Ditemukan 3065 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
5827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sudah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Direktorat Jenderal Bea danCukai nomor : LHA22/WBC.09/Cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009.Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwapemakaian pita
    sebesar304.834.400 batang rokok = 19.416.400 pak, sedangkan pemakaianpita cukai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebanyak 19.416.200 keping dan masih ada sisa barang dalam proses200 pak;bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan alasan penyerahan BKP yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai denganLaporan Audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai
    Bahwa audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai selesai pada tanggal 23 Juni 2009 sedangkan pemeriksaanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dilakukanberdasarkan laporan pengaduan Masyarakat diinstruksikan olehKepala Kanwil DJP Jawa Tengah II pada tanggal 23 November 2009sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan audit olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai belum ada aduan darimasyarakat terkait dengan penggunaan cukai palsu;7.
    Pemohon Banding)berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST164/WBC.09/2009 tanggal 19Januari 2009, Tim Audit Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Dit.Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan audit atas nama TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk periode 1Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009;Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 801 /B/PK/PJK/2015bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai
    tersebut sesuai dengan halaman 6 Laporan Hasil AuditNomor : LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalahuntuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Cukai serta mengamankan hakhak negara;bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea danCukai telah melakukan Pencacahan Fisik Sediaan Barang (StockOpname) yaitu untuk : Hasil Tembakau yang telah dilekati PitaCukai, Penggunaan Pita Cukai dan Bahan Baku produksi, hasil dariPencacahan Fisik Sediaan
Register : 13-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Made Putriningsih, SH
Terdakwa:
Frank Zeidler
2213
  • Bahwa saat itu saksi bertugas bersama YAKUP HERIAWAN, sedangkanyang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku petugas Bea danCukai Bandara Gusti Ngurah Rai Tuban, BadungBali adalah melakukanpengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barangbawaannya yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal KedatanganInternasional Bandara Gusti Ngurah Rai; Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak pernah kenal dengan terdakwaFRANK ZEIDLER dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga denganyang bersangkutan
    hari Sabtu tanggal 08Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita kemudian langsung kamilakukan penangkapan;Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwaFRANK ZEIDLER terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal KedatanganInternasional Bandara Ngurah Rai, TubanDenpasar, beberapasaat setelah pesawat Airways TG 431 rute Bangkok DenpasarBali yang ditumpangi oleh tersangka tiba di bandara;Bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan oleh petugas bea dancukai
    dibawanya itu, tersangka tidak dapatmenunjukkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmengimpor atau memasukkan narkotika jenis Hasis tersebut keBaliIndonesia ;Ahli YAN T.F.SITORUS.Bahwa ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejakbulan Oktober 2017 dan jabatan ahli sekarang ini adalah sebagaiKepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Beadan Cukai Ngurah Rai TubanDenpasar dimana tugas tangggungjawab ahli adalah melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dancukai
    diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan jenisHasis, kemudian diambil sedikit dan ditanyakan kepada saya ini apa,saya jawab tidak tahu, kemudian benda tersebut di cek oleh petugasBea dan Cukai dengan menggunakan teskit dan petugas Bea danCukai menjelaskan kepada tersangka sesuai dengan hasil teskitbahwa benda tersebut positip hasis, sambil menunjukan hasil teskittersebut kepada terdakwa, kemudian tersangka dibawa ke ruanganBea dan Cukai yang masih ada di areal Bea dan Cukai, kemudianbadan saya
    Bahwa terdakwa sudah tahu membawa masuk (impor) hasis dilarangoleh peraturan atau UndangUndang Indonesia; Bahwa pada saat terdakwa menuju ke areal pemeriksaan Bea danCukai, terdakwa ada menulis Custom Declaration BC. 22 tertanggal 8Desember 2018 yang sudah terdakwa tanda tangani sendiri danformulis Custom Declaration BC 22, terdakwatulis Tidak, artinyaterdakwa tidak membawa Narkotika; Bahwa terdakwa n tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2762 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
12640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6 Jakarta 12940,yang diwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By Pass, JakartaTimur 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosakewarganegaraan Indonesia, jabatan Pejabat FunsionalPemeriksaan Bea dan Cukai Madya pada DirektoratKeberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Bea danCukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU16/BC.06
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 008354.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP111/WBC.20/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000052, tanggal 16 Mei 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluar yangsebelumnya telah dibayar sebesar Rp11.521.760.000;3.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
6737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6, JakartaSelatan 12940, yang diwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU467/BC.06/2019, tanggal 03 Desember2019;Termohon Peninjauan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 005202.40 terkait pemeriksaansidang sengketa banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP53/WBC.20/2018, tanggal 9 Mei 2018 tentangPenetapan atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapanyang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000016 tanggal 31 Januari 2018 dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp18.346.091.000;3.
Register : 06-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2235 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
15546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X7 No. 6, Jakarta Selatan12940, yang diwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta 13230:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemeriksa Bea danCukai Madya pada Direktorat Keberatan Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU469/BC.06/2019 tanggal
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 003534.40 terkaitpemeriksaan sidang sengketa Banding atas Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP23/WBC.20/2018 tanggal 28Februari 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan PT FreeportIndonesia terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPPBK Nomor: 000058 tanggal 6 November 2017 danmenyetujul bahwa Pemohon PK mempunyai hak atas pengembalianBea Keluar yang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp22.843.942.000;3.
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. UNZA VITALIS;
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 774/B/PK/Pjk/2019Bahwa dapat disimpulkan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk untukSprayers dengan Pos Tarif 9616.10.10.00, Negara asal China oleh KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean TanjungEmas sesuai SPTNP004367 yang dikuatkan Keputusan Pejabat Bea danCukai Nomor KEP207/WBC.09/2014 tanggal 22 Desember 2014 tidakdapat dipertahankan dan harus digugurkan dan maka dari itu PemohonBanding mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat unutuk meninjaukembali dan membatalkan
    , bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Mei 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut68667/PP/M.IVB/19/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP207/WBC.09/2014 tanggal 22 Desember 2014, tentang PenetapanAtas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan Pejabat Bea danCukai
Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — MARY JANE FIESTA VELOSO
515353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya Terdakwa MARY JANEFIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea danCukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit Narkoba Polda DIY untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima NarkotikaGolongan (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah taskopor/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yangberwajib;Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkusan aluminium foil yangdibalut dengan
    Selanjutnya Terdakwa MARY JANEFIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea danCukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit. Narkoba Polda DIY untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima NarkotikaGolongan (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah tasHal. 4 dari 21 hal. Put.
    Selanjutnya Terdakwa MARY JANEFIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea danCukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit.
    Petugas Bea danCukai Yogyakarta menyobek travel bag tersebut dan di dalamnyadiketemukan sebuah bungkusan kertas aluminium foil yang berisi serbukberwarna coklat muda kekuningan yang menurut petugas setelah ditestadalah barang terlarang berupa Heroin, setelah ditimbang Heroin ituberatnya 2611 gram. Bahwa Terdakwa mau membawa travel bag itu dariKualalumpur ke Yogyakarta karena Sdri.
Register : 25-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 30 /PID.SUS /2018/ PT PLK
Tanggal 3 Juli 2018 — AGUSTINUS Bin HERY
10059
  • kena cukai yang tidak dikemas untukpenjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhitanda pelunasan cukai lainnya.Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:Halaman 2dari 25Putusan Nomor 30/PID.SUS/2018/PT PLK Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 pkl 16.00 wib saksiRaditya Ramadhanbersama saksi Teguh Sumantoro (AnggotaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai / KPPBCSampit) dan tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
    kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualaneceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:Halaman 6dari 25Putusan Nomor 30/PID.SUS/2018/PT PLK Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 pkl 16.00 wib saksiRaditya Ramadhanbersama saksi Teguh Sumantoro (AnggotaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai / KPPBCSampit) dan tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
    Pada berkas perkara tidak ditemukan satupun surat yangmenunjukkan adanya koordinasi antara Penyidik Bea danCukai Sampit dengan Penyidik Polri,2.
    Penuntut Umum tidak dengan sungguhsungguh menelitiberkas perkara yang diajukan oleh penyidik (PPNS) Bea danCukai Sampit kepada dirinya,Penuntut Umum menerimabegitu saja berkas perkara dari penyidik (PPNS) Bea danCukai Sampit, selanjutnya merumuskan surat dakwaannya ;Dari alasanalasan hukum di atas, dalam kaitannya satu samalain, Pembanding berpendapat bahwa dengan tidaktergambarnya suatu mekanisme koordinasi kerja yang baik danterpadu, maka tindakan Penuntut Umum menurut hukumbertentangan dengan
Register : 03-10-2011 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43067/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 31 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11024
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat(1). myPenjelasan Pasal 23B Ayat (1)Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatunegara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan beamasuk, barangbarang dari negara yang bersangkutan dapat dikenai tarif yangbesarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
    yang diterimaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean TanjungPerak secara lengkap pada tanggal 08 September 2011, berdasarkan ketentuanPasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP7630/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 13 September 2011 menolak keberatantersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
Register : 07-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4340 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
22943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said Kav.X7, Nomor 6, Jakarta, yangdiwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIl, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding, danPeraturan, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU144/BC.06/2020, tanggal 12 Maret2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 010512.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP142/WBC.20/2018, tanggal 9 Oktober 2018, tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000077, tanggal 18 Juli 2018, dan menyetujui bahwa PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hak atas pengembalian Bea Keluaryang sebelumnya telah dibayar sebesar Rp10.708.164.000;3.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MA
5833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas hasil audit tersebut pihak Direktorat Jenderal Bea danCukai memberikan Rekomendasi Hasil Audit kepada PemohonBanding dengan Surat Nomor S1719/WBC.09/KPP.03/2009 tanggal 2Juli 2009 agar Pemohon Banding mempertahankan StrukturPengendalian Intern yang sudah ada;10. Bahwa besarnya Penjualan Pemohon Banding berdasarkan BukuPenjualan adalah sebagai berikut:No. Halaman 9 dari 34 halaman.
    untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Direktorat Jenderal Bea danCukai Nomor: LHA22/WBC.09/Cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009.Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwapemakaian pita cukai Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sudah sesuai dengan produksinya dan tidak adapenyimpangan produksi diperusahaan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).
    sebesar304.834.400 batang rokok = 19.416.400 pak, sedangkan pemakaianpita cukai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebanyak 19.416.200 keping dan masih ada sisa barang dalamproses 200 pak;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan alasan penyerahan BKP yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai denganLaporan Audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai
    ;Bahwa audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai selesai pada tanggal 23 Juni 2009 sedangkan pemeriksaanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dilakukanHalaman 16 dari 34 halaman.
    Banding) untuk periode 1Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009;Bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Beadan Cukai tersebut sesuai dengan halaman 6 Laporan Hasil AuditNomor LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalahuntuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturanperundangundangan di bidang Cukai serta mengamankan hakhaknegara;Bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea danCukai
Putus : 13-05-2011 — Upload : 30-05-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 74/PID/2011/PT.BTN.
Tanggal 13 Mei 2011 — HE JIE
3929
  • kepemilikannya diakuiadalah milik terdakwa dengan maksud menyimpanhandpone handpone tersebut dengan menggunakandecker menghindari pemeriksaan petugas bandaraSoekarno Hatta sehingga terhadap handpone tersebuttidak dikenaipajak ;Bahwa terdakwa HE JIE menyembunyikan barangimport berupa 28 (dua puluh delapan) buah handponemerk Balckberry berbagai type dengan caradilekatkan pada pinggang, tangan dan kaki denganmenggunakan korset berkantong dan karet deckerserta tidak memberitahukan kepada pejabat Bea danCukai
    kepemilikannyadiakui adalah milik terdakwa dengan maksudmenyimpan handhpone handphone tersebut denganmenggunakan decker menghindari pemeriksaan petugasBandara Soekarno Hatta sehingga terhadap handphonetersebut tidak dikenaipajak ;Bahwa terdakwa He Jie menyembunyikan barangimpor berupa 28 (dua puluh delapan) buah handphonemerek Balckberry berbagai type dengan caradilekatkan pada pinggang, tangan dan kaki dengan10menggunakan korset berkantong dan karet deckerserta tidak memberitahukan kepada pejabat Bea danCukai
    2011 telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdihadapan persidangan berupa keterangan saksi saksi,alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barangbukti dalam perkara ini, Bahwa ia terdakwa He Jiepada hari Rabu tanggal O01 Desember 2010 sekira jam20.00 Wib bertempat diterminal kedatanganInternasional 2D Bandara Soekarno Hatta TangerangPropinsi Banten, awalnya saksi Cahyadi Yusuf MHidayatdan saksi Favy Hutagalung (keduanya petugas bea dancukai
Register : 08-03-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49287/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
17514
  • Surat Keberatan Nomor: 080/SSS/IMP/III/12/XII tanggal 12 Desember 2012.Pemeriksaan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding yang dikuatkan oleh Terbandingdengan K2013eputusan Terbanding nomor KEP848/KPU.01/2013 tanggal 08 Februaribahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkasbanding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
    Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea danCukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalampemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.2.
    diatas tidak memuat data nilai pabean yangditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumenpenetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
Register : 14-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45954/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11626
  • ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPEdisampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan pemuatan Petugas Beadan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai dilakukan pemuatanke Sarana Pengangkut.Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlahCPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya LaporanSurveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea danCukai
    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beadan Cukai; ataub. telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yangbersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalambentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yangseharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea danCukai
    ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai
    tidakdikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskanmengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor PabeanPemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalampelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secarakhusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
Register : 15-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1121/Pid.Sus/2015/PN.Pbr
Tanggal 7 Maret 2016 — - DENI SISWANDI Als DENI Bin SARIFUDDIN
247
  • selanjutnya sesampai di Hotel Sweet MemoryMalaysia terdakwa menggunakan sendiri, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2015sekira pukul 10.50 wib terdakwa berangkat dari Bandara Batu Berendam Malakamenuju Pekanbaru dan terhadap (satu) paket shabushabu sudah terdakwa simpankedalam kaos kaki sebelah kiri untuk mengelabui petugas dan terdakwaberhasilmembawa shabushabu tersebut dari Malaka Malaysia namun sesampai di BandaraSulyan Syarif Kasim IT Pekanbaru perbuatan terdakwa diteketahui oleh aparat Bea danCukai
    untukmengimport, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanmaupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;3 DARJO KENEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya diBAP Penyidik tersebut sudah benar semuanya;Bahwa benar saksi bersama rekannya Aiptu Dedi Satria dari UnitNarkoba Polresta Pekanbaru diberitahukan oleh pihak kantor Bea danCukai
    sebagai petugas imigrasi di Bandara Sultan Syarif Qasim ITPekanbaru dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 saksimelakukan tugas rutin yaitu pengawasan dan pengecekan kelengkapandokumen orang yang datang dari luar negeri;Bahwa benar terdakwa tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim IIPekanbaru, saksi langsung dilakukan pemeriksaan dan pengecekan orangdan pasport serta memberi stempel atau cap kedatangan terhadapdokumen pasport terdakwa;Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju pemeriksaan pihak bea dancukai
    hisap ataubong, lalu terdakwa menjalani pemeriksaan diruang khusus oleh petugasbea dan cukai serta dilakukan penggeledahan badan dan menemukankaca pirex disaku celana terdakwa, selanjutnya petugas bea dan cukaimenemukan (satu) paket pipet plastik warna pink Narkotika jenis shabudari dalam kaos kaki yang terdakwa pakai, kemudian petugas bea cukaimelaporkan dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke SatNarkoba Polresta Pekanbaru;e Bahwa selain (satu) paket Narkotika jenis shabu, petugas Bea danCukai
Register : 11-03-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-49924/PP/M.VII/19/2014
Tanggal 16 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11517
  • .: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding,diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi 2Unit Mesin Untuk Cetak Barcode Bukan Printer Berwarna XL2000, UK, AF,SML, 20FT, 220V, Type 2, diberitahukan dengan Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor 158447 tanggal 25 September 2012, klasifikasi pos tarif8443.32.20.90 (BM 5%) dan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta ditetapkan masuk klasifikasi postarif 8443.39.40.90
    Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta yang menetapkan Tarif BeaMasuk atas PIB Nomor 158447 tanggal 25 September 2012 berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tanggal 31Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang ImporUntuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
Register : 15-11-2011 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49350/PP/M.XIV/15/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
14336
  • Dyitoe Indonesia Tobacco Nomor Kasus : IDLP12/WPJ.32/BD.0402/2009,T4 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP107/WPJ.32/KP.0705/2010tanggal 13 Agustus 2010 beserta Kertas Kerja Pemeriksaannya,T5 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP1093/WPJ.32/BD.06/201 1tanggal 22 Agustus 2011.bahwa atas koreksi Terbanding berdasarkan analisis pemakaian filter tersebutPemohon Banding tidak setuju karena menurut Pemohon Banding sudahdilakukan audit terhadap Pemohon Banding dari Direktorat Jenderal Bea danCukai untuk
    ABC Nomor : LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 beserta lampirannya,P2 Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang Nomor : BA03/ST164/AM/2009 tanggal 29 Januari 2009,P3 Surat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Direktorat Bea danCukai Surakarta Nomor : S1719/WBC.09/KPP.03/2009 tanggal 2 Juli2009 perihal Rekomendasi Hasil Audit.bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulansebagai berikut :bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah melakukan audit atas Pemohon
Register : 12-04-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50822/PP/M.VIIB/19/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11322
  • tersebut, Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor:SPTNP024534/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 17Desember 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untukmelunasi pungutan yang terutang sebesar Rp.2.803.000,00.bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut,Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbandingdengan Surat Keberatan Nomor : MS/12/12/002 tanggal 18Desember 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
    tarif 8479.89.30.00.Tarif Bea Masukbahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)tahun 2012 oleh tarif bea masuk untuk Foam Generator GSAB V.3Complete with Accessories, Foam Generator GSAB LAB (withoutair compresor) (Pos 1 & 2) yang diimpor dengan PIB Nomor490507 tanggal 04 Desember 2012, dengan klasifikasi pos tarif8479.89.30.00 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 10%.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan KlasifikasiTarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
Register : 21-03-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42572/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 8 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12433
  • Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut42572/PP/M.IX/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP345/KPU.01/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan atasKeberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSurat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP029965/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011
    menjadi Nihil.MengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP345/KPU.01/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangPenetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai
Register : 15-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I VS PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI;
7334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 581 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI JAWA TIMUR I, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Nomor39 Semambung, Gedangan, Sidoarjo 61254;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1). Dr. Indra Surya, S.H. LL.M.,2). Dr. Hana S.J. Kartika, S.H. LL.M., 3). Sugeng Apriyanto, 4).
    Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kepabeanan dancukai ; danf.
    Pelaksanaan administrasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;Bahwa selain itu menyatakan suatu perusahaan mempunyai hubunganketerkaitan sebagaimana tersebut dalam surat keputusan objek sengketaadalah bukan merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea danCukai sebagaimana telah diatur dalam ketentuanketentuan tersebut dalamposita gugatan angka 22 di atas, oleh karena itu menjadi nyata jika suratkeputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor24 Tahun 2010 atau Peraturan
    Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.011/2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentangPenetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau TerhadapPengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan(selanjutnya disebut PMK Hubungan Keterkaitan), dalam menerbitkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai Nomor KEP213/WBC.10/2014
    Putusan Nomor 581 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI JAWA TIMUR tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat