Bahwa dokumen yang secara substansi berisi tentang informasikepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi merupakan arsip yangdisimpan oleh Lembaga Negara dan Badan Pemerintahansebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf (a) Undang undang Nomor 7tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (UU Kearsipan) yangberbunyi sebagai berikut :Yang dimaksud dalam Undangundang ini dengan "arsip" ialah:a. naskahnaskah yang dibuat dan diterima oleh LembagalembagaNegara dan Badanbadan Pemerintahan dalam bentuk corak

Dalam halini Lembaga Negara dan Badan Badan Pemerintahan merupakanpemilik arsip yang syah berdasarkan Undang undang Kearsipan.Tindakan Tergugat Rekonpensi mengetahui dan memiliki dokumentersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam penjelasan pasal 11 UU Kearsipan, yakni :Istilah "memiliki" dalam ayat (1) pasal ini ialah sikap perbuatansebagai pemilik yang sah terhadap sesuatu barang, yakni sikapperbuatan menguasai barang itu seolaholah ta pemiliknya, yangdengan demikian ia dapat

Bahwa jaminan perlindungan hak atas privasi warganegara diatur jugadalam peraturan perundang undangan yang secara substantifditujukan untuk mengatur perlindungan data pribadi secara nyatadiatur dalam beberapa Undang undang antara lain :pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan ketentuanPokok Kearsipan, Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukummemiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf aUndangundang, ini dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh)

Fotocopy sesuai dengan aslinya Pasal 9,10,11,12 Undang undangNomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) bermaterai dan dilegalisasi yang diberitanda PR9;10.Fotocopy dari Fotocopy Pasal 1 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 17ayat (2) dan ayat (3), pasal 44 ayat (1) huruf h dan i Undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bermaterai dandilegalisasi yang diberitanda PR 10;Hal7 dari 88 hal PutusanNo.901/Pdt.G/2016/PN.TNG.11.Fotocopy sesuai dengan aslinyaPasal 189,191,192

kerugian yang dialami oleh SaudaraSamuel Panna dan Saksi sendiri adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu jutadua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil kedua buah gerobakmerk Artco warna merah tersebut yaitu untuk dipergunakan tanah untukmenanam bunga, dimana kedua tersebut terdakwa bawa atau angkut denganmempergunakan sepeda motor terdakwa sendiri;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN PsoMenimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Gresik yaitu melaksanakan pengelolaan surat menyurat,kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumahtangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program,evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik(Pasal 7), yaitu :a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;b. Pelayanan administasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dandokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaantugas;Cc.

ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.

Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA Tkl.Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, untuk melakukanperceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar denganRegister Nomor 287/Padt.G/2020/PA TkI., tanggal 21 Oktober 2020 yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidakmengajukan

Penetapan No.110/Padt.P/2020/PA.Pal hun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Kearsipan Perpustakaan Kota Palu, bertempat' Garuda Lorong Simpati 2 Kelurahan Birobuli Utara,AN Palu Selafan kota Palu, di bawah sumpah memberikanak Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan menolakrencana Tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umuruntuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 15 tahun,sedangkan calon suaminya Ssudah berumur 22 tahun;Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya karenacalon

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa, benar saksi sebagai Direktur PT. Ridha Tri Utama dan perusahaandan bergerak dibidang Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintahdan BUMN/BUMD, serta pembangunan gedung, jalan, dan jembatan.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa , benar saksi bekerja di PT.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa,benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa Dra. Hj.

DADANGBASTAMAN, Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan pada KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung; Bahwa ,benar saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Kapusardaberdasarkan SK dari Wali Kota ,pada tanggal 4 Januari 2010 Bahwa benar Angaranya sekitar 4 M ?

DADANG BASTAMAN sebagai orang perseorangan karena kedudukandan jabatannya sebagai Kepala Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan sekaligus selaku PPTK mampumelakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaknimelakukan tindak pidana korupsi, yang dengan demikian unsur setiap orang dalam pasalini telah terpenuhi.Ad. 2.

Penggugat kehilangan hakhak Penggugat sebagai PegawalNegeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan IlIlB pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kupang.Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi syaratmenurut Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; E.

Ruang Ill/o Jabatan Staf pada Dinas Kearsipan danPerpustakaan Daerah Kabupaten Kupang yang amar putusannyadinyatakan : 2222220 22222202222 2Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tidak PidanaKorupsi dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya padaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang TahunHalaman 22 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGAnggaran 2011 dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukumandengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) bulan.Bahwa

RuangIll/o Jabatan Staf pada Dinas Kearsipan dan PerpustakaanDaerah Kabupaten Kupang yang amar putusannya dinyatakanTelan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TidakPidana Korupsi dalam Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 dan yang bersangkutantelah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (Satu)Tahun 4 (Empat) bulan ; b.

;Bahwa apabila ada surat pengalihan kompensasi tanah terus Lurahkasih keluar kemudian dia cabut lagi, menurut Saksi kalau dia tidakmemenuhi standar kearsipan dinas bisa saja Lurah itu mencabutkarena dia tidak bisa menjadikan bukti yang sah didalam tata naskahdinas, dasarnya diatur dalam Perma Mendagri Nomor 78 tahun 2012;Bahwa persyaratan sehingga bisa dicabut karena tidak memenuhikriteria klasifikasi dan kodefikasi surat sebagai seorang Lurah ataupejabat yang berwenang mengeluarkan dokumen yang

sebelum pak Lurah Noviar tahun2011 tidak memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan Menteri DalamNegeri bahwa mengeluarkan katanya satu surat transaksi tidak punyakodefikasi dan tidak punya klasifikasi tentang suratsurat hak tanah;Bahwa jadi Ibu Seniwati cerita : bahwa saya ini dapat masalah suratsurat yang dibuat oleh pendahulu saya ini tidak memenuhi azasazasHalaman 30 dari 59 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bauadministrasi kenegaraan dalam bentuk Permen Dalam Negeri Nomor78 tahun 2012 tentang Kearsipan

kepemilikan tanah itu sudah diatur pada PermaMendagri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata naskah kementerian dalam Negeridan Pemerintah Daerah, berbicara masalah tanah itu ada namanya kodefikasidan klasifikasi, klasifikasi itu dikandung maksud tentang urgenya surat yangbersifat biasa, penting sementara kodefikasi adalah inti daripada surat yangdikeluarkan dan apabila ada surat pengalihan kompensasi tanah terus Lurahkasih keluar kemudian dia cabut lagi, menurut Saksi kalau dia tidak memenuhistandar kearsipan

itu dimasa sebelum pakLurah Noviar tahun 2011 tidak memenuhi kriteria Sesuai dengan peraturanMenteri Dalam Negeri bahwa mengeluarkan katanya satu surat transaksi tidakpunya kodefikasi dan tidak punya klasifikasi tentang suratsurat hak tanah. lbuHalaman 54 dari 59 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN BauSeniwati cerita : bahwa saya ini dapat masalah suratsurat yang dibuat olehpendahulu saya ini tidak memenuhi azasazas administrasi kenegaraan dalambentuk Permen Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang Kearsipan

yangdikeluarkan oleh Kepala Biro Umum BNPB Bukti Surat tersebut telahbermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberitanda P.9;Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Refrensi Kerja NomorXXXX.2/KPU/VII/2015 yang dikeluarkan oleh PT Karya PrimaUsahatama pada Tanggal 31 Juli 2015 Bukti surat tersebut telahbermaterai, telah dicap pos dan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf sertadiberi tanda P10;Fotokopi dari kopi surat keterangan Nomor JK.01.01/125/2018 yangdikeluarkan oleh Kepala Pusat Jasa Kearsipan

Fotokopi Sertifikat atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang dikeluarkan olehKepala Jasa Kearsipan, tanggal 24 Agustus 2010. Bukti Surat tersebut telahbermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tandaT.8;. Fotokopi Sertifikat atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang dikeluarkan olehKepala PT.Permata Graha Nusantara, tanggal 01 Agustus 2015.

UndangUndang untukmelangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izindari Pengadilan Agama ;Penetapan No. 562/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 22 Oktober 2020. 12Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anakPemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yangsangat dalam kurang lebih sekitar 1 tahun, serta keduanya telahbersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentukrumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerjasebagai Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PUTUSANNomor 0008/Pdt.G/2018/MS.LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu. pada tingkat pertama dalam musyawarah MajelisHakim telah memutus perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawabh iniantara para pihak :Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Timur,tempat tinggal di Kota Langsa;Selanjutnya disebutsebagai Penggugat.LAWANTergugat

MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut1/2010 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Kehutanan, yang memiliki sasaran danasas.Salah satu sasaran dan asas dari PeraturanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhutll/2010 yaitu sebagai berikut: sasarannyaadalah untuk kelancaran komunikasi tuliskedinasan serta kemudahan dalampengendalian dan Asas Pertanggungjawabanyakni bahwa Penyelenggaraan tata naskahdinas dapat dipertanggungjawabkan dari segiisi, format, prosedur, kearsipan

SK.48/Menhutll/Rhs/2012, tertanggal4 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Kepala BiroKepegawaian Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia atasnama Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, telah melanggar sasarannya adalah untukkelancaran komunikasi tulis kedinasan sertakemudahan dalam pengendalian dan AsasPertanggungjawaban yakni bahwaPenyelenggaraan tata naskah dinas dapatdipertanggungjawabkan dari segi isi, format,prosedur, kearsipan, kewenangan dankeabSahah.. 2222002022 nnn nnn nee n ne nnenne eea

Bahwa untuk membuktikan keabsahan Surat Keterangan yang dibuattertanggal 17 Nopember 1986 tersebut seharusnya disandingkan denganarsip yang terdapat di Desa Pataruman sekarang Kelurahan Patarumanyang mana Tergugat IX telah berusaha mencari arsip Surat Keterangantersebut namun tidak menemukannya;Bahwa sesuai dengan aturan Kearsipan UU Nomor 43 Tahun 2009bentuk isi Surat seperti halnya Surat Keterangan yang dibuat tertanggal17 Nopember 1986 dapat dimusnahkan setelah lebih dari 30 Tahun;.

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan sebagaimana telah TergugatIX sampaikan dalam poin 3 diatas tentang aturan Kearsipan UU Nomor43 Tahun 2009, maka apabila Tergugat IX tidak dapat membuktikankeabsahan Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidakberakibat hukum apapun bagi Tergugat IX;Demikian Jawaban ini disampaikan oleh Tergugat IX dalam persidangan, mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo

suatukepastian dalam berjalannya proses;Menimbang, bahwa pada sisi lain dengan telah dilimpahkan terdakwaSuhernawati untuk disidangkan dalam proses persidangan Pengadilan makasecara mutandis mutandis menjadi kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untukmenyelesaikan perkara dimaksud sehingga tidak menjadi tunggakan perkara yangbisa (Saja) menyandera proses penyelesaian perkara, oleh karena itu perkara aquo tentu haruslah diakhiri dengan sebuah putusan yang kemudian rangkaianproses dimaksud menjadi dokumen (kearsipan

SALINANPUTUSANNOMOR 0445/Pdt.G/2017/PA.TgtUOCDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara antara :Tergugat , tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 25 Maret 1977 /umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanPNS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tempat tinggal diRT.04 RW.

Tentang berkata kasar dan menghina itu adalah tidak benar.Tergugat bukan memukul, tapi Tergugat kepret tangannya 10 tahunyang lalu pada saat ngacakngacak bukubuku kearsipan;c. Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Pengggugat;5. Bahwa sebenarnya saya beli tanah kepada nenek Penggugat 200 m dibelakang tidak ada jalan, kemudian saya beli tanah orang tuanya 100 m didepan ada jalan karna masih satu lokasi.

., diberi tandaMenimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan buktisaksisaksi dipersidangan sebagai berikut:1ABDUL BASID, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalahsebagaiberikut:Bahwa saksi adalah Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Barito Kuala dibagian kearsipan;Bahwa Sertifikat No.2103 yang sekarang ada ditangan Penggugatdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BaritoKuala;Bahwa mengapa Sertifikat No. 2103 datadata yang

(Edmon Makarim, Kajian Aspek Hukum Kearsipan dan Dokumentasi,Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003,hal. 210);. Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan tentang salah atautidaknya seorang Terdakwa, terikat alat bukti sesuai undangundang dankeyakinan (nurani) Hakim sendiri. Alat bukti sesuai undangundang tidakbisa ditambah dengan alat bukti lain.

Jika benarSurat Keterangan Pinjam Pakai tersebut valid, maka seharusnya nomor surattercatat dan tersimpan dalam kearsipan pemerintah daerah terkait. Olehkarena itu, untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat mengirimkan suratklarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah KotaMataram guna menanyakan, apakah Nomor Surat 5/11/2/1972 benar sesuaidengan penyimpanan / pencatatan data di pemerintah daerah atau tidak ?

Halaman 33 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Padt.G/2021/PN MtrAtas permintaan klarifikasi dari Tergugat tersebut, Pemerintah KabupatenLombok Barat melalui Surat No. 011/07.C/BPKAD/2020 tanggal 2 Januari2020 menyampaikan bahwa Surat Keterangan Pinjam Pakai Bupati LombokBarat No. 5/11/2/1972 tanggal 11 Februari 1972 TIDAK PERNAH TERCATATdalam data pencatatan kearsipan pemerintah daerah.

KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Barat, diberi tanda T18;19. Foto copy Surat Area Manager Legal Counsel & ComplianceJatimbalinus PT. Pertamina (Persero) nomor : 002/M00350 /2020SOtanggal 3 Januari 2020 perihal Permohonan bantuan ditujukan kepada Yth.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prop. Nusa Tenggara Barat, diberitanda T19;20. Foto copy Surat Drs.

T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, 1.24, T.25, T.26, T.27 dan T.28 dari buktibukti surat tersebut setelah diteliti diperoleh fakta sebagai berikut: Bukti T. 16 menerangkan jika ada Klarifikasi terhadap surat KeteranganPinjam Pakai No. 5/II/2/1972 tanggal 11 Februari 1972 kepada KepalaKejaksaan Tinggi NTB ; Bukti T.17 menerangkan tentang Harta benda modal Tergugat ; Bukti T.18 dan T19 adalah merupakan surat yang ditujukan kepadaKepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi NTB berkaian denganSurat

ProvinsiNusa Tengara Barat nomor : 045/34a/DPKP.NTB/2020 tanggal 16 Januari2020 perihal Spesimen Tanda Tangan; Bukti T. 27 Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenLombok Barat nomor : 045/30/Disarpus/2020 tanggal 17 Januari 2020perihal Soesimen Tanda Tangan; Bukti T. 28 Laporan Uji Otentikasi tanda tangan No.