., tanggal 18 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding semula sebagai Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tinfkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

., tanggal 18 Pebruari 2016 yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Pembanding semula sebagai Pelawan untuk membayarbiaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tinfkat bandingsejumlah Rp. 150.000, (Sseratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah yang terdiri dari RETNO PUDYANINGTYAS, SH.

Nomor 213/PID/2019/PT SMRMenimbang, bahwa terkait dengan keberatankeberatan dari PenuntutUmum yang tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding menilaisecara substantial telah tersirat dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umumdan secara substantial juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar olehMajelis Hakim Tinfkat Pertama sehingga memori banding tersebutdikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan NegeriSamarinda No. 659/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 19 September

perkara ini bersifatalternatif, yaitu Dakwaan ke.1 Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2019 atau ke. 2.Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan kebebasanMajelis Hakim Tingkat banding untuk memilin dakwaan mana yang sesuai denganfaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan secara berturutturut keterangan saksi dan keterangan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, MajelisHakim Tinfkat

500.000, (lima ratus ribu Rupiah).Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi, dalam hal ini putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No. 113/B/2014/PT.TUNMDN tertanggal 1Oktober 2014, amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No.18/G/2013/PTUNTPI tanggal 5 Maret 2014 yang dimohon banding Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padaddua tingkat peradilan yang pada tinfkat

sembilan puluh lima rupiah)ditambah dengan Rp 48.000.000,00 untuk pembayaran utang POPNAS tahun 2013diluar dari dana Rp. 300.000.000,00 maka kerugian keuangan negara yang nyatanyata dikuasai terdakwa tetapi tidak dapat dipertangung jawabkan = sesuaiperuntukannya sebesar Rp 84. 162.195,00 (delapan puluh empat jutaseratus enampuluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang demikian makaTerdakwa dalam kedudukannya sebagai Bendahara Kegiatan LPI Tinfkat

Terdakwa jugadituntut pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan yang akan dipertimbangkansebagai berikut;halaman 84 dari 90Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PNMnkMenimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dan telah dibuktikandalam pertimbanganpertimbangan unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa dalamkedudukannya sebagai Bendahara Kegiatan LPI Tinfkat