Menyatakan Terdakwa YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos.,M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair; 3. Menyatakan Terdakwa YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos.,M.Si tersbut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair; 4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos.,M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;5.

YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos., M.Si;4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukkan Pelaksana Tugas Nomor : 821.2 / 1745 / Phb tanggal 3 Agustus 2016;5. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar masa berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 an. GANGSAR CAHYONO, SE;6. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor : SK 421 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 perihal pengangkatan Pegawai Negeri sipil an.

-RACHMAN TULUS SOEHARNA, SH (JPU)-YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos., M.Si (Terdakwa)

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Rut Melinda Yanteo (Penggugat) dengan William Tunagama Longka (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. D.

YOHANA YANTEO, M.Kes ) dan pak INDRA selaku kepala DinasKeuangan.Bahwa benar ada bukti penyerahan pencairan dana BOK ( bantuan operasionalkesehatan ) triwulan ke II dank ke IV kepada puskesmas puskesmasBahwa benar :1. Dana Afirmatif tahun 2016 saat ini sudah dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2017sampai dengan tanggal 23 maret 2017.2. Dana afirmatif tahun 2016 tersebut dibayarkan di Dinas kesehatan Kab. Keerom.3.

YOHANA YANTEO, M.Kes ) dantersangka sendiri selaku bendaha Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Keerom.> Bahwa Sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kab. Keerom, tidak semuapuskesmas mendapatkan dana Afirmatif tahun 2016 dan yang seharusnyamendapatkan dana afirmatif sesuai dengan DPPA untuk wilayah III dan IV adalah:a. Puskesmas Waris .b.Puskesmas Senggi.c. Puskesmas Ubrub.d.Puskesmas Towe.e.

YOHANA YANTEO, M.Kes ) dan pak INDRA selaku kepala DinasKeuangan.> Bahwa benar ada bukti penyerahan pencairan dana BOK ( bantuan operasionalkesehatan ) triwulan ke III dank ke IV kepada puskesmas puskesmas> Bahwabenara. Dana Afirmatif tahun 2016 saat ini sudah dibayarkan pada tanggal 13 Maret2017 sampai dengan tanggal 23 maret 2017.b. Dana afirmatif tahun 2016 tersebut dibayarkan di Dinas kesehatan Kab.Keerom.c.

YOHANA YANTEO, M.Kes )dan tersangka sendiri selaku bendaha Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Keerom.> Bahwa Sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kab. Keerom, tidak semuapuskesmas mendapatkan dana Afirmatif tahun 2016 dan yang seharusnyamendapatkan dana afirmatif sesuai dengan DPPA untuk wilayah III dan IV adalah :f. Puskesmas Waris .g.Puskesmas Senggi.h.Puskesmas Ubrub.i. Puskesmas Towe.j.

YOHANA YANTEO, M.Kes ) kepada terdakwa selaku bendahara PengeluaranDinas Kesehatan, melainkan hanya perintah lisan dari kepala Dinas Kesehatan.> Bahwa Untuk Dana BOK ( bantuan operasional kesehatan ) sudah 100 % ( seratuspersen ) diserahkan kepada semua Puskesmas, sedangkan untuk dana Afirmatif dandana Oprasional Puskesmas sampai saat ini belum disalurkan kepada puskesmas puskesmas.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,

Yusfin TetiSanda, S.Hut. dan belum diserahkan kepada Papua Barat TV sampaisekarang karena peralatanperalatan operasional tersebut maudiserahkan ke Papua Barat TV melalui Biro Humas tetap masihmenunggu wakiu yang tepat dari pihak Biro Humas.Bahwa segala kebutuhan kantor Papua Barat TV dibuatkan daftarrinciannya dalam bentuk Proposal kemudian diserahkan kepada pihakBiro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.Saksi Fonike Debby Yanteo

Biaya Perjalanan, Penginapan,Konsumsi, SPPD, Belanja Kelengkapan Kantor, Biaya Produksi Program, Biayasekat kantor dan upah pekerja, Alat Tulis Kantor yang nyatanyata telahdigunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Papua Barat TV sesuai denganperuntukannya dan didukung dengan buktibukti pengeluaran yang lengkap dansah sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi Cezy Cicillia Lalenoh, saksisaksi Ika Merdekawati N Saidui, saksi Yuliana Mata, S.Kom., saksi Ebit SSaputra, S.Sos., saksi Fonike Debby Yanteo

YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos., M.Si.4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukkan Pelaksana Tugas Nomor : 821.2 / 1745 / Phb tanggal 3 Agustus 2016.5. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar masa berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 an. GANGSAR CAHYONO, SE.6. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor : SK 421 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 perihal pengangkatan Pegawai Negeri sipil an.

YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos., M.Si;4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukkan Pelaksana Tugas Nomor : 821.2 / 1745 / Phb tanggal 03 Agustus 2016.5. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar masa berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 an. GANGSAR CAHYONO, SE.6. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor : SK 421 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 perihal pengangkatan Pegawai Negeri sipil an.

YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos., M.Si;4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukkan Pelaksana Tugas Nomor : 821.2 / 1745 / Phb tanggal 3 Agustus 2016;5. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar masa berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 an. GANGSAR CAHYONO, SE;6. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor : SK 421 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 perihal pengangkatan Pegawai Negeri sipil an.