Gentengkali Surabayaatau setidaktidaknya masih di dalam daerah yang termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri di Surabaya, dengan sengaja merusak kehormatan atau namabaik seseorang dengan jalan menuduh telah. melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, tegasnya ketika diadakanrapat pengurus dan atau rapat anggauta perkympulan Balai Sahabat Surabayayang dilangsungkan sesudah diadakan pemilihan pengurus atau ketua BalaiSahabat yang baru, sesudah diberi izin oleh

jain tetapi dengan maksud atau arti yang sama atau hampir sama, yang mana sebagai akibat dari katakata yang telah dikeluarkanoleh tersangka itu kehormatan atau nama baik darj Tan Tjin Tik telah dirusakoleh tersangka.18310 ayat 4 K.ULELP.Subsidiair:Bahwa ia tersangka pada waktudan tempat seperti yang disebutkan didalam tuduhan primair, telah melakukan penistaan dan dalam, hal diizinkan urtuk memboktikan tuduhan tersebut tersangka tidak dapat membuktikan dandiketahui kalau tuduhannya tidak benar, tegasnya

tersangka telah melakukan perbuatanperbuatan seperti yang disebutkan di dalam tuduhan. primaipada hal perbuatan yang dituduhkan oleh tersangka tersebut adalah tidak benar.Perbuatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana di dalam pasal311 ayat 1 K.U.HLP.Lebih subsidiair:Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan didalam tuduhan primair, terhadap seseorang dengan sengaja telah melakukanpenghinaan yang tidak bersifat penistaan yang dilakukan dengan lisan atavtulisan di tempat umum tegasnya

Gentengkali Surabayaatau setidaktidaknya di dalam daerah yang masih termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri di Surabaya, dengan sengaja membantu melakukan atau dengan sengaja, memberikan kesempatan, daya upaya untuk melakukan kejahatan yang dilikukan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke1), yaitu merusak kehormatan atau nama baik seseorang dergan jalan menuduh telah melakukansesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, tegasnya ketika diadakan rapat pengurus dan atau rapat anggauta

pidana di dalam pasal6 ke 1 jo. ke 2 jo. ps. 310 ayat 1 K.U.H.P..Subsidiair:Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan didalam tuduhan primair, dengan sengaja membantu melakukan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya untuk melakukan kejahatan, yangdilakukan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke1), yaitu telah melakukan penistaan dan dalam hal diizinkan untuk membuktikan tuduhan tersebut tersanpgka tidak dapat membuktikart dan diketahui kalau tuduhannya tidak benar,tegasnya

Tegasnya dalam diktumsuatu putusan tidak boleh melebihi atau mengurangi dari yang telahditentukan dalam pasalpasal dimaksud.Dalam suatu perundangan sebagaikonsekwensi dari suatu negara hukum putusan suatu perkara harus terikatdari undangundang dimaksud, tidak boleh melebihi atau mengurangi dariyang telah digariskan dalam undangundang tersebut, Tegasnya penemuanhukum, kebijakan (rechtvinding) tidak dikenal sepanjang ada diatur secarategas dalam undangundang itu sendiri;e Bahwa, tetapi sangat disesalkan

KPPU dalam mengambil keputusan tersebut tidak lain hanyaberdasarkan dugaan saja atau persangkaan oleh KPPU;Bahwa tegasnya lagi dalam putusan tersebut keterangan saksisaksi ataupunsaksisaksi ahli sama sekali tidak ada untuk mendukung dan menguatkantuduhan KPPU dimaksud.

Tegasnya darikeseluruhan undangundang tersebut tidak ada ditemukan yangmengatur mengenai pengadaan barang dan jasa untuk keperluan /kebutuhan pemerintah atau lebin tegasnya dalam ketentuan UU tersebuttermasuk mulai konsiderannya. batang tubuh, penjelasan umum danpenjelasan pasal demi pasal tidak ada ditemukan kata / istilah pengadaanUU No. 5 tahun 1999 dimaksud objeknya / diperuntukkan hanya kepadabarang / jasa diluar pengadaan barang / jasa yang dilakukan olehpemerintah.

Tegasnya dalam diktum suatu putusan tidakboleh melebihi atau mengurangi dari yang telah ditentukan dalam pasalpasal dimaksud.

TegasnyaKPPU dalam mengambil keputusan tersebut tidak lain hanyaberdasarkan dugaan saja atau persangkaan oleh KPPU;Bahwa, tegasnya lagi dalam putusan tersebut keterangan saksisaksi ataupun saksisaksi ahli sama sekali tidak ada untukmendukung dan menguatkan tuduhan KPPU dimaksud. Pada halmenurut pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 hal itu adalah yangdisyaratkan oleh undangundang.

Tanjung (vide Bukti Pembanding P7 halaman 18 s/d 20), untuklebin tegasnya dikutip bunyi putusan Nomor 179/Pdt/G/1985/PN.Jkt.Ut., halaman 19 butir 3:1. Bahwa Tergugat IV bersamasama dengan Almarhum Alias ....berjuang untuk mengembalikan bioskop .... sehingga terjadilahgugatan, maka akhirnya Asiman dikalahkan di Pengadilan danbioskop Sekar Tanjung dikembalikan kepada pemilik sebenarnyayaitu NV. Tanjung .....;2.

Bahwa Pasal 207 HIR sudah ditiadakan oleh UndangUndang DaruratNomor 1/1951, selain itu dalam Pasal 207 (8) HIR mengatur bahwaPerlawanan tidak dapat mencegah atau menunda putusan, kecuali Ketuasudah memberi perintah supaya hal itu ditunda, bukan pelaranganmengajukan gugatan untuk menyatakan batal demi hukum suatuPenetapan, untuk lebih tegasnya dikutip buku Drs. Hari Sasangka, S.H.,M.H., Ahmad Rifai, S.H., Judul Perbandingan HIR dengan RBg, sebagaiberikut:"1.

(tiga ribu dua puluh empatmeter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa Ex GedungBioskop "Sekar Tanjung" yang terletak di Jalan Kramat Jaya Nomor 86, Lagoa,Koja, Jakarta Utara;Untuk lebih tegasnya pertimbanagan Judex Facti dikutip sebagai berikut:Menimbang berdasarkan pada posita angka 1 dst....;Menimbang ..... dst ...... ;Menimbang, bahwa Tergugat IV s/d XI telah membantah dalildalil gugatansebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya .....;Menimbang dst .....

Tandjung;untuk lebih tegasnya pertimbangan Judex Facti dikutip sebagai berikut:e Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pokok Perkara, halaman 45 alinea 3,dan 4 berbunyi:Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalil (posita) gugatan Penggugatpada angka 1, Penggugat telah menuntut sebagaimana diuraikan padapetitum angka 7 yaitu supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakansah dan berharga; Akta Notaris Soesilo Soemarsono, pengganti Willy Silitonga Nomor 96,tanggal 25 Juni 1984; Akta Notaris Haji Zawir

Progisa Utama menguasai serta memiliki tanah sengketakarena diberitahu orang lain dan saksi hanya membaca surat Perjanjian damai,untuk lebih tegasnya dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orangsaksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:1. Saksi Edy Suroto: Menerangkan yang menguasai lahan sengketa tersebut adalah PT.Progisa Utama dan yang memiliki juga PT.

dari keseluruhan UndangUndangtersebut tidak ada ditemukan yang mengatur mengenai pelelangan umumproyek ; Jalan ;Bahwa lebih tegasnya pengertian dan pengaturan secara yuridis daritender adalah berbeda dengan pengertian dan pengaturan yuridisdengan dari pelelangan umum satu sama lain adalah berdiri sendiri ;Hal. 4 dari 99 hal.

No. 699 K/Pdt.Sus/2011penugasan kuasa pengguna anggaran, sedangkan menurut UndangUndang No.5 Tahun 1999 yang berbunyi barang adalah setiap bendabaik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidakbergerak, yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan, ataudimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha ;Bahwa, tegasnya barang yang dimaksud dalam UndangUndang No. 18Tahun 1999 Jo.

No. 699 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa, tegasnya barang yang dimaksud dalam UndangUndang No. 18Tahun 1999 Jo.

No. 699 K/Pdt.Sus/201 1Pekerjaan Tanggul Pengaman Jalan Inspeksi (TPJl) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan SangiheTahun Anggaran 2009, lebih tegasnya dari keseluruhan UndangUndangtersebut tidak ada ditemukan yang mengatur mengenai pelelangan umumproyek ;Bahwa lebih tegasnya pengertian dan pengaturan secara yuridis daritender adalah berbeda dengan pengertian dan pengaturan yuridisdengan dari pelelangan umum satu sama lain adalah berdiri sendiri ;Masalah tender memang

dari keseluruhan UndangUndangtersebut tidak ada ditemukan yang mengatur mengenai pelelanganumum proyek ; Jalan ;Bahwa lebih tegasnya pengertian dan pengaturan secara yuridis daritender adalah berbeda dengan pengertian dan pengaturan yuridisdengan dari pelelangan umum satu sama lain adalah berdiri sendinri ;Hal. 67 dari 99 hal.

Tegasnya Judex Facti TingkatBanding dan Tingkat Pertama tidak memeriksa dengan saksama buktibuktidari Penggugat sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuanperundangundangan;Bahwa guna mendukung dan memperkuat Permohonan Kasasi tersebut,maka Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat, bertetap pada jawaban,eksepsi, duplik serta segala alat bukti baik surat maupun keterangan para saksiserta tanggapan terhadap bukti surat/saksi Penggugat dan kesimpulan yang telahdikemukakan dalam persidangan sebagai

Tegasnya JacobWowiling dan istrinya Altji Supit bukanlan orang tua dari Christofel Wowiling.Sebaliknya dalam gugatan didalilkan/diuraikan anak satusatunya yang lahirdalam perkawinan yang sah dari Jacob Wowiling dan Altji Supit adalahAlexandrina Heni Wowiling (gugatan angka 3) yang tidak lain adalah ibukandung dari Pemohon Kasasi.

Tegasnya, kalau Judex Facti maudengan sungguhsungguh membaca dengan teliti dalildalil gugatan, nyata danmenjadi fakta hukum bahwa Termohon Kasasi Christofel Wowiling tidak adahubungan hukum sama sekali dengan Jacob Wowiling yang kawin dengan AltjiSupit*, demikian pula Christofel Wowiling tidak ada hubungan hukum samasekali dengan tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa yangdikuasai Termohon Kasasi didalilkan dalam gugatan berasal dari harta gono giniyang diperoleh dari perkawinan yang sah

Tegasnya Termohon Kasasi tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatannya;Dengan demikian jelas Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan aquoyang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo telah salah dalammenerapkan hukum, dan tidak saksama memeriksa dalildalil posita gugatanyang tidak jelas dan tidak saling bersesuaian dan tidak menilai dengan benardan obyektif buktibukti Termohon Kasasi sebagaimana yang diwajibkanmenurut undangundang sehingga gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidakdapat

Tegasnya JudexFacti Tingkat Banding tidak cermat dalam memberi pertimbangan hukumsehingga menghasilkan putusan pengadilan yang keliru;Demikian pula Christofel Wowiling tidak dapat membuktikan batasbatastanah sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan poin 1 yangmendasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 21 November 2012(yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan) yaitu Utara Jalan KokaKamangta, Timur: Tanah dari dr.

layaknya suami istri(ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonisdan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2015 keadaannya mulai tidakharmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkankarena Ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang karena ikutcampurnya orang tua Tergugat dalam setiap permasalahan yang dihadapiantara Penggugat dan Tergugat, serta kurang tegasnya

Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksisaksinya dalampersidangan, maka dapat disimpulkan halhal yang menjadi pokok sengketaantara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat seringterjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan ketidakcocokan antaraPenggugat dan Tergugat yang karena ikut campurnya orang tua Tergugatdalam setiap permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat,serta kurang tegasnya setiap keputusan

masingmasing bernamaSAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :e Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah namun belumdikaruniai keturunan;e Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun padaakhirnya sering berselisin dan bertengkar disebabkan karenaketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang karena ikutcampurnya orang tua Tergugat dalam setiap permasalahan yang dihadapiantara Penggugat dan Tergugat, serta kurang tegasnya

rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandangtelah memenuhi unsurunsur terjadinya suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan Penggugatmaka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus yang disebabkanketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang karena ikut campurnyaorang tua Tergugat dalam setiap permasalahan yang dihadapi antaraPenggugat dan Tergugat, serta kurang tegasnya

GunungTinggi Lestari sebagai Tergugat berbeda denganpenulisan dalam surat gugatan yang kabur dan tidaktepat tersebut, tegasnya Tergugat tidak jelas apakah(1) pribadi Syamsul Bahri Lumbantobing atau (2)Syamsul Bahri Lumbantobing selaku Direktur Utama PT.Gunung Tinggi Lestari atau (3) PT. Gunung TinggiHal. 9 dari 61 hal. Put.

Gunung Tinggi Lestari, tegasnya,Hal. 26 dari 61 hal. Put. No.2856 K/Pdt/2008Subyek Tergugat adalah perusahaan swasta milik WargaNegara yang berarti adalah Rakyat Negara RI.

No.2856 K/Pdt/2008sidang lapangan untuk melaksanakan' sidang lapanganyang nota bene salah sasaran tersebut ;Tegasnya, sidang lapangan tersebutharus dinyatakan cacat hukum dan dikesampingkankarena salah sasaran dan pelaksanaannya pun cacathukum karena secara tidak patut rombongan MajelisHakim tidak menunggu Pemohon Kasasi/ Tergugat yangdatang dibelakang hanya terpaut 30 menit ketika samasama menuju lokasi ;Bahwa tanggapan terhadap pertimbangan dan putusan dalamprovisi sudah tepat dan benar, namun

Tegasnya, judex facti (Pengadilan Negeri) tidakdijadikan pokok gugatan sebagai dasar untukpemeriksaan dan putusan perkara ini menyalahi azasazas hukum acara perdata oleh karena itu pemeriksaandan putusan perkara ini cacat hukum sehingga putusanharus dibatalkan karena tidak didasarkan pada suratgugatan ;Putusan error in objecto menyangkut perjanjian tukarmenukar tanah 300 Ha:a. Bahwa putusan perkara No.28/Pdt.G/2006/PN PSP. yangHal. 52 dari 61 hal. Put.

Tegasnya, tidak ada perjanjian tukar menukar tanahyang letaknya di Tapanuli Tengah dalam gugatanperkara ini, dengan demikian judex facti (PengadilanNegeri) dalam putusannya telah memutus hal hal yangtidak dituntut oleh karena itu putusan harusdinyatakan error in objecto sekaligus harusdibatalkan (putusan salah dan batal melanggar Y3, Y8,Y21) ;Keterangan saksi Paraduan Hutabarat dan saksi SukriHal. 53 dari 61 hal. Put. No.2856 K/Pdt/2008Siregar tidak dimasukkan serta tidak dipertimbangkana.

Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempattinggal dirumah orang tua tergugat di alamat tersebut diatas dan selamapernikahan tersebut penggugat dengan tergugat pernah merasakankebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1orang anak ;Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugatmulai retak, sering terjadi perselisihan disebabkan penggugat merasakurang tegasnya tergugat dalam membina rumah tangga dan selalu ikutcampurnya orang tua

dan Tergugat sebagai suami isteri;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikahbertempat tinggal bersama di Kabupaten Tasikmalaya ;Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugatsemula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak, akantetapi sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berselisihdan bertengkar karena Penggugat merasa kurang tegasnya

Tergugat adalah Paman ;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di Kabupaten Tasikmalaya ;Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 1 orang anak ;Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai berselisih dan bertengkar ;Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugatberselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Juni tahun 2014disebabkan karena Penggugat merasa kurang tegasnya

dan penjelasan pasaldemi pasal telah jelas bahwa yang menjadi Substansinya, Inti ataupokoknya dari maksud dan tujuan para pembuat undangundang adalahuntuk mengatur supaya jangan terjadi praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat dalam bidang ekonomi menyangkut proses produksidan pemasaran barang dan atau jasa (konsiderans huruf b dan c) bukanmengatur menyangkut proyek bangunan In casu Pelelangan umumProyek pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri PadangSidempuanTahun Anggaran 2006, lebih tegasnya

dari keseluruhan UndangUndangtersebut tidak ada ditemukan yang mengatur mengenai pelelangan umumproyek pembangunan gedung;Bahwa lebih tegasnya pengertian dan pengaturan secara yuridis daritender adalah berbeda dengan pengertian dan pengaturan yuridisdengan dari pelelangan umum satu sama lain adalah berdiri sendiri.Masalah tender memang benar secara leterlek/harfiah ada ditemukandalam Pasal22 UndangUndang No.5 Tahun 1999 yang berbunyi : "pelaku usahadilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur

Tegasnya secara yuridis formil dan materil UndangUndangHal. 4 dari 38 hal. Put.

Begitu juga dalam hal proyek bangunanuntuk "pengadaan barang atau jasa" bukan diatur dalam UndangUndangNo.5 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha Republik Indonesia/Majelis komisi dalam perkara ini, tetapi diaturdalam Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Keputusan PresidenNo. 8 Tahun 2006 tentang perubahan IV atas Keputusan Presiden No.180Tahun 2003 ;Bahwa tegasnya Terlapor II/selaku pihak sangat keberatan

No. 422 K/PDT.SUS/2009Bahwa bila manapun dilihat dari keseluruhan sanksi dari undangundangNo.5 Tahun 1999 tersebut (bab 8 Pasal 47, 48 dan 49) sanksi atau putusan(diktum) yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Pengawas RIyang demikian adalah sanksi di luar dari ketentuan pasalpasal tersebut,tegasnya dalam UndangUndang/pasal tersebut tidak ada diatur mengenailarangan tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun di seluruh InstansiPemerintah di Propinsi Sumatera Utara dan dalamUndangUndang

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menderita salah alamat error insubyekto berkaitan dengan pihak yang didudukan sebagai Tergugat ataupaling tidak gugatan Penggugat dalam perkara kurang subyek/subyekhukumnya tidak lengkap atau tegasnya gugatan Penggugat menderita cacatsecara prulium litis consortium, sebab memperhatikan dalil gugatanPenggugat angka (3), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatanperalhan obyek perkara ini terjadi di hadapan Notaris Musnawir, SH,dst........

No. 58/PDT/2016/PT.KDIsepenuhnya dari PPAT yang bersangkutan, termasuk pendaftaran peralihanhak atas tanah dimaksud pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat,atau bukan tegasnya kewenangan dari para Tergugat.

No. 58/PDT/2016/PT.KDImenunjukan bahwa peralihan belum terjadi' Bahwa tegasnya tidak pernahterjadi peralihan hak atas tanah seluas 5000 M2 atas obyek sertifikat Nomor09/1991 dari Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa ~~ Tergugat I/paraTergugat hanya mengalihkan hak atas tanah yang terurai dalam sertifikatNomor 09/1991 kepada H. Asrauddin (suami Penggugat dengan cara hibahseluas 750 M2, yang kemudian oleh suami Penggugat (H.

No. 58/PDT/2016/PT.KDImilk Tergugat I kepada anaknya (suami Penggugat), atau tegasnya murnimerupakan perbuatan minta bantuan dana dari bapak (Tergugat I) kepadaanaknya (suami Penggugat), Bahwa memperhatikan gugatan Penggugatangka (1) di atas, maka jelas yang dimaksudkan Penggugat sebagai obyekpengalihan tanah itu adalah tanah seluas 5.000 M2 terurai dalam sertifikatNomor 09/1991 dan tanah seluas 1.000 M2 atau (10 x 100 M) yang masihdisengketakan dengan lelaki La Bara, atau tegasnya adalah tanah seluas

No. 58/PDT/2016/PT.KDITergugat I kepada suami Penggugat seluas 1.000 M2 yang terakumulasidalam luas 5.000 M2, tegasnya tidak ada pengalihan tanah seluas 5.000 M2,Bahwa peralihan tanah dari Tergugat I kepada suami Penggugat adalahhanya seluas 750 M2 dalam bentuk hibah, yang kemudian oleh suamiPenggugat menghibahkan kembali tanah tersebut kepada anaknya yangbernama Nur Astarnif Jannah sebagaimana terurai dalam sertifikat Nomor01054/2015.

Tegasnya,konteks keadilan menurut hukum yang diartikan apa yang secara tegasdiharuskan oleh pembentuk undangundang. Dengan titik tolak pemidanaantersebut yang mengacu kepada filsafat pemidanaan yang bersifat integratifmaka dikaji dari perspektif teori pemidanaan maka penjatuhan pidana olehHakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahanterhadap pelaku lainnya (detterence) dan adanya pendidikan bagi pelaku untukmenjadi masyarakat yang berguna nantinya (rehabilitasi).

Tegasnya, vonisyang dijatuhnkan oleh Hakim merupakan keseimbangan kepentingan antaraHal. 6 dari 10 hal. Put. No.2357 K/Pid.Sus/2014kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampakkesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkritnya,penjatunan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antarakepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistikantara perlindungan masyarakat yang mengacu pada asas /egalitas danperlindungan individu yang bertitik tolak pada asas culpabilitas. Padapokoknya terhadap perlindungan masyarakat, maka termaktub adanya ideHal. 7 dari 10 hal. Put.

Saksi SYAFRUDDIN Alias PUNG LAMPA Bin PUNGTUMEMMENG,; TEGASNYA, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa danmengadili perkara a quo adalah kurang cermat dalam mempertimbangkan faktafakta hukum dalam pertimbangannya; Bahwa dengan demikian adalah pantas jika putusan Y.M.

PADAHAL,sebagaimana telah terungkap sebelumnya bahwa kedua saksi, yaitu SaksiSYAFRUDDIN Alias PUNG LAMPA Bin PUNG TUMEMMENG dan Saksi H.RUSDI MASSE MAPASESSU Bin MAPASESSU adalah Saksi TESTIMONY DEAUDITU, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sendiri sebagaimana kutipan di atas;TEGASNYA, bahwa dalam perkara ini unsur ke2 Pasal 310 KUH Pidana, yaituDengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang denganMenuduhkan sesuatu Hal, adalah nyatanyata tidak terbukti

; TEGASNYA, bahwa keterangan yang disampaikan masingmasing saksi, yaitu SaksiFADLI MAHMUD Alias FADE Bin MAHMUD dan Saksi H. BAKRI LACANG AliasHal. 9 dari 12 Hal.

(STNK) barang jaminan tersebut diserahkan kepada Penggugatmasih atas nama Tergugat II ;bahwa Tergugat beralasan bahwa kelengkapan administrasi berupaSurat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) barang jaminan tersebut masih dalamproses pengurusan balik nama, dari yang semula atas nama Tergugat Ilmenjadi atas nama Penggugat, sehingga kelengkapan administrasi (STNK)barang jaminan tersebut masih atas nama Tergugat II, dimana pada waktu ituTergugat berjanji akan mempercepat proses balik nama tersebut ;bahwa tegasnya

Perjanjian Jual Beli Kredit No.018/KONT/CV.TAM/1995tertanggal 6 Maret 1995 (bukti P.2) ;bahwa sambil menunggu penyelesaian proses balik nama atas barangjaminan tersebut oleh Tergugat I, sesuai surat pernyataan tersebut pada butir 9diatas, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kreditsetiap bulan sebesar Rp.690.900, (enam ratus sembilan puluh ribu sembilanratus rupiah) untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Agustus 1995s/d bulan September 1996 (Bukti P.31 s/d P.314) ;bahwa tegasnya

Oleh karena itu wajarlah apabilaTergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat suratsurat dansegala kelengkapan administrasi barang jaminan tersebut tanpa kecuali segerasetelah diucapkannya putusan ini ;bahwa tegasnya, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, yaitutidak memproses balik nama atas barang jaminan tersebut atas namaPenggugat selaku pemilik, sehingga Penggugat tidak dapat memperpanjangmasa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut yangmenyebabkan Penggugat kehilangan

Tegasnya terhadap permohonan perpanjangan tidak beralasan dikaitkandengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b UndangUndang No. 15 Tahun 2001. Trademark Law Treaty, tegastegas telah menentukan bahwa Larangan bagianggota konvensi untuk melakukan pemeriksaan substantif atas permohonanperpanjangan pendaftaran merek (Prohibition of Substantive Examination).No.

Tegasnya, hak eksklusif ex. Pasal 3 UndangUndang No. 15 Tahun 2001hanya dapat hapus karena lewatnya jangka wkatu perlindungan pendaftaranatau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti yangmembatalkan pendaftaran merek tersebut.. Bahwa tindakan hukum Termohon menolak perpanjangan pendaftaran merekAMCO milik Pemohon kiranya sangat bertentangan dengan prinsip hukumverkregen rechten.

Tegasnya, keputusan Termohon yang menolak perpanjangan pendaftaranmerek AMCO milik Penggugat daftar No. 402975, 402976, 402977 dan402978 sesuai surat penolakan perpanjangan tertanggal 24 April 2006 (vide P9) kiranya melanggar ketentuan Trademark Law Treaty yang wajibdilaksanakan anggota peserta konvensi termasuk Pemerintah RepublikIndonesia cq. Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual cq.

Tegasnya, ketiga pendaftaran merekmerek No. 107482, 149809 dan 149810tidak ada satu buktipun dari Termohon yang membuktikan atas nama AmcoHartman PTY.Limited , tapi sekonyongkonyong diajukan bukti T4 pengalihanhak dari Amco Hartman Pty.Limited kepada PT Lea Sanent. Sedangkan permohonan pengalihan hak atas merekmerek No. 107482,149809 dan 149810 baru diajukan pada tanggal 17 Juni 1996 dandilaksanakan pencatatannya pada tanggal 27 November 1996.

selalumendominasi kehidupan Penggugat dengan caracara memaksakan kehendaknyasecara otoriter, yaitu selain Penggugat dipaksa harus bekerja keras untuk mencarinafkah demi kelangsungan hidup keluarga, juga Penggugat dipaksa harusmenjaga dan merawat anak yang masih balita dari buah perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat a quo, sedangkan Tergugat hanya dudukduduksantai saja sembari terusmenerus mencacimaki Penggugat tanpa sebab, halmana selalu terjadi dan dilakukan didepan umum, di rumah dan di kamar tidur,tegasnya

masih berlangsung hingga sekarang ini ;Bahwa menghadapi kenyataan sikap hidup Tergugat yang sangat buruk dan otoritertersebut, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Penggugat selain harusmenjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja kerasmencari nafkah untuk biaya hidup keluarga, ternyata juga Penggugat harusmerangkap kewajiban menjadi seorang ibu ramah tangga yang harus menjaga,merawat (memberi makan, minum dan memandikan serta membersihkan setiapsaat tanpa kenal waktu), tegasnya

Bahwa Percekcokanpercekcokan atau pertengkaranpertengkaran yang terusmenerus tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga, tegasnya telah terjadi keratakan dalamkehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkindapat diperbaiki lagi ;5. a.

Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaranpertengkaran yang tidak mungkin dapatdiperbaiki lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,tegasnya telah terjadi keratakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, vide Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU NO. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;7.

pidana;Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam Pasal 76Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menyatakansesorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telahmendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa artinya apa jika kita mau mencoba untuk menganalisa secaramendalam atas apa yang termuat dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, maka sangat jelas jika kasus ne bis in idem,pada perkara yang saat ini menjadi sengketa tidak berlaku tegasnya

hal tersebut dapat melakukan penuntutan dan ataupunpengambilan hak atas tanah tersebut sunggupun tanah itu dikuasaiorang lain, jika dalam penguasaan tersebut pemilik hak, tidak pernahmelakukan pengalihan dan ataupun pelepasan hak atas tanah yangdimilikinya tersebut;2.27 Bahwa sangat jelas jika apa yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi adalah perkara yang tidaktermasuk dalam rana ne bis in idem, karena faktanya yang dilakukangugutan adalah pelepasan hak yang tidak benar, tegasnya

Nomor 3140 k/Pdt/20152.292.302.312.322.332.342.352.36Tergugat adalah sebagaimana bukti surat yang diajukan padapersidangan tingkat pertama, (Bukti surat yang ditandai P.1.Terlampir);Bahwa dimana dalam surat penyataan Enos Deda yang juga selakuTergugat, menyatakan jika tanah yang dulunya dilepas kepada orangtua Turut Tergugat I, Il dan Ill adalah salah tegasnya tidak benar;Bahwa hal tersebut oleh Tergugat melakukan surat pernyataan setelahmeninjau lokasi ternyata batasbatas tanah yang dilepaskan saat

jika apa yang telah dilepaskandahulu kepada Yakop Wopari orang tua dari para Turut Tergugat , Il danIll, adalah tidak terbantahkan tagi jika objek sengketa tersebut milikPara Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi Bukti Surat yangditandai dengan T.1 tertanggal 29 Maret 2014, Terlampir;Bahwa hal tersebut juga diperkuat lagi dengan dalam SuratPernyataan ahli waris Yakop Wopari yang menyatakan jika memangapa yang telah dilepaskan oleh orang tua Para Turut Tergugat I, Il dan Illadalah tidak benar, tegasnya

artinya apa dengan kata Hakim wajib menggali itu menjelaskan jikaMajelis Hakim Tinggi Jayapura tidak serta merta menerima apa yang menjadidasar memori banding/Permohon Banding/Termohon Kasasi/ Tergugat;Bahwa Penggugat selaku Termohon Banding/Pemohon Kasasi/ Penggugat,tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa;Bahwa hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat Enos Deda yangmenyatakan, dalam surat pernyataannya jika objek sengketa yang telahdilepas memang tidak benar dan salah, tegasnya

tahun 1961 untuk melarang pendaftaran, juga tanpa mengurangi dayadaya hukum lain (Lihatpertimbangan halaman 12 sub. 3.3.).tegasnya :berdasarkan pada tujuan dari undangundang No. 21 tahun1961 serta yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, gugatan pasal 10 ayat 1 sudah dapat diajukan pada saat adanyapermohonan pendaftaran (belum terdaftar) dikantor Patent.apalagi terhadap merek yang telah dikabutkan pendaftarannya, akan lebih beralasan untuk diajukan gugatan pembatalan selama tenggang waktu 9 bulan sudah

tersebut pada huruf (), (d)dan (f) pasal 2 Perma No. tahun 1982.tentang alasan pasal 2 sub. c.bahwa tidak ternyata Mahkamah Agung dalam keputusannya No.294 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Juli 1985 telah mengabulkan suatuhal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.bahwa dalam diktum keputusan Mahkamah Agung tersebut secarajelas menyatakan gugatan penggugat (pemohon peninjauan kembali) tidak dapat diterima, yang berarti seluruh petitum gugatanpenggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. tegasnya

PKIII yaitu surattermohon kepada Nike Blue Ribbon Sports Inc pada tanggal 2 Nopember 1982 (Tegasnya: 5 Tahun kemudian setelah permohonan merek Nike diajukan di kantor patent) membuktikan bahwa bukan pemohon yang mempunyai kualitassebagai pemilik merek Nike, apalagi sebagai pemakai pertamadi wilayah Republik Indonesia.Sedangkan menurut hukum merek Indonesia bahwa anggapanhukum termohon sebagai pemakai pertama atas merek Nikesejak.tangggal 27 Oktober 1978 hanya dapat dinyatakan sebaliknya apabila dapat

Tegasnya di negara asal pemohon sendiri tidak ada laranganmeniru merek Nike, maka kiranya tidak patut terhadap warganegara asing tersebut harus memperoleh perlindungan hukumsecara khusus di Indonesia.apalagi mengajukan tuntutan pembatalan merek termohon iniyang pertama kali diajukan pendaftarannya pada tanggal 27Oktober 1978.. berkenaan dengan masalah prinsip asimilasi antara warga negaraIndonesia dengan warga negara asing dalam menerapkan hukum merek Indonesia, bersama ini termohon mohon menunjuk

dalam pasal 2 ayat 1 dan 3 dari undangundangNo, 21 tahun 1961 yang menentukan, bahwa orang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut kecualidapat dibuktikan hal sebaliknya. akemudian dalam pasal 7 ayat 2 undangundang No. 21tahun 1961 ditentukan bahwa suatu pendaftaran merekmulai berlaku sejak tangeal dicatat dalam daftar umum.Oleh Karena itu yang bersangkutan sejak dicatat dalam dattar umum merek sudah berhak atas perlindungan hukum(tegasnya

Marajo Nan Hitam, serumah gadang, sepandam sepekuburan, seharta sepusaka, setapian sepermandian, segolok segadai, tegasnya seranji sekaum bertali darah dibawah 2(dua) gelar penghulu kaum, yaitu Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak suku Simabur Nagari Tiakar;

diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/PemohonKasasi berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR;Bahwa atas keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Kasasitersebut, Judex Facti hanya menyampaikan akan memuat keberatan itudalam Berita Acara Sidang, tetapi ternyata juga dalam Berita AcaraPersidangan Perkara ini, sama sekali tidak memuat keberatan KuasaHukum Penggugat/Pemohon Kasasi dimaksud, sehingga tidak dapat dilihatadanya hubungan keluarga antara saksi tersebut dengan para pihak dalamperkara ini atau tegasnya

dengan T.l, Il, IIl6 (berupa tandapembayaran pajak) merupakan bukti yang mendukung bukti T.I, Il, III1tersebut;Bahwa bagaimana mungkin yang dijadikan bukti pendukung atas SuratPernyataan Hibah itu adalah bukti pajak, apalagi/padahal pajak atas tanahobjek sengketa ini adalah dibayar oleh Penggugat dari dahulu hinggasekarang atau tidak pernah dibayar oleh Tergugat I, sehingga dengandemikian bukti T.1, Il, IIl2 sampai dengan bukti T.1, Il, Ill.6 adalah tidakbenar berkaitan dengan objek sengketa atau tegasnya

hukum mana kemudian ikutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu dalam pertimbanganberkaitan dengan penilaian atas bukti T.I, II, III7 pada halaman 37 alinea (6)dengan keterangan saksi Naje pada halaman 37 alinea (9);Bahwa saksi Naje dalam persoalan Surat Pernyataan Hibah itu, tidakmengetahui bagaimana proses sehingga adanya Surat Hibah itu, yangdiketahui saksi Naje berkaitan dengan Surat Pernyataan Hibah hanyasebatas pada saat surat itu diantarkan kepadanya untuk ditandatangani,sehingga tegasnya

suaminya pada waktu itu mendapat bibit kakao dari pembagian proyekpemerintah, sementara tidak ada lahannya untuk tempat menanamnya,maka Tergugat I/suaminya meninta izin kepada Penggugat dan suaminyauntuk menanam kakao itu di atas tanah sengketa, namun tidak diizinkan,akan tetapi Tergugat dan suaminya tetap menanam kakao tersebut padasebagian tanah objek sengketa, dan sebagian lainnya masih ditanami olehPenggugat serta dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat masihtinggal di atas tanah objek sengketa, tegasnya

secara keseuruhan tanahobjek sengketa pada saat itu masih dikuasai oleh Penggugat walaupunsebagian di atasnya ada tanaman kakao yang ditanam oleh Tergugat dansuaminya, tegasnya tidak ada pemberian tanah objek sengketa perkara inikepada Tergugat ;Bahwa sebenarnya yang menimbulkan persoalan perkara ini adalah karenaadanya tanaman kakao yang sengaja ditanam oleh Tergugat dansuaminya di atas tanah objek sengketa tersebut, karena ketika tanamankakao itu sudah berbuah, maka Tergugat dan suaminya berusahabagaimana

Halaman 2. jadi tegasnya Penggugat tidak dipecat dan tidak diPHK, oleh Para Tergugat, sehingga berlakulah Pasal 93 Ayat (1) UU RINo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan upah tidakdibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, dan Jugaberdasarkan uraian diatas itu pula maka pasal 93 Ayat 2 f.

(T.4) Karena Penggugat sudah 24 hari sejak tgl. 30 Juni 2013,telah dengan sengaja dan dan secara langsung ataupun tidak langsungtelah menolak dan/atau mengundurkan diri untuk membuat dan/ataumengadakan kontrak kerja yang baru dengan Para Tergugat dan tidakbekerja lagi, Hal ini bersesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat padaposita angka 5. halaman 2, jadi tegasnya Penggugat tidak dipecat dantidak di PHK, oleh Para Tergugat.Bahwa surat DISOSNAKERTRANS Kota Mataram tgl. 15 Juli 2013adalah merupakan

Hal inibersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5,halaman 2, jadi tegasnya Penggugat tidak dipecat dan tidak di PHK,oleh Para Tergugat.d Maka berdasarkan ketiga hal tersebut diatas, maka patut dan beralasanhukum Surat Anjuran dimaksud dikesampingkan dan tidakdipertimbangkan.11 Bahwa berdasarkan uraianuraian yang tersebut diatas, maka telah dapatdiketahui bahwa Penggugat telah tidak bekerja sebagai KaryawanYayasan Insan mandiri setelah masa kontrak berakhir pada tgl. 30 Juni1213172013

sekaligus kesempatan untuk menuntutmenjadi Karyawan Tetap/Guru Tetap tentunya telah terhalang karenaPenggugat sejak berakhirnya masa kontrak kerja tgl. 30 Juni 2013 tidaklagi sebagai karyawan Yayasan Insan Mandiri, Karena Penggugat Telahdengan sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung telahmenolak dan/atau mengundurkan diri untuk membuat dan/ataumengadakan kontrak kerja yang baru dengan Para Tergugat, hal inibersesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5 halaman2, jadi tegasnya

, karena Penggugat juga dalam Petitum/Tuntutangugatannya juga tidak menuntut untuk menjadi pegawai tetap, sebab161719Penggugat sadar tuntutannya tersebut telah terhalang dengan berakhirnyamasa kontrak 30 Juni 2013, karena Penggugat telah dengan sengaja dansecara langsung ataupun tidak langsung telah menolak dan/ataumengundurkan diri untuk membuat dan/atau mengadakan kontrak kerjayang baru dengan Para Tergugat, hal ini bersesuaian dengan dalil GugatanPenggugat pada Posita angka 5 halaman 2, jadi tegasnya