• Nomor 1892 K/Pdt/201510.11.12.13.RUPS di tempat kedudukan Perseroan, yaitu:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamAnggaran Dasar";Bahwa dengan demikian tempat penyelengaraan RUPS pada angka 8diatas tersebut tidak sesuai UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;Bahwa hasil RUPS tersebut di tuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h N.V.

  Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 (dibawah tangan) diduga telah dibuat/disusunsebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut;Didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009, terdapat data peserta rapat (pemegang saham)yang tidak benar (palsu), dimana faktanya si pemegang saham dimaksudtidak pernah hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal

  dari alasan sebagaimana dimaksud diatas, adalah jikaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 dibuat/disusun pada saat diselenggarakannyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, maka namanamapeserta rapat yang tercantum didalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 sesuaidengan namanama peserta rapat yang hadir;.

  Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 terdapat nama dan tandatangan IbuAriani Lawu.

  Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (Direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara a quo.Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasberbunyi sebagai berikut:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan

• Aktadimaksud dibuat oleh Notaris berdasarkan hasil RUPS atau RUPS LB yangtelah disepakati oleh para pemegang saham dan tercapai kuorum.

  Namun demikian apabila Penggugat hendakmempermasalahkan mekanisme RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015 dan juga hasil keputusannya,maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

  Golden Bird Metro merupakan akta otentikdan sah berlaku secara hukum, yang juga dihadiri olen Penggugat sesuaidaftar hadir dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT.

  Golden Bird Metro merupakan akta otentik dan masih sahberlaku secara hukum dan merupakan keputusan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015, yangdihadiri oleh Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwapenyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

  Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa melalui iklanpada Harian Suara Karya tertanggal 21 April 2015.Bahwa pemanggilan/undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud pada angka 5.3 di atas telah memenuhiketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal82 UU PT, yang mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UU PT(1)(2)(3)(4)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilink Prima untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
  2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

  Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS4.

  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

  : Dewan Komosaris wajid melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas maka Pemohon berhakmengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS;Bahwa sebagai pemilik 1.400 lembar saham, Pemohon sama sekali tidakpemah diberikan laporan pembukuan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmengetahui laporan keuangan serta laporan laba rugi

  Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraanRUPS PT.

  Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 di Pasal 9 tentangKepengurusan Perseroan poin ke 2 diatur bahwa para anggota direksidiangkat oleh RUPS untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tentunyamenurrut hakim hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwaanggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkatkembali , dan pengangkatannya tentunya melalui RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 94 ayat

• Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;6. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;8.

  Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama berdasarkan penetapan ini ;9. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Simasindo Intitama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. Simasindo Intitama kepada seluruh pemegang saham ;10.

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Saham (RUPS) PT.

  Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka TERMOHON Ill menyatakansetujuatas permintaan pemanggilan RUPSLB terhadap TERMOHON yang diajukan oleh PEMOHON, dikarenakan hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 UUPT, yaitu :(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud

• Lainlain yang dianggap perlu ; Bahwa pada RUPS pertama dan RUPS kedua hanya dihadiri olehpemegang saham bernama Ny.

  pertama dan RUPS kedua pada PT.

  ;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiridari 2 jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dalam praktik seringdikenal sebagai RUPS luar biasa; Bahwa RUPS tahunan diadakan dalamwaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan (vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor

  40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaDireksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan (vide Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa

  panggilan RUPS harus puladicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorHalaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdlperseroan, mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hariRUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akandibicarakan kepada pemegang saham secara cumacuma;Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh KuasaPemohon yaitu surat bukti bertanda P23, P24

• Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

  RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUTTERGUGAT dan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar BiasaPT. Modular Alkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LBtersebut yaitu mengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGATtidak lagi menjadi Direktur Utama Perseroan.

  Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukumkarena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama pada PT.

  Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebutdiatas adalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

  ) terdiri dari RUPS TahunanHal 103 dari 127 Hal.

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnyasebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian penyelenggaraan RUPS tersebut harusdidahului oleh adanya pemanggilan RUPS terhadap para pemegangsaham. Bahwa pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang sahamadalah tidak dilakukan karena faktanya Penggugat sebagai pemegang50% saham PT.

  PENGGUGAT MENINGGALKAN TEMPAT RUPS ke 1;2. PENGGUGAT TIDAK MAU HADIR DALAM RUPS KE DUA PT.

  RUPS ke 2 adalah sah danbersesuai ketentuan UU Perseroan No.40 Tahun 2007 PASAL 86 Ayat 8karena dilakukan satu hari setelah RUPS ke 1 yakni tanggal 2 Oktober2019 sedangkan RUPS ke 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober2019 jadi satu hari setelah dilaksanakan RUPS ke 1, sebagaimana diaturdalam UU Perseroan No.40 Tahun 2007 PASAL 86 Ayat 8:Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan.Bahwa pelaksanaan RUPS

  sah danbersesuai ketentuan UU Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 8dan pelaksanaan RUPS RUPS ke 2 adalah sah dan bersesuai ketentuanUU Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 9 karena itu Panggilandan Pelaksanaan RUPS ke 2 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum; RUPS KE 2 PT.

  Bahwa RUPS ke 2 PT.

• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

  Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakanHalaman 19 dari 50 halaman Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2019/PT JAPpada tanggal 31 Oktober 2018 khususnya mengenai perubahanpengurus berlaku sejak ditutupnya RUPS dimaksud ;Berdasarkan dalil diatas, jelas bahwa hasil RUPS PT. Irja Sehati Utamaberlaku. sejak ditutup UPS.

  Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

  Dengan begitujelas bahwa Pmanggilan tersebut memiliki jangka waktu 25 hari;Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerimasurat Undangan RUPS PT.

  yang harus ditaati, termasuk dalam hal ada undangan perubahanjadwal RUPS;Menimbang, bahwa demikian juga dalam menentukan agenda RUPS,pasal 75 ayat (3) Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, dimana untuk mengambil keputusan dalam RUPS semuapemegang saham harus hadir dan menyetujui penambahan acara rapat jugabersifat imperatif, jika ada pemegang saham yang tidak hadir dan tidakmengirim kuasa/wakilnya, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan danharus diulang dengan menjalani

• Pst(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.;(6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batall.; (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.; (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh

  Satria Maju BersamaNo.5 tanggal 16 Agustus 2011).Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

  ;Menimbang, bahwa keputusan RUPS Luar Biasa tentang PemberhentianPenggugat selaku Direktur PT.

  Satria Maju Bersama, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 91 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi.; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 UndangUndang RI No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas : (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling iambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir.; ~ (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanPerseroan sebagaimana dimaksud

  dalam Pasal 66 ayat (2).;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

• BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT.

  BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

• 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
• 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
• 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

  BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

• 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa (RUPS LB) yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
• 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa (RUPS LB) PT.

  UtrRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

  REN LING membuat surat undangan RUPS LuarBiasa PT.

  adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

  , RUPS itu yang mengadakan siapa?

  RUPS LuarBiasa PT.

• ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82 K/Pid/201924.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017untuk Safii;Bukti T8

  .g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Safii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• saham pada RUPS dapatdilihat dari fakta dimana keputusan RUPS yang diambil tanpa didahuluipemanggilan secara benar sesuai dengan hukum dan anggaran dasar (baikmelalui surat tercatat atau surat kabar atau cara lain) tetap sah, jika semuapemegang saham perusahaan memang menghadiri RUPS sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT;Jika ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di atas tidak diartikansecara substantif untuk menjamin kesempatan dari pemegang saham untukmenghadiri RUPS, melainkan diartikan

  Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

  Sangat pentingnyapartisipasi pemegang saham dalam RUPS sampaisampai dalam UUPTdiatur secara ketat kuorum kapan RUPS dapat diselenggarakan dan dapatmengeluarkan Keputusan yang sah;Bahkan, untuk memudahkan Pemegang Saham yang berdomisili jauh darikedudukan Perseroan berpartisipasi dalam suatu RUPS ketentuan Pasal 77Ayat (1) UUPT memperbolehkan dilakukannya RUPS melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

  masyarakat termasuk terhadap hak suara dalam RUPS yang dimilikiPenggugat;B.

  Praktik pemanggilan RUPS melalui iklan di suratHal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 2000 K/Pdt/2013kabar oleh perseroanperseoran (kecuali perseroan terbatas guna memenuhipersyaratan di bidang pasar modal) yang beritikad baik sangat tidak lazimditempuh. Pemanggilan RUPS biasanya dilakukan melalui surat tercatatdemi menjamin sampainya undangan RUPS ke masingmasing pemegangsaham perseroan;.

• diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk olehRapat Umum Pemegang Saham.Bahwa bertolak belakang dengan ketentuan tersebut, Termohon telahmenyampaikan suatu Laporan Keuangan Tahunan, yang tidak sesuaidengan ketentuan dalam anggaran dasar karena tidak disampaikandalam RUPS Tahunan dan tidak diperiksa oleh auditor yang ditunjukoleh RUPS;Bahwa akibat dari tidak pernah dilaksanakannya RUPS Tahunantersebut Pemohon tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnyakeadaan keuangan dari Termohon;Bahwa disamping itu

  Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tertanggal13 Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012Anak Perusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tertanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012(Vide Bukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tertanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

  Tahunan kepada Termohon;Bahwa dengan tidak diadakannya RUPS Tahunan tersebut, tidakpernah ada Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemohonselaku Pemegang Saham, dan tidak pernah ditunjuk auditor untukmengaudit Laporan keuangan Termohon;Bahwa dengan tidak pernah dilaksanakannya RUPS TahunanTersebut praktis Pemohon tidak mengetahui kondisi keuanganTermohon, atas hal tersebut Pemohon beberapa kali mengajukanpermintaan informasi mengenai kondisi perseroan danpenyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Termohon

  Tahunan walaupun sudahberkalikaliPEMOHON meminta untuk diselenggarakan RUPS Tahunan padaTERMOHON..dst merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;49.Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (1), (2), (8) UU No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang dapat kami kutip sebagai berikut :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggara RUPS dapat mengajukan permohonan

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

• Bahwa wewenang absolut dari RUPS untuk memberikantansiem mendasarkan pada ketentuan, sebagai berikut:1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Anggaran Dasar dan Akta RUPS memberikanpenegasan bahwa besaran tansiem ditetapkan RUPS;2) Akta Berita Acara RUPS No. 25 Tanggal 28 Februari 2008diktum Il Huruf menyebutkan bahwa pada setiap akhir tahunbuku diberikan tansiem yang besarannya ditetapkan olehRUPS;3) Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas

  menyatakan bahwa penggunaanlaba bersih,...dst, diputuskan oleh RUPS.

  perpanjangan periode parapengurus ditentukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); Bahwa didalam RUPS harus ada laporan tentang kinerja selama 1(tahun) yang harus dimasukan; Bahwa di RUPS juga ada laporan dari OJK jika kinerja Bank tersebutmenurun maka harus ada evaluasi dan perbaikan kinerja; Bahwa Saya tahu tentang keuntungan Bank SulutGo pada tahun2016 dari laporan neraca yang terbit di koran; Bahwa RUPS adalah bagian atau organ di dalam perusahaan danmerupakan lembaga tertinggi dari perbankan

  Bahwa Ahli belum pernah melihat atau mendengar bentuk teguran OJKkepada hasil keputusan RUPS suatu perusahaan; Bahwa dalam teori PT tidak mungkin dan tidak bisa Komisarismembantah atau tidak melaksanakan pengawasaan dengan hasil keputusanRUPS, karena RUPS dan Komisaris maupun Direksi harus sejalan makanyadisebut organ perusahaan; Bahwa yang di rapatkan dalam RUPS terkait PT yang pertama yaitumenerima laporan, penambahan dan pengurangan modal dan jika sudahvalid maka RUPS harus memutuskan dari hasil

  laporan tersebut; Bahwa Forum RUPS merupakan forum dari para pemegang sahamuntuk bisa melihat kinerja para pengurus selama 1 (satu) tahun terakhir dandidalam RUPS tersebut para pemegang saham dan juga para peserta yangmengikuti RUPS dapat mengambil keputusan yang valid; Bahwa Keputusan RUPS tidak bisa dirubah sampai dengan RUPS tahunberikutnya; Bahwa didalam RUPS juga dibahas mengenai hakhak yang harusditerima oleh para Direksi dan para Komisaris; Bahwa menurut UndangUndang tentang PT pasal 1 ayat

• , atau RUPS Luar Biasa, namunhal tersebut hingga saat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Termohon,sehingga apabila hal tersebut dibiarkan tidak menutup kemungkinanperusahaan akan semakin terpuruk dan gulung tikar;Bahwa, untuk menyikapi halhal tersebut Para Pemohon telah mengirimkansurat undangan kepada Termohon, untuk melakukan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 12 September 2016,Halaman 5 dari 19 hal.Put.

  , menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untukmenyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan tujuan: Untuk tercapainya keabsahan kepengurusan perusahaan (adanyakepastian hukum tentang kepengurusan yang sah).

  Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya % (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

  Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya 7% (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

  tidak mengikat dan bataldemi hukum;Bahwa justru dengan adanya perkara tersebut yang belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap seharusnya Judex Facti Pengadilan NegeriBandung Kls A Knusus menolak permohonan RUPS yang diajukan olehPara Termohon Kasasi karena apabila diijinkan diknawatirkan akanmenimbulkan permasalahan baru di PT Natatex Prima;Bahwa benar RUPS sebagai pemegang saham tentu harus campur tanganuntuk memastikan perusahaan yang dimanajemeni oleh Direksi sertadiawasi oleh Dewan Komisaris

• Syaifuddin dan Deny Mardani hadir dalam RUPS dan turut menandatangani catatan atau notulen RUPS yang dibuat sendiri oleh Hendrik Hakimitu.

  Butir No. 7: tentang RUPS tanggal 8 Juni 2004Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam butir ini yang mengatakan bahwadalam RUPS luar biasa PT.

  Bahwa RUPS PT.

  RUPS tahunan2.

  RUPSRUPS lainnya, yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa ;Bahwa RUPS tahunan yang dilaksanakan selambatlambatnya enam bulansetelah tutup tahun adalah untuk mengetahui, menyetujui laporanpertanggungjawaban tahunan, jika disetujui maka direksi akan mendapatpembebasan tanggung jawab dari penguasaan direksi selama tahun berjalansejauh terjamin dalam laporan pertanggungjawabannya ;Bahwa RUPS lainnya misalkan untuk mengambil kredit memerlukanpersetujuan RUPS, maka direksi wajib mengadakan RUPS ;Bahwa RUPS

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• ISIR, pada pokoknya menerangkan, bahwa selama saksi bekerja,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan bar 2 kali. Saksikenal dengan orangorang yang ada dalam foto bukti foto T7a dan T7b diambilpada acara RUPS PT.

  Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

  Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

  saham hadirdan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

  Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.