dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi , makaPanitera Pengadilan Negeri Padang telah mengirimkan surat tambahan panjar biayaperkara kepada Penggugat SIR YANDI Nomor:W3.DB.HT.04..012014 tanggal 17Februari 2014; ;Menimbang, bahwa Penggugat SIR YANDI tidak menanggapi surat Paniteratersebut, tidak hadir menghadap Majelis Hakim , serta tidak menambah panjar biayaperkara yang sudah tidak mencukupi, maka Panitera Pengadilan Negeri Padang kembalimengirimkan surat Nomor: W3.DB..HHT.04.012014 ; tambahann

Kemudian padatanggal 22 April 2010 terdakwa menghubungi korban HANDOYO melaluihand phone dan mengatakan masih memerlukan tambahann uang untukmembeli persyaratan ritual lainnya dank arena masih dengan perkataandan janji terdakwa maka korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uangsecara berturutturut kepada terdakwa dengan cara mentransfer melalui13Bank Danamon ke rekening terdakwa Nomor : 0000988853328 an.

Kemudian pada tanggal22 April 2010 terdakwa menghubungi korban HANDOYO melalui hand phone danmengatakan masih memerlukan tambahann uang untuk membeli persyaratanritual lainnya dank arena masih dengan perkataan dan janji terdakwa makakorban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang secara berturutturut kepadaterdakwa dengan cara mentransfer melalui Bank Danamon ke rekening terdakwaNomor : 0000988853328 an.

panggilan tanggal 11 April 2018, dan tanggal 18 April 2918,dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan olehsesuatu alasan yang sah ;Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasitidak dapat dilaksanakan ;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembalidengan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, Kemudian pemeriksaan perkaradilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan suratgugatan Penggugat dengan perubahan dan tambahann

berdasarkan relas panggilan tanggal 08 Februari 2018, dan tanggal 02Maret 2018 dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkanoleh sesuatu alasan yang sah ;Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugatupaya perdamaian dengan mediasitidak dapat dilaksanakan ;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembalidengan Tergugatnamun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkaradilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan suratgugatan Penggugat dan perubahan dan tambahann

Menimbang, para agian uraian pertimbangan tersebut di atas,maka alasan keberat Penuntut Umum tidak berdasar danharuslahdikesampingkan; Menimbang, terhadap kontra memori banding yang diajukan olehPenasihat HukuraTerdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakanpengulangan are dooi yang pada intinya tidak sependapat dengan Penuntut idak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaanorban Herlina Tambunan dan memohon agar dibebaskan darituntutan pidana, tetapi dalam memori banding ada tambahann

Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batinsejak bulan November tahun 2019 kepada Penggugat, dan hanyamemberikan nafkah untuk anak hanya sekitar kurang lebih Rp.1.000.000 perbulan, dan saat diminta tambahann untuk biaya anak,Tergugat tidak memberikan kembali tambahan biaya tersebut,bahkan menyalahkan Penggugat;1.4.

SU 65/ Tgl. 4091999 dan No. 69/ 4091999, yang terletak dikelurahan andounuhu kecamatan poasia kota kendari tanggal 30 juli2018, tanpa di hadiri oleh para penggugat;Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN KdiBahwa dalil gugatan para penggugat butir 6, halaman 4 yang bunyinya, bahwa setelah putusan pidana tersebut, tergugat berulah lagi denganmelakukan pemagaran tambahann bagian utara dengan menutupkeseluruhan tanah para penggugat dan memasang papan pengumumanbahwa tanah obyek

Bahwa Tergugat seharusnya tidak dapat menetapkan seleksi tambahann danmewajibkan Penggugat mengikuti seleksi tambahan tersebut, bahkan Tergugatmemiliki kewajiban untuk menetapkan Penggugat sebagai bakal calon sangadiHalaman 8 dari 48 Hal.

Bahwa Tergugat seharusnya tidak dapat menetapkan seleksi tambahann danmewajibkan Penggugat mengikuti seleksi tambahan tersebut, bahkanTergugat memiliki kewajiban untuk menetapkan Penggugat sebagai bakalcalon sangadi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasimenjadi calon sangadi desa Luwoo. sebagaimana yang tercantum dalamketentuan sebagai berikut:1) Pasal 36 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yangberbunyi sebagai berikut:(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratansebagaimana

;

.;5) Surat Perintah Membayar Tambahann Uang (SPMTu) yang ditandatanganioleh A.B. Subair, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. KonaweSelatan tanggal 6 November 2019;6) Surat Keterangan Pengajuan SPPTu yang ditandatangani oleh A.B. Subair,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab.

Surat Perintah Membayar Tambahann Uang (SPMTu) yang ditandatanganioleh A.B. Subair, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. KonaweSelatan tanggal 6 November 2019;6. Surat Keterangan Pengajuan SPPTu yang ditandatangani oleh A.B. Subair,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Konawe Selatan tanggal 6November 2019;7.

;e, Surat Perintah Membayar Tambahann Uang (SPMTu) yangditandatangani oleh A.B. Subair, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas PariwisataKab. Konawe Selatan tanggal 6 November 2019;f. Surat Keterangan Pengajuan SPPTu yang ditandatangani oleh A.B. Subair,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Konawe Selatan tanggal 6November 2019;g.

;

.;5) Surat Perintah Membayar Tambahann Uang (SPMTu) yang ditandatanganioleh A.B. Subair, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. KonaweSelatan tanggal 6 November 2019;6) Surat Keterangan Pengajuan SPPTu yang ditandatangani oleh A.B. Subair,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab.

Surat Perintah Membayar Tambahann Uang (SPMTu) yang ditandatanganioleh A.B. Subair, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. KonaweSelatan tanggal 6 November 2019;6. Surat Keterangan Pengajuan SPPTu yang ditandatangani oleh A.B. Subair,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Konawe Selatan tanggal 6November 2019;7.

;e) Surat Perintah Membayar Tambahann Uang (SPMTu) yang ditandatanganioleh A.B. Subair, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. KonaweSelatan tanggal 6 November 2019;f) Surat Keterangan Pengajuan SPPTu yang ditandatangani oleh A.B. Subair,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab.

Ketidak Jelasan Tentang Tambahan Dalam Petitum Dan Posita Gugatan;15.16.Bahwa Tambahan dalam Petitum dan Posita Gugatan tanggal 27 Pebruari2013 TErgugat I, menyatakan bahwa Tambahann Gugatan Penggugattersebut adalah bias dan tidak jelas, karena Tambahan a quo dalamhalaman 1 dan 2 angka 10 dan 11 tidak ditemukan adanya tambahansebagaimana dimaksud karena isi dari Tambahan a quo dalam halaman 1dan 2 angka 10 dan 11 tersebut adalah sama persisi sebagaimana yangdituangkan dalam gugatan tanggal 17 Desember

Addendum Perjanjian Kredit No 044/SKADD/V/2019 (TK 1/PR6c) serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No 227/2016yang melekat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3790/2016 (TK 1/PR3a)dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 28/2017 yang melekat di dalam SertifikatHak Tanggungan No 790/2017 (TK 1/PR4a) , dan PENGGUGAT awal nyamendapatkan Kredit Modal Kerja pada tanggal O08 September 2016 padaTERGUGAT dengan plafon kredit sebesar Rp.100.000.000,(Seratus juta rupiah).Dan pada 18 Januari 2017 mendapatkan tambahann

Bahwa Saksi tidak pernah dengar atau tahu tentang percepatanraskin dan juga tambahan Bahwa saksi jelaskan tahun 2014 saksi hanya bagikan raskin 4triwulan sesuai plaforn kelurahan karang indah terkait percepatanatau tambahann raskin saksi tidak tahu. Bahwa seluruh uang tebusan dari RT diserahkan seluruhnya kepadaibu lurah / terdakwa.

Bahwa Saksi tidak pernah dengar atau tahu tentang percepatanraskin dan juga tambahan Bahwa saksi jelaskan tahun 2014 saksi hanya bagikan raskin 4triwulan sesuai plaforn kelurahan karang indah terkait percepatanatau tambahann raskin saksi tidak tahu. Bahwa seluruh uang tebusan dari RT diserahkan seluruhnya kepadaibu lurah / terdakwa.