Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai ketidak-wenangan Pengadilan Negeri Malang untuk mengadili perkara ini ; Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 6.551.000,00 (Enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang ketidak wenangan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mengadili perkara a quo tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang ketidak jelasan objek perkara;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
• Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Namun demikian lagilagi atas kesewenang wenangan Dept.Head IT Penggugat dipersalahkan dan diminta untuk menganalisajaringan komputer di plant Spinning 4.

Head IT yang merupakantenaga asing berkebangsaan India adalah bentuk tindakan ke sewenangwenangan tenaga asing kepada pribumi yang jelas jelas melanggarUndangUndang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1tentang Tenaga asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusipersonalia dan/atau jabatan jabatan tertentu;21.Bahwa dengan diterbitkannya surat peninjauan kembaii tentang statuskekaryawanan Penggugat adalah bentuk kesewenang wenangan tenagaasing di Indonesia terhadap karyawan pribumi.

Asia Pacific Fibers Kaliwungu, Terkecuali staf managemendan pekerja yang diatur dengan perjanjian tersendiri;27.Bahwa selama skorsing Penggugat hanya mendapatkan upah sebesar75% dari upah tetap adalah tindakan kesewenang wenangan danmelanggar UndangUndang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 155(3) "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepadapekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerjadengan wajid

Pembayaran upah skorsing tidak sesuai dengan Pasal 155 UU 13 Tahun2003, merupakan kesewenangan wenangan manajemen;D. Penetapan skorsing berakibat negatif terhadap diri saya, baik secaramoril maupun materill;E. Proses PHI dan skorsing adalah upaya untuk menghilangkan danmengkaburkan tuntutan penjelasan dan somasi saya atas :1. Permohonan penjelasan lengkap tentang maksud dan tujuan suratpeninjauan kembali status kekaryawanan saya selama 6 bulanke depan yang telah dibuat Sdr.

perkaranya sebelum dikirim kePengadilan tingkat banding;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermatiberkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bimatanggal 5 Nopember 2019 dan pula membaca serta memperhatikan denganseksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugatjpadaprinsipnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbanganpertimbangan Hakim Tingkat pertama atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat IIIatas ketidak wenangan

Pengadilan Negeri Raba Bima secara Absolut untukmengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Absolut PengadilanAgama namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Struktur dan RedaksionalDiktum putusannya adalah kurang tepat karena itu perlu diperbaiki berdasarkanpertimbangan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II danTergugat Ill menyangkut ketidak wenangan secara Absolut dari PengadilanNegeri Raba Bima untuk mengadili perkara ini,Hakim tingkat

secara Absolut untuk mengadiliperkara ini dengan berpedoman kepada pasal 49 ayat (1) Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No.7 Tahun 1987tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentangpemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Republik Indonesiatahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan , oleh karenaitu. pertimbanganpertimbangan Hakim tingkat pertama menyangkut Eksepsitergugat II dan Tergugat III tentang ketidak wenangan

Tergugat tidak mau memperhatikanPenggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu tahunyang lalu dan tidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapatdidengar keterangannya karena tidak hadir;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat ( verstek ) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yaknipertama Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, kedua Tergugat tidakmengajukan eksepsi ketidak wenangan

Mahkamah Syariyah, ketiga gugatan tidakmelawan hak dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutsebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 0016/Pdt.G/2015/MS.Bna, tanggal 23 Januari 2015, dan tanggal 20 Februari 2015, dan tidakternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan MahkamahSyariyah Banda Aceh;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatberalasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkanbukti

antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggalselama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada pasal 149 Rbg. gugatan tanpa hadirnyaTergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telahdipanggil secara patut, kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidak wenangan

PengadilanAgama Ternate, dan ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan ;Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimanarelaas Nomor : 54/Pdt.G/2013/PA.TTE. dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsiketidak wenangan Pengadilan Agama Ternate ;Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasanhukum dan tidak melawan hak, atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan buktiyang diajukan Penggugat.

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan kesewenang-wenangan melakukan pelelangan;3. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 7 Januari 2015 adalah cacat hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

., gugatan tanpahadirnya Tergugat ( verstek ) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yaknipertama Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, kedua Tergugat tidakmengajukan eksepsi ketidak wenangan Mahkamah Syariyah, ketiga gugatan tidakmelawan hak dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutsebanyak empat kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 231/Pdt.G/2013/MS.Bna.dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan MahkamahSyariyah

.), ayat (1) dan (2), antara laintelah ditentukan :(1) Jika pada hari yang telah ditentukan, tergugat yang telah dipanggil denganpatut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadapuntuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jikaPengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atautidak beralasan(2) Akan tetapi apabila dalam jawabannya seperti tersebut dalam pasal 121mengajukan tangkisan ( exceptie ) mengenai ketidak wenangan PengadilanNegeri tersebut, maka

walaupun ia tidak datang menghadap ataumenyuruh orang lain menghadap untuknya, Pengadilan Negeri setelahmendengar Penggugat, memberi putusan tentang tangkisan tersebut, danjika tangkisan itu ditolak Pengadilan Negeri dapat memberi putusanmengenai pokok perkara ;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 149 RBg ayat (2)tersebut, maka dalam hal ada tangkisan mengenai ketidak wenangan pengadilan,mangharuskan atau mewajibkan Pengadilan untuk mempertimbangkan danmenjatuhkan putusan tentang tangkisan

ketidak wenangan mengadili dari Pengadilan NegeriPalembang tersebut, tercantum dalam jawaban Tergugat II/Terbanding II, makaselain jawaban Tergugat II/Tebanding II, menyangkut eksepsi ketidak wenanganPengadilan Negeri Palembang, untuk mengadili perkara gugatan Penggugat,harus dicantumkan, atau dirmuat dalam Putusan,Majelis Hakim PengadilanNegeri Palembang, Nomor : 148/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 28 April 2015, jugaMajelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menurut hukum atau undangudangyaitu hukum

tangkisan itu ditolak Pengadilan Negeri dapat memberi putusan mengaipokok perkara ;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 149 RBg ayat (2)tersebut, maka dalam hal ada tangkisan mengenai ketidak wenangan pengadilan,sebagaimana dengan adanya eksepsi/tangkisan Tergugat II/Terbanding II dalamkasus perkara ini, menurut hukum mangharuskan atau mewajibkan MajelisHakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut,, untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela,

No. 09/Pdt/2016/PT Plgpertama tidak pernah menjatuhkan putusan sela menyangkut eksepsi atautangkisan tentang ketidak wenangan Pengadilan Negeri Palembang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahkan sampai putusan akhirmengenai pokok perkara dijatuhkan, dalam Putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Palembang Nomor : 148/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 28 April 2015, tidakpernah mempertimbangkan dan memutus Eksepsi atau Tangkisan Tergugat II/Terbanding Il, tentang ketidak wenangan Pengadilan Negeri

Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak merugikan para PemohonKasasi/para Penggugat ;Menimbang :Bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai keberatankeberatanad. 1,2, 3:bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan

I:Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan

Asas kesewenang wenangan, akibat tidak telitinyadan kurang adanya koordinasi dalam SistemAdministrasi Kejaksaan Agung yang berkesan banyaknyatumpang tindih sehingga berakibat Penggugat sebagaiHal 11 dari 63 hal Put. No. 47/G/2009/PTUNJKTkorban ketidakadilan yaitu diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil yang tentunya kehilanganpekerjaan serta nafkah bagi keluarga, sertaanak anak yang masih membutuhkanbiaya jr ee ee re rr re rr re ee re ee ee ee eee eee9.

Dalam hal 5 Nomor : 8 QGugatannya,Penggugat mendalilkan bahwa keputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat melanggar Asas asas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) Pasal 53ayat (2) huruf a dan b Undang UndangNomor : 9 Tahun 2004 Tentang PeradilanTata Usaha Negara yaitu asaskecermatan, asas kesewenang wenangan,akan tetapi dalil yang Penggugatkemukakan adalah kabur karena Penggugattidak menjelaskan asas mana dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) yang telah dilanggar olehHal 15

Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :1.pada dasarnya memang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburuPemohon mempunyai WIL dan hampir semua orang tahu kalau Pemohonmempunyai WIL yang bernama Endang/Bintul,Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tapi bukan sejak bulanJanuari 2013 tapi yang benar sejak bulan Nopember 2013 karena untukmenghindari dari kesewenang wenangan

Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tapi bukan sejak bulanJanuari 2013 tapi yang benar sejak bulan Nopember 2013 karena untukmenghindari dari kesewenang wenangan Pemohon6. Jika terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon hal hal sebagaiberikut :1. Termohon dan anak anaknya diberikan harta gono gini secara adil;Nomor Perkara : 1432/Pdt.G/2014/PA.Bihalaman 8 dari 14 halaman2. Diberikan nafkah terhutang selama Termohon tinggal bersama orang tuaTermohon;3.

diposisikansebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat), dalam perkara ini, sehingga dengandemikian pertimbangan hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut tidak dapatdipertahankan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan hakim tiingkatpertama selainnya yang menyatakan eksepsi para Tergugat/Pembanding ditolak,majelis hakim banding sependapat karena dianggap telah benar dan tepat baikpertimbangan eksepsi mengenai tidak jelasnya luas dan batasbatasnya(Obscuur Leibel), maupun eksepsi terhadap ketidak wenangan

keberadaannya, serta tidak pernah pulang lagi kepadaPenggugat, selama pergi tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sebagaikewajiban Tergugat sebagai seorang suami;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpahadirnya Tergugat ( verstek ) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yaknipertama Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, kedua Tergugat tidakmengajukan eksepsi ketidak wenangan

Mahkamah Syariyah, ketiga gugatantidak melawan hak dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut sebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 0122/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 2014, dan tanggal 2014, dan tidak ternyataTergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Mahkamah SyariyahBanda Aceh;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatberalasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlumempertimbangkan bukti yang diajukan

Terjadi tindakan kesewenang wenangan(Detournement de Pouvoir) dalam Keputusan aquo, salinannya untuk pelantikan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenYahukimo Periode 2009 2014; e. Tanpa pengaman sebagai suatu penetapan(beschikking) yang merupakan kewajiban asashukum penetapan yang dibuat ( Ve/ligheidsClausule ), yang berbunyi:Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini maka diadakan perbaikan seperlunya;f.

Oleh karenanya, perbuatanPara Tergugat tidak dapat dibenarkan dan merupakanbentuk kesewenang wenangan (detournament de pouvoir );10.Bahwa dengan faktafakta di atas Jelas menunjukkansurat keputusan a quo memenuhi alasan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf aUndang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Pasal angka 9Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan Pasal345 ayat (2) Undang Undang

Tergugat II(Gubernur Papua) sebatas hanyameresmikan dan ini telah dilakukan olehTergugat Il (Gubernur Papua) denganmenerbitkanKeputusan No. 175 Tahun 2009 tentang PeresmianKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Yahukimo Periode Tahun 2009 2014.Tergugat II (Gubernur Papua) tidak melakukantindakan kesewenang wenangan yang didalilkan olehPara Penggugat.

Kesewenang wenangan denganindikator seperti apa juga tidak secara jelasdidalilkan oleh Para Penggugat, dengan demikianadanya kekaburan ( obscuur libel );5) Pada huruf e, dapat ditanggapi sebagaiberikut : bahwa karena memang ParaPenggugat tidak =memahami maka sepertiyang telah Tergugat I!

pernahmenjatuhkan talak terhadap Penggugat serta Tergugat selama 1 tahun terakhir samasekali tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1)gugatan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) dapat dikabulkan apabila memenuhikriteria yakni pertama Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, kedua Tergugattidak mengajukan aksepsi ketidak wenangan

Mahkamah Syariyah, ketiga gugatan tidakmelawan hak, dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutsebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2015/MS.Bna, tanggal 24 Maret 2015, dan tanggal 22 April 2015, dan tidak ternyata Tergugattelah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Mahkamah Syariyah Banda Aceh;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasanhukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

Berdasarkan penjelasan pasal 53ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asasKepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara,Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas danAkuntabilitas; 23 see mn ce cee rs me eaeBahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Objek sengketatersebut telah melanggar asas Kepastian Hukum, dankesewenang wenangan dimana dengan diterbitkannya Objeksengketa tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkanketidak pastian

hukum~ atas bidang tanah tersebut karenaTergugat menerbitkan Sertifikat diatas sertifikat, padahaltanah tersebut jelas jelas milik Penggugat dan Tergugatdengan kesewenang wenangan Tergugat, karena seharusnya dalamkaitan dengan persetujuan perubahan/peralihan kepemilikantersebut, Tergugat harus menunggu putusan pengadilan yangberkekuatan hukum~ tetap atas perkara di PengadilanAgama; 2c rr cr rr rc ere rr ere ee ee eee eeee13.Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar menurut20hukum untuk menyatakan

egois,cemburu, mencaci maki dan menghina Penggugat, sering melakukan tindakkekerasan, dan pernah mengancam membunuh Penggugat dengan pedang;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapatdidengar keterangannya karena tidak hadir;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat(1 ) gugatan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) dapat dikabulkan apabilamemenuhi kriteria yakni pertama Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,kedua Tergugat tidak mengajukan aksepsi ketidak wenangan

MahkamahSyariyah, ketiga gugatan tidak melawan hak, dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut sebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 13 Juni 2014, dan tanggal 3 Juli 2014, dan tidakternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan MahkamahSyariyah Banda Aceh;Hal 9 dari 14 halaman Put.

memanggil kedua belah pihak untukmenghadiri persidangan ;Menimbang, bahwa namun demikian, setelah hakim sudahmelaksanakan prinsip audi alteram partem, ketentuanperundang undangan juga memberikan kewenangan bagi hakimuntuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat atau yangdikenal dengan putusan verstek ;Menimbang, bahwa adanya verstek dalam hukum acaraadalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertibberacara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkaraterhindar dari anarki atau kesewenang wenangan

201610.11perkara, dan bukan tentang persoalan luas tanahnya atauperbatasan tanahnya;Oleh karena yang dipersoalkan adalah Harta warisan yangdialinkan (dijual) Tanpa Hak secara melawan Hukum olehorang yang tidak berhak;Dan juga bukan tentang persoalan selisin dari luas Tanah,maka oleh karena itu) Putusan Majelis Hakim yangmempersoalkan tentang luas Tanah itu Patut dinyatakansebagai Putusan yang Ultra Petita;Sehingga oleh karena itu Patut dinyatakan sebagai Putusanyang lahir dari tindakan kesewenang wenangan

diganti) serta dinyatakan Batal dan tidakmempunyai kekuatan Hukum;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telahmengikuti dan membenarkan Putusan Pengadilan NegeriMedan, dengan cara menguatkan Putusan tersebut;Dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tinggi Medan yangmengikuti dan membenarkan Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Medan dengan tidak memperhatikan samasekali Fakta fakta dan Bukti bukti Hukum yang ada;Maka atas tindakan pembenaran itu dapat dikatagorikansebagai tindakan kesewenang wenangan

supaya dapat dilinat lebin mudah oleh11/Majelis Hakim didalam memeriksa perkara;Bahwa majelis Hakim telah membuat penafsiran Hukum atassurat surat Bukti yang ada dengan cara memaksakankehendak pribadinya dengan mengatakan:"tidak terdapat adanya bukti pengukuran yang dilakukanoleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor BadanPertanahan Nasional setempat";Sungguh suatu pendapat dan penafsiran Hukum yang sangatriskan dan egois serta dangkal, arogansi dan penuh dengankesombongan atau kesewenang wenangan

2016Hukum yang mengatakan Surat tanah berupa Grand Sultan itusudah tidak berlaku lagi, walaupun sistim ukuran yangtercantum didalamnya jelas jelas juga berbeda dengan sistimukuran yang ada dan dibuat oleh BPN yang ada pada saatsekarang ini;Maka dengan demikian adalah sangat beralasan kiranya untukmengatakan Putusan Mejelis Hakim Negeri Medan yangkemudian dikuatkan oleh Mejelis Hakim Tinggi Medan yangmenyatakan Gugatan dinyatakan Kabur atau tidak jelas adalahPutusan yang dibuat atas tindakan kesewenang wenangan