Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

UndangundangNomer 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khas masalah yangdiajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party ), karena itu masalahyang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukanPeraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalamKutipan Akta Nikah agar

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Undangundang Nomor 3Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi Kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawan yangada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentuguna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT~ telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit

Bukti P..18 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei2020 dengan subject Kebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungandengan Keputusan Meliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 danDampak Ekonomi Yang Ditimbulkan;Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm19.20.21.22.23.24.25.26.27.Bukti P.19 : Salinan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor M/3/HK.O4/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan PenanggulanganCovid19

SPMterpaksa harus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.18 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 dengan SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC

MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dampakekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

disepakati danditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 September 2013(Bukti T II1);Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 29 September2013 antara Tergugat Il dan Tergugat tersebut menerangkan :e Bahwa Tergugat bermaksud membeli secarakolektif 222 (dua ratus dua puluh dua) dan 31 (tigapuluh satu) satuan rumah susun non hunianAeropolis Crystal Residence Tower 1 dari PihakTergugat Il, yang kemudian oleh Tergugat dijualkembali kepada pihak Ketiga (Penggugat) denganprogram dan benefit

September 2013 yaitu antara yaitu antaraPT.PERKASA LESTARI PERMAI ( Pembanding semula Tergugat Il ) sebagaipihak pertama dan PT.ROYAL PRIMIER INTERNASIONAL ( Terbanding semula Tergugat ) sebagai pihak kedua, yang mana pihak pertama adalahperusahaan yang bergerak dalam pembangunan perumahan dan pihak keduasebagai pembeli secara kolektief 222 ( dua ratus dua puluh dua ) satuan rumahsusun non hunian ACR Tower dari puhak dan selanjutnya pihak kedua akandijual kembali kepada pihak ketiga dengan program dan benefit

khusus daripihak kedua ;Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama padapasal 4 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada 4.2 angka 5 diatur : Pihak kedua bertanggung jawab penuh kepada pihak ketiga selakupembeli dalam hal pemberian janjijanji baik yang tertulis maupun tidak tertulis,promosi dan benefit khusus yang ditawarkan oleh pihak kedua kepada pihakketiga dan oleh karenanya pihak kedua dengan ini membebaskan pihakpertama dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak ketiga

atas janjijanji baikyang tertulis maupun tidak tertulis , promosi dan benefit Knusus yang diberikankepada pihak ketiga ;Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama padapasal 6 tentang pengalinan pada 6.1 disebutkan :Hal. 31 dari 30 hal.

Pengadilan berpendapat bahwalatarbelakang/motif diajukannya permohonan pencatatan perkawinan ini dapat dibenarkan menuruthukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, Pengadilanberpendapat bahwa pencatatan perkawinan ini dilakukan demi kepentingan Pemohon dan untukadministrasi kependudukan yang lebih tertib ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntairyang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

yakni sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu KeluargaPemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Hal. 4 dari 8halm.Putusan Nomor 0326/PdtP/2019/PA.MIgMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

nama Pemohon adalah Sudarwati Sriningsih binti Sukimin gunadijadikan alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

Kutipan Akta Nikahagar sesuai dengan nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam KTP dan KSKserta Akta Kelahiran anak Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Putusan Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan

2ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 12 November 1979agar sesuaidengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan voluntairberciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata(for the benefit

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit ofone party ) maka permohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikansebagai

Undangundang Nomor 3Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi Kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung, Kabupaten Tabalong, namun di dalamnya telah terjadi kesalahanpenulisan nama yaitu Leny Herawaiti;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;HIm 4 dari 7 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 69/Pdt.P/2018/PA.TjgMenimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

sebagaimana tercantum dalam Kutipan AktaNikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKTP dan KSK Pemohon.Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata XXXX isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit