Bahwa sewaktu. almarhum Parmono bin Suto Tarunomeninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan berupa sebidangtanah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi)yang terletak di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan BanjarmasinSelatan, Kota Banjarmasin dengan batasbatas : Sebelah Utara : Tanah Hak Sebelah Timur : S.U.17/TPGR/2000 Sebelah Selatan =: S.U.27/TPGR/2000 Sebelah Barat : S.U.15/TPGR/2000sesual sertifikat Hak Milik Nomor 1107 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kotamadya Banjarmasin

menurut hukum jual beli antara almarhum FAUZI Bin ABDUSSAMAD dan almarhumah Masmurah Binti Mastur selaku pembeli dengan Maisyarief Bin Yusmanhadi, Hullyatie Binti Yusmanhadi dan Nanang Budianto Bin Yusmanhadi selaku penjual, sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Rumah dan Kwitansi, keduanya bertanggal 17 Desember 2008;

/2007 luas 160 M2 terakhir atas nama HULLYATIE (Tergugat) adalah sah menurut hukum hak milik Para Penggugat;

,MM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikute Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BAGUS SASMITA SUSANTO,S.IP namun tidak ada hubungan keluarga.e Bahwa benar ada temuan dari BPK di Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan RetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.223.290.241, (duaratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu dua ratus empatpuluh satu rupiah).e Bahwa benar Terdakwa disidang TPGR terkait Retribusi

PengendalianMenara Telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013.e Bahwa benar Tim TPGR dibentuk oleh Bupati dan selanjutnya melakukansidang TPGR terhadap Terdakwa.e Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa ada menyetorkan sebesarRp.3.290.241, (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus empatpuluh satu rupiah).e Bahwa benar Terdakwa ada menitipkan rumah beserta sertifikatnyakepada tim TPGR sebagai ganti kerugian Negara yang ditimbulkan olehTerdakwa.e Bahwa benar tim TPGR tidak bisa menaksir

harga rumah tersebut.e Bahwa benar tim TPGR masih menunggu taksiran dari KPKNL Bima;e Bahwa jabatan saksi di TPGR adalah sebagai sekretaris;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun 2012 Terdakwa merupakan Bendahara PengelolaRetriobusi Menara Telekomunikasi di Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Sumbawa Barat dan pada Tahun 2013 Terdakwasebagai Petugas Wajib Pungut Retribusi Menara Telekomunikasi

Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkanKelompok Korban ( Penggugat ) dalam perkara ini yang isinya antaralain memerintahkan pembentukan Tim Penyelesaian Ganti Rugi ( TPGR), maka TPGR dalam waktu sekurangkurangnya 7 hari kerja, TPGRharus sudah melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompokkorban untuk mendaftarkan diri dengan kemudian di verifikasi olehTPGR tentang kebenaran dan buktibukti kerugian yang dimiliki, selamapaling lambat 30 hari kerja, Apabila telah dilakukan verifikasi,

Tim Penyelesaian Ganti Rugi ( TPGR ) bertanggung jawab kepadaMajelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka TPGRwajib memberikan laporan pertanggung jawaban ;6. Menghukum Tergugat Il, Ill, dan IV untuk melaksanakan kewajiabanhukumnya sesusai dengan peraturan perundangundangn yang berlaku ;7.

Kegiatan pergelaran promosi nilaiseni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp94.380.000,00;367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam:368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi BengkuluNomor 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp1.000.000,00;:369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi BengkuluNomor 1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp1.000.000,00;370. Setoran (TGR) An.

Nomor 230 PK/Pid.Sus/2017367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam:368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi BengkuluNomor 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp1.000.000,00;:369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi BengkuluNomor 1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp1.000.000,00;370. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi BengkuluNomor 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp1.000.000,00;371.

Danau Toba Permai (Asli) 1 (Satu) Buku;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.SusPrk/2021/PN Tpgr. Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor : 6616 tanggal 10 Mei 2017(Salinan) 1 (Satu) Buku;S. Perjanjian Kerja Laut Bagi Kapal Perikanan ABK KM.

Kegiatan pergelaran promosi nilai senibudaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 94.380.000,367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam.368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor :1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor :1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,370. Setoran (TGR) An.

Bahwa TPGR Pemerintah Provinsi Bengkulu bukan ketentuan yang bakukarenanya perlu dibuktikan dipersidangan mengenai sah atau tidaknyamenurut hukum.Berdasarkan uraian alasanalasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim YangMulia memutus perkara ini dengan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:Menghukum terdakwa Drs.

Oleh karena itu pembelaan Tim Penasihat hukumterdakwa tidak berdasar dan harus ditolak.Menimbang, bahwa adakerugian Negara yang dibebankan pada terdakwayang telah ditetapbkan oleh TPGR Pemerintah Provinsi Bengkulu Pengadilanberpendapat adalah dibenarkan, karena ditetapbkannya ganti rugi tersebut terjadiatas kesalahan terdakwa yang telah mengunakan dana tidak mempedomaniketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

KHILMI FIRDAUS, SE:Bahwa saksi tidak tahu tentang PenunjangKegiatan dan aplikasi anggaran;Bahwa saksi sudah tahu kalau akan dijadikantersangka pada tahun 2005 akhir, terdakwabersama dengan saksi COKRO, saksi SYAFRUDINdan saksi MUSTAIN pernah menghadap Bupati,karena didalam partai sudah mendapat kabarakan dijadikan Tersangka dan saat itu saksibersama dengan saksi COKRO, saksi SYAFRUDINdan Terdakwa MUSTAIN mengusulkan kepadaBupati Supaya diselesaikan dengan TPGR ;Bahwa saksi sudah menyerahkan laporan

dariBPK kepada Penyidik tertanggal 15 Maret 2006akan tetapi tahun 2004 sudah ada nominal diPebruari 2004;Bahwa saksi telah terima sesuai dengan APBDdan Putusan Bupati disimpulkan merupakanbantuan rumah Tinggal;Bahwa saksi bersedia menjalankan TPGR;Bahwa saksi merasa ada tekanan politik;Bahwa dalam membahas anggaran DPRD berasaldari eksekutif dalam hal ini Setwan dan draftnyamenyatu dalam satu kesatuan buku draft RAPBD;Bahwa dalam penyusunan anggaran Eksekutifterhadap anggaran Dewan tidak sesuai

KHILMI FIRDAUS, SE:e Bahwa saksi tidak tahu tentang PenunjangKegiatan dan aplikasi anggaran;e Bahwa saksi sudah tahu kalau akan dijadikantersangka pada tahun 2005 akhir, terdakwabersama dengan saksi COKRO, saksi SYAFRUDINdan saksi MUSTAIN pernah menghadap Bupati,karena didalam partai sudah mendapat kabarakan dijadikan Tersangka dan saat itu saksibersama dengan saksi COKRO, saksi SYAFRUDINdan Terdakwa MUSTAIN mengusulkan kepadaBupati Supaya diselesaikan dengan TPGR ;e Bahwa saksi sudah menyerahkan

laporan dariBPK kepada Penyidik tertanggal 15 Maret 2006akan tetapi tahun 2004 sudah ada nominal diPebruari 2004;e Bahwa saksi telah terima sesuai dengan APBDdan Putusan Bupati disimpulkan merupakanbantuan rumah Tinggal:; Bahwa saksi bersedia menjalankan TPGR;14.Ayat (1) ;Bahwa saksi merasa ada tekanan politik;Bahwa dalam membahas anggaran DPRD berasaldari eksekutif dalam hal ini Setwan dan draftnyamenyatu dalam satu kesatuan buku draft RAPBD;Bahwa dalam penyusunan anggaran Eksekutifterhadap anggaran

pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa terdakwa tidak tahu tentang PenunjangKegiatan dan aplikasi anggaran;Bahwa terdakwa sudah tahu kalau akan dijadikantersangka pada tahun 2005 akhir, terdakwabersama dengan saksi COKRO, saksi SYAFRUDINdan saksi MUSTAIN pernah menghadap Bupati,karena didalam partai sudah mendapat kabarakan dijadikan Tersangka dan saat itu terdakwabersama dengan saksi COKRO, saksi SYAFRUDINdan saksi MUSTAIN mengusulkan kepada Bupatisupaya diselesaikan dengan TPGR

;Bahwa terdakwa sudah menyerahkan laporandari BPK kepada Penyidik tertanggal 15 Maret2006 akan tetapi tahun 2004 sudah ada nominaldi Pebruari 2004;Bahwa terdakwa telah terima sesuai denganAPBD dan Putusan Bupati disimpulkanmerupakan bantuan rumah Tinggal;Bahwa terdakwa bersedia menjalankan TPGR;Bahwa terdakwa merasa ada tekanan politik;Bahwa dalam membahas anggaran DPRD berasaldari eksekutif dalam hal ini Setwan dan draftnyamenyatu dalam satu kesatuan buku draft RAPBD;Bahwa dalam penyusunan anggaran

Kegiatan pergelaran promosi nilai senibudaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 94.380.000,367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam.368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor :1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor :1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,370. Setoran (TGR) An.

Kegiatan pergelaran promosi nilai senibudaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 94.380.000,367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam.368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor :1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor :1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2016/PN. Bgl370.

Saat tindakanitu dilakukan PEMKAB GROBOGAN belum MEMILIKI PERDA tentangMajelis Tuntutan Ganti Rugi (TPGR) sebagaimana diamanatkan PP No. 58Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;Bahwa permohonan kode rekening sejak Maret 2009 kepada Bupati Groboganyang diajukan Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan sebagaisarana penyetoran hasil pungutan kerugian daerah dari pedagang Pasar Godongtidak dipenuhi Bupati sampai Terdakwa dialih tugaskan pada jabatan AsistenPemerintahan tanggal 07 Maret

Bahwa dari Rp. 475.464.700, (empat ratus tujuh puluh lima juta empatratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Terdakwa Eddy telahmenyerahkan uang kepada Kepala Dinas Pardamean Siregar Rp. 275juta, Rp. 50 juta ke Negara melalui Adnan kepada Mustofa dandiserahkan kepada Tim TPGR, sehingga uang pengganti yang pantasdibebankan kepada Terdakwa Eddy adalah Rp. 150.464.700, (Seratuslima puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)dan pada pembelaan ini Terdakwa telah mengembalikan

ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 475.464.700, (empat ratus tujuh puluhlima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp. 475.464.700, (empat ratustujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Kepala Dinas Paerdamean Siregarsebesar Rp. 275 juta, Rp. 50 juta ke negara melalui Adnan kepada Mustofa dandiserahkan kepada Tim TPGR

menghadapBupati, karena didalam partai sudah mendapat kabar akandijadikan Tersangka dan saat itu saksi bersama dengan SaksiCOKRO, saksi SYAFRUDIN dan Terdakwa MUSTAINmengusulkan kepada Bupati supaya diselesaikan denganTPGR ;e Bahwa saksi sudah menyerahkan laporan dari BPK kepadaPenyidik tertanggal 15 Maret 2006 akan tetapi tahun 2004sudah ada nominal di Pebruari 2004;e Bahwa saksi telah terima sesuai dengan APBD dan PutusanBupati disimpulkan merupakan bantuan rumah Tinggal; Bahwa saksi bersedia menjalankan TPGR

TerdakwaSAID IDHAM selaku Bendahara Sekwan DPRD Kab.Lingga namun hanya membuatsurat pemberitahuan agar mengembalikan uang sisa UUDP pada kas Daerah denganbukti surat No.900/KEU/859 tanggal 07 Desember 2006.Bahwa yang berhak melakukan penindakan atas temuan kerugian Negara adalahInspektorat Daerah caranya adalah dengan melakukan audit dan jika ada kerugiankeuangan daerah maka pejabat yang bersangkutan akan mengembalikan kerugian dengandipotong gaji atau diwajibkan membayarnya langsung, biasanya ada TPGR

Terdakwa tidak bekerja atas SuratPerintah atasan, Terdakwa bukan bendahara, bukan pengelola keuangandaerah dan Terdakwa adalah salah satu korban dari kebijakanPerdamean Siregar selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan;Bahwa dari Rp475.464.700,00 yang dinikmati Terdakwa Eddy atas BonVoucer BBM Solar yang ditunaikan tersebut, sebagian diantaranyaTerdakwa telah menyerahkan uang kepada Kepala Dinas PardameanSiregar Rp275 juta, Rp50 juta ke Negara melalui Adnan kepada Mustafodan diserahkan kepada Tim TPGR

;Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke ruangan saksi tanyakan kenapaterjadi demikian dan disampaikan ada kebijakan ketua Dewan DjibtonTamudia untuk menutupi partisipasi sumbangan ke gerera, mahasiswa, danbencana alam dan sebagainnya;Bahwa tindak lanjut atas temuan tersebut dibentuk Majelis TPGR dan yangdipimpin oleh saksi sebagai Sekda;Bahwa TGR dibebankan kepada namanama yang tidak melaksanakanperjalanan termasuk nama Terdakwa;Bahwa pada waktu melaksanakan TGR ada disampaikan kepada Bupatiselaku

;e Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke ruangan saksi tanyakan kenapaterjadi demikian dan disampaikan ada kebijakan ketua Dewan DjibtonTamudia untuk menutupi partisipasi sumbangan ke gerera, mahasiswa, danbencana alam dan sebagainnya;e Bahwa tindak lanjut atas temuan tersebut dibentuk Majelis TPGR dan yangdipimpin oleh saksi sebagai Sekda;e Bahwa TGR dibebankan kepada namanama yang tidak melaksanakanperjalanan termasuk nama Terdakwa;e Bahwa pada waktu melaksanakan TGR ada disampaikan kepada Bupatiselaku

Bahwa surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) adalahmerupakan rekomendasi dari BPK;Bahwa yang bertandatangan dalam SKTJM tersebut adalah Siodinarkarena sepengetahuan inspektorat bahwa Siodinar adalah pemilikPT.Bintang Vony Nusantara dan uang masuk kerekening Siodinar sertasemua pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh Siodinar dan padasaat itu Siodinar juga mengakui kalau dia merasa mengambil kelebihanuang pembayaran;Bahwa nilai SKTJM yang ditandatanagni adalah Rp.2.328.922.545 danpada saat TPGR

membuat laporanpertanggungjawaban Fungsional perbulannya yang di ketahui oleh Kabiromasingmasing selanjutnya berdasarkan laporan pertanggungjawabanmasingmasing biro di laporkan ke Bendahara Pengeluaran Setda danHalaman 136 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsdikompilasi menjadi Laporan pertanggunghjawaban FungsionalBendahara Pengeluaran Setda dan mengetahui saksi selaku Sekda Prov.Bali yang selanjutnya melalui BUD melaporkan ke Gubernur Bali.Bahwa terkait Keputusan Gurbernur Bali mengenai TPGR