Ditemukan 12 data
25 — 13
hukumtersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimban ngadilan Tinggidalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan armacpnansarc tersebutdi atas, putusan Pengadilan Negeri me omer 919/Pid.Sus/2016/PN.Btmtanggal 16 Januari 2017 yang ney g tersebut haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa na kwa tetap dinyatakan bersalah danharus dipidana, maka kepada ula haruslah dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingk dilan;Mengingat, Pagal $3 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangng
10 — 3
Ipigede#timapiaya yang bertentangan dengan dinilai cukup beralagq terbydimaksud dalam pg $6 p ca 2) & ndaidaNomor 1 Tahun1974 jo Pasal 19 ; irdh 1975 jo Pasa116 huruf (f) Kom ile onan Pemohonpada petitum an memberi izinkepada Pemohon ohon di depan fp irkawinan, makaanun 1989 tentangNg Nomor 3 TahunMengingat segala peraturan perund at gundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
13 — 3
Inisede#@temapiaya yang bertentangan dengan dinilai cukup beralagq terydimaksud dalam pg $6 p re R) & ndaidaNomor 1 Tahun1974 jo Pasal 19 ; irdh 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kom il onan Pemohonpada petitum an memberi izinkepada Pemohon ohon di depan fo Arkawinan, makaanun 1989 tentangNg Nomor 3 TahunMengingat segala peraturan perund at gundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
9 — 2
Inisede#@temapiaya yang bertentangan dengan dinilai cukup beralagq terydimaksud dalam pg $6 p re R) & ndaidaNomor 1 Tahun1974 jo Pasal 19 ; irdh 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kom il onan Pemohonpada petitum an memberi izinkepada Pemohon ohon di depan fo Arkawinan, makaanun 1989 tentangNg Nomor 3 TahunMengingat segala peraturan perund at gundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
12 — 2
steriInidengan penjara yang berk adalah aniaya yang dinilai cukup beralagq terbydimaksud dalam pg $6 p ca 2) & ndaidaNomor 1 Tahun1974 jo Pasal 19 ; irdh 1975 jo Pasa116 huruf (f) Kom ile onan Pemohonpada petitum an memberi izinkepada Pemohon ohon di depanfp irkawinan, makaanun 1989 tentangNg Nomor 3 TahunMengingat segala peraturan perund at gundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
22 — 13
Pasal 70 Ayat (1) UndangUntentang Peradilan Agama sebagaimana yang tUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 HurNomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kkarenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercdapat dikabulkan:Menimbang, bahwa berdasarkan YurisprRepublik Indonesia Nomor 09 K/AG/1 994, tanggaloban tersebut di atas, Majelisa telah terbukti memenuhimor 1 Tahun 1974 tentangng Nomor 7 Tahun 1989h diubah dengan UndangKeduanya dengan Undangf (f) Peraturan Pemerintahpilasi
29 — 22
., Apt menyimpulkan bahwa barang buktimilik terdakwa EDDY YUSUF NAIBAHO Als EDI yaitu :1 (Satu) botol plastik berisi 60(Enam Puluh) ml urine milik terdakwa Eddy Yusuf Naibaho adalah PositifTetrahydrocannabinol (THC).Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintahmaupun dokter yang berwenang.onon= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal127 ayat (1 ) huruf huruf (a) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNG@IPKOTIKG, 230s e annem eaten senemmae
18 — 7
gugatannya; aktek peradilan Agama,perceraian sebagaimana yang telah dlatur dalam Pasal 39 ayat(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraiandibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercefai,dimaksud mengacu kepada alasanalasan yang telperundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah NPelaksanaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 416 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikianpembuktian untuk membuktikan alasan perceraianny4alasanalasan yangdiatur dalam peraturano, 9 Tahun 1975 tentangng
22 — 3
, barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto1,06 (satu koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika miliktersangka atas nama : IRWANSYAH BATUBARA Als WAN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;nonnaennn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 114 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNG
69 — 8
Nur Bin Idris dan Iskandar BinMunzir adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNG OTL Bem i i i i i ti it te7 Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa IskandarBin Munzir yang dilakukan oleh anggota Satuan NarkobaPolres Aceh Tengah, terdakwa Iskandar Bin Munzir tidaksedang menggunakan narkotika jenis shabushabu akantetapi barang bukti yang ditemukan dilantai kamar 103Hotel Renggali tersebut
CV. KARYA JAYA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Cq Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara
164 — 106
Mewajibkan:
3.1 Tergugat I/Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Untuk mema sukkan
data IUP CV.Karya Jaya Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Sumber daya mineral Kabuaten Luwu
Timur Nomor:540/021/DESDM/2009 Tentangng Persetujuan
Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi izin
usaha pertambangan Operasi Produksi dengan luas
areal 209 Ha,CV.Karya Jaya didirikan berdasarkan
CV. KARYA JAYA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Cq Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara
138 — 111
Mewajibkan:
3.1 Tergugat I/Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Untuk mema sukkan
data IUP CV.Karya Jaya Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Sumber daya mineral Kabuaten Luwu
Timur Nomor:540/020/DESDM/2009 Tentangng Persetujuan
Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi izin
usaha pertambangan Operasi Produksi dengan luas areal 833
Ha,CV.KaryaJaya didirikan berdasarkan