Pembanding .Bahwa benar Judex Factie telah salah dan keliru dalam melakukanpenerapan hukum yang dituangkan dalam amar putusan perkara aquo,dimana Hakim telah mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakandalam petitum, sehingga putusan ini dikategorikan sebagai putusan yang Ultra Petitum Partium Hal ini terlihat dalam halaman 44 s/d 45 point5,6,7,8,9 (perhatikan salinan putusan) .Bahwa Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatandianggap telah melampaui batas wewenang atau Ultra Veres

:ececeeeeeeeeeees Rp 5.000,00JUAN veces veres vows ceereremesers Rp 7.048.320,00(tujuh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2017/PN Gto

/terbandingcukup beralasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutmajelis hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan telahmelakukan penyimpangan terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR, jo.Pasal 189 ayat (3) RBg, yaitu. telah mengabulkan melebihituntutan (U/tra petitum partium) yang dikemukakan dalampermohonan pemohon/terbanding, oleh karena itu tindakanmajelis hakim tersebut dianggap telah mengabulkan melebihiposita maupun petitum gugatan, dan dianggap telah melampauibatas wewenang atau ul/tra veres

Karim Ahmad) terhadap Penggugat (Mariska Veres, S.E Binti A.

Bahwa putusan di atas bertentangan dengan ketentuan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR/189 RBg, menyatakan bahwaJudex Facti dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yangtidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Ultra Veres);b.

Bahwa terhadap putusan Ultra Veres tersebut telah ditegaskan kemballdalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1001 K/Sip/1972 menyatakan larangan bagi Hakim untukmengabulkan halhal yang tidak diminta atau melebihi daripada yangdiminta;HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUMYANG BERLAKU;1.Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tercantumdalam halaman 37 putusannya tentang penghitungan tenggang waktupengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal

ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPtersebut pada dakwaan primair", kami Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaan primair tidak mendakwakan Pasal 170 ayat (1) KUHP melainkanPasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, menurut kami Hakim sudah melampauikewenangannya dengan memutus perkara dengan Pasal yang tidakdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana putusan yang melebihituntutan disebut Ultra Petitum Partium, yaitu Hakim yang mengabulkanmelebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui bataswewenang atau Ultra Veres

petitum Terbanding /Tergugat Intervensi 1/Penggugat Asal amar putusan Poin 7 tersebut tidak dimohonkan, JudexFacti terlalu berlebinan menambah amar putusannya yang seharusnya tidakada, dimana ultra petitum partium di atur di dalam Pasal 178 ayat (2) HIRdan Pasal 189 ayat (2) dan (8) Rbg, yang intinya melarang seorang Hakimmemutuskan melebihi apa yang dituntut (petitum);Bahwa Judex Facti yang telah mengabulkan melebihi posita atau petitumgugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra veres

Majelis Hakim telah melampaui kewenangan (ultra veres) denganmengabulkan petitum angka 7 petitum gugatan terkait penghapusan daftarinventaris kekayaan Negara;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPembanding II semula Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat telahmengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwaputusa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karenatelah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan seksama sertasesual

Larangan untuk mengabulkangugatan yang tidak dituntut atau setidaktidaknya melebihi dari yang dituntutsecara tegas diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBgdan Pasal 50 RV yang mengatakan amar putusan tidak boleh mengabulkanmelebihi tuntutan yang dikemukakan di dalam petitum," hakim yangmengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telahmelampaui batas wewenang atau Ultra Veres yakni bertindak melampauiwewenang Konsekuensi yuridis dari putusan yang mengandung ultra

Di manaMajelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhiputusan hukum kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun ;Bahwa putusan yang melebihi tuntutan disebut Ultra Petitum Partium, yaituHakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatandianggap telah melampaui batas wewenang atau Ultra Veres yakni berartiHal. 72 dari 93 hal. Put.

Nomor 606 PK/Pdt/2017melebihi tuntutan disebut Ultra Petitum Partium, hakim yangmengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telahmelampaui batas wewenang atau Ultra Veres yakni bertindak melampauiwewenang, Konsekuensi yuridis dari putusan yang mengandung UltraPetitum adalah dinyatakan putusan tersebut cacat atau invalid secarakeseluruhan, walaupun dilakukan hakim dengan itikad baik, hal yangdemikian telah ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1001 K/Sip/1972 juncto Yurisprudensi