Bahwa di dalam positanya poin 17 (yang sudah diperbaharuiatau direvisi) dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa tergugat II melalu' turut tergugat II dan turut tergugatIll mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dan hasil RUPSLB tersebut adalah keputusan rapat yangmemberhentikan penggugat dari jabatan Direktur Utama dan TurutTergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD. BPR.

FaridMaruf MM) yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun Para Pemegang Saham yang mengadakan RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 20 Juli 2010 dan hasil keputusan RUPSLBnya dimuat dalam Akte Notaris Kurnia Armunianto SH No. 23 tanggal22 Juli 2010;Oleh karena keputusan RUPSLB tersebut salah satunya adalahmemberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PD.BPR.

dan Tergugat II, melainkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari parapemegang saham;. Bahwa oleh karena itu apabila perbuatan mengenai pembebanankewajiban kepada Penggugat tersebut diatas dianggap merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka yang melakukanperbuatan onrechtmatige daad tersebut adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari para pemegang saham;.

Bahwa oleh karena itu) sebagaimana di terangkan pada poin pointersebut di atas, sebetulnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) itulah yang seharusnya menjadi tergugat pokokdalam gugatan penggugat;. Bahwa dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, yang menghasilkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang isinya1. Menerima pengunduran diri Penggugat dari Direktur Utama;2.

Tergugat III bersamasamapihak lain yang berwenang dengan mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang memberhentikan Penggugat darijabatannya selaku Direktur Utama PD.

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
3. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:

1. Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.

Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;

tidak sah dan tidak dapat dijadikanpertimbangan Judex Faktie tingkat pertama;Bahwa jika Terbanding dahulu Penggugat keberatan terhadap Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut maka seharusnya Terbandingdahulu Penggugat melakukan pembelaan diri (Vide : Pasal 105 ayat (3) dan (4)UUPT/2007) dan bukannya keluar dan meninggalkan tempat Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, sehingga dengan keluarnyaTerbanding dahulu Penggugat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

RAHMAH MANDIRI MULIA melalui RUPSLB yangmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan anggaran dasarUtamaperseroan;Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 10 April 2018, dilakukan penjualan saham milik Sunar Purwantodan Nuryanto kepada Harry Nata dan Henry Nata dengan total jumlah sahamyang dijual sebesar 45 (Empat Puluh Lima) lembar saham, selain itu RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga melakukan perubahanstruktur perseroan yaitu Sarmah sebagai

Direktur Utama, Harry Nata (Tergugat II)sebagai Direktur, Henry Nata (Tergugat III) sebagai Komisaris berdasarkan AktaBerita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018 Notaris Adi Sartono, SH,M.H.

RUPSLB berdasarkan suratKuasa tertanggal 2 Februari 2019.

ALMAHDI (SAKSI FAKTA TERBANDING),yang memimpin RUPSLB adalah PEMBANDING II (Direktur/Pemegang Saham)akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut justtu PEMBANDING IV yangaktif memimpin dan mengendalikan jalannya RUPSLB (BUKTI P19, BUKTI P37,SAKSI FAKTA TERBANDING, SAKSI FAKTA PEMBANDING), seharusnyaPEMBANDING IV dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris adalah bekerjamandiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab serta taat kepadahukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaitu TERGUGAT Ildinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembar dengan nominal Rp37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karenaTERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telah membeli saham siapa dankapan saham tersebut beralih. Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR.

Oleh karenanyasebenarnya gugatan ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya denganRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kewajibanperusahaan yang harus dilakukan sesuai perintah UndangUndang danAnggaran Dasar, yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris.Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Kehadiran Tergugat (JOHAN SARWO) ke kantor sayaadalah dalam rangka meminta saya selaku notaris untuk menuangkanBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Saya diklaim ikut sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalah sebagaiundangan, yang tidak memiliki hak suara.

Tata Daerah Mandiribertanggal 30 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.729 ;30.Foto copy undangan RUPSLB PT. Tata Daerah Mandiri tahun 2015bertanggal 06 November 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.730 ;31.Foto copy Daftar Hadir RUPSLB tahun 2015 bertanggal 23 November 2015,diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.731 ;Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Clp32.Foto copy tanda terima undangan RUPSLB PT.

Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor

Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.

(vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)

Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Moriss energi;

4. Menetapkan bentuk RUPS PT. Moriss Energi yang diadakan adalah berbentuk RUPSLB;

5. Menetapkan Agenda RUPSLB PT. Moriss Energi adalah antara lain sebagai berikut:

a. Pembahasan rencana pembubaran dan likuidasi perseroan;

b. Pembahasan mengenai penunjukkan likuidator perseroan;

c.

Menunjuk Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT. Moriss Energi dengan dihadiri oleh Notaris Publik di Jakarta sebagai notulen, dan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon;

7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon I dan Termohon II yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

juga melakukanpanggilan RUPSLB, maka seharusnya RUPSLB baru dapat dilaksanakanpada tanggal 30 Juni 2009 dan bukan pada tanggal 19 Juni 2009.Bahwa M.A.

Bahwa RUPSLB PT Griyapesona Mentari (Penggugat ) yang diklaimdilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 merupakan RUPSLB yang tidak sahkarena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Saham yang memilikihak suara atas 95% saham sehingga kuorum kehadiran RUPSLBsebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT GriyapesonaMentari (Penggugat ) jo.

,Notaris di Jakarta ("RUPSLB 19 Juni 2009") adalah tidak sah;Maka berikut alasanalasan hukum yang Tergugat IV dan Tergugat Vberikan:11.1 TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V JTIDAK TERLIBAT PADAPENYELENGGARAAN RUPSLB 19 JUNI 2009; OLEH KARENABUKAN TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V BUKANLAH PIHAKYANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB 19 JUNI 2009.1 Bahwa, sebelum penyelenggaraan dari RUPSLB 19 Juni2009, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menjabat selaku direktur maupun komisaris dariPT.

RUPSLB 19 Juni2009 tidak ada sangkutpautnya dengan Tergugat IV danTergugat V.Jl.

Sementara Tergugat VI, tidak ada sangkutpautnya dengan dibatalkan atautidaknya Akta RUPSLB 19 Juni 2009.Bahwa, Tergugat VI selaku Notaris dalam pembuatan Akta RUPSLB 19 Juni2009, apabila betul nantinya tuntutan pembatalan terhadap Akta RUPSLB 19 Juni2009 dikabulkan oleh majelis hakim, Tergugat VI tetap tidak mempunyaikewajiban hukum apa pun.

Arafura Permata Nusantara sebanyak 25.500 lembar saham; Siam International Fishery Company Limited sebanyak 24.500 lembarsaham;Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon telah menerbitkan danmengirimkan Undangan RUPSLB yang ditujukan kepada Para Termohon.Dalam Undangan tersebut RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 19 Maret2012 dengan agenda sebagai berikut: To solve PT. Indo Thai Fishery Values account payable and accountreceivable to third party; To sell the assets belong to PT.

;Adapun yang menjadi alasan agenda RUPSLB tersebut oleh karena selamakurun waktu tahun 2007 sampai dengan saat ini PT. ITFV dalam melakukankegiatan usahanya selain menggunakan sumber dana dari saham yangditempatkan dari masingmasing pemegang saham, PI.ITFV jugamenggunakan sumber dana (pinjaman) dari pihak ketiga, dan olehkarenanya PT.

Bahwa oleh karena dalam RUPSLB tanggal 19 Maret 2012, Para Termohonselaku Pemegang Saham ITFV tidak ada yang hadir dalam RUPSLBtersebut, maka RUPSLB dinyatakan tidak memenuhi kuorum kehadiran;4. Oleh karena pada RUPSLB pertama tidak memenuhi kuorum, maka DireksiPT.ITFV kembali menerbitkan dan mengirimkan undangan RUPS yangkedua tertanggal 21 Maret 2012, untuk hadir dalam RUPSLB kedua padatanggal 29 Maret 2012 dengan agenda rapat yang sama seperti agendaRUPSLB yang pertama;5.

Walaupun telah diundang untuk kedua kalinya, pada RUPSLB tanggal 29Maret 2012, Para Termohon tidak juga menghadiri rapat, maka dengandemikian rapat tersebut kembali tidak mencapai kuorum;6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, serta mempertimbangkanadanya penyelesaian kewajiban PT.

ITFV/Pemohon Kasasi yang harus segeradiselesaikan kepada pihak ketiga, maka Pemohon memerlukaninsttumen berupa Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalamPasal 86 avat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, guna menetapkan Kuor'um RUPSLB;e.

Bahwa menyikapi adanya surat Panggilan RUPSLB tersebut di atas,pada tanggal 05 Februari 2021 Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatan denganpelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari2021 tersebut, dan untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLBdilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda yang sama.

Oleh karena itu Penggugat harus menyiapkansegala dokumen dan/atau datadata terkait dalam rangka pembelaan diri danpertanggung jawaban pada pelaksanaan RUPSLB tersebut. Untuk ituPenggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021dengan harapan agar Penggugat benarbenar dapat mempersiapkan diridalam rangka pembelaan diri dan pertanggung jawaban pada RUPSLBtersebut;9.

RUPSLB tersebut adalahtelah sesuai dengan mekanisme danprosedur hukum yang berlaku;6.

dalam RUPSLB tersebut adalah sudah benar dan sah berdasarkanaturanaturan hukum yang ada;10.

Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat Carla Marie Swanson yangditujukan kepada Komisaris PT.

Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.

Tata Daerah Mandiri mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Februari2014, bertempat di JI. HR.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaituTERGUGAT Il dinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembardengan nominal Rp 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah), karena TERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telahmembeli saham siapa dan kapan saham tersebut beralih.Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR.

Pengaduan manadikandung maksud agar Penggugat menyadari dan segeramenyelesaikan masalah ini.Selanjutnya tanggal 17 Oktober 2013 Tergugat menerima suratkuasa dari sebagian Pemegang Saham untuk menindaklanjutikasus tersebut.Him. 9 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG6.10.Sementara itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang didalikan oleh Penggugat sebagai dasarmelaporkan dirinya ke polisi oleh Tergugat adalah RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 28 Februari 2014.

Oleh karenanya sebenarnya gugatan ini tidak relevandan tidak ada hubungannya dengan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari 2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalahkewajiban perusahaan yang harus dilakukan sesuai perintahUndangUndang dan Anggaran Dasar, yang diselenggarakan olehDireksi atau Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Saya diklaim ikut serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalahsebagai undangan, yang tidak memiliki hak suara.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang pentingsegera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uangkemudian

Queen atau yang mewakili hadir dalamrapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%,sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta PendirianPT.

No.1041 K/Pid/2017.Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

No.1041 K/Pid/2017.Bahwa dari RUPSLB yang tidak sah, serta dibuat Berita Acara RUPSLB yangsecara tidak sah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Akta Notaris yangdibuat Notaris Saipul Rahman, S.H., M.Kn., di jalan Raya Senggigi Nomor 8tanggal 16 Oktober 2014;Bahwa benar berdasar RUPSLB tidak sah dan Akta Notaris tidak sah pulatersebut Nadine Marie Mc Queen di berhentikan sebagai Direktur dankedudukannya diganti Agus Kamarwan, S.H.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39,tanggai 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, S.H.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroantanggai 15 Juli 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor37 tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.

)yang dilakukan Perseroan tanggal 28 Juni 2011 (RUPSLB Kedua) dankemudian RUPSLB ketiga tanggal 22 November 2011 sebagaimanatermaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 55 tanggal 22November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widododi Jakarta yang menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang pemberitahuannya telahditerima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 20Desember 2011 Nomor AHU AH.01.1041511;Bahwa

yang diambil secara tidak sah tersebut tidak memiliki hak untukmenghadiri dan memberikan suara pada RUPSLB sehingga jika RUPSLBtetap dilaksanakan akan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta akanmenimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang kemungkinan tidakdapat menggunakan hak suaranya dalam RUPSLB dimaksud;Bahwa buktibukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT = jelasmenunjukkan bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau patutmengetahui perbuatanperbuatannya tersebut telah melanggar UU Nomor40 Tahun 2007

menciptakan kondisi perusahaanpublik ini mengalami konflik yang berkepanjangan dengan para pemegangsahamnya khususnya dengan PARA PENGGUGAT;Bahwa hasil penyelengggaraan RUPSLB Tahun 2013 yang cacat hukumdan ilegal tersebut jelas sangat merugikan Perseroan dan PARAPENGGUGAT sehingga tidak dapat dibiarkan, maka PARA PENGGUGATmohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk melakukan tindakan cepatterlebin dahulu untuk menghentikan penyelenggaraan RUPSLB Tahun2013 dan membatalkan hasilnya;Halaman 1 Putusan

Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon dan Termohon Il tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan danmemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)ke Ill PT.

Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014VI.VII.dilaksanakan penerbitannya oleh direksi satu dan lain mengingat haltersebut merupakan kewajiban administrasi dan yuridis direksi;Adanya iktikat buruk dari Terlawan (dahulu Pemohon) terbukti dalamUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke IllPT.Wahana Komunikatama (PT.WKT) Nomor 1589/DIR/V/2012 tertanggal01 Mei 2012, dimana pada agenda rapat terdapat rencanarencanaterselubung lainnya di dalam undangan RUPSLB Ill tersebut, di luarAgenda Rapat yang telah

ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011, sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 702/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel., dikeluarkan pada tanggal12 April 2012, serta telah menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan Undangan RUPSLB ke Ill telahdiselengarakan pada tanggal 10 Mei 2012 dan oleh karenanya sudahlampau/selisih 10 bulan 10 hari dari RUPSLB ke II (telah kadaluarsa/lampau waktu), sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatansudah

Bahwa permintaan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tersebuttidak dapat dilaksanakan melalui RUPSLB, karena dengan dinyatakannyapersetujuan pengalinan saham dari Tergugat kepada Para Penggugat danPara Tergugat lainnya, jelas telah menimbulkan hak bagi pihakpihaktersebut, seharusnya apabila Tergugat ingin membatalkan Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta CarmellaSoe'oed, SH, Notaris di Tangerang

Bahwa pada RUPSLB tersebut juga telah diputuskan untuk memberhentikan11.12.13.14.direksi dan komisaris perseroan sebelum berakhir masa jabatansebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 04tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapanNotaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta;Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan

tersebut diterima,direksi tidak melaksanakan pemanggilan kepada para pemegang saham,seharusnya apabila direksi tidak melakukan pemanggilan, Tergugat harusmengajukan permintaan penyelenggaran RUPSLB kepada DewanKomisaris, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (6)huruf a Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa apabila setelah permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaDewan Komisaris tidak dilaksanakan pemanggilan, maka Tergugat harusnyamengajukan permohonan

penyelenggaran RUPSLB kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetap dilaksanakanoleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktu pemanggilanpara pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB baru dilaksanakanpada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilan kepada parapemegang saham tertanggal 12 Desember

Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuaidengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal 12Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.

Nikki Purl Properti bersamasama dengan Pihak Tergugat IImengodakan dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Properti dengan maksud menyetujuidan akan menjual saham PT. Nikki Purl Properti, baik yang dimiliki oleh PT.Purl Nikki sebanyak 50 lembar saham maupun yang dlmilikinya sendirlsebanyak 75 lembar saham bepada pihak PT. Innovare Prosperinndo danPT.

P6);09.10.11.12.Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti tensebut kemudian dituangkan kedalam Akte NotarlsNo. : 32, Notarls dl Jakarta Fitnilia Novia Djamili, SH., dengan judul BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nikki Purl Properti,tanggal 28 Oktober 2010 ; (Buktl P 7);Berdasarkan adanya RUPSLB PT. Nibbi Purl Properti tersebut, bemudianTergugat selaku Direktur PT. Purl Nikkl menjual 50 lembar saham yangada pada PT.

Nikki PurlProperti, dengan harga yang disepakati yaitu Rp 1.000.000, (Satu JutaTUPIA) 5 seesenesseesee ene ese cies eeissieeesnnreeesemiee neem (Bukti P 10);Belakangan diketahul, bahwa baik Pihak Tergugat maupun Tergugat Ilsama sekali tidak pemah datang dan atau melakukan Rapat UmumHal 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 721/Pdt.G/2013/PN Dps.13.14.15.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

(RUPSLB) PT. Nikki Pun Properti ketika masih terjadl sengketa hukumPKPIC dl Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negerl Surabaya ;Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti adalah Tidak Sah dan Melanggar Hubum ; Menyatakan Tidak Sah dan Membatalkan Akte Notaris No. 32,, NotarisFitrilia Novia Djamlli, SH. tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

NikkiPurl Properti dinyatakan Tidak mengikat dan Tidak mempunyal KekuatanHUKUM APaPUN ; nn nnn n nnn nnn nnn en nnn nenaMenghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Propertiguna menganulir atau membatalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008, selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Euro Capital bermateraiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 12 April 2008 adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan JODYHARYANTO (Pembanding).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RUDI RUSLI WIRAWANtersebut, sdr.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

EuroCAPITAL tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan tentang RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 April 2008 dan tidakpernah hadir di rapat yang dimaksud dalam Notulen tersebut.Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No. Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian darikeseluruhan saham ;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telahmelakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasukTermohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surattercatat pada tanggal :1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009(Bukti P3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat(Bukti P3.a) ;Hal. 2 dari 10 hal. Put.

ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwakuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % darikeseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkanpengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili ;Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagaiberikut:A.

Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perluditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilanuntuk memberikan ijin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapatHal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo.

Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorumsah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakanmenyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagiseluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;5.

Judex Facti sudah tepat dan benar dalampertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumenyang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu)kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggarketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbataske Pengadilan dalam rangka RUPSLB