Surat Keputusan Kepala Dinas TRTB Kota Padang Perihal KRKPRK dengan No. 0623/DTRTB/KRKPRK/12/2008 Tertanggal 03Desember 2008;ll.

Bangunan (IMB) No.0652/IMB/GD/LT.4/LB.04/2008 Tertanggal 03 Desember 2008 atasnama ARIF TANDO, yang dikeluarkan berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas TRTB Kota Padang Perihal KRKPRK dengan No.0623/DTRTB/KRKPRK/12/2008 Tertanggal 03 Desember 2008;11.

Surat Keputusan Kepala Dinas TRTB Kota Padang PerihalKRKPRK dengan No. 0623/DTRTB/KRKPRK/12/2008 Tertanggal03 Desember 2008;Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut :1. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0652/IMB/GD/LT.4/LB.04/2008 Tertanggal 03 Desember 2008 atasnama ARIF TANDO;2. Surat Keputusan Kepala Dinas TRTB Kota Padang PerihalKRKPRK dengan No. 0623/DTRTB/KRKPRK/12/2008 Tertanggal03 Desember 2008;4.

By Pass, Kelurahan TanjungSaba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;Bahwa antara Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Daerah Tingkat IIPadang Nomor: 82/DTK/KRKLING/12/1998 tanggal 29 Desember 1998dengan Surat Keputusan Kadis TRTB Kota Padang perihal KRKPRKdengan No. 623/DTRTB/KRKPRK/12/2008 tertanggal 03 Desember 2008,Lokasi tanahnya berbeda, karena lokasi tanahnya berbeda, maka tentutidak bisa disamakan keduanya;Bahwa terhadap Surat Keputusan Kadis TRTB Kota Padang perihal KRKPRK dengan No.

Surat Keputusan Kepala Dinas TRTB Kota Padang perihalKRKPRK dengan No. 623/DTRTB/KRKPRK/12/2008tertanggal 03 Desember 2008;3.

pada saat itu sayasedang dudukduduk di dalam areal CADIKA tersebut, kemudian tibatiba saksi ll melihat 2 (dua) unit Mobil Crane yang membawa besibesikerangka reklame bekas bongkaran Dinas TDTB keluar dari arealCADIKA tersebut, lalu) saksi Il menyuruh petugas satpol PPmemberhentikan mobil Crane tersebut, dan ketika ditanya yangmenyuruh mereka adalah RICKARDO GURNING.Adapun barang barang sitaan Dinas TRIB yang diambil olehRICKARDO GURNING yaitu berupa besibesi kerangka reklame bekasbongkaran Dinas TRTB

, dan saksi Il tidak mengetahui rincian besi yangdiambil tersebut, namun yang pasti saksi Il melihat dua unit mobil Ccranetersebut sudah penuh terisi olen kerangka reklame bekas bongkaran.Adapun mekanisme pembongkaran besibesi kerangka reklame yangdilakukan oleh dinas TRTB Pemko Medan sesuai dengan Pasal 132 ayat(1,2) Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentangpenetapan Reklame yaitu untuk tahap pertama Dinas TRIB melakukanpatrol untuk mencari papanpapan reklame yag tidak memiliki ijin /

Dapat saksi Il jelaskan bahwa tidak ada surat dari PerusahaanAdvertising yang masuk ke Kantor Dinas TRIB untuk pembongkaranpengambilan besibesi kerangka reklame yang sudah dibongkar olehdinas TRTB.

Bahwa terdakwa mengambil barangbarang tersebut bersama temanterdakwa yang bernama RICKARDO GURNING yang mana dia jugaadalah pegawai Dinas TRTB Pemko Medan; Bahwa peranan terdakwa dan teman terdakwa RICKARDO GURNINGyaitu mendampingi pihak MULTIGRAFINDO MANDIRI agar dapatmengambil barangbarang sitaan Pemko Medan, karena Jjika tidak adapegawai dari TRIB yang mendampingi untuk mengambil barang, makaanggota satpol PP yang berjaga tidak meperbolehkannya; Bahwa adapun orang dari pihak PT.

MILIENUM pada bulanDesember 2016; Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Dinas TRTB PemkoMedan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) unit mobil crene BK 9324 LB ; 1 (satu) unit mobil Crene BK 9151 LE ;Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2017/PN Lbp Besi kerangka reklame sebanyak 7 (tujuh) rangka dengan rincian 3 (tiga)mempunyai tiang dan 4 (empat) tidak mempunyai tiang ; 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam ; Uang tunai sebesar

Medan Sunggal keberatan dengan tindakan Tergugat dr/Penggugatdk tersebut diatas dan telah menyampaikan keberatan mereka kepadaTergugat dr/Penggugat dk selaku pemilik bangunan ruko, tetapi Tergugatdr/Penggugat dk tidak mengindahkannya dan proses pembangunan rukotetap diteruskan ;Bahwa karena keberatan warga tidak diindahkan Tergugatdr/Penggugat dk, warga menyampaikan keberatan kepada KepalaLingkungan Lela, Lurah, Camat, dan dinas tata ruang dan tata bangunan(TRTB) kota Medan yang mana surat permohonan

Medan Sunggal, dinas tata ruang dan tata bangunan(TRTB) kota Medan menanggapi permohonan tersebut dengan menyuratiTergugat dr/Penggugat dk selaku pemilik bangunan ruko dan turun kelokasi bangunan ruko untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada dilapangan ;Bahwa dari hasil pemeriksaan dinas tata ruang dan tata bangunan(TRTB) kota Medan di ketahui bahwa pembangunan 7 (tuju) unit rukotersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari PemkoMedan sesuai dengan surat TRTB No. 640/3215 tanggal

29 April 2013,Perihal Peringatan untuk membongkar sendiri dan menghentikanpelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai tanpaSurat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemko Medan ;Bahwa menindaklanjuti surat TRTB No. 640/3215 tanggal 29 April2013 diatas, TRTB kembali memerikan surat No. 640/ 4582 tanggal 20Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Lokasi yangditandatangani oleh Ir.

STBL/1180/V/2009/TABEStertanggal 21 Mei 2009, Penggugat juga menyampaikan pengaduannyakepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan padatanggal 17 Juni 2009 atas bangunan rumah permanen yang didirikanTergugat di atas tanah Penggugat seluas + 250 M? (dua ratus lima puluhmeter persegi), yang terletak di Jalan lrigasi d/h.

STBL/1180A//2009/TABEStertanggal 21 Mei 2009, Penggugat juga menyampaikan pengaduannya kepadaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Nomor 640/2005tanggal 1 Juli 2009... dan seterusnya...

Kota Medan ;Bahwa, oleh karena itu berdasarkan dalil Penggugat tersebut agarperkara a quo menjadi terang dan sempurna maka sangat wajar dan tepatapabila Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRIB) Kota Medandiikutsertakan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo, karenakepentingan hukum maupun kedudukan TRTB Kota Medan cukup berperansehubungan perkara a quo, oleh karena itu dengan tidak turut digugatnya atauditarik TRTB Kota Medan sebagai pihak berperkara dalam gugatan Penggugattelah mengakibatkan

Bahwa oleh sebab itu sejak dimulai pembangunan tersebut hinggasekarang sesungguhnya telah diingatkan Para Penggugat danmasyarakat sekitarnya, dengan melaporkannya mulai dari KepalaKelurahan Tegal Sari Mandala II, Kepala Dinas Tata Ruang Dan TataBangunan Kota Medan (TRTB), Badan Lingkungan Hidup Kota Medandan DPRD Kota Medan supaya bangunan dihentikan tetapi diabaikan,pembangunan jalan terus sekarang kondisinya sudah 90% siap;.

Bahwa oleh karena itu Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan(TRTB) memperingati Sdri Pojianna melalui Surat Nomor 640/1646tertanggal 10 Maret 2016 Perihal: Peringatan untuk membogkar sendiridan menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yangtidak sesuai/tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yangditujukan kepada pemilik bangunan yakni Sdr.

Pojianna tersebut namunlagilagi gagal karena dihalangi oleh beberapa oknum Anggota TNI,karena itu Para Penggugat telah menyurati Dan Pomdam /BB agaroknum tersebut ditindakan secara hukum dan agar Dinas Tata RuangDan Tata Bangunan Kota Medan (TRTB), melanjutkan pembongkaranpaksa tersebut;. Bahwa Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan (TRTB), baikdalam surat peringatan maupun dalam surat pembongkaran paksa telahmempermasalahkan Sdr.

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksuddiberikan wewenang tersebut; jadi sangat jelas dan terang gugatan ParaPenggugat tidak ada kaitannya dengan surat keputusan atas terbitnyasurat keputusan objek sengketa tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 426.21/1380.K tanggal 21 Oktober 2015 milik Tergugat IlIntervensi;Bahwa letak lokasi yang atas terbitnya objek sengketa terhadap surat IzinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor 426.21/1380.K tanggal 21 Oktober2015 oleh Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB

Tergugat II Intervensi) apakah yang dikatakan sepertiitu bisa dikatakan mengalami kerugian atas bangunan yang sudahmendapatkan persetujuan IMB oleh TRTB melalui Keputusan WalikotaMedan Nomor 426.21/3180.k.;Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti danmenerangkan secara jelas aturan hukum yang mana sudah diuraikan diatas tersebut dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) NomorHalaman 12 dari 24 halaman.

Lalang, Kec.Medan Sunggal keberatan dengantindakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut diatas dan telahmenyampaikan keberatan mereka kepada Tergugat dr/Penggugat dk selaku pemilik bangunan ruko, tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak mengindahkannya dan prosespembangunan ruko tetap diteruskan ;Bahwa karena keberatan warga tidak diindahkan Tergugat dr/Penggugat dk, warga menyampaikan keberatan kepada KepalaLingkungan Lela, Lurah, Camat, dan dinas tata ruang dan tatabangunan (TRTB) kota Medan yang mana

kondisi yang ada di lapangan ;10.Bahwa dari hasil pemeriksaan dinas tata ruang dan tata11.bangunan (TRIB) kota Medan di ketahui bahwa pembangunan7 (tuju) unit ruko tersebut tidak memiliki Izin MendirikanBangunan (SIMB) dari Pemko Medan sesuai dengan suratTRTB No. 640/3215 tanggal 29 April 2013, Perihal Peringatanuntuk membongkar sendiri dan menghentikan pelaksanaanpekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai tanpaSurat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemko Medan ;Bahwa menindaklanjuti surat TRTB

No. 640/3215 tanggal 29April 2013 diatas, TRTB kembali memerikan surat No. 640/4582 tanggal 20 Juni 2013, Perihal : PemberitahuanPengosongan Lokasi yang ditandatangani oleh Ir.

Bahwa setelah Pemohon mendapat izin dari Pertamina untuk mendirikanstasiun pengisian LPG 3 Kg (SPBE) di atas tanah seluas + 7300 M@ (videbukti P4 dan P5) dan juga Surat Pernyataan dari masyarakat sekitaryang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat sekitar tidakberkeberatan atas rencana pembangunan SPBE tersebut, (Vide bukti P6) maka Pemohon mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) kepada Termohon melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan(TRTB) Kota Medan untuk 11 unit bangunan yang

Bahwa meskipun telah mengantongi izin dari berbagai pihak, namunpihak Termohon melalui Dinas TRTB Kota Medan menolak PermohonanIMB dari Pemohon dengan alasan lokasi yang dimohonkan tidakdiizinkan berlokasi pada Zona Pertanian (vide poin 2 bukti P8);.

(vide bukti P4 dan P5) dan juga Surat Pernyataan darimasyarakat sekitar yang pada pokoknya menyatakan bahwamasyarakat sekitar tidak berkeberatan atas rencana pembangunanSPBE tersebut, (Vide bukti P6) maka Pemohon mengajukanpermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Termohonmelalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medanuntuk 11 unit bangunan yang akan digunakan sebagai tempatstasiun pengisian LPG 3 Kg (Vide bukti P7);Bahwa meskipun telah mengantongi izin dari berbagai pihak, namunpihak

BWP Medan Marelan seluas +131,26 (kurang lebih seratus tigapuluh satu koma dua puluh enam) hektar berada di Sub BWP(SBWP) paya pasir blok 200502, SBWP tanah enam ratus blok 200201, dan SBWP Terjun blok 200101, blok 200102, blok 200103,Menurut Pemohon berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjangfrasa SBWP Terjun blok 200103 di atas bersinggungan dengan tempat usahaPemohon yang berlokasi di SBWP Terjun blok 200103, sehingga pihakTermohon melalui Dinas TRTB Kota Medan menolak Permohonan IMB dariPemohon

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P2;Asli Surat Pernyataan Nomor XXX/22/TRTB/III/2017 yang diterbitkanoleh Kepala Desa TLG BLK Kecamatan Tanjungraja, tertanggal 24Maret 2017 mengenai keterangan kematian atas nama Yuli binti Adam,telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P3;.

Asli Surat Pernyataan Nomor XXX/21/TRTB/III/2017 yang diterbitkanoleh Kepala Desa TLG BLK Kecamatan Tanjungraja, tertanggal 24Maret 2017 mengenai keterangan kematian atas nama Yuli binti Adam,telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P4;Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Pemohon II telahpula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :1.

Carol Lesley Tarigan ikutdalam perjanjian tersebut sebagaimana dalam Akta Pernyerahan Hak TanahNo. 30, tanggal 13 Juni 2012 dan Akta Perjanjian Bangun Bagi No. 31 tanggal13 Juni 2012, yang diperbuat LILI SURYATI,SH, Notaris di Medan;Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak mengikut sertakan secaralengkap Walikota Medan dan atau Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan(TRTB) dalam perkara aquo, hal mana Penggugat menyebutkan bahwa IMB(Izin Mendirikan Bangun) hanya diperoleh atas 5 (lima) unit bangunan

,sebagaimana dalam Keputusan Walikota Medan No. 648/ 1243 K tentang IzinMendirikan Bangunan, tanggal 17 Juni 2013 ;Bahwa oleh karena tidak mengikut sertakan Ny.Carol Lesley Tarigan danDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) kota Medan, dalam perkara inisesuai dengan Yurisprudensi Mari No. 816 K/ Pdt/ 1986, tangal 22 Oktober1992, yang menyebutkan untuk menentukan secara formil siapa saja pihakyang mesti ditarik sebagai pihak secara Imperative, harus didasarkan pada/disesuaikan dengan jangkauan Dalil

diri dalam Akta Penyerahan Hak atas tanahNo.30, tanggal 13 Juni 2012 dan Akta Perjanjian Bangun Bagi No. 31 tanggal13 Juni 2012, sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata sah suatuPerjanjian serta Lampiran , Il dan Lampiran Ill maka oleh karena patut secarahukum dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atas milik Penggugat yaitu No. 1 dan No.2 yang mana atas unit tersebut telah16diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB

) kota Medan,sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu KeputusanWalikota Medan No. 648/ 1243 K tentang Izin Mendirikan Bangunan adalahmerupakan persetujuan dari Penggugat kepada Tergugat melakukanPengurusan IMB ke Dinas Tata Kota Ruang dan Tata Bangunan (TRTB)sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Akta Perjanjian Bangun Bagi No.31,tanggal 13 Juni 2012, pasal 2 ayat 2 berisi tentang Pihak Pertama(ic.

Surat bukti hak dan keterangan kepala Desa yang dikuatkanoleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu.Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Trtb. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.2. Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) Paal ini harusdisaksikan oleh Kepala Desa dan seorng anggota PemerintahDesa yang bersangkutan.3.

Dan jumlahkerugian atas kehilangan tanah objek perkara adalah sebesarRp 2.50.000 / meter dikali 534 meter = Rp 133.500.000,( seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribua rupiah )Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Trtb.

PPmemberhentikan mobil Crane tersebut, dan ketika ditanya yangmenyuruh mereka adalah RICKARDO GURNING.Adapun barang barang sitaan Dinas TRIB yang diambil olehRICKARDO GURNING yaitu berupa besibesi kerangka reklame bekasbongkaran Dinas TRIB, dan saksi Il tidak mengetahui rincian besi yangdiambil tersebut, namun yang pasti saksi Il melihat dua unit mobil Ccranetersebut sudah penuh terisi olen kerangka reklame bekas bongkaran.Adapun mekanisme pembongkaran besibesi kerangka reklame yangdilakukan oleh dinas TRTB

barangnyatersebut, maka terdakwa akan diberikan upah, lalu terdakwa pundidampingi pihak MULTIGRAFINDO masuk kedalam CADIKA untukmengambil barangbarangnya yang disita Pemko Medan, dan setelahselesai dimuat ke atas mobil truk, daketika hendak mau keluar dariCADIKA, ternyata mobil tersebut diberhentikan oleh Satpol PP kemudianterdakwa diserahkan ke Polsek Deli Tua.Bahwa terdakwa mengambil barangbarang tersebut bersama temanterdakwa yang bernama ABRAM VINCENT HUTAPEA yang mana diajuga adalah pegawai Dinas TRTB

TrtB. Bukti Saksi:1.

telah membongkar kembali bahanpenutup tersebut.......................73Bahwa telah terbukti di dalam persidangan tingkat pertama berdasarkanketerangan bukti surat dan keterangan saksi bahwa perbuatan TermohonKasasi/Pembanding/Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensimenutup tanah yang diperkarakan mendapat teguran dari instansi yangberwenang, dimana setelah tidak diindahkan oleh TermohonKasasi/Pembanding/ Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi,Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB

Nomor 537 K/Pdt/2017 17 T17 Foto copy dari asli Resume Rapat Komisi D Bukti T 17 menjelaskanDPRD Kota Medan tertanggal 31 Agustus bahwa sesuai hasil2010, bukti mana telah diberi materai cukup pertemuan Komisi Ddan telah dinazegelen pada Kantor Pos DPRD Kota dengan DinasMedan serta telah dilegalisir sebagai mana TRTB Kota Medan setelahaslinya pada Kepala Kepaniteraan melihat dan mempelajariPengadilan Negeri Medan selanjutnya diberi Sertifikat Nomor 276 An.tanda P17 Nurhayati Lubis (istriSdr.Yakup)

dan datadatadari BPN Kota Medan,TRTB Kota Mdan danKelurahan Sei Agul MedanBarat menyimpulkanbahwa Gang tersebutadalah merupakan fasilitasumum oleh sebab ituGang tersebut harusdikembalikan kepadafungsi semula yangmerupakan Gangbertentangan dengan P1218 T18 Fotocopy dari surat Kelurahan Sei AgulNomor 005/53 tertanggal 29 April 2009perihal Undangan yang ditunjukan kepadaPenggugat dan Tergugat, bukti mana telahdiberi materai cukup dan telah dinazegelenpada Kantor Pos Medan serta telah dilegalisirsebagai

Trtb. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Sawal Siagian binMimbar Siagian) dengan Pemohon Il (Rostimauli Tambunan bintiBonifansiusTambunan) yang dilangsungkan pada hari Senin 12Desember 2005 di Sibudil Desa Batu) Manumpak KecamatanPangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;c.

Trtb.

Trtb. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Harijon Siregar binSalum Siregar) dengan Pemohon Il (Luminda Simatupang binti PatarSimatupang) yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 10 Juni1996 di Sibudil Desa Batu Manumpak Kecamatan PangaribuanKabupaten Tapanuli Utara;c.

Carol Lesley Tarigan ikut dalam perjanjian tersebutsebagaimana dalam Akta Pernyerahan Hak Tanah No. 30,Halaman 13 dari 40Halaman.tanggal 13 Juni 2012 dan Akta Perjanjian Bangun Bagi No. 31tanggal 13 Juni 2012, yang diperbuat LILI SURYATI,SH, Notarisdi Medan ;Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak mengikutsertakan secara lengkap Walikota Medan dan atau Dinas TataRuang dan Tata Bangunan (TRTB) dalam perkara aquo, halmana Penggugat menyebutkan bahwa IMB (lIzin MendirikanBangun) hanya diperoleh atas

5 (lima) unit bangunan,sebagaimana dalam Keputusan Walikota Medan No. 648/ 1243 Ktentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 17 Juni 2013 ;Bahwa oleh karena tidak mengikut sertakan Ny.Carol LesleyTarigan dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) kotaMedan, dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Mari No.816 K/ Pdt/ 1986, tangal 22 Oktober 1992, yang menyebutkan untuk menentukan secara formil siapa saja pihak yang mestiditarik sebagai pihak secara Imperative, harus didasarkan pada/disesuaikan

mengikatkan diri dalam AktaPenyerahan Hak atas tanah No.30, tanggal 13 Juni 2012 danAkta Perjanjian Bangun Bagi No. 31 tanggal 13 Juni 2012,sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata sah suatuPerjanjian serta Lampiran , I dan Lampiran Ill maka oleh karenapatut secara hukum dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengurus Izin MendirikanBangunan (IMB) atas milik Penggugat yaitu No. 1 dan No.2 yangmana atas unit tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Tata Ruangdan Tata Bangunan (TRTB

Sebab, seharusnya Penggugat juga menarik atau mengikutsertakanpihak lain selaku tergugattergugat dalam gugatan aquo, antara lain: DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (atau biasadisebut juga Dinas TRTB);27) Bahwa alasan mengapa Dinas TRTB juga harus ditarik sebagai salah satutergugat adalah terkait dengan dalil petitum angka 3 gugatan aquo, yangmeminta untuk membangun kembali tempat berjualan;28) Bahwa pembangunan kembali tempat berjualan atau pasar di tengahtengah perkotaan haruslah

Sebab, seharusnya Penggugat juga menarik atau mengikutsertakanpihak lain selaku tergugattergugat dalam gugatan aquo, antara lain: DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (atau biasadisebut juga Dinas TRTB);Halaman 48 dari 57 PutusanNomor 166/Pdt.G/2020/PN Mdn2) Bahwa alasan mengapa Dinas TRTB juga harus ditarik sebagai salah satutergugat adalah terkait dengan dalil petitum angka 3 gugatan aquo, yangmeminta untuk membangun kembali tempat berjualan;3) Bahwa pembangunan kembali tempat

2017tentang ljazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, dimana dalam Pasal 3disebutkan ljazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlakubaik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa ijazah pada pendidikan formal ditetapkan olehkepala satuan pendidikan dan diberikan kepada peserta didik yang telah lulusdari satuan pendidikan yang bersangkutan yang memuat:a) Identitas peserta didik;Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Trtb

,(Seratus juta rupiah ) ;Bahwa oleh karena itu, Penggugat hendak menguasai sepenuhnya tanahulayat miliknya yang terhalang atas dari perbuatan Tergugat , sehingga paraHalaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Trtb)15.16.Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil dan kerugianimmaterial ;Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000,(seratus jJuta rupiah) dengan alasan hukum yang Penggugat sampaikan didalam gugatan perkara aquo, penggugat tidak dapat menguasai,mengusahai