yang ditetapkan, sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dengan rincian : nnn nnn nnn nnn nnn neee Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;e Untuk TPPKK Desa sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;e Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) :e Untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;e Untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK

Kegiatan yang ditetapkan, sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dengan rinciane Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) =;e Untuk TPPKK Desa sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) :e Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) :e Untuk Karang Taruna sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;e Untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebesarRp. 10.000.000

dikepolisian karena diduga melakukan penyimpangan atas dana bantuanPemerintah Propinsi Banten ;Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 19 ayat (1) s/d ayat (3)Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009 tentang PedomanPelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa sePropinsi Banten Tahun2009, mestinya apabila ada dugaan penyimpangan atas penggunaan danabantuan tersebut, seharusnya terlebih dahulu dilakukan penelitianpenelitian dan pengawasanpengawasan secara berjenjang kepada TimPelaksana Teknis Kegiatan (TPTK

Kegiatan yang ditetapkan, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)dengan rincian :e Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;e Untuk TPPKK Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) ;e Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) ;e Untuk Karang Taruna sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) ;e Untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebesar Rp10.000.000,00

No. 175 K/PID.SUS/2013e Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;e Untuk TPPKK Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) ;e Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) ;e Untuk Karang Taruna sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) ;e Untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ; Kemudian bulan Oktober 2009 Terdakwa

Si Tentang PenyelewenganPengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 20142015, Dana BantuanProyek RKB Tahun Anggaran 2015 Dan Honorarium TPTK TahunAnggaran 2016 Pada SMP Negeri 1 Long Bagun Kecamatan LongBagun, dengan Keputusannya yang berkesimpulan adalah sebagaiberikut :Sesuai hasil wawancara dan data/fakta serta analisa denganpermasalahan yang ada dapat di simpulkan sebagai berikut :1.

Saksi saudara RINTO HARAHAP, S.Pd selaku)= mantanBendahara Rutin SMP Negeri 1 Long Bagun TERBUKTI atasbelum terbayarnya honorarium tugas tambahan TPTK (TenagaPendidikan dan Tenaga Kependidikan) dari bulan Novembersampai dengan Desember 2016 dan kesalahan dalampemasangan jendela RKB (Ruang Kelas Baru) di SMP Negeri 1Long Bagun oleh tukang.2.

Dan justru sebaliknya keputusan instansi InspektoratKabupaten Mahakam Ulu tentang Pemeriksaan Khusus NomorINSPEKTORATII/03/KS2017/VI/2017, Tanggal, 12 Juni 2017 yangmenyebutkan :Saksi Saudara RINTO HARAHAP, S.Pd selaku mantan Bendahara RutinSMP Negeri 1 Long Bagun TERBUKTI atas belum terbayarnyahonorarium tugas tambahan TPTK (Tenaga Pendidikan dan TenagaKependidikan) dari bulan November sampai dengan Desember 2016 dankesalahan dalam pemasangan jendela RKB (Ruang Kelas Baru) di SMPNegeri 1 Long Bagun

.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018, yang sudahdilegalisir.20) 1 (Satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733532tanggal 16 Agustus 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.288.087.200,(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu duaratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.21) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran staffaparatur gampong, sidang tuha 4 dan TPTK

17Desember 2018, yang sudah dilegalisir.41) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembangunangedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500, (enam puluh tujuh jutaempat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17Desember 2018, yang sudah dilegalisir.42) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaranSiltap aparatur gampong,sidang tuha pet dan TPTK

Nomor 22/Pid.SusTIPIKOR/2020/PT BNA41) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembangunangedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500, (enam puluh tujuh jutaempat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17Desember 2018, yang sudah dilegalisir.42) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaranSiltap aparatur gampong,sidang tuha pet dan TPTK

.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018, yang sudahdilegalisir.20) 1 (Satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733532tanggal 16 Agustus 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.288.087.200,(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu duaratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.21) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran staffaparatur gampong, sidang tuha 4 dan TPTK

Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PTBNA41) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembangunangedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500, (enam puluh tujuh jutaempat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17Desember 2018, yang sudah dilegalisir.42) 1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaranSiltap aparatur gampong,sidang tuha pet dan TPTK

.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah) tanggal O06 Juni 2018, yang sudahdilegalisir.1 (satu) lembar foto copy Cek bank Aceh dengan nomor AU733532tanggal 16 Agustus 2018 penarikan tunai sebanyak Rp.288.087.200,(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu duaratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir.1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran staffaparatur gampong, sidang tuha 4 dan TPTK

tanggal 17Desember 2018, yang sudah dilegalisir.1 (Satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembangunangedung serba guna sebanyak Rp.67.480.500, (enam puluh tujuh jutaempat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17Desember 2018, yang sudah dilegalisir.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran SPP gampongBlang Makmur Kec kuala batee kab Abdya kegiatan pembayaran Siltapaparatur gampong,sidang tuha pet dan TPTK

dari SMA Negeri 1 Linggang Bigung yang diberitanda P.10 ;Foto Copy Surat tulisan tangan yang diberitanda P. 11 ; HAL 10 PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2016/PN.SDW12.13.14.15.16.17.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Adat Kampung Tering Baru atas namaHERMANUS HELAQ dan AGNES TRI WAHYUNI HUSUN yang diberi tandaP.12;Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/6083/UMTPTK/DPI/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 yang diberi tanda P.13;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor 472.23/5913/UM TPTK

anggaran 2006 di Kabupaten Yapen Waropen sebagaimanayang telah ditentukan sedemikian rupa dalam Pedoman UmumPembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2006 dansengaja dilakukan meskipun sudah menjelang akhir tahun anggaran 2006.Bahwa berdasarkan hasil audit/ Surat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 21Desember 2009 Nomor : LHPKKN609/PW26/5/2009 tentang Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi (TPTK

No. 1653 K/PID.SUS/201 1Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2006 dansengaja dilakukan meskipun sudah menjelang akhir tahun anggaran 2006.Bahwa berdasarkan hasil audit/ Surat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 21Desember 2009 Nomor : LHPKKN609/PW26/5/2009 tentang Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi (TPTK) Pekerjaan Pembangunan Solar Packed Dealer untukNelayan (SPDN) pada Dinas Kelautan

Nomor 432 K/PID.SUS/20161) Melakukan;2) Menyuruh melakukan;3) Turut serta melakukan.Terhadap substansti Pasal 55 ayat (1) ke KUHP dikaitkan denganpertimbangan Judex Facti di atas, maka Pemohon Kasasi menanggapisebagai berikut :1.Bahwa dalam hal substansi "melakukan sebagai bagian dari Pasal55 ayat (1) ke KUHP, Pemohon Kasasi tidak memenuhi substansitersebut, dengan alasan: Berdasarkan fakta persidangansebagaimana yang telah Pemohon Kasasi jabarkan padapembahasan Pasal 3 UU TPTK dalam hal unsur "dengan

yangdikualifikasikan sebagai para pelaku turut serta (medepleger).Bahwa Pomohon Kasasi tidak serta merta dapat ditarik menjadipelaku turut serta apabila Pemohon Kasasi tidak melakukankerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) untuk melakukanperbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukanya dapat merugikan keuangan atau perekonomiannegara" yang merupakan unsur Pasal 3 UU TPTK

danHalaman 27 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN PlIktim pendamping Desa saudara JIMY namun untuk kelengkapanadministrasi rapat seperti foto dan daftar hadir dan notulen rapat saat itutidak ada dan hanya ada perintah lisan saja dari Camat untuktimverifikasi tidak usah turun ke lapangan karena sudah ada saudaraSUPAWAN yang sudah mengecek ke lapangan;Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jembatan dan timbunan tanahuntuk Desa Olung Balo tersebut dilaksanakan secara swakelola artinyamelibatkan TPTK

(Ahli Pengolahan Air Bersih)Setelah itu. dilakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan.Wawancara juga dilakukan kepada Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Timpendamping Teknik kegiatan (TPTK) dari Dinas Pekerjaan Umum, Konsultanperencana, Konsultan pengawas dan Kontraktor.