Pemohon:
1.WELKEN MUDI
2.MEISKE DALOPE

tanah Negara dalampenguasaan Menteri Dalam Negeri(sekarang menjadi kewenangan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional", oleh karena itumaka Para Penggugat sebagai pihak yang patut diberikan hak atas tanahnya,sehingga perbuatan Para Tergugat yang memberikan hak atas tanah kepadapihak lain merupakan perbuatan yang sewenangwenang; Halaman 21 dari 82 Halaman Putusan Nomor : 249/G/2015/PTUNJKT.10.Bahwa status bangunan adalah rumah Negara yang dibangun oleh BOW(Burgelijke Openbare Welken

) berdasarkan ketentuan Burgerlijke WoningRegeling (BWR.S. 1934 No. 147), sesuai ketentuan tersebut maka kepadaDepartemen atau perusahaan Negara diberi wewenang untuk menunjuk parapegawainya yang berhak menempati rumah Negara tersebut sedangkankewenangan atau kepemilikan asset rumah Negara tersebut tetap berada diBOW (Burgelijike Openbare Welken); dengan demikian maka sebenarnyaKepolisian Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untukmemberikan Surat Ilzin Pennghunian (SIP) karena yang diberi

diserahkankepada suatu Departemen/instansi, statusnya menjadi tanah Negaradalam penguasaan Menteri Dalam Negeri(sekarang menjadi kewenanganMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional", olehkarena itu maka Para Penggugat sebagai pihak yang patut diberikan hakatas tanahnya, sehingga perbuatan Para Tergugat yang memberikan hakatas tanah kepada pihak lain merupakan perbuatan yang sewenangwenang;Bahwa status bangunan adalah rumah Negara yang dibangun oleh BOW(Burgelijke Openbare Welken

Putusan Nomor 91 K/TUN/201710.11.12.tersebut tetap berada di BOW (Burgelijke Openbare Welken); dengandemikian maka sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia tidakmempunyai kewenangan untuk memberikan Surat Ijin Penghunian (SIP)karena yang diberi Kewenangan untuk penunjukan tersebut adalah KepalaDaerah Kotabaru Kebayoran (sekarang Walikota Kota Administratif JakartaSelatan);Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, telah menghapuskan peraturanmengenai

enam puluhlima juta rupiah);Adapun rindan dan tuntutan Penggugat ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal1243 Burgerlik Wetboek, sebagai berikut:"Vergoeding van kosten, schaden en interessen, voortspruitende uit het niet nakomeneaner verbindtens, is dan eerst verschuldigd. wanneerde schuldenaar, na in gebreke teZiingesiteld, nalato bijfttom die verbindtents te vervullen, of inden hetgeen de schuldenaarverpligt was tegeven of te doen, sledits kongegevenof gedaan warden binnen zekerentid, welken

oleh TERGUGAT.Adapun rincian dan tuntutan PARA PENGGUGAT ini telah diajukan sesuaidengan ketentuan Pasal 1243 Burgerlyk Vetboek, sebagai berikut:Vergoeding van kosten, schaden en interessen, voortspruitende uit het niet nakomen eener verbindtenis, is dan eerst verschuldigd, wanneer de schuldenaar, na in gebreke te ziyngeslteld, nalatig blift om die verbindtenis te vervullen, of indien hetgeen de schuldenaar verpligt was te geven of te doen,slechts kon gegeven of gedaan worden binnen zekeren tyd, welken

of the EEX Regulation, which provides, among otherthings, that authentic instruments, executed and enforceable in a Member State, onapplication, can be declared enforceable in another Member State.1 The counterpart originals of judgments given in the Netherlands, of orders by Dutch courts and ofauthentic instruments executed in the Netherlands, as well as of other documents designated by law asentitlement to enforcement can be executed throughout the Netherlands.2 In Dutch:den weg aangeeft langs welken