ikan Tuna dan (satu) ekorMarlin, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Witasaat kapal berada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 Mil dariBarat Pulau Makalehi yang merupakan perairan ZEEI Laut Sulawesi datang kapal KP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan terdakwa selaku NakhodaKMN Kawil tidak dilengkapi dengan dokumen perikanan berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPD, Tanda Pencatatan kapalPerikanan (TPKP

ikan Tuna dan 1 (satu) ekorMarlin, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Witasaat kapal berada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 Mil dariBarat Pulau Makalehi yang merupakan perairan ZEEJ Laut Sulawesi datang kapalKP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan terdakwa selakuNakhoda KMN Kawil tidak dilengkapi dengan dokumen perikanan berupa Surat jinUsaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Tanda Pencatatan kapalPerikanan (TPKP

);e bahwa TPKP adalah setara dengan SIPI sehingga TPKP asli harus berada di ataskapal;e bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumenSIUP, SIPI dan SPB adalah pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) jo.

Pasal 5 Permen Usaha Perikanan Tangkap); bahwa nelayan kecil hanya wajib mendaftarkan kapalnya ke dinas perikanansetempat secara gratis untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran KegiatanPerikanan (TPKP) (vide Pasal 65 ayat (5) UU Perikanan Jo.

Pasal 62 PermenUsaha Perikanan Tangkap ); bahkan terhadap nelayan kecil, dinas perikanan setempat dituntut secara proaktifmelakukan pendaftaran terhadap nelayan kecil (vide Penjelasan Pasal 65 ayat(5) UU Perikanan); bahwa ahli menyatakan TPKP adalah setara dengan SIPI sehingga perbuatanterdakwa menangkap ikan tanpa TPKP adalah melanggar Pasal 27 ayat (1) UUPerikanan; tetapi majelis tidak sependapat dengan ahli karena sesungguhnya Pasal 27 ayat(5) UU Perikanan secara gramatikal telah jelas, yaitu

. ; n= nnn noe nnn non nnn nnn nn nnn nee nnn nen nnn nnn nee on enn enn nnn nnBahwa berdasarkan keterangan ahli Mochamad Mikron, S.Sos, M,Si ahli dariKelautan dan Perikanan menerangkan bahwa KM Pelangi tidak memilikidokumen pendukung yaitu tidak memiliki Surat jin Usaha Perikanan (SIUP)atau Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dan Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) yang masih berlaku.

TPKP dan SIPI yangditemukan sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 22 Januari 2011. ; Rater Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) UURI Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.45 tahun 2009 tentangHal. 4 dari 11 hal Put.No.294/Pid/2014/PT.DKIperubahan atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP 20220 son one son nne nce nnn ennaATAUKEDUABahwa, terdakwa SULAIMAN Bin MAON bersama sama dengan saksiHADI HASIBUAN Bin IMAN HASIBUAN

KM Pelangi dengan cara pembayaran/penggajian dengan cara bagi hasil setelah diambil biaya operasional(perbekalan kapal). ; 272222 222 nnn nnn nn one nnn ene eneDalam setiap perjalanan untuk berlayar, saksi HADI HASIBUAN Bin IMANHASIBUAN menahkodai kapal KM Pelangi berlayar tidak dilengkapidengan surat persetujuan berlayar (SPB), dikarenakan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) tidak diberikan oleh syahbandar karenasurat izin penangkapan ikan (SIPI) KM Pelangi dan tanda pencatatankegiatan perikanan (TPKP

HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan Terdakwaselaku Nakhoda KMN KAWIL tidak dilengkapi dengan Dokumen perikananberupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP),Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) serta Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;SUBSIDAIR :Bahwa

Tuna dan 1 (satu) ekor Marlin, kemudianpada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita saat kapalberada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mil dari BaratPulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI Laut Sulawesi datang kapalKP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan Terdakwaselaku Nakhoda KMN KAWIL tidak dilengkapi dengan Dokumen perikananberupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP

Tuna dan 1 (satu) ekor Marlin, kemudianpada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita saat kapalberada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mil dari BaratPulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI Laut Sulawesi datang kapalKP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan Terdakwaselaku Nakhoda KMN Kawil tidak dilengkapi dengan Dokumen perikananberupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP

Tuna dan 1 (satu) ekor Marlin, kemudianpada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita saat kapalberada pada posisi 02 40 890 LU 124 37 821 BT sekitar 30 mil dari BaratPulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI Laut Sulawesi datang kapalKP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan Terdakwaselaku Nakhoda KMN Kawil tidak dilengkapi dengan Dokumen perikananberupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP),Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP

No.1330 K/Pid.Sus/2014Pulau Makalehi yang merupakan Perairan ZEEI Laut Sulawesi datang kapalKP.HIU 005 dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan Terdakwaselaku Nakhoda KMN Kawil tidak dilengkapi dengan Dokumen perikananberupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP),Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) serta Surat Persetujuan Berlayar(SPB);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 100B jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45

Bengkong Kota Batam sudah dibeli oleh terdakwa dari saksi YUNIARTIseharga Rp 95.000.000, (Sembilan puluh lima juta rupiah) dantandatangan saksi YUNIARTI telah dipalsukan oleh terdakwa.e Bahwa kemudian terdakwa bersamasama dengan saksi ANNA (istriterdakwa), mendatangi saksi RASMITA SURBAKTI untuk meminjam uangsebagai modal usaha pangkas rambut dengan jaminan surat dokumenrumah di bengkong mahkota blok E no 49, berupa 1 (satu) lembar suratteam pemukiman kembali penduduk (TPKP) An.

Bengkong Kota Batam sudah dibeli oleh terdakwa dari saksi YUNIARTIseharga Rp 95.000.000, (Sembilan puluh lima juta rupiah) dantandatangan saksi YUNIARTI telah dipalsukan oleh terdakwa.Bahwa kemudian terdakwa bersamasama dengan saksi ANNA (istriterdakwa), mendatangi saksi RASMITA SURBAKTI untuk meminjam uangsebagai modal usaha pangkas rambut dengan jaminan surat dokumenrumah di bengkong mahkota blok E no 49, berupa 1 (satu) lembar suratteam pemukiman kembali penduduk (TPKP) An.

Bengkong, Batam , dan adapun dokumen rumah yang dijadikan j ami nan tersbeut berupa surat team pemukiman kembaiipenduduk (TPKP) , surat pemyataan hibah dan kwitansi jua! be!i rumahantara sdr.

Bahwa kemudian terdakwa bersamasama dengan saksi ANNA (istriterdakwa), mendatangi saksi RASMITA SURBAKTI untuk meminjam uangsebagai modal usaha pangkas rambut dengan jaminan surat dokumenrumah di bengkong mahkota blok E no 49, berupa 1 (satu) lembar suratteam pemukiman kembali penduduk (TPKP) An.

perairan Indonesia yangmasuk wilayah teritorial Indonesia ; Pada pukul 19.00 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan yang sedangpatroli melihat PMN tanpa nama 2 sedang menurunkan pukat kemudianmendatangi PMN Tanpa Nama 2, selanjutnya Speed Patkamla PosalSei Taiwan merapat ke perahu lalu kapal tersebut diperiksa suratsuratdan dokumen akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasmaupun surat kelengkapan kapal berupa SIUP (Surat Ijin UsahaPerikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP

Karang Unarang di wilayah perairan Indonesia yangmasuk wilayah teritorial Indonesia ;e Pada pukul 19.00 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan yang sedangpatroli dan melihat PMN tanpa nama 2 sedang menurunkan pukatselanjutnya Speed Patkamla Posal Sei Taiwan merapat ke perahu lalukapal tersebut diperiksa suratsurat dan dokumen akan tetapi Terdakwatidak dapat menunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapalberupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) atau untuk kapal berbobot 5GT ke bawah disebut TPKP

perairan Indonesia yang masuk wilayah teritorial Indonesia; Pada pukul 19.00 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan yang sedang patrolimelihat PMN tanpa nama 2 sedang menurunkan pukat kemudian mendatangiPMN Tanpa Nama 2, selanjutnya Speed Patkamla Posal sei Taiwan merapatke perahu lalu kapal tersebut diperiksa suratsurat dan dokumen akan tetapiterdakwa tidak dapat menunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapalberupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GT kebawah disebut TPKP

Suar Karang Unarang diwilayah perairan Indonesia yang masuk wilayah teritorial Indonesia: pada pukul 19.00 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan yang sedang patrolidan melihat PMN tanpa nama 2 sedang menurunkan pukat selanjutnya SpeedPatkamla Posal sei Taiwan merapat ke perahu lalu kapal tersebut diperiksasuratsurat dan dokumen akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkanidentitas maupun surat kelengkapan kapal berupa SIPI (Surat jinPenangkapan Ikan) atau untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP

Desember 2017 dans/d, Maret 2018; (fotokopi sesual dengan aslinya);Fotokopi Notulen Rapat Tim Penilai Kinerja PegawaiNegeri Sipil (TPKP) Nomor : 09/TPKP/2017 tanggal 17Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihnan, Ketua TimPenilai Kinerja PNS dan Notulis; (foto kopi sesuai denganaslinya); Halaman 40 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK24.

Bukti T24 : Fotokopi Notulen Rapat Tim Penilai Kinerja PegawaiNegeri Sipil (TPKP) Nomor : 08/TPKP/2017 tanggal 13September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatinan, Ketua TimPenilai Kinerja PNS dan Notulis; (foto kopi sesuai denganaslinya); 25. Bukti T25 : Foto kopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor:820/1924 tertanggal 4 September 2017 yang ditujukankepada Bupati Sleman, c.g.

Bahwa hasil klarifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembahasanHalaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YKdalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) pada tanggal 17Oktober 2017 yang isinya salah satunya adalah merekomendasikanPenggugat untuk ditempatkan sebagai Staf Subbagian Umum danKepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (vide bukti T23); 7.

keputusan tersebut Penggugat tidak menghadiri pelantikannya (vide bukti T5 dan keterangan Saksi Suyono);Bahwa terhadap ketidakhadirannya tersebut, kemudian Penggugat hadirdalam Rapat Koordinasi tanggal 13 Oktober 2017 dengan acara KlarifikasiKetidakhadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah tanggal 25September 2017 (vide bukti T6, T7, T8 dan keterangan Saksi Suyono);Bahwa hasil klarifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembahasandalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2017 dilakukanpembahasan dalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) yangisinya salah satunya adalah merekomendasikan Penggugat untuk ditempatkanHalaman 67 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YKsebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (vide bukti T23);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berkeyakinan pada pokoknya Penggugat telah diperiksa dan dinilai oleh

rupiah)Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;4 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Kapal KM KURNIA AKBAR terbuat darikayu, bermesin merk Mitsubisi 90 PK No.433611,6GTdanUang hasil lelang sebesar Rp. 3.220.000, (tiga juta dua ratus dua puluh riburupiah) dari 420 Kg ikan Kembung dan 70 Kg ikan Japuh;Dirampas untuk Negara ;1 (satu) unit Jaring Trawl mata jaring;Dirampas untuk dimusnahkan ;e Dokumen kapal berupa (satu) SIPI (telah mati), 1(satu) buah Surat Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan/TPKP

Dokumen kapal berupa (satu) SIPI (telah mati), (satu) buah Surat TandaPencatatan Kegiatan Perikanan/TPKP (telah mati), Sertifikat Kelayaka danPengawakan Kapal Penangkap Ikan, (satu) buah PAS kecil, Surat KeteranganKecakapan SKK an.Masdar Bin Jabar, Kartu Langganan BBM No.SPBB370115, Surat Persetujuan Berlayar SPB, Daftar ABK KM.KURNIA AKBAR2, Copy Kesimpulan Rumusan dari DKP Jakarta;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;Hal.7 dari 11 hal.Put.No.530 K/Pid.Sus/2012 Uang hasil lelang sebesar

./2016/PN.Tpg.6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2014, NOP 21.71.009.002.0050082.0 dan Fotocopy Resi PembayaranPajak, diberi tanda P.6;7 Fotocopy Surat Team Pemukiman Kembali Penduduk (TPKP) OtoritaPengembangan Derah Industri Pulau Batam Badan Pelaksana , tanggal 20Februari 1989, diberi tanda P.7;8 Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor:STPLKB/1586/V1/2014/Kepri?

No. 2622 K/PID.SUS/2015Penangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS)di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;9) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor:923.503/E.2/0121/TPKP/2011 dari Pemerintan Kabupaten BulunganDinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011;10) Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 740/Ilm dari Menteri Perhubungan,Tertanggal 19 November 2014;11) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor:PK.001/04/03/KSOP.Trk 2015

September 2008, tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RINomor: PER.O6/MEN/2008 tentang Penggunaan alat penangkapanikan pukat hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,Nomor: 2/PERMEN KP/2015 tentang Larangan penggunaan alatpenangkapan ikan pukat hella (traw/s) dan pukat tarik (seine nets) diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;9) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor:923.503/E.2/0121/TPKP

Tasma Puja (TERGUGAT 0 Nomor: 032/TPKP/II/2015,tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Permohonan Rekomendasi PelepasanKawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukankepada Gubernur Riau Cq Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telahmembuktikan bahwa PT. Tasma Puja (TERGUGAT 1!) telah mengakui secarategas bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan,dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna.

Fhoto copy Surat Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutanuntuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 032/TPKP/II/2015tertanggal 16 Februari 2015 dari PT.Tasma Puja dan diberi tanda P18;19. Foto copy Surat Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :522.1/Planhut/717 tertanggal 24 Maret 2015 dan diberi tanda P19;20.

Tasmapuja No. 029/TPKP/II/2016 tanggal 17Februari 2016 diberi tanda T 5;6. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.522.1/Planhut/1975 tanggal 30 Juni 2016 diberi tanda T 6;Halaman 33 dari 43 halaman Perkara No : 8/Pdt GLH/2019/PN.Rgt.7. Fotocopy sesuai asli Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduProvinsi Riau No. 503/BP2T/NONIZIN HUT/07 tanggal 30 Desember 2016diberi tanda T 7;8.

Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yangdapat dikonversi No. 188/TPKP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 diberitanda T 8;9.

Fotocopy Tanda Terima tanggal 27 Desember 2016 terhadap SuratPermohonan No. 188/TPKP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 diberi tandaTI9;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat tersebuttelah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadipersidangan, terhadap T 6 dan T 9 tidak dapat disesuaikan dengan aslinyasehingga bukti tersebut foto copy dari foto copy;Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalildalilbantahannya, Tergugat I mengajukan buktibukti

Tanda Pencatat Kegiatan Perikanan (TPKP) yang digunakan untuk usahaperikanan skala kecil;Bahwa semua surat ijin tersebut diatur di dalam rumusan Pasal 26 ayat 1, Pasal 28ayat 1 dan Pasal 61 ayat 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Bahwa kapal yang akan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesiakhususnya di Kabupaten Nunukan sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat 1 harus memiliki SIUP dan dalam Pasal27 ayat 1 harus memiliki SIPI, hal

Tangkap pasal 1 poin 7 yang berbunyi nelayan kecil adalahorang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhikebutuhan sehari hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5GT (gross ton);e Bahwa untuk dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan maupunAdministrator Pelabuhan setempat yang di dalam dokumen tersebut harusmencantumkan ukuran ukuran kapal/GT, bila ukuran kapal kurang atau sama dengan5 GT maka hanya diberikan tanda pendaftaran pencatatan perikanan (TPKP

Tangkap pasal 1 poin 7 yang berbunyi nelayankecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan sehari hari yang menggunakan kapal perikanan berukuranpaling besar 5 GT (gross ton);Bahwa benar dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan maupunAdministrator Pelabuhan setempat yang di dalam dokumen tersebut harusmencantumkan ukuran ukuran kapal/GT, bila ukuran kapal kurang atau sama dengan5 GT maka hanya diberikan tanda pendaftaran pencatatan perikanan (TPKP

)sedangkan untuk kapal nelayan ukuran lebih dari 5 GT diwajibkan untuk mengurusSIUP badan usahanya dan SIPI untuk kapalnya;Bahwa benar dokumen tanda pendaftaran pencatatan perikanan (TPKP) dapatdipersamakan dengan SIPi (Surat Ijin Penangkapan Ikan);Bahwa benar KM.

Sinar Muliatersebut pada saat dilakukan pengukuran beratnya adalah 9 GT dan menurut ahliJAMALUDDIN, S.Pi bila ukuran kapal kurang atau sama dengan 5 GT maka hanyadiberikan tanda pendaftaran pencatatan perikanan (TPKP) sedangkan untuk kapalnelayan ukuran lebih dari 5 GT diwajibkan untuk mengurus SIUP badan usahanya danSIPI untuk kapalnya;Menimbang, bahwa terhadap Kapal KM.

No. 1796 K/Pid.Sus/2011untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP (Tanda PencatatanKegiatan Perikanan) sehingga Terdakwa beserta kapalnya ditangkap dan ditahan untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 jo UndangUndang RI No. 45 Tahun2009 tentang Perikanan;DanKEDUABahwa ia Terdakwa AKAM Bin ANCURAN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011sekira pukul 15.00 Wita atau setidaktidaknya

Usaha Baru 04 berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), atauuntuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP (Tanda PencatatanKegiatan Perikanan) sehingga Terdakwa beserta kapalnya ditangkap dan ditahan untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 jo UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan;DanKETIGABahwa ia Terdakwa AKAM Bin ANCURAN pada hari Senin tanggal 09 Mei

Kelautan dan Perikanan RI NomorPER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan PukatHela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor2/PERMENKP/2015 dari Menteri Kalautan dan Perikanan RI, tertanggal8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan IkanPukat Hella (Trawls) dan Pukat Tarik (SEINE NETS) di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor 523.503/E.2/10/23/TPKP

Indonesia NomorPER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan PukatHela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor2/PERMENKP/2015 dari Menteri Kalautan dan Perikanan RepublikIndonesia tanggal 8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (Seine Nets) diwilayah pengelolaan perikanan Negara Repubilk Indonesia;Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor 523.503/E.2/10/23/TPKP

Putri 3 yangtertera pada TPKP (Tanda Pencatatan Kapal Perikanan) ukuran 2 GT, mulaimelaut pada pukul 07.30 WIB berangkat menuju lokasi penangkapan ikan diLaut Air Midai, sebelum melakukan penangkapan Terdakwa mempersiapkanalat pancing, kompresor, selang, kacamata renang dan Potasium Sianida.

pada tanggal10 Juni 2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (Satu) buah perahumotor yang sedang berlayar dari arah Tawau Malaysia,selanjutnya anggota speed Patkamla Posal Sei Taiwanmendekati perahu) motor tersebut dan melakukanpemeriksaan; Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksi WILLY EKAPRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwaUNSALA Bin SARUAN tidak dapat menunjukan dokumenberupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau untuk kapalberbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP

perairan Indonesia yang masuk wilayah teritorial Indonesia ; Pada pukul 19.00 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan yang sedang patroli melihatPMN tanpa nama 2 sedang menurunkan pukat kemudian mendatangi PMN TanpaNama 2, selanjutnya Speed Patkamla Posal sei Taiwan merapat ke perahu lalu kapaltersebut diperiksa suratsurat dan dokumen akan tetapi terdakwa tidak dapatmenunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapal berupa SIUP (Surat IjinUsaha Perikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP

Karang unarang di wilayah perairan Indonesia yang masuk wilayah teritorial Indonesia ; pada pukul 19.00 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan yang sedang patroli danmelihat PMN tanpa nama 2 sedang menurunkan pukat selanjutnya Speed PatkamlaPosal sei Taiwan merapat ke perahu lalu kapal tersebut diperiksa suratsurat dandokumen akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan identitas maupun suratkelengkapan kapal berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) atau untuk kapalberbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP

berwenang menerbitkan SIB/ SPB (Surat PersetujuanBerlayar) bagi kapalkapal Perikanan dikeluarkan oleh Syahbandar PelabuhanPerikanan, bila ada pelabuhan perikanan diwilayah mana kapal tersebutberasal, jika pelabuhan Perikanan belum ada atau kapal Perikananberpangkalan diluar pelabuhan perikanan maka SIB/SPB dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Umum ; Bahwa untuk kapalkapal asing bila hendak melakukan usaha perikanandiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib dilengkapidokumen SIUP/TPKP

pada tanggal 10 Juni2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (satu) buah perahu motor yangsedang berlayar dari arah Tawau Malaysia, selanjutnya anggota speedPatkamla Posal Sei Taiwan mnendekati perahu motor tersebut danmelakukan pemeriksaan;e Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksiWILLY EKA PRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwaUNSALA Bin SARUAN tidak dapat menunjukan dokumen berupa SIUP(Surat Ijin Usaha Perikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GT ke bawahdisebut TPKP

Jika pelabuhan perikanan belumada atau kapal perikanan berpangkalan diluar pelabuhanperikanan maka SIB/SPB dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhanumum;Bahwa Dokumendokumen yang harus dilengkapi yaitu SIUP/TPKP untuk ijin usaha, SIPI untuk ijin penangkapan ikan dan SIKPIuntuk ijin pengangkutan ikan yang dikeluarkan oleh KementrianKelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)di Jakarta atau instansi yang berwenang setempat yang beradadi Propinsi/Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan

Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor : 523.503/E.2/0115/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertamggal 12 Juli 2011;10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 721/Iim dari Menteri Perhubungan, Tertanggal 19 November 2014, atas nama KM. SINAR HARAPAN 5;11.

Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor523.503/E.2/0115/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten BulunganDinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertamggal 12 Juli 2011;10.Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 721/lim dari Menteri Perhubungan,Tertanggal 19 November 2014, atas nama KM. SINAR HARAPAN 5;Halaman 14 dari 31 Putusan No. 86/Pid.Sus/2015/PN.

Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor523.503/E.2/0115/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan DinasPerikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertamggal 12 Juli 2011;10.Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 721/lim dari Menteri Perhubungan,Tertanggal 19 November 2014, atas nama KM. SINAR HARAPAN 5;11.

Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor523.503/E.2/0115/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten BulunganDinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertamggal 12 Juli 2011;10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 721/lim dari Menteri Perhubungan,Tertanggal 19 November 2014, atas nama KM.

Unarang pada tanggal10 Juni 2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (Satu) buah perahumotor yang sedang berlayar dari arah Tawau Malaysia, selanjutnyaanggota speed Patkamla Posal Sei Taiwan mendekati perahumotor tersebut dan melakukanpemeriksaan; Setelah dilakukanpemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksi WILLY EKA3PRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwaUNSALA Bin SARUAN tidak dapat menunjukan dokumen berupaSIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GTke bawah disebut TPKP