Ditemukan 3968492 data

Urut Berdasarkan
 
Kata Kunci : Kewenangan tingkat kasasi; berat ringatnya pemidanaan dalam tingkat kasasi
PIDANA UMUM/B.13/SEMA 7 2012
13920
  • a)   Judex Juris dapatmeringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan Judex Facti dengan alasan kurangpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) b)   Amarnya: Tolak Perbaikanc) Tidak diperkenankanmenjatuhkan ... [Selengkapnya]
Putus : 17-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2103 K/Pdt/2011
Tanggal 17 April 2012 — SYARIP HIDAYAT, dk. vs E. KOSASIH dan NY. UKASIH, dk.
236192 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — SALMA Binti LA TOIMBI, dkk. vs LA MANE, dkk.
178117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUS ANNomor : 2029 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :Pa fe eSa FONee oeSALMA Binti LA TOIMBI ;SAHARIA Binti LA TOIMBI ;HALIMA Binti LA TOIMBI ;NURDIN BinLA TOIMBI ;YUSUF BinLA TOIMBI ;SURIATI Binti LA TOIMBI, kesemuanya bertempat tinggal diKelurahan Watulea,Kecamatan Guu, Kabupaten Buton,dalam hal ini kesemua memberi kuasa kepadaIAMAWATISH, Advokat, berkantor di JI
    Nomor : 2029 K/Pdt/2011DALAM KONVENSI DAN REKONVENS : Menghukum Para Tergugat baik dalam konvensi maupun rekonvensi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng sebesar Rp. 3.341.000, (tiga juta tiga ratus empat puluh satuRupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara dengan putusannya Nomor : 13/Pdt/2011/PT.Sultratanggal 18 April 2011yang amarnya
    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Mei 2011 kemudian terhadapnyaoleh Para Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2010
    Pengadilan Tinggi telah memberikanpertimbangan yang cukup dan benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SALMA BINTI LA TOIMBIdan kawankawan tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat
    SURIATI Binti LATOIMBI tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh H. Dirwoto, SH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Djafni Djamal, SH.,MH. dan DR. H. Muchtar Zamzami, SH.,MH.
Kata Kunci : Pemidanaan dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/A.7/SEMA 7 2012
9540
  • PutusanPK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (videPasal 266 Ayat 3 KUHAP); Majelis PK (MA) tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex juris/judex facti.
Putus : 27-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2030 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Maret 2012 — GEORGE PREDY vs HANRY HUSEIN, dk.
183168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :GEORGE PREDY, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung No. 46Surabaya, Jawa Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepadaTarida Sondang P.
    Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 866.000, (delapan ratus enam puluh enam riburupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diperbaikioleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 77 / PDT / 2010 /PT.BTN tanggal 20 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.2.
    Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 22 Februari 2011 kemudianterhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2011) diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2011 sebagaimanaternyata
    Banding tidakmenemukan halhal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap halhalyang sudah dikemukakan di persidangan Peradilan Tingkat Pertama dan telahdipertimbangkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama, oleh karena itutidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding, untuk itupatut apabila alasanalasan hukum yang menjadi keberatan dalam MemoriBanding harus dikesampingkan adalah pertimbangan yang keliru, karenaPembanding / Pemohon Kasasi telah menegaskan kembali dalam
    / Pdt.G / 2009 / PN.TNG danjudex facti ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi : GEORGE PREDY, tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat
Kata Kunci : Kewenangan tingkat kasasi; berat ringatnya pemidanaan dalam tingkat kasasi
PIDANA UMUM/A.1/SEMA 4 2016
11000
  • Dalam hal yang mengajukan kasasi adalah PenuntutUmum sedangkan Terdakwa telah menerima putusan, maka Majelis Hakim Kasasi dapatmempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh JudexFacti kepada Terdakwa apabila terdapat ... [Selengkapnya]
Putus : 09-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/Pdt/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — H. YAHYA BIN SYAM vs MARKUS BUI ATHU dan HORMEN ALIAS AMEN
164108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 2119 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :H.
    Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Nomor 03/PDT/G/2006/PT.BABEL, tanggal 20 Juli 2006, dengan amarnya :e Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 19Januari 2006, No.13/Pdt.G/2005/PN.SGT ;e Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
    Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 12 halaman 4 dalamPutusannya, yang mempertimbangkan :Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnyamengemukakan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwaHakim Tingkat Pertama dalam putusanrrya telah menyalahi aturan Pasal1905 KUHPerdata dalam memberi penilaian dengan keterangan seorangsaksi dan telah melampaui wewenang dalam menerapkan pembuktian ;Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak jelas, hanya menyatakanmenimbang,
    Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 17 halaman 5 dalamPutusannya, yang mempertimbangkan :Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dapatdipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah dan oleh karena itu semua biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak jelas, bahwa ataspertimbangan Judex Facti yang tanpa alasan pertimbangan dan cukupdengan kalimat "dapat
    Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 5 halaman 6 dalamPutusannya, yang memutus : Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesarRp.150.000, (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;Hal. 17 dari 19 hal. Put.
Putus : 29-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 K/Pdt/2011
Tanggal 29 Maret 2012 — JOHAN vs APNI BINTI CIK ABAD, dkk.
1290 Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/3.A/SEMA 4 2016
20910
  • Permintaan peninjauan kembali diajukan olehTerpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidanasedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara,permintaan peninjauan kembali dan menghadiri ... [Selengkapnya]
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1961 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — PT. MANDALA INTI MANDIRI vs NY. NAJIRAH, dk. dan BANK BUKOPIN
9958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 1961 K /Pdt/ 2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT. MANDALA INTI MANDIRI, berkedudukan danberkantor pusat di Jalan Perhubungan VI Jakarta13222 Cg. PT.MANDALA INTIMANDIRI berkedudukandan berkantor cabang Jalan Gunung LatimojongNo.125 C Makassar, dalam hal ini diwakili olehDirekturnya : Drs.
    No. 1961 K/Pdt/ 2011Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat ,ll, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan putusan No. 338/PDT/2010/PT.MKS tanggal 19 Januari 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat VPembanding pada tanggal 24 Pebruari 2011 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat /Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 07 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2024 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — ACHMAD ISA BIN SANUSI, dkk. vs TJIONG A JONG alias MEYLI, dkk.
10364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUS ANNomor : 2024 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1. ACHMAD ISA BIN SANUSI, bertempat tinggal di KebonNanas, Rt. 004/Rw. 010, Kelurahan Grogol Selatan,Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kode Pos12220 ;2. ANWAR, bertempat tinggal di Kebon kelapa, Rt. O006/Rw.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan KebayoranLama, Jakarta Selatan, Kode Pos 12220 ;3.
    DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I/PROPINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA, Cq.
    PEMERINTAHDAERAH TINGKAT II/KOTA JAKARTA SELATAN Cq.KANTOR PERTANAHAN, yang dalam hal ini diwakili olehKepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan,berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.1, Blok M, KelurahanMelawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta SelatanKode Pos 12160 atau di Prapanca Raya No. 9, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12160, ParaTermohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat
    Dalam Pokok Perkarae Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem ;e Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesarRp.3.081.000, (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanHal. 13 dari 18 hal. Put.
    MAT SANI tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh H. Dirwoto, SH. HakimAgung yang ditetapkan olen Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Djafni Djamal, SH.,MH. dan DR. H. Muchtar Zamzami, SH.,MH.
Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/3.B/SEMA 4 2016
12620
  • Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luardaerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukandi pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapatdidelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana ... [Selengkapnya]
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — TRI DEWI LARASATI vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Wilayah, dk.
11477 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor. 2015 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :TRI DEWI LARASATI, bertempat tinggal di DusunMekarsari, Desa Sidamulya RT.002 RW.005 KecamatanWanareja Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakilimemberi kuasa kepada : DJUNAEDI,SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Mojopitu No.9 Pati ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:1. PT.
    Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.940.400,(sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSemarang dengan putusan Nomor : 39/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 24 Februari2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 28 Maret
    Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan PengadilanNegeri Pati No. 34/ Pdt.G/2009/PN.Pt tanggal 25 Agustus2010 yang pertimbangan hukumnya telah diambil dalamputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 39/Pdt/ 2011/PT.Smg tanggal 24 Pebruari 2011 pada dasarnya telahsalah penerapan hukumnya serta putusan Hakim tingkatbanding tidak mempertimbangkan Replik PemohonKasasi, seharusnya sebelum Hakim tingkat bandingHal. 5 dari 7 hal. Put.
    Halini sangat jelas penyimpangan dalam penerapan hukum.Apabila Hakim Tingkat Banding memeriksa danmempertimbangkan replik dari pemohon kasasi, makaputusan yang diambil oleh Hakim tingkat banding akanmengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi.
    : TRI DEWI LARASATItersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012, oleh H.Dirwoto, SH.
Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/A.12/SEMA 7 2012
13750
  • Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidanganharus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasihat hukum.
Kata Kunci : Upaya administratif, berwenang mengadili, tingkat pertama
TATA USAHA NEGARA/2.B/SEMA 2 2019
16240
  • Revisi terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentangupaya administrasi 1. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara,pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalamhal peraturan dasarnya tidak ... [Selengkapnya]
  • Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenangmengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

    a.

Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kata Kunci : Tingkat banding, putusan sela, lalai memenuhi syarat
AGAMA/5..a/SEMA 5 2021
15710
  • Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwapemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwapemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Bandingmembuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertamauntuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada PengadilanTingkat Banding untuk

Kata Kunci : Catatan sidang, berita acara sidang, tingkat banding
AGAMA/5.b/SEMA 5 2021
11620
  • Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskandalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuatberdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dantetap berada pada ... [Selengkapnya]
  • Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskandalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuatberdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebaga

    i dasar pembuatan putusan dantetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B).
    Berita Acara Sidang (BAS) yang berisipemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirimke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).

Register : 05-09-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5021 B/PK/PJK/2022
Tanggal 13 Desember 2022 — PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
195 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 22-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6007 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK