Ditemukan 8 data
Terdakwa:
HARDI UDA'A, SE., MM.
231 — 46
Terdakwa:
HARDI UDA'A, SE., MM.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
117 — 38
Pembanding/Terdakwa : HARDI UDA'A, SE., MM.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA,; Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangHalaman 75 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PALditandatangani oleh sdr.
ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA,; Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yangditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah)kepada PT.
ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA,; Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yangditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah)kepada PT.
HARDI UDA'A selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT.ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi PenggunaanPelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangHalaman 102 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PALditandatangani oleh sdr.
14 — 7
Uda'a dan Zainudin Lahedadengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) dibayar tunai;2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 18 tahun dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 19 tahun;3.
Uda'a bin Asgar Uda'a, umur 41 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln.
Uda'a dan Zainudin Laheda; Bahwasaksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian maharoleh mempelai pria (Pemohon ) kepada mempelai wanita (Pemohon Il),berupa uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tuna; Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnyapernikahan baik sedarah maupun sesusuan; Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon Ilberstatus perawan dalam usia 19 tahun; Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta
Safri Asgar A.Uda'a bin Asgar Uda'a dan Lamanan Dayani bin Dayani;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukumdan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secaraterpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telahmemenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaiansatu sama lain yang menerangkan
Uda'a dan Zainudin Lahedaserta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanitaberupa uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tuna; Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurutHukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yangmenggugat pernikahannya; Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon adalah jejaka dalamusia 18 tahun dan status Pemohon Il adalah perawan dalam usia 19 tahun; Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II tidak
9 — 6
sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 03 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, oleh karena itu Penggugatmemiliki egal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:Hijrami Udaa binti Rahim Uda'a
dan Ilsam Uda'a bin Rahim Udaa, keduanyatelah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:Hijrami Uda'a binti Rahim Uda'a dan Ilsam Uda'a bin Rahim Uda'a, keduanyatelah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian
34 — 10
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.BgiSaeni Manam, dan dihadiri olen dua orang saksi masingmasing bernamaSapri Uda'a dan Muhammad Syukur dengan maskawin berupa seperangkatalat sholat dibayar tunai;3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehinggatidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan PerundangUndangan yangberlaku;4.
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M .M., selaku KepalaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaiserta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLYPAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;Hal. 13 dari 147 hal. Put.
No. 938 K/PID.SUS/2016Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M .M., selaku KepalaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaiserta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLYPAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;3.
NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M .M., selaku KepalaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaiserta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLYPAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;2.
NOTA TAGIHAN JASA LABUH;Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M .M., selaku KepalaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaiserta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLYPAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;3.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
73 — 31
HARDI UDA'A selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal19 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta limaratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangansdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;9. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yangditandatangani oleh sdr.
HARDI UDA'A selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000, (dua puluh satu juta limaratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangansdr.
HARDI UDA'A selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saatitu;Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggalNopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga jutaRupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKYLANDENG sebagai Penerima uang tersebut; Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yangditandatangani oleh sdr.
HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 12.000.000,00(dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masingmasing Nomor: Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDULFITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui olehHalaman 77 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PALsdr.
HARDI UDA'A selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaidan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku SekretarisDishubkominfo;5. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMAtanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh tigajuta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut adatandatangan sdr.
172 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedudukan Bendaharan Bidang yang juga melaksakaan fungsi sebagaiKoordinator Pemungut dan dijabat oleh Terdakwa Isman Idul Fitriansyah,S.T. berdasarkan Nota Dinas, Nomor 800/714/Dishubkominfo, tanggal 02Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hardi Uda'a, S.E.,M.M.dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Dishubkominfo KabupatenBanggai ;3.
Braeners Bane (almarhum) yangdigantikan oleh saksi Isman Idul Fitriansyah berdasarkan Nota Dinas, Nomor800/714/Dishubkominfo, tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani olehsaksi Hardi Uda'a, S.E..M.M. dalam jabatannya sebagai Kepala DinasDishubkominfo Kabupaten Banggai, hal mana penerimaan retribusi tersebutlangsung disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas in casu saksiHerawati Maudara, dan diketahui oleh Kepala Dishubkominfo kabupatenBanggai in casu saksi Hardi Uda'a.
Adapun garis koordinasipenyetoran tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah telahdiatur berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Tabel Baku LaporanPemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut, yang hanyaditandatangani oleh Koordinator Pemungut (saksi Isman Idul Fitriansyah,S.T.), Bendahara Penerima Dinas (Herawati Maudara) dan diketahui olehKepala Dinas (saksi Hardi Uda'a, S.E., M.M.)
menyatakanunsur "dilakukan secara bersamasama telah terbukti menurut hukum ;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Risalah PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Nomor12/Pid.SusTipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 halaman 223oleh Judex Facti menyatakan bahwa "berdasarkan uraian dan faktafaktasebagaimana yang telah dipertimbangkan pada seluruh pembahasan unsurunsur pasal di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam perkaraa quo bersamasama dengan saksi Hardi Uda'a
Perbaikan KM Tompotika adalah urgen dilakukan dengan mendasariperintah Bupati Banggai ; Biaya Perbaikan KM Tompotika yang menggunakan dana RetribusiPelayanan Pelabuhan Kapal adalah telah mendapatkan penggantianpada tahun Anggaran 2013 dan penggantiannya telah disetorkan kembalike Kas Daerah Kabupaten Banggai ;Bahwa atas fakta hukum yang sedemikian ini maka adalah sangat aprioridan tidak berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa PemohonKasasi dalam perkara a quo bersamasama dengan saksi Hardi Uda'a