Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0660/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 29
25 — 29
Bahwa perikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus PErawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satuanak yaitu Lailin Farida, umur 6 tahun;5.
Upload : 18-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Ghofur bin Muhammad Djajadi
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebelummemberikan kesaksian di depan persidangan telah disumpah yang padapokoknya menerangkan bahwa penyidikan telah dilakukan sesuai prosedurtanpa ada penekanan maupun paksaan dan alat bukti Surat, yaitu BeritaAcara Penelitian dan Penerimaan Tersangka (BA15) yang pada saatdilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkanbahwa Terdakwa mengakui bahwa sabusabu tersebut adalah milikTerdakwa dan disimpan di lemari baju dalam
Putus : 16-04-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 97/PID.B/2014/PN.CBN Tanggal 16 April 2014 —
14 — 7
14 — 7
Kainsarung warna kombinasi merah hijau, motif garis, bahan katun.Benda samping mayat : tidak ditemukan.Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan.Lembam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang, berwarna merahkeunguan dan silang pada penekanan.7.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 344/Pdt.P/2018/MS.Sgi Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
86 — 8
86 — 8
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898 K/PID/2011 Terdakwa; M. Iksan Tohir, dk
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ParaTerdakwa dengan fakta kejadiannya perkara adalah tidak dapatdisetujui oleh Para Terdakwa karena peristiwa tersebut terjadi karenasematamata didasari adanya janji dan permintaan sertapembicaraan yang cukup panjang dan damai antara saksi Soewajidengan Para Terdakwa dan saksi Indarto yang cukup kental denganpenyelesaian utang tanoa adanya paksaan atau penekanan dankeributan yang berlebihan. Jadi sama sekali Para Terdakwa tidakHal. 5 dari 10 hal. Put.
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 461/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 12
22 — 12
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Blk Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 14
11 — 14
Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Sri Nanda berstatusperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasail anakanak untuk melakukan eksploitasi
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 272/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di RT/RW 006/002Pekon Srirahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnyaberpisah;4.
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MALANG Nomor 894/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 22-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 425/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 28 Agustus 2014 — Slamet Suwandi Bin P. Jamin
31 — 6
31 — 6
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SLAMET SUWANDI BIN P.
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 633/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
26 — 6
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 286/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 10-02-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.Mks Tanggal 7 Oktober 2014 — P VS T
89 — 35
89 — 35
., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulah penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danKuasa Hukum Tergugat/Penggugat pada saat Peninjauan Lokasi, dantawaran Tergugat tersebut melalui Ketua Majelis menurut PenggugatHal.11 dari 81 hal. Put.
Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mulia dan terhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pid/2011 Tanggal 24 Nopember 2011 — THERESIA ABON MANUK alias ERNI MANUK ;
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga koroban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke2 KUHP ;ATAUKEDUA :Hal. 14 dari 74 Hal. Put.
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo.
GustiGede Dharma, A. berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidakwajar dengan penyebab kematian akibat penekanan pada saluran napasbagian atas (batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen(asfiksia) yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo.
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke2 KUHP ;LEBIH LEBIH SUBSIDAIRKESATU :Hal. 27 dari 74 Hal. Put.
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.
Register : 28-08-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 146/ Pid.B/ 2014/ PN Sag Tanggal 4 Nopember 2014 — APRIANTO NIKO Alias TONO
84 — 8
84 — 8
Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakWa, = == 222 nnn nnn nnn nnn nn on nnn nn an nen nnn en nnn nce necesMenimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakvaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatifbagi setiap
subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yangsangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yangbersifat imperatif dimana dari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (seg/positif dan segi negatif) maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalambatasan yang telah diuraikan dalam mater surat dakvaan dan tidak dibenarkanmenjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelasadanya dimana
Register : 03-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN
95 — 42
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN
95 — 42
Ditha Aulia Susanto NRTKD.30.01.0006.Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:s Tandatanda Kematian :1) Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merahkeunguan, tidak hilang dengan penekanan;Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs2)3)Tidak dijumpai adanya kaku mayat;Dijumpai tandatanda pembusukan :Y Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah; Dijumpai rambutrambut mayat mudah dicabut;v Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapatcairan berwarna kecoklatan di area mata.Pemeriksaan
Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan,tidak hilang dengan penekanan;2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;3. Dijumpai tandatanda pembusukan:a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjsb. Dijumpai rambutrambut mayat mudah dicabut;C. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapatcairan berwarna kecoklatan di area mata. Pemeriksaan Fisik Umum:1. Permukaan kulit tubuh:a.
Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan,tidak hilang dengan penekanan;2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;3. Dijumpai tandatanda pembusukan:a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;b. Dijumpai rambutrambut mayat mudah dicabut;C. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapatcairan berwarna kecoklatan di area mata. Pemeriksaan Fisik Umum:1. Permukaan kulit tubuh:a.
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 554/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 7
22 — 7
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 288/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 12
21 — 12
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 659/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 11
26 — 11
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan