Ditemukan 21 data
17 — 8
Patanra bin Manessa) dengan Pemohon II (Wetting binti dulla) yang dilaksanakan pada tahun 1975, di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)
Patanra bin Dg.Manessa) dengan Pemohon II (Wetting binti Dulla) yang dilaksanakan padatahun 1975 di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.3.
Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Wetting binti Dulla);3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab kakek Pemohon II yang bernama H.Muh. Jafar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;Hal. 9 dari 114. Adanya 2 orang saksi yaitu Binggi dan Mamma;5. ljab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu imamKampoti yang bernama H. Dg. Masalle dengan Pemohon (Bengnga Dg.Patanra bin Dg.
Patanra bin Dg.Manessa) dengan Pemohon II (Wetting binti Dulla) yang dilaksanakan padatahun 1975 di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.3. Membebankan Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hariSelasa tanggal 20 September 2016 Miladiyah. bertepataan dengan tanggal 18Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Jamaluddin, S.
7 — 0
Kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 yang berbunyi; M8 wetting, Curl dl agtay Sa 9 maid LY 15 2gArtinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlahtalaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya ucapan ; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datangmenghadap dan ternyata gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukummaka berdasarkan pasal 125 HIR / pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
1.HARI GUNAWAN
2.WINDY FRANSISCA
41 — 4
Anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut ketentuanundangundang yang sudah ada (Erkening dan Wetting), (Prof. R.
1.BITY LASIM
2.SOON WEI KIAT
35 — 16
Anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut ketentuanundangundang yang sudah ada (Erkening dan Wetting), (Prof. R.
11 — 1
Kitab Syarqowi'Ala Takhrir Juz I halaman 302 yang berbunyi; 8b wetting, Corl dlagtay Sa 9 said BLL 15 2gArtinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlahtalaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya ucapan ; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datangmenghadap dan ternyata gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukummaka berdasarkan pasal 125 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ; Menimbang
Pembanding/Penggugat II : BUR PAPPA BINTI NUSU DG.MALONGI Diwakili Oleh : NURBAYA BINTI NUSU DG.DUPPA
Terbanding/Tergugat I : LEL.MUSTAMIN GD.PASANRE Bin PABBINTANG Dg.MAWERO
Terbanding/Tergugat II : LEL.PANI Dg.MANANGKA Bin PABBINTANG Dg.MAWERO
Terbanding/Tergugat III : PER.ANI Dg.TALUMMU Binti PATAWARI Dg.MARALA
Terbanding/Tergugat IV : Per. Hj. Rasi Dg. Masakkin Binti Dg. Mawata
Terbanding/Tergugat V : PER.NAPI Dg.MAPACCING Binti Dg.NAWATA
42 — 22
Mallongitersebut, sesungguhnya hanyalah sebahagian dari keseluruhan tanah budelwaris yang bergelar lompok Mattekko yang mana bagian yang lainnyatersebut telah terbagikan pula kepada 4 (empat) anaknya sebagai ahli warislainnya, yaitu: Wetting Dg. Tasulo; Pabbintang Dg. Mawero; Gassali Dg.Matangan; Hami Dg. Mawellang;6 Bahwa pada kenyataan yang sebenarnya, dari pasangan Lel. Side Dg.Matta dengan Per.
Wetting Dg. Tasulo.7 bahwa selain Lel. Nusu Dg. Malongi; Wetting Dg. Tasulo; Pabbintang Dg.Mawero; Gassali Dg. Matangan; dan Hami Dg. Mawellang yang telahmendapatkan bagian warisan pada lokasi tanah yang bergelar lompokMattekko, juga anak Lel. Side Dg. Matta dengan Per. Imangitung yanglainnya, yaitu Lel. Wamma Dg. Matiro; Per. Sitti Dg. Macinnong; Per. HamiDg. Mawellang; dan Per. Wetting Dg.
8 — 1
Kitab Syarqowi'Ala Takhrir Juz II halaman 302 yang berbunyi; M8 wetting, Corl dl agtas Sa 9 said LYN 15 2gArtinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlahtalaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya ucapan ; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datangmenghadap dan ternyata gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukummaka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;
9 — 0
Kitab Syarqowi'Ala Takhrir Juz II halaman 302 yang berbunyi; M8 wetting, Corl dl agtas Sa 9 said LYN 15 2gArtinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlahtalaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya ucapan;.
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
hutangnya tersebut, maka saat iniPenggugat telah diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riausebagai tersangka dalam kasus Tipikor;Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderitakerugian baik moril maupun immateril yang jumlah keseluruhannya adalah sebesarRp. 19.400.000.000, (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) yangperinciannya sebagaimana terurai dalam gugatan;Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas buktibuklti otentik yangsah dan meyakinkan (wetting
21 — 5
;WETTING, DaliWed Seidl aidididt CUR (Ills IeiSEDUL Ui alas Feniggugal jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing masing dibawah sumpah telahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :ti, SANS Sandi.Saksi i : DE, uur 42 tahun, agam isiam, pekerjaan purun, tempatingga ci , ccaiiiaiaii Sepanu, Sabupatei PeiiaaniBasar J I om rewiaia,e Bahwa saksi kenal dengan Fenggugat dan ergugat karena saksi paman Penggugat; Banwa Penggugai dan iergugal tnggal Dersama ai ruman orang tua Fenggugal diDesa
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila putusan mengandung pembenaranterhadap sesuatu yang adil dan objektif tidak memenuhi syarat ditentukanperaturan perundangudangan yang berlaku, maka dalam putusan ituterdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal yang demikian,putusan tersebut dianggap telah membenarkan yang tidak sah menuruthukum (onwetting, illegal) menjadi sah (wetting, legal).Berdasarkan uraianuraian yang telah dikemukakan diatas, cukupberdasar dan beralasan apabila Permohonan Peninjauan Kembali diajukan inidan
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidaksalah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan putusannya;Adalah tidak benar dan adanya kekhilafkan atau kekeliruan yang nyatakarena pertimbanganpertimbangan hukum Judex Juris tanpa disertaialasanalasan dan dasar hukum, dengan adanya novum alat bukti baru yangditemukan oleh Pemohon PK, maka dapat merubah pertimbangan hukumJudex Juris tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukumakibatnya putusannya adalah putusan yang membenarkan tidak sahmenurut hukum (onwetting) menjadi sah (wetting
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak dibenarkanpertimbangan hukum / putusan yang tidak sesuai denganketentuan hukum, karena dianggap dalam putusan ituterdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalamhal yang demikian putusan itu telah membenarkan yangtidak sah menurut hukum (onwetting illegal) menjadi sah(wetting legal) ;Bahwa bertitik tolak dari pengikatan jual beli dan belumada pembayaran dalam transaksi jual beli telah dianggapsebagai syarat materil jual beli dan peralinan hak, haldemikian sangat konyol ;Menimbang, bahwa
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan Kasasi danPeninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hal. 468), telah menjelaskan mengenai kekhilafan atau kekeliruanyang nyata, yaitu apabila putusan mengandung pembenaranterhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukanperaturan perundangundangan yang berlaku maka dalam putusanitu terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena dalam halyang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidakmenurut hukum (onwettih, illegal) menjadi sah (wetting
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karang Wulan Selatan;Sebelah Timur : Rumah Ibu Wetting;Sebelah Selatan : Rumah No. 108;Sebelah Barat : Jl.
102 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahliahli, maka karenajabatannya atau atas permintaan pihakpihak ia dapat mengangkat ahliahli tersebut;Artinya Pasal 154 ayat 1 HIR memberi hak kepada Penggugat untukmeminta kepada Majelis Hakim agar dilakukan tes DNA terhadapTergugat Il dan Tergugat Ill oleh seorang ahli atau lembaga yangkompeten untuk itu, yang akan dituangkan oleh ahli atau lembaga itudalam surat keterangan/penetapan;Dengan demikian permintaan Penggugat tersebut sah menurut hukum(wetting
129 — 45
Persturce Menters Terege Keres den Tremerngros MerePER IS/HEX/VUSIOL2 wetting eopenen = danPekmove Tatepen Permepsian Krbauhee ialopLares: ;LS. Kepiusen Meniers Tereaga Kerja dan Transmigrasi YontorKEP.23! /MEN/2003 tewwng Tota Cara PenanggatenPeamamian Upah Ming;1h Peewtures Davrrel) Provinei Nepcleues Risu Mercer 6Talvan 2005 teotang Urasan Pecacrtah Vang Key adKowemngn Pexctioah Prova Kepwewn Rau(embares Deora Proving Kcpehuewn Rac Tatu 2008Nomer 6;:1.
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak dibenarkan pertimbanganputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum apabila putusanmengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syaratyang ditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dalamputusan tersebut terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyatakarena dalam hal yang demikian, putusan dianggap membenarkan yangtidak sah menurut hukum (onwetting illegal) menjadi sah (wetting legal),(Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung memeriksa Kasasi danPeninjauan
Terbanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
986 — 1449
membuat lahangambut mudah terbakar adalahkarena sistem hidrologinya tidakberfungsi dengan baik, untuk itumaka perlu. dilakukan upayapembenahan/perbaikan agarmengikuti standar sebagaimanadiatur dalam PP No. 71 tahun2014, PP No. 57 Tahun 2016, danPermen LHK No. 16 Tahun 2017,serta beberapa peraturan lain yangmasih berlaku berkaitan denganupaya perbaikan sistem hidrologi,untuk itu biaya yang diperlukan paling tidak hingga tahapan re Halaman 26 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDTLH/2020/PT JMB wetting
203 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maksud Pasal 10 huruf h UU ArbitraseNomor 30/1999, adalah Perjanjian Arbitrase tetap sah(wetting, legal/lawful), sehingga Klausula Arbitrase yangdisepakati para pihak tersebut tetap legitimasi dan validsebagai landasan dasar mengajukan penyelesaiansengketa yang timbul dari perjanjian, meskipun perjanjianitu telah berakhir atau batal;6.1.