bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohontertanggal 4 Juli 2013 dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Hal 3 Dari 6 hal Putusan Nomor : 1634/Pdt.G/2013/PA.TersMenimbang bahwa, pada tahap pembuktian kedua belah pihak tidakpernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,setelah diketahui panjar biaya telah tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan,Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar sebagaimana SuratPanitera Pengadilan Agama Tigarksa

, Penggugat dan Tergugat sudah samasama datangdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapatrukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;Menibang bahwa pada tahap pembuktian kedua belah pihak tidak pernahdatang kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan setelahdiketahui panjar biaya telah tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan,Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar sebagaimana SuratPanitera Pengadilan Agama Tigarksa

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Muhamad Sobari bin Iju) terhadap Penggugat(Evi Sunarya binti Aman);

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Tigarksa tahun anggaran 2021, yang dihitung sejumlah Rp. 385000,00, (

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989

TgrsArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada ditempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itubersembunyi atau) enggan (selain perkara pidana), apabilaPenggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidakmenyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanAgama Tigarksa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2021;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA PengadilanAgama Tigarksa tahun anggaran 2021, yang dihitung sejumlahRp385.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehibertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh oleh Dra. Hj.Aprin Astuti, M.SI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. danDrs. H.

Tergugat namun gagalmencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohontertanggal 04 Juli 2013 dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang bahwa, pada tahap pembuktian kedua belah pihak tidakpernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,setelah diketahui panjar biaya telah tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan,Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar sebagaimana SuratPanitera Pengadilan Agama Tigarksa

, Penggugat dan Tergugat sudah samasama datangdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapatrukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;Menibang bahwa pada tahap pembuktian kedua belah pihak tidak pernahdatang kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan setelahdiketahui panjar biaya telah tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan,Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar sebagaimana SuratPanitera Pengadilan Agama Tigarksa

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989

Tgrsuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa telah memanggilnya secara resmi dan patut,sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui(HIR/RIB) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Maka, dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakulseluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti.

22 Ohivber 202 Nuon 2 TUADAAGOMDMID, MajelisHakir Tiegtat Handing menandang peru entek menambeh arer putueanvy bene mermcinohho Panic Pengalilan Agama Tigarksa oniekiectyitinkan salina pulacan ini pat tele seerpumyal hehwalan bukutig kepeats Pegewai Merce Nokah wchagwertane dimaksasd itelarn pass!

1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Wahyudin bin Bahrum) terhadap Penggugat(Biddari Adawiyah binti Baddrudin);

4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigarksa tahun 2023

upaya mediasi yangdiperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokokperkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohonagar diberikan izin berperkara cumacuma yang dikuatkanoleh Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan olehKepala Desa Serdang Wetan Nomor; 000/152 Ds Sw/V/2011;tanggal 04 mei 2011 dan diketahui oleh Camat Legok BuktiPI, sebagaimana dalam putusan sela yang dijatuhkan olehMajelis Pengadilan Agama Tigarksa

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang bahwa sebelum Majelismemerisa pokok perkara, sebagaimana dalam diktumPenggugat ada memohon agar diberikan izin berperkaracumacuma dan sebagaimana dalam putusan sela yangdijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Tigarksa tanggal06 Juni 2011, Majelis telah mengizinkan dengan biayadibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun2011;Menimbang bahwa berdasarkanpertimbangn pertimbangan tersebut di atas, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989

Putusan No.4565/Pdt.G/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa telah memanggilnya secara resmi dan patut,sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui(HIR/RIB) jo.

Bahwa Para Pemohon orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangantidak mampu yang di keluarkan oleh Desa Margasari, Kecamatan Tigarksa,Kabupaten Tangerang dengan Nomor: 141/090/ , tertanggal 24 September6.2014, untuk itu mohon untuk berperkara secara CumaCuma (Prodeo/Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2007 telahmelangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam di wilayah hukumKantor Urusan Agama (KUA) ~ Kecamatan Tigarksa, KabupatenTangerang;Bahwa pada saat pernikahan

ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum ;Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara tersebut dilakukanpada sidang kedua namun belum memasuki tahap pemeriksaan pokokperkara dan Tergugat belum memberikan jawaban atau tanggapannya,maka meskipun Tergugat tidak hadir, pencabutan tersebut dapat diterimadan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara olehPenggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Tigarksa

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanaHal. 8 dari 17 Hal.

olArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada ditempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itubersembunyi atau) enggan (selain perkara pidana), apabilaPenggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidakmenyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa

TgrsRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali

olArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada ditempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itubersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabilaPenggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidakmenyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa

nomor0162/Pdt.G/2017/PA.TgrsMenimbang, bahwa atas pencabutan tersebut keterangan Tergugat tidakdapat didengar karena ia tidak pernah hadir ke persidanagn meskipun telahdipanggil dengan resmi dan patut;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut meskipundilakukan pada sidang ketiga namun belum memasuki tahan pemeriksaanpokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutanperkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tigarksa

Agustus 2016 yang tetah terdafatardalam regsiter perkara nomor 2662/Pdt.G/2016/PA.TgrsMenimbang, bahwa atas pencabutan tersebut keterangan Tergugaifakpernah hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan padasidang pertama dan belum memasuki tahan pemeriksaan pokok perkara, makaberdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara olehPenggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Tigarksa

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989

olArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada ditempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itubersembunyi atau) enggan (selain perkara pidana), apabilaPenggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidakmenyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989

TgrsArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada ditempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itubersembunyi atau) enggan (selain perkara pidana), apabilaPenggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidakmenyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa

Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989

TgrsMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa telah memanggilnya secara resmi dan patut,sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui(HIR/RIB) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan.

TgrsUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugatberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarksa, sesuai Pasal 73UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tigarksa;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

olArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada ditempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itubersembunyi atau) enggan (selain perkara pidana), apabilaPenggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidakmenyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipunPengadilan Agama Tigarksa

Saksi ADRIANSAH BIN H SUWARNO Bahwa Awalnya saksi mengetahui kejadian ini setelah diberitahu olehkepala Toko Alfamart Tigaraksa T150, bahwa Terdakwa mengambil barangberupa Roko berbagai macam merk di Alfamart Tigarksa T150 dengan jumlahkeseluruhan sebanyak 6230 (enam ribu dua ratus tiga puluh) bungkussehingga uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 119.494.7500 (seratusSembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus limapuluh rupiah).

Saksi HARI FEBRIANSYAH BIN RAHMAN Bahwa Awalnya saksi mengetahui setelah diberitahu oleh kepalaToko Alfamart Tigaraksa T150, bahwa Terdakwa mengambil barang berupaRoko berbagai macam merk di Alfamart Tigarksa T150 dengan jumlahkeseluruhan sebanyak 6230 (enam ribu dua ratus tiga puluh) bungkussehingga uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 119.494.7500 (seratusSembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus limapuluh rupiah).

Bahwa Terdakwa bekerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tok sudah 2tahun dan bekerja di bagian seles / Member Relation Officer dengan nomorNik 17092918 yang ditugaskan di Alfamarat Tigaraksa T150 Bahwa Awalnya saksi mengetahui setelah diberitahu oleh kepala TokoAlfamart Tigaraksa T150, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa RokoHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1580/Pid.B/2019/PN Tngberbagai macam merk di Alfamart Tigarksa T150 dengan jumlah keseluruhansebanyak 6230 (enam ribu dua ratus tiga puluh) bungkus

nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.TgrsMenimbang, bahwa atas pencabutan tersebut keterangan Tergugat tidakdapat didengar karena ia tidak pernah hadir ke persidanagn meskipun telahdipanggil dengan resmi dan patut;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut meskipundilakukan pada sidang ketiga namun belum memasuki tahan pemeriksaanpokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutanperkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tigarksa