.: O1TSK/N/2003.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam tinakat kasasi telah mengambil putusan sebagaibernkut dalam perkara perselisinan tagihan antara PT. GUNUNG AGUNG, berkedudukan di Jalan MH ThamrinKav. 55 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh FAUZIFADLAN sebagai Presiden Direktumya, sebagai Pemohonkasasi dahulu Termohon Keberatan/ Debitur,MelawanPT.

wSedangkan tagihan dari Kreditur ke 6 (enam) dari Debitur yaitu PT.

Indopac Perdana Finance:Bahwa terhadap permohonan keberatan penetapan HakimPengawas mengenai jumlah tagihan Debitur tersebut, Pengadilan Niagapada Pengadilan Neger Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanagal 5 Mei 2003, Nomor: 17/Paili/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. , Y 2 yang amarmya berbunyi sebagai berikut :i MENGADILIae , Mengabulkan Permohonan Pemohon (PT. Indopac PerdanaFinance) untuk sebagian; Menstapkan bahwa besarnya Tagihan Pemohon (PT.

Bahwa kesepakatan Kewajiban Putra Masagung terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur dalam mata uang Rupiah juga diteqaskan dalam tagihan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Krediturterhadap Putra Masagung berdasarkan surat Re.

O20/IPF/V/95 tertangagal26 April 1995 (telah diajukan sebagai bukti...) dimana tagihan bunga yangdilakukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur terhadapPutra Masaqung yang totainya sebesar Rp. 6.042.670.975 pada tanggal 2Mei 1995 diperhitungkan berdasarkan perincian nilai kewajiban rupiah po sebagaimana yang tercanitum dalam permohonan.Dari bukti tagihan tersebut di atas. telah dengan sangat tegas bahwakomitmen pinjaman dana oleh Putra Masaguna kepada TermohonKasasi/Pemohon keberatan/Kreditur

Putusan Nomor 2111 B/PK/Pjk/2020Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yang diajukan Penggugat:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005846.99/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak

Nomor KEP01562/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT BumiSawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01562/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga

Putusan Nomor 2111 B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01562/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP 02.111.132.3058.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang terhormat agar:1.Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterimakarena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya gugatan atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02723/NKEB/ WPJ.07/2018 tanggal 5 November2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakyang diajukan Penggugat

Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016;Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016, atas nama PT Karunia KencanaPermaisejati, NPWP 01.835.668.3058.000, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta;Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 November 2018tentang Pembatalan ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016,atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakJuli 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/2020menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.

melainkanberhubungan dengan kegiatan sewa guna usaha dan telah diperhitungkan dalam Rugi Fiskal sesuai dengan Surat Pemberitahuan MasaTahun 2000 ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret2004 Nomor : Put.02323/PP/M.VII/16/2004 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan banding yang diajukan oleh Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP217/WPUJ.05/BD.0403/2003 tanggal 16 Oktober 2003 mengenaipermohonan peninjauankembali Surat Tagihan

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Satu telah menerbitkanSurat Tagihan Pajak (STP) No. 01483/01/107/022/02 tanggal 30 Juli 2002yaitu menagih kepada Pemohon Peninjauankemblai untuk membayardenda pajak sebesar Rp. 249.761.192,00 yang mana PemohonPeninjauankembali telah mengajukan keberatan atas STP tersebut kepadaDirektur Jenderal Pajak melalui surat Pemohon Peninjauankembali No. 06/ACCT/10/02 tanggal 24 Oktober 2002 (lampiran No. 1) ;2.

KEP217/WPJ.05/BD.0403/2003 yang menetapkan :Menolak keberatan Pemohon Peninjauankembali untuk mengurangkansanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai No.01483/107/01/022/02 tanggal 30 Juli 2002 Masa Pajak April 2000 sampaidengan Maret 2001 (lampiran No. 2) ;3.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114211.99/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan

Putusan Nomor 139/B/PK/Pjk/2019(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakDesember 2014, Nomor: 00093/107/14/091/16, tanggal 16 Mei 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan

Putusan Nomor 2568 B/PK/Pjk/2020Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yangdiajukan Penggugat:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 26 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010175.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya, permohonan gugatanPenggugat

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02756/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 November 2018 tentangPembatalan ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00105/107/16/058/18 tanggal 2 April 2018 Masa Pajak Oktober2016, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lt. 15, Jalan KuninganMulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, Jakarta

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00105/107/16/058/18 tanggal 2 April 2018 Masa PajakOktober 2016, atas nama PT Sarana Titian Permata NPWP02.116.471.0058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lt. 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaHalaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP02756/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 9 November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cyang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena tidak diterbitkannya Faktur PajakPengganti oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak relevan dan tidak tepat dijadikan dasar untuk menyimpulkan FakturPajak yang telah memenuhi persyaratan formal dan material

Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2020dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Agustus 2008, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp104.364.135,00.

Membatalkan KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00001/109/08/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Agustus 2008, atas nama PTI AMP Plantation, NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, TapianKandih Pelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.

putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan

Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor: 00001/109/08/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Agustus2008, atas nama Penggugat, NPWP: 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00001/109/08/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Agustus 2008, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang

dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya Nomor$57/TAS/Tax/FA/2011 tanggal O9 Januari 2012 pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP1134/WPJ.20/2011 tanggal 12 Desember2011 yang Penggugat terima pada tanggal 20 Desember 2011 mengenaiputusan penolakan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan

Pajak Pajak Penghasilan dariTergugat;Bahwa besarnya Surat Tagihan Pajak atas Pajak dibayar dimuka PajakPenghasilan Pasal 25 Badan Nomor 00065/106/09/007/10 tanggal 5 April 2010Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Madya Jakarta Timur adalah Rp30.484.363,00;Bahwa usulan dari Penggugat jumlah sanksi administrasi Surat TagihanPajak atas Pajak dibayar dimuka Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalahnihil, sehingga Penggugat tidak membayar angsuran pokok

Pengadilan Pajak sebagai upaya terakhir Penggugat untukmemohon agar dapat kiranya semua STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa tahun2009 dapat dihapuskan,;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut39780/PP/M.VIII/99/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1134/WPJ.20/2011 tanggal 12 Desember 2011mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan

Putusan Nomor 739/B/PK/PJK/2015Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan Gugatan atas SKDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1134/WPJ.20/2011 tanggal 12Desember 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan MasaPajak Juli s.d Desember 2009 menyatakan tidak dapat diterima karenatelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

Putusan Nomor 739/B/PK/PJK/2015Jumlah yang masih harus dibayar Rp 30.484.363Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan/PembatalanSurat Tagihan Pajak melalui Surat ke1 Nomor TAS/Tax/FA.007/2010tanggal 24 Nopember 2010 dan Surat ke2 Nomor S39TAS/Tax/FA/201 1tanggal 18 Juli 2011;Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan ke1 NomorKEP384/WPJ.20/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan Surat Keputusan ke2KEP1134/WPJ.20/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang

Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterimakarena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak; danKEP01200/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat3.

masih harus dibayar (5) = (3) + (4) 0 surat tanggapan tanggal 09 Oktober 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007182.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01200/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 06 Agustus2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01200/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 06 Agustus 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00007/107/16/011/18 tanggal15 Januari 2018, atas nama PT Brilliant Ecommerce Berjaya,NPWP 73.625.848.4451.000, dengan alamat di Lippo KuninganLantai 21, Jalan HR Rasuna Said Kavling B12, Kuningan,Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor00007/107/16/011/18 tanggal 15 Januari 2018, atas nama PTBrilliant Ecommerce Berjaya, NPWP 73.625.848.4451.000, denganalamat di Lippo Kuningan Lantai 21, Jalan HR Rasuna Said KavlingB12, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Putusan Nomor 411/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01200/NKEB/WPJ.04/2018, tanggal 06 Agustus 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Mei 2016,Nomor: 00007/107/16/011/18, tanggal 15 Januari 2018, atas namaPenggugat

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116531.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan

Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00118/107/13/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 116531.99/2013/PP, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, 12710;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 364/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat serta memerintahkankepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1)KUP Masa Pajak Januari 2010, sehingga sanksi administrasi berupa BungaPasal 19 ayat (1) KUP Surat Tagihan Pajak menjadi Rp48.268.844 00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal

Membatalkan KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Januari 2010;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di

Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Januari2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas

Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018PUT114387.99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa STP PPN Masa Agustus 2015 Nomor 00275/107/15/051/16tertanggal 10 November 2016 adalah Surat Tagihan Pajak yang tidak benaryang seharusnya dibatalkan dan seharusnya tidak diterbitkan;Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugatadalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018Juni 2017 tentang Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajakuntuk Surat Tagihan Pajak Nomor 00275/107/15/051/16 tanggal 10November 2016 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT PGAS Solution,NPWP 02.988.522.5051.000, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin Nomor 20Komplek PGN Gedung C, Lantai 4, Krukut Jakarta Barat dengan alamatkorespondensi PT RB Prima Konsultan, Gd.

Februari 2018 dan dikirimkanpada tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan oleh PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put. 114387 .99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 28 Februari 2018dan dikirimkan pada tanggal 12 Maret 2018;Dengan Mengadili Sendiri:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) NomorKEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentangPermohonan Pembatalan atas Surat Tagihan

3337/B/PK/Pjk/2018Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang SuratKeputusan Pembatalan Surat Tagihan

Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak untuk Surat Tagihan PajakNomor 00275/107/15/051/16 tanggal 10 November 2016 Masa PajakAgustus 2015, atas nama Penggugat, NPWP: 002.988.522.5051.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.572.365.086,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.