatpekali unsur Dewan Syuro yang hadir.

Berdasarkan bukti NovumPK1 sampai dengan Novum PK4 maka dapat dilihat dengan jelasketidak hadiran Dewan Syuro dalam MLB PKB di Ancol, sehingga jelasjelas MLB ini menyalahi aturan AD/ART PKB;Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa keterwakilanunsur Syura DPP PKB dalam MLB PKB Ancol sudah terpenuhidengan kehadiran Prof.

Cecep, bahkansebaliknya bahwa saksi Para Pemohon PK M. solihin menerangkantidak melihat satu pun unsur Dewan Syuro DPP PKB di MLB Ancol.Akan tetapi saksi hanya melihat beberapa orang Pengurus DewanTanfidz, yaitu: Muhaimin Iskandar, Lukman Edy, NursahbaniKatjasungkana, Helmi Faisal, Abdul Kadir Karding.

HABIB ALI ALWI ALHUSAENI (Tergugat V),meskipun dalam kepengurusan DPW PKB Propinsi Banten periode 20082010sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro, akan tetapi penunjukan dan penugasankepada KH.

No. 2510 K/Pdt/201 1.Keputusan DPPPKB Nomor : 5288/DPP03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah PartaiKebangkitan Bangsa (DPWPKB) Propinsi Banten periode 20102015 dengansusunan pengurus antara lain : Ketua Dewan Syuro DPWPKB Propinsi Bantenadalah KH. CHUMAEDI NAWAWI (KH.AMBENG) dan Ketua Dewan TanfidzDPWPKB Propinsi Banten adalah H. RAHMAT ABDUL GANI ;Bahwa perbuatan Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkang.persetujuan Ketua Dewan Syuro Terpilih.. Apabila terdapat calon ketua dst. ...Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan KetuaDewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz Terpilin bertugas untukmelengkapi susunan Dewan Pengurus Partai.Menetapkan keputusankeputusan lain yang dianggap perlu.Peraturan Tata tertib Musawarah Wilayah ditetapbkan oleh MusyawarahWilayah.

Banten juga harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena ParaPenggugat dalam Musyawarah Wilayah dimaksud tidak mempunyai haksuara untuk memilin Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz(Tergugat Il) karena yang mempunyai hak suara adalah Dewan PengurusCabang (DPC) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) secarakolektifmempunyai hak 1 (satu) suara dan suara dimaksud juga sudahdipergunakan untuk pemilihnan Ketua Dewan Syuro dan Ketua DewanTanfidz DPW PKB Propinsi Banten dan Para

LAGIINDUKNYA, HARGANYA Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)TAPI INI BELINYA NGAK SAMA SAYA dan saksi SAHARI menjawab IYABELI YANG CANTIK LAH YANG BESAR kemudian terdakwa PARJOKmenjawab IYA lalu seminggu kemudian saksi SAHARI menyerahkanuang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepadaterdakwa PARJOK untuk membeli induk lembu setelah itu satu minggukemudian saksi SAHARI menemui terdakwa PARJOK dan bertanyaUDAH JADI DIBELI dan terdakwa PARJOK menjawab BELUM PAK,KARENA MASIH BULAN SYURO

dua dan saksipun setuju;Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengatakan bahwa lembu miliksaksi yang dirawatnya sudah menjadi 4 (empat) ekor dan Terdakwamemberikan usul agar ditambah lagi 1 (satu) ekor induk sehargaRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu seminggu kemudiansaksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) untuk membeli induk lembu dan seminggu kemudiansaksimenanyakan perihal lembu indukan tersebut namun Terdakwamengatakan belum dibeli karena masih bulan Syuro

tahun 2016 Terdakwa mengatakan bahwa sapinyasudah menjadi 4 (empat) ekor dan Terdakwa memberikan usul agarditambah lagi 1 (satu) ekor induk seharga Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) lalu seminggu kemudian Sahari menyerahkan uangsebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membelliHalaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 558/Pid.B/2019/PN Kisinduk lembu dan seminggu kemudian ketika ditanyakan perihal lembuindukan tersebut namun Terdakwa mengatakan belum dibeli karena masihbulan Syuro

anak lembu yang lahir itulah yang dibagi dua;Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengatakan bahwa sapinyasudah menjadi 4 (empat) ekor dan Terdakwa memberikan usul agarditambah lagi 1 (satu) ekor induk seharga Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) lalu seminggu kemudian Sahari menyerahkan uangsebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membelliinduk lembu dan seminggu kemudian ketika ditanyakan perihal lembuindukan tersebut namun Terdakwa mengatakan belum dibeli karena masihbulan Syuro

No.770 /PDT/2018/PT.DKI10.11.12.13.14.menjalankan prinsip amal maruf nahi munkar, menegakkan kebenaran danmenjauhi kemunkaran.Bahwa penegakan prinsip Amar Maruf Nahi Munkar antara lain tertuangdalam tulisan Ketua Dewan Syuro Turut Tergugat K.H.

Selagi ahluhamushlihun, bahkan semakinkhuthuwahishlahiyah kita semakin efektif, makaazab yang sifatnyaperingatan pun akan berkurang, dan akan ditarik oleh Allah SWT.Bahwa pada tanggal 910 Agustus 2015 Turut Tergugat menggelarMusyawarah Majelis Syuro Masa Khidmah 20152020 di Kota BaruParahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Musyawarah itumenghasilkan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufridan Wakilnya HidayatNur Wahid serta Presiden Turut Tergugat yang baru yakni Tergugat yangmenggantikan Anis Matta.Bahwa sebelum Tergugat menjabat sebagai Preisden Turut Tergugat, TurutTergugat adalah partai yang kritis dan teguh dalam memegang prinsipkebenaran tanpa bias diintervensi oleh kekuasaan.Bahwa setelah Tergugat menjabat sebagai Presiden Turut Tergugat,sangat nyata dirasakan jika Tergugat membawa Turut Tergugat menjadipartai

Majelis Syuro; 2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; 3. MajelisPertimbangan Tingkat Pusat; 4. Dewan Pengurus Pusat, dan; 5. DewanSyariah Pusat. Dalam kaitannya dengan Gugatan PENGGUGAT yangmenempatkan Dewan Pimpinan Pusat sebagai TURUT TERGUGAT dan jika dihubungkan dengan uraian posita gugatan PENGGUGAT makamenggambarkan bahwa TURUT TERGUGAT dimaksud adalah DewanPengurus Pusat PKS bukan Dewan Pimpinan Pusat.

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.