MANUSUN MANALU, DJ ; SIMON WANGDRA

KadirNo. 4 A Palembang ;Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il / Pembanding I, Il ;melawan:SIMON WANGDRA, bertempat tinggal di Jalan Dempo LuarNo. 729/429 Kelurahan 15 llir Palembang.Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il di muka persidanganPengadilan

mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Klas A Palembang dan telah diputus denganputusan No. 57/Pdt.G/2000/PN.Plg tanggal 18 Juni 2001 jo PutusanPengadilan Tinggi Palembang No. 03/Pdt/2002/PT.PLG tanggal 6 Maret 2002jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3212K/Pdt/2002 tanggal 2 Maret2005 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.28PK/Padt/2006 tanggal 23 November 2006Adapun isi putusan tersebut antara lain : Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 1162 Surat Ukur No. 1551/1997atas nama Simon Wangdra

Surat Ukur No. 155/1997 atasnama SIMON WANGDRA (Penggugat) sebagai pengganti Sertifikat Hak MilikNo. 363 Surat Ukur No. 179 Tahun 1982 dinyatakan sah pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. MANUSUN MANALU dan 2.

Pemohon:
1.Sarrah Juliana binti Dwi Herry Sukiswanto
2.Tony Wangdra bin Wangdra

Drs Heri Bastaman-LAWAN-Simon Wangdra, DKK

Simon Wangdra, berdomisili di Jalan Dempo Luar nomor 729/425, Rukun Tetangga14, Rukun Warga 03, Kelurahan 15 llir Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada Lisa Merida, SH, Eva De Rusel, SH, Advokat, beralamat di Jalan Murai IllNo.9 Rt.18 Rw.06 Kel.9 llir Kec. llir Timur Il Pal;embang, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya disebut Tergugat ;2. Sutadi, dalam jabatannya selaku Direktur PT.

No.729/425 RT. 14/03 Kel. llir Palembang tetap diletakkan sebagai objek jaminanpada perjanjian baru yang dibuat oleh TERGUGAT beserta PENGGUGAT.Bahwa untuk menghindari beralinnya hak milik atas kendaraan bermotor denganidentitas Nomor Polisi BG 1834 MH, Merk NISSAN XTRAIL XT2.5AT Tahun2004, Warna hitam Nomor Rangka T30A19457, Nomor Mesin QR25219121Aatas nama SIMON WANGDRA, alamat Jin. Dempo luar.

HERI BASTAMAN, beserta BPKB nya.Bahwa untuk menghindari klaim kepemilikana oleh TERGUGAT, layak dan wajarmenyatakan kendaraan bermotor dengan identitas Nomor Polisi BG 1834 MH,Merk NISSAN XTRAIL XT2.5AT Tahun 2004, Warna hitam Nomor RangkaT30A19457, Nomor Mesin QR25219121A atas nama SIMON WANGDRA,alamat JIn. Dempo luar.

No. 729/425 RT. 14/03 Kel. llir Palembang sebagaimilik PENGGUGAT.Bahwa layak dan wajar untuk menghindari sifat arogan dan sewenangwenangTERGUGAT yang melakukan tindakan hukum diluar gugatan ini terhadapkendaraan bermotor denngan identitas Nomor Polisi BG 1834 MH, Merk NISSANXTRAIL XT2.5AT Tahun 2004, Warna hitam Nomor Rangka T30A19457, NomorMesin QR25219121A atas nama SIMON WANGDRA, alamat JIn.

Foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor merkNISSAN XTRAIL XT2.5AT atas nama Simon Wangdra, diberi tanda bukti P3;Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Plg7.

LUAT SITOMPUL, dk vs SIMON WANGDRA, dkk

SIMON WANGDRA, bertempat tinggal di Jalan DempoLuar No.729/429 Kelurahan 15 llir Palembang ;2. PEMERINTAH R.I Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.ICq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAKANTOR WILAYAH II Cq. KANTOR LELANG NEGARAPALEMBANG, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.4Palembang ;3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,beralamat di Jalan Kapten A.

diperbaiki dengan pertimbangansebagai berikut : Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembandingmerupakan pengulangan saja, meskipun kedudukan para pihak berbedadari perkara sebelumnya sehingga sudah tepat jika perkara inidikategorikan dan dinyatakan Nebis in idem, pertimbangan hukum tersebuttelah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena secara formilsudahnya bahwa subjeknya sangat berbeda karena perkara No.57/Pdt.G/2000/PN.Plg. hanya LUAT SITOMPUL dan BASTONI ISHAKsebagai TERGUGAT dan Il dan SIMON WANGDRA

SIMON WANGDRA, DKK

SIMON WANGDRA, bertempat tinggal di Jalan DempoLuar No. 729/429, Kelurahan 15 Ilir Palembang;2. MANUSUN MANALU, dahulu bertempat tinggal di JalanBambang Utoyo (JI. Duku), Kelurahan 5 Ilir Palembang,sekarang tidak dikenal alamatnya;3.

Duku) Kelurahan 5 Ilir Palembang seperti tersebutpada butir 8 diatas, setelah diletakkan sita eksekusi oleh Juru SitaPengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri Palembang No. 11/77/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2009/PN.PLG tanggal11062009 dalam perkara perdata antara Simon Wangdra (Terbantah 1)sebagai pemohon Eksekusi lawan Manusun Manalu (Terbantah Il) danRusdi (Terbantah Ill) sebagai Termohon Eksekusi dan II terhadapsebidang tanah seluas + 1.908 m2 dengan Sertifikat hak milik

No.62/1979 (Sekarang rumah dinas Pelabuhan);Pembantah sangat keberatan atas sita eksekusi atas tanah milikPembantah seperti tersebut pada butir 8 diatas, karena tanah tersebutbukan milik dari Simon Wangdra (Terbantah ) sebagai Pemohon Eksekusidan Manusun Manalu (Terbantah Il) tetapi milik Pembantah dan sitaeksekusi tersebut harus diangkat;Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2009 tanah milik Pembantah telahdikosongkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang berdasarkanberita acara eksekusi pengosongan

No. 11/77/BA/Pdt.G/2008/Eks/ 2009/PN.Plg atas permohonan Terbantah karena pengosongan tersebut telahmelanggar hukum karena Pembantah bukan pihak dalam perkara antaraSimon Wangdra (Terbantah ) sebagai Pemohon Eksekusi lawan ManusunManalu (Terbantah II) dan Rusdi (Terbantah Ill) sebagai TermohonEkseksusi dan II, fotocopi terlampir diberi tanda P.6;Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 2615 K/Pdt/201113.

SIMON WANGDRA dkk

SIMON WANGDRA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan DempoLuar No.729/429 Kelurahan 15 llir Palembang, dalam hal ini wakilioleh kuasa hukumnya 1. LISA MERIDA, SH. 2. ROZAILAH, SH.advokat yang berkantor di Jin. Veteran No. 165 Palembangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 26 Maret 2010, selanjutnyadisebut : TERBANDING I semula TERGUGAT I ;2. PEMERINTAH R.I Cg. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I Cq. BADANURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IICq.

Simon Wangdra ;Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 18 Desember 1995 telah dilaksanakandihadapan Tergugat II selaku Pejabat Lelang pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Palembang, yang merupakan PejabatNegara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualanmelalui lelang ;Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalamPeraturan Lelang (Vendu Reglement) sebagaimana ditetapkan dalamStaatsblaad 1908:189 sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblaad1940:56, Staatsblaad

Putusan Mahkamah AgungRI tanggal 24 Nopember 1994 Nomor : 1020 K/Pdt/1990 dan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22Juni 1995 Nomor : 19/Pen.Pdt.G/Eks/1995.PN.PLG. dibalik namakankepada Simon Wangdra dan dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1162/Kel.5 llir sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 363/Kel. 5 Ilir ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormatMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya :1.

Kadir No.4 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 21 Juli 2009,MELAWAN :SIMON WANGDRA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan DempoLuar No.729/429 Kelurahan 15 llir Palembang, dalam hal ini wakilioleh kuasa hukumnya 1. LISA MERIDA, SH. 2. ROZAILAH, SH.advokat yang berkantor di Jin. Veteran No. 165 Palembangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 26 Maret 2010, selanjutnyadisebut : TERBANDING I semula TERGUGATI ;PEMERINTAH R.I Cg. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I Cq.

SIMON WANGDRA, DKK

Kadir No. 4 A,Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing padatanggal 1 April 2013dan tanggal 10 Januari 2013,para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/paraPembanding/para Penggugat;melawan1 SIMON WANGDRA, bertempat tinggal di Jalan Dempo Luar No.729/429, Kelurahan 15 Ilir Palembang,2 PEMERINTAH RI. cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI. cq.BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAKANTOR WILAYAH II cq. KANTOR LELANG NEGARAPALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A.

Jadi bukan PelaporSimon Wangdra dan Tjan Fee Wen Yuliana Tjandra,SE dalam buktipermulaan Laporan Polisi No.

PATRICIA SIREGAR, SH. yang kemudian SHM.No.1506/Rberalih nama menjadi milik Tjan Fee Wen Yuliana Tjandra,SE (istriSimon Wangdra).

Dengan demikian Termohonsudah mengetahui bahwa Simon Wangdra dan Tjan Fee Wen YulianaTjandra,SE bukan sebagai Korban dan pemilik tanah yang sah, olehkarena itu bukti permulaan Laporan Polisi Nomor. No.

LPB /172/I/2018/SKPT TANGGAL 28 FEBRUARI 2018 atas nama pelaporSimon Wangdra cacat hukum dan tidak sah termasuk keterangan yangdibuat oleh Simon Wangdra dan Tjan Fee Wen Yuliana Tjandra,SE.Oleh karena itu penetapan Pemohon oleh Termohon sebagai Tersangkatidak sah dan harus dibatalkan.2) SuratSurata. Bahwa bukti permulaan Termohon adalah Laporan Polisi No.

Penyidikan menggunakan bukti permulaan Laporan PolisiNo.LPB/172/II/2018/SPKT tanggal 28 Februari 2018 yang mengandungkepalsuan dari Simon Wangdra dan Tjan Fee Wen = YulianaTjandra,SE.

Tony Wangdra pada pertemuan hariSabtu, 17 Januari 2015 di ruang 209 kampus UPB jam 15.00 wibhalaman 11 dari 45 halaman Putusan No. 15/G/2014/PTUNTPI(pertemuan secara mendadak) bahkan sampai ngotot mengakuibahwa AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013 ada, tetapi sampaigugatan ini dibuat, PENGGUGAT yang juga pengurus BEM tidakpernah menerima ataupun melihatnya..

Tony Wangdra,ketua Pembina yayasan Dr.

Bahwa Ketua Pelaksana harian Yayasan Komputer BatamDr.Tony Wangdra tidak melihat substansi dari permasalahan,seperti yang disampaikan pengurus BEM mengenai benderamerah putih yang tidak dikibarkan di Universitas Putera Batam,dan dijawab oleh Ketua pelaksana harian Yayasan KomputerBatam yaitu Dr.Tony Wangdra dengan alasan tidak adakewajiban PTS (Perguruan Tinggi Swasta ) mengibarkanbendera Merah Putih itu diatur dalam peraturan pemerintah(undangundang), sehingga tidak ada masalah kata TonyWanggdra

Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasaikemahasiswaan di perguruan tinggi yang diatur dalamKepmendikobud 155/U/1998 adalah organisasi sosial(bertentangan dengan kepmendikbud 155/U/1998) Dr.TonyWangdra menyebutkan Kepmendikbud 155/U/1998 diubahmenjadi Kepmendiknas, sebelumnnya Rektor dalam rapat besar138 desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal ini sangatmenodai dunia pendidikan (bukti video terlampir).c.

Tony Wangdra yangmenginginkan perubahan di UPB hanya oknum mahasiswa (halini sangat tidak mencerminkan seorang dosen yang seharusnyamemberi motivasi dan menjadi contoh bagi mahasiswanyajustru berlaku sebaliknya memberikan pernyataan sikap memilihmahasiswa atau dosen).Halhal yang disebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT(termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semuapengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang organisasihalaman 20 dari 45 halaman Putusan No. 15

SIMON WANGDRA ke Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atas dugaantindak pidana Penyerobotan Tanah dengan Tanda Lapor Polisi Nomor:LPB/779/X11/2013/SPKT Polda Sumsel tgl. 2 Desember 2013; Bahwa dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel tersebut, pada tanggal 21Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2014/PTUNPLGFebruari 2014 PENGGUGAT baru mengetahui berdasarkan informasi dari penyidikPolda Sumsel yang memeriksa perkara pidana tersebut bahwasanya Sdr.

atas tanah sebagaimana dimaksudHalaman 10 dari59 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2014/PTUNPLGdalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atautidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa, sepengetahuan saksi tanah bentuknya segi tiga memanjang ke belakang; Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah dengar Bambang Hermanto punya tanahCisitu; 2 22 no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Simon Wangdra

dan tanah Tasip adalah sama; Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Simon Wangdra berada di areal PT.

SSMON WANGDRA (Suami TergugatII Intervensi) sudah memberikan fotokopi sertipikat objek sengketa dan diserahkankepada penyidik Polda Sumatera Selatan, artinya paling lambat (satu) bulan daritanggal tersebut yaitu tanggal 7 Februari 2014 penggugat sudah mengetahui sertipikatobjek sengketa, sedangkan pada tanggal 7 Februari 2014 Penggugat hanyamencocokkan saja dan memastikan terhadap objek sengketa; Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilanHalaman 41 dari59 halaman Putusan

objek laporan adalah penyerobotan tanah yang dilakukan olehSIMON WANGDRA pada tanggal 7 November 2013; Berdasarkan bukti T.IJ.Int2 berupa surat Panggilan Polisi kepada SIMONWANGDRA untuk hadir pada tanggal 7 Januari 2014; Dalam proses penyelidikan di Polda atas laporan tersebut, kemudian pada tanggal21 Februari 2014 Penggugat mengetahui keberadaan sertipikat objek sengketa dariinformasi penyidik Polda, setelah mengetahui keberadaan objek sengketa kemudianPenggugat mengajukan blokir sertipikat objek

Nomor29/BA/Pat.G/2006/PN.PLG tersebut telah disampaikan kepada Tergugatpada tanggal 28 Maret 2007;Bahwa kondisinya saat ini, terhadap tanah yang telah diterbitkan ObjekSengketa di atas akan dilaksanakan sita eksekusi oleh Pemohonberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA PalembangNomor 42/39/Pen.Pdt.G/2006/Eks/2013/PN.PLG tanggal 10 Maret2014;Bahwa dalam proses menunggu dilaksanakannya Sita Eksekusi di atas,sekitar bulan November 2013, kKemudian muncul klaim kepemilikan dariSaudara Simon Wangdra

Sehingga, Penggugat melaporkan SaudaraSimon Wangdra ke Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atasdugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah dengan Tanda Lapor PolisiNomor LPB/779/XII/2013/SPKT Polda Sumsel tanggal 2 Desember2013;Bahwa dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel tersebut, padatanggal 21 Februari 2014 Penggugat baru mengetahui berdasarkaninformasi dari penyidik Polda Sumsel yang memeriksa perkara pidanatersebut bahwasanya Saudara Simon Mangdra menguasai sebagiandari tanah Objek Sita

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu(kadaluarsa), karena sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 6yang menyatakan bahwa dalam proses menunggu dilaksanakan SitaEksekusi sekitar bulan November 2013, muncul klaim kepemilikan olehSimon Wangdra (suami Tergugat II Intervensi) berdasarkan Sertifikat Nomor3941/Kelurahan Karya Baru, berarti Penggugat sudah mengetahui tanahtersebut adalah milik Tergugat Intervensi berdasarkan Sertifikat Nomor3941/Kelurahan Karya Baru tersebut

adalah pada bulan November 2013,dan bukan pada tanggal 21 Februari 2014 Pada tanggal 7 Januari 2014Jam10.00 Simon Wangdra (suami Tergugat Il Intervensi) sudahmemberikan foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3941/Kelurahan KaryaBaru (objek sengketa) diserahkan kepada Penyidik Polda SumateraSelatan.

yang tidak wajar atau itikad itikad tidak jujur.Bahwa terhadap point 10, 11 & 12 lebih di pertegas lagi dengan buktitambahan dari Pemohon berupa Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/474.b/V1/2015/DitReskrimumPolda Sumsel, tanggal 9 Juni 2015 (terlampir), yang pada prinsipnyamenerangkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara pidana yangdilaporkan oleh Pemohon tertanggal 2 Desember 2013, telah dilakukanpemeriksaan terhadap saksi saksi BUDI SANTOSO, ASRUL, ATEP,SIMON WANGDRA

Nomor29/BA/Pdt.G/2006/PN.PLG tersebut telah disampaikan kepada Tergugatpada tanggal 28 Maret 2007;Bahwa kondisinya saat ini, terhadap tanah yang telah diterbitkan ObjekSengketa di atas akan dilaksanakan sita eksekusi oleh Pemohonberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA PalembangNomor 42/39/Pen.Pdt.G/2006/Eks/2013/PN.PLG tanggal 10 Maret2014;Bahwa dalam proses menunggu dilaksanakannya Sita Eksekusi di atas,sekitar bulan November 2013, kemudian muncul klaim kepemilikan dariSaudara Simon Wangdra

Sehingga, Penggugat melaporkan SaudaraSimon Wangdra ke Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atasdugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah dengan Tanda Lapor PolisiNomor LPB/779/XII/2013/SPKT Polda Sumsel tanggal 2 Desember2013;Bahwa dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel tersebut, padatanggal 21 Februari 2014 Penggugat baru mengetahui berdasarkaninformasi dari penyidik Polda Sumsel yang memeriksa perkara pidanatersebut bahwasanya Saudara Simon Mangdra menguasai sebagiandari tanah Objek Sita

(suami Tergugat II Intervensi) berdasarkan Sertifikat Nomor3941/Kelurahan Karya Baru, berarti Penggugat sudah mengetahui tanahtersebut adalah milik Tergugat Il Intervensi berdasarkan Sertifikat Nomor3941/Kelurahan Karya Baru tersebut adalah pada bulan November 2013,dan bukan pada tanggal 21 Februari 2014 Pada tanggal 7 Januari 2014 Jam10.00 Simon Wangdra (suami Tergugat II Intervensi) sudah memberikanfoto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3941/Kelurahan Karya Baru (objeksengketa) diserahkan kepada

conditio sine qua non) syaratyang satu mempengaruhi syarat yang lain, yang artinya mengetahui sajanamun tidak dirugikan tidak dapat dijadikan awal penghitungan tenggangwaktu, dan sebaliknya dirugikan namun belum mengetahui adanyaKeputusan Tata Usaha Negara hal demikian juga tidak dapat dianggapsebagai awal penghitungan tenggang waktu;Sebenarnya Penggugat (sekarang Termohon Kasasi II) telah mengetahuiobjek sengketa pada tanggal 2 Desember 2013, yang mana sebelumnyaPenggugat telah menelepon Simon Wangdra

(suami dari Pemohon Kasasi)dan melaporkan Simon Wangdra kepada Polisi.

Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17 Januari 2015 diruang 209 kampus UPB jam 15.00 wib (pertemuan secara mendadak)bahkan sampai ngotot mengakui bahwa AD/ART BEM UPB No. 001tahun 2013 ada, tetapi sampai gugatan ini dibuat, PENGGUGAT yangjuga pengurus BEM tidak pernah menerima ataupun melihatnya.Setelah PENGGUGAT bersama pengurus BEM mengkaji Pedomanyang dikeluarkan Rektor, maka Pengurus BEM menghadap Rektor,agar SK tersebut ditinjau dan direvisi kembali.

Tony Wangdra, ketua Pembinayayasan Dr. Sahat sianturi (anggota dewan), lbu Rektor UPB Nur ElfiHusda, beberapa dosen, dan mahasiswa serta pengurus BEM (daftarhadir dan video terlampir).Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dandilanjutkan dengan pelaksana harian Yayasan Komputer Batam, danmendengar apa yang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yangaspirasinya disampaikan melalui BEM, kemudian pengurus BEMmeninggalkan ruang pertemuan dengan alasan:a.

Komputer Batam Dr.TonyWangdra tidak melihat substansi dari permasalahan, seperti yangdisampaikan pengurus BEM mengenai bendera merah putih yangtidak dikibarkan di Universitas Putera Batam, dan dijawab olehKetua pelaksana harian Yayasan Komputer Batam yaitu Dr.TonyWangdra dengan alasan tidak ada kewajiban PTS (PerguruanTinggi Swasta ) mengibarkan bendera Merah Putih itu diatur dalamPeraturan Pemerintah (undangundang), sehingga tidak adaHalaman 12 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016masalah kata Tony Wangdra

Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasai kemahasiswaandi perguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998adalah organisasi sosial (bertentangan dengan kepmendikbud155/U/1998) Dr.Tony Wangdra menyebutkan Kepmendikbud155/U/1998 diubah menjadi Kepmendiknas, sebelumnnya Rektordalam rapat besar 13 Desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal inisangat menodai dunia pendidikan (bukti video terlampir).c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr.

Tony Wangdra yang menginginkan perubahan diUPB hanya oknum mahasiswa (hal ini sangat tidak mencerminkanseorang dosen yang seharusnya memberi motivasi dan menjadicontoh bagi mahasiswanya justru berlaku sebaliknya memberikanpernyataan sikap memilin mahasiswa atau dosen).Halhal yang disebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT (termasukpengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semua pengambilkebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang organisasi kemahasiswaanHalaman 13 dari 31 Putusan

CPL DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : ARIFIN
Terbanding/Tergugat II : SIMON WANGDRA
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Intervensi I : LAHMUDIN BIN MALUDIN

SIMON WANGDRA, bertempat tinggal di Jalan Dempo Luar No. 729/429,Kel. 15 llir Kec.llir Timur Palembang, selanjutnyaHalaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2019/PTPLGsebagai disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat II ;3. BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, bertempat tinggal diJalan Kapten Arivai No.99 Kota Palembang, dalamhal ini memberikan kuasa kepada AhmadSyahabuddin,S.H. Novi Armita Muslim,S.H.M.H.,Umi Kalsum,S.H.M.Si.

SIMON WANGDRA, bertempat tinggal di Jalan Dempo Luar No.729/429, Kelurahan 15 Illir, Kecamatan Ilir TimurPalembang, sebagai Terbanding Il semulaTergugat II/Tergugat IV Intervensi:;5. BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, bertempat tinggal diJalan Kapten Arivai No.99 Kota Palembang, dalamhal ini memberikan kuasa kepada AhmadSyahabuddin,S.H. Novi Armita Muslim,S.H.M.H.,Umi Kalsum,S.H.M.Si.

Talang Kelapa Kab.Banyuasin, dan SIMON WANGDRA, Alamat Jalan Dempo Luar No.729/429, Kel. 15 llir Kec. llir Timur Palembang;Bahwa Tergugat dan Tergugat II menyatakan bahwa memang merekayang membuat pagar beton di atas tanah Kebun milik Penggugat danPenggugat II;Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat dan Tergugat Il membeli tanahtersebut menyatakan bahwa memang mereka sengaja membuang airlimbah dari atas tanah Tergugat dan Tergugat II tersebut ke atas tanahmilik Penggugat dan Penggugat II;Bahwa akibat pembuangan

Sumseltertanggal 15 April 2015 dan sekarang masih berjalan;Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada angka 13 dan 14,Tergugat dan Tergugat Il membuat pagar beton tersebut karenaberada diatas tanah sendiri berdasarkan SHM Nomor : 6904 tanggal7 Agustus 2003 dan Surat Ukur Nomor : 150/Talang kelapa/2003tanggal 5 Agustus 2003 terletak di Kelurahan Talang KelapaKecamatan Sukarami Kota Palembang adapun luasnya 2.654 m2(dua ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) atas namaARIFIN dan SIMON WANGDRA

Talang Kelapa tanggal 7 Agustus 2003 danSurat Ukur Nomor : 150/Talang Kelapa/2003 tanggal 5 Agustus 2003seluas 2.654 m2 (dua ribu enam ratus lima puluh empat meterpersegi) atas nama Arifin dan Simon Wangdra yang diperoleh dengancara membeli dari Megawati Chandra. SE berdasarkan akta jual belinomor : 425/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang dibuat dihadapanHerniwati Ridwan.

Penggugat:
1.Elly Chusniati
2.Jati Kusuma
Tergugat:
1.ARIFIN
2.SIMON WANGDRA
3.BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
LAHMUDIN BIN MALUDIN

Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17 Januari 2015 di ruang209 kampus UPB jam 15.00 wib (pertemuan secara mendadak) bahkansampai ngotot mengakui bahwa AD/ART BEM UPB No. 001 Tahun 2013ada, tetapi sampai gugatan ini dibuat, Penggugat yang juga pengurus BEMtidak pernah menerima ataupun melihatnya.Bahwa setelah Penggugat bersama pengurus BEM mengkaji Pedomanyang dikeluarkan Rektor, maka Pengurus BEM menghadap Rektor, agar SKtersebut ditinjau dan direvisi kembali.

Tony Wangdra, ketua Pembina yayasan Dr. Sahatsianturi (anggota dewan), Ibu Rektor UPB Nur Elfi Husda, beberapa dosen,dan mahasiswa serta pengurus BEM.Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dan dilanjutkandengan pelaksana harian Yayasan Komputer Batam, dan mendengar apayang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yang aspirasinyadisampaikan melalui BEM, kemudian pengurus BEM meninggalkan ruangpertemuan dengan alasan:a.

Tony Wangdradengan alasan tidak ada kewajiban PTS (Perguruan Tinggi Swasta )mengibarkan bendera Merah Putih itu diatur dalam peraturan pemerintah(undangundang), sehingga tidak ada masalah kata Tony Wangdra (halini menyulut emosi dari mahasiswa karena fakta sejarah mengatakanbahwasanya untuk mempertahankan Merah Putin banyak nyawa yangmelayang, perkataan tersebut sangat tidak menanamkan sikapNasionalisme dan Cinta Tanah Air).b. Dr.

Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasai kemahasiswaan diperguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998 adalahHalaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 196 K/TUN/201625.26.2/.organisasi sosial (bertentangan dengan kepmendikbud 155/U/1998)Dr.Tony Wangdra menyebutkan Kepmendikobud 155/U/1998 diubahmenjadi Kepmendiknas, sebelumnnya Rektor dalam rapat besar 13Desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal ini sangat menodai duniapendidikan.c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr.

Tony Wangdra yangmenginginkan perubahan di UPB hanya oknum mahasiswa (hal inisangat tidak mencerminkan seorang dosen yang seharusnya memberimotivasi dan menjadi contoh bagi mahasiswanya justru berlakusebaliknya memberikan pernyataan sikap memilih mahasiswa ataudosen).Bahwa halhal yang disebutkan di atas yang menjadi alasan Penggugat(termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semuapengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang organisasikemahasiswaan yang hanya membuat debat

Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17Januari 2015 di ruang 209 kampus UPB jam 15.00 wib (pertemuansecara mendadak) bahkan sampai ngotot mengakui bahwa AD/ARTBEM UPB No. 001 tahun 2013 ada, tetapi sampai gugatan ini dibuat,PENGGUGAT yang juga pengurus BEM tidak pernah menerimaataupun melihatnya.Halaman 5 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPI.

Tony Wangdra, ketua Pembinayayasan Dr. Sahat sianturi (anggota dewan), lbu Rektor UPB Nur ElfiHusda, beberapa dosen, dan mahasiswa serta pengurus BEM (daftarhadir dan video terlampir).14.Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dandilanjutkan dengan pelaksana harian Yayasan Komputer Batam, danmendengar apa yang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yangaspirasinya disampaikan melalui BEM, kemudian pengurus BEMmeninggalkan ruang pertemuan dengan alasan:a.

Bahwa Ketua Pelaksana harian Yayasan Komputer Batam Dr.TonyWangdra tidak melihat substansi dari permasalahan, seperti yangdisampaikan pengurus BEM mengenai bendera merah putih yangtidak dikibarkan di Universitas Putera Batam, dan dijawab olehKetua pelaksana harian Yayasan Komputer Batam yaitu Dr.TonyWangdra dengan alasan tidak ada kewajiban PTS (PerguruanTinggi Swasta ) mengibarkan bendera Merah Putih itu diatur dalamperaturan pemerintah(undangundang) sehingga tidak ada masalahkata Tony Wangdra (

Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasai kemahasiswaandi perguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998adalah organisasi sosial (bertentangan dengan kepmendikbud155/U/1998) Dr.Tony Wangdra menyebutkan Kepmendikbud155/U/1998 diubah menjadi Kepmendiknas, sebelumnnya Rektordalam rapat besar 13 Desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal inisangat menodai dunia pendidikan(bukti video terlampir).c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr.

Tony Wangdra, Ketua Pembina Yayasan Dr. SahatSianturi (anggota dewan), Ibu Rektor UPB Nur Elfi Husda, beberapa dosen,dan mahasiswa serta Pengurus BEM;. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dan dilanjutkandengan Pelaksana Harian Yayasan Komputer Batam, dan mendengar apayang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yang aspirasinyadisampaikan melalui BEM, kKemudian Pengurus BEM meninggalkan ruangpertemuan dengan alasan:a. Bahwa Ketua Pelaksana harian Yayasan Komputer Batam Dr.

Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasai kKemahasiswaan diPerguruan Tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998 adalahorganisasi sosial (bertentangan dengan Kepmendikbud 155/U/1998)Dr.Tony Wangdra menyebutkan Kepmendikbud 155/U/1998 diubahmenjadi Kepmendiknas, sebelumnnya Rektor dalam Rapat Besar 13Desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal ini sangat menodai duniapendidikan;c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr. SahatSianturi, S.H.

Tony Wangdra yangmenginginkan perubahan di UPB hanya oknum mahasiswa (hal inisangat tidak mencerminkan seorang dosen yang seharusnya member!motivasi dan menjadi contoh bagi mahasiswanya justru berlakusebaliknya memberikan pernyataan sikap memilin mahasiswa ataudosen);9.

Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17Januari 2015 di ruang 209 kampus UPB jam 15.00 WIB (pertemuansecara mendadak), bahkan sampai ngotot mengakui bahwa AD/ARTBEM UPB No. 001 tahun 2013 itu ada.

Tony Wangdra, Ketua PembinaYayasan Dr.

Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasi kemahasiswaan diperguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998adalah organisasi sosial (pernyataan Dr. Tony Wangdra jelasbertentangan dengan kepmendikbud 155/U/1998). Bahkan, Dr.TonyWangdra menyebutkan Kepmendikbud 155/U/1998 diubah menjadiKepmendiknas, sebelumnnya Rektor dalam rapat besar 13 desember2014 menyebutkan Kepres. Hal ini sangat menodai dunia pendidikan(bukti video terlampir ); Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr.

Tony Wangdra dan KetuaPembina Yayasan Komputer Batam Dr. Sahat Sianturi S.H,.M.Hum (anggotaDPRD Provinsi Kepri), berjalan melenggaklenggok dan cuek di hadapanmahasiswa yang menyampaikan aspirasinya, seolah tidak ada permasalahanyangterjadi; Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 (hari terakhir aksi jahit mulut)Omrad Nainggolan mengkonfirmasi kebenaran surat tersebut dan menghadappetugas BAAK yaitu David dan menanyakan siapa yang mengirim SMStersebut? Sdr.

Bukti P15.: Hasil rekaman Video I dan Video II pertemuan denganKa.Prodi dan Dekan yang menunjukkan adanya pertemuan untuk membahashasil Rapat Besar BEM UPB tanggal 13 Desember 2014 (tersimpan dalamflashdisk) ;Bukti P16: Hasil rekaman Video HJ A dan HI B pertemuan denganpengurus Yayasan Komputer Batam bersama Dekan, Kaprodi danMahasiswa yang menunjukkan pernyataan yang ngawur tentang pemakaianBendera Merah Putih di Universitas swasta yang dikatakan oleh pelaksanaharian Yayasan Komputer Batam Dr.Tony wangdra

Penggugat:
1.Lina Bunawan
2.handoko bunawan
Tergugat:
2.PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah cabang mangga dua
3.dion setiawan
4.Yvonne Wangdra
5.Notaris Ade Suryatin, Sh., MKn
6.Notaris Bayu Rushadian Hutama
7.kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta V
8.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat