Bahwa setelah adanya SKO (SuratKeputusan Otorisasi) mengingat39perjalanan tahun tahun sebelumnyabahwa turunnya dana ABT biasanyadisetujui pada Triwulan IV, maka PUKota Surakarta guna mengantisipasiketerbatasan waktu tersebut, DPUtelah mempersiapkan lelang padabulan Agustus tahun 2003 denganKetua Panitia Lelang Sdr. HABIBWINARTO, peserta lelang adalahkontraktor yang telah lulusprakualifikasi tahun 2003, pesertalelang adalah1. PT Agung Darma Intra;2. PT Rudi Persada Nusantara;3.

Bahwa anggaran Proyek ABT 2003 turun dariPemerintah Pusat sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1290/KM43/SKOR/2003tanggal 22 Oktober 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin tahun 2003. Bahwa benar sesuai SKO (no.8) anggaran proyek tersebutadalah Penyediaan Dana Penanganan Bencana Alam KotaSurakarta, untuka. Perumahan permukimanRp. 4.995.242.000,Rehab Balaikota Surakarta 1 paketRehab Stadion R. Maladi Sriwedari 1 paketb.

SRI ADHYAKSA , MT Bahwa yang saksi ketahui tentang Proyek ABT Tahun 2003adalah proyek APBN dengan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Walikota Surakarta dan dilaksanakandengan Penanggung Jawab Proyek , Pemimpin Proyek AGUNGHASTHO BANENDRO, ST dan kontraktor PT. AGUNG DARMAINTRA Surakarta.

Menandatangani Surat PermohonanPembayaran Dana dari Pusat danPropinsi.Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah Kota Surakartapernah membuat proposal untuk penanggulangan bencanaalam.Bahwa seingat saksi isinya Otorisasi untuk proyek Balaikota Surakarta. Kaliwingko. Stadion Sriwedari.Bahwa menurut saksi pelaksana proyeknya / leadingsektornya Dinas Pekerjaan Umum.Bahwa terbitnya SK.

Tanggal 22 Oktober 2003Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2003;. Keputusan Walikota Surakarta Nomor910/140 A/I/2003 Tanggal 23 Oktober2003 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Proyek, Pemimpin Proyek danBendahara Proyek Anggaran BiayaTambahan (ABT) Tahun 2003 BidangPerumahan dan Pemukiman serta BidangSumber Daya Air;. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 050/23.SPP.ABT BK/2003 .Tanggal23 Oktober 2003 Pekerjaan RehabilitasiBalaikota Surakarta, RehabilitasiStadion R.

Minta otorisasi dan meminta tanda tangan pejabat Bank;11. Menginput nomor rekening;12. Meminta otorisasi lagi;13. Melakukan croselling (menawarkan produk yang lain pada PT.Bank Muamalat Tbk);14. Menyerahkan buku rekening tabungan dan ATM, serta untukmelakukan transaksi awal dilakukan di teller.b. Pada Pembukaan Deposito:1. Nasabah datang sendiri ke CS dengan menunjukan KTP Asli danNPWP Asii;2. Memverifikasi kebenaran data:3. Screening (memastikan apakah masuk dalam jaringan Terorisme);4.

Apabila melebihi limit, Teller akan memintakan persetujuan kepadaSupervesior untuk dilakukan approval/otorisasi;e.

Meminta otorisasi dan nomor bilyet;Hal. 24 dari 99 hal. Put. No.2029 K/Pid.Sus/201711. Mengelingkan antara nomor rekening deposito dengan nomorbilyet deposito dan mencetak bilyet;12.

Apabila melebihi limit Teller akan memintakanpersetujuan kepada Supervisior untuk dilakukanapproval/otorisasi;e.

Hal ini karena Terdakwa sebagaisales marketing mempunyai otorisasi untuk menerima uang dari customer.Namun saat ini Kartika Sari sudah merubah sistem administrasinya.

segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales atau Marketing di Showroom ToyotaKartika Sari Motor dan menerima gaji sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan ;Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari customer atau pembeli, selain itusebagai sales Terdakwa juga mempunyai otorisasi

kekuasaannyabukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harusmenguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepadapelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, denganmelakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggarkepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwaTerdakwa sebagai sales atau marketing Kartika Sari mempunyai otorisasi

pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukanpekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upahuntuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjiankerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganTerdakwa bekerja sebagai Sales atau Marketing di Showroom Toyota Kartika SariMotor dengan tugas mencari customer atau pembeli, dan sebagai sales, Terdakwamempunyai otorisasi

Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN yang mengatur, belanja atas beban anggaran belanja Negaradidasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi(SKO).b.

,selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belumada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya ceknomor 21487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Februari 2006kepada BUMD senilai Rp. 8.086.345.000, oleh Bendahara EDI JUSRO yangditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujul MUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara PIt.Sekda Rokan Hulu dengan Materai stempel Setda Rokan Hulu, kemudiansetelah cek terbit maka cek tersebut

Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN yang mengatur, belanja atas beban anggaran belanja Negaradidasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi(SKO);b. Pasal 192 ayat 3 dan 4 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengeluaran tidakdapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaranHal. 17 dari 100 hal. Put.

RAMLAN ZAS, SH.MH.selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belumada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya ceknomor Z1487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Februari 2006kepada BUMD senilai Rp. 8.086.345.000, oleh Bendahara EDI JUSRO yangditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujul MUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara PIt.Sekda Rokan Hulu dengan Materai stempel Setda Rokan Hulu, kemudiansetelah cek terbit

Pasal 11 Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBNyang mengatur belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkanpada surat keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnyayang diberlakukan sebagai surat Keputusan Otorosasi (SKO)2.

Suriyati Suaib, SE. untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) yang kemudian diikuti proses pencairan dana tak tersangka berikutnyapenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh RidwanAhmad, SE dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dibuat oleh ImranPuha, SE, adapun jumlah dana yang diajukan Sukemi Shahab, SH.

jawaban dana bantuan para pengungsiKorban Pasca Kerusuhan pada 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utaratanggal 1 Mei 2001 Asli Laporan Pertanggung jawaban Biaya Bongkar Muat / angkut bantuanPemerintah Denmark tanggal 17 Maret 2001 Fotocopy daftar Penerimaan barang digudang Satlak PB II Maluku Utara,Bantuan Paket Sembako asal Kuwait dan bantuan Wapres (beras) ke 14Kecamatan Kerusuhan Kabupaten Maluku Utara tanggal 3 Januari 2001 Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun2001 tentang Otorisasi

Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.8.

KAHARUDIN NGAJA.e Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;e Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;16Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukanke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

perubahan APBDtahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan disahkan ;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyard empat ratussepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan keSekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama denganpencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahui17Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudianditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggarasebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karenasaksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaan yangmana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskankembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala subanggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;18Bahwa pencairan dana

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) lalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan

Moutong Prima SentosaNominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet depositoBahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH,SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumenpendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masihmenjadi kKewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP PasarMinggu Jakarta Selatan;Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening

; Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, terdakwa Irfan harus juga menandatanganideposito tersebut, tetapi karena terdakwa Irfan ketika itu tidak dikantor lalu saksimengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu saksi Irfan masuk Kantor ; Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahudeposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari IrfanDiansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ; Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) Jlalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (8) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan

Bilaternyata masih tidak cocok sampaikan kepada deposandan minta untuk diteliti kembali;Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 9 dari 6410Input setoran deposito ke dalam system sesuai dengannama, nomor rekening serta jumlah nominalnya danlain sebagainya;Apabila jumlah setoran tunai melebihi limittransaksi kasir/teller, mintakan kepada pejabat bankuntuk otorisasi dan paraf sebagai tanda persetujuan;Periksa kembali isian yang terdapat pada slipsetoran, dan lakukan validasi serta bubuhi parafpada validasi

Pejabat Bank :Menerima seluruh berkas pembukaan deposito danmemeriksa kembali kebenaran data yang dilampirkantermasuk kebenaran pengisian bilyet deposito' sertapemenuhan syarat syarat formalnya;Lakukan otorisasi (pengesahan) transaksi pembukaanrekening deposito pada system;Bubuhi tandatangan pada setiap dokumen pembukaandeposito sebagai bukti pemeriksaan dan persetujuanatas pembukaan deposito tersebut;Paraf pada bilyet deposito dan copinya sebagai buktitelah dilakukan pemeriksaan dan pengesahan(disamping

memasukan data Nasabah kedalamabuku merah adalah perbuatan yang salah;Bahwa Terdakwa menginput uang yang jumlahnyaRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke bawahdan jumlah uang yang besarannya lebih dari Rp.2.500.000,Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 43 dari 6444(dua juta lima ratus ribu rupiah) diinput oleh YULIZON,namun Terdakwa juga pernah menginput data dengan jumlahuang diatas Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) setelah diberi kuasa oleh Pimpinan;Bahwa yang memberikan otorisasi

adalah YULIZON danASMARIAL dengan cara memberikan password/kata sandi;Bahwa yang bisa menginput data Nasabah ke komputer adalahKasir dan juga orang yang memberikan otorisasi;Bahwa Terdakwa juga pernah mencari Nasabah;Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang diluar kantorBPR Salido Empati;Bahwa yang dapat menginput data ke komputer bisaKasir/Terdakwa dan yang memberi otorisasi;Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada YULIANAVIAkarena la minta bantuan agar BPR Salido Empati tidakbermasalah dan

Rp.3.550.000, (tiga juta lima ratus lima puluh riburupiah) terdakwa kemudian membayar dengan menggunakankartu. debet Mandiri Nomor 4097667101979286 dan kemudiankartu. debet Mandiri tersebut digesek oleh saksi DewiRachmawati dan kemudian langsung keluar struk hasilnyadan di struk tersebut keluar atas nama Ricky Wijayadengan nomr kartu 4388576011942250 yang berbeda dengannomor yang ada di phisik kartu debet Mandiri ; Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksiDewi Rachmawati melakukan otorisasi

Nunukan tahun Anggaran 2004;7 Keputusan Bupati Nunukan Nomor 922/0103.07.05/SKO/2004tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004tanggal 01 Juli 2004 ;8 Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun2004 tentangPenunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas namaBupati Nunukan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO)dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Tahun anggaran2004 ;9 Keputusan Bupati Nunukan No. 901 Tahun 2003 tentangPengangkatan Pejabat Sebagai Atasan langsung BendaharawanUmum

Nunukan TahunAnggaran 2004;Keputusan Bupati Nunukan Nomor 922/0103.07.05/SKO/2004 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 01 Juli2004 ;Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun2004 tentang Penunjukanpejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Bupati Nunukanmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) Tahun anggaran 2004 ;Keputusan Bupati Nunukan No. 901 Tahun 2003 tentang PengangkatanPejabat Sebagai Atasan langsung Bendaharawan

Budiman Arifin, Sekda Pemkab Nunukan (KepalaSKPD) Pemegang Otorisasi Pengelola dan PenggunaAnggaran Pemkab Nunukan tahun 2004 (dalam perkara aquo, tidak pernah didengar keterangannya dan bahkan tidakpernah dihadirkan di muka sidang, walaupun baik secaralisan maupun tertulis secara berulang ulang telah dimintaoleh Kuasa Hukum Terdakwa untuk dihadirkan di mukasidang (bukti SPH 2, terlampir).

Budiman Arifin dalam perkara a quo adalah sebagai WakilPemerintah/Pemkab Nunukan yang memerlukan tanah untuk keperluanruang terbuka Pemkab Nunukan, dan juga sebagai Pejabat OtorisasiPengelola. dan Pengguna Keuangan/Anggaran Pemkab Nunukanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan : (1) SK Bupati NunukanNo. 901 Tahun 2003 (vide, Perat 1, terlampir), (2) SK Bupati NunukanNo. 1 Tahun 2004 (vide, Perat 2, terlampir), dan (3) SK Bupati NunukanNo. 922/0103.07.05/SKO/2004., tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah

Pengadilan Tinggi TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;9 Bahwa berikutnya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan TinggiTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (hal.36, alinea 2 akhir) pada pokoknya mengemukakan : Tentang tanah yangdibebaskan tersebut telah dimasukkan dalam daftar Buku Induk Inventaris(BII) Pemerintah Kabupaten Nunukan No. 391 tanggal 31 Desember 2010dan adanya ketentuan hukum otorisasi

., menyetujuinya, kKemudiansaksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat SuratPermintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 /PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani olehsaksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku PejabatPembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atasnama saksi Ir.

Harmes Joni, M.Si., menyetujuinya, kemudiansaksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat SuratPermintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 /PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani olehsaksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku PejabatPembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atasnama saksi Ir.

., untuk keperluan pekerjaan penyusunanMaster Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000, (dua milyarlima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan Pemko Medan, dan kemudianbagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor :Hal. 80 dari 120 hal. Put.

Anggaran Belanja Daerah TA 2006 ;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006;Hal. 87 dari 120 hal.

Anggaran Belanja Daerah TA 2006;Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi(SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006;Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap AnggaranNomor: 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertaisurat pengantar Surat Permintaan Pembayaran ;Satu lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT.

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT Niagatama Retailindo PusatJakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADY TAMPEMAWA AnakDari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)melalui Terdakwa selaku Kasir PT Niagatama Retailindo Cabang Kota Metrosebesar Rp62.007.937,00 (enam puluh dua juta tujuh ribu sembilan ratus tigapuluh tujuh Rupiah), yang setelah dicrosscheck kembali oleh saksi korbanSUTAMSIN Anak Dari CAHYADI

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT. Niagatama Retailindo PusatJakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADY TAMPEMAWA AnakDari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1613 K/Pid/2012melalui Terdakwa selaku Kasir PT.

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, adapenggunaan dana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT. NiagatamaRetailindo Pusat Jakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADYTAMPEMAWA Anak Dari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutansecara terpisah) melalui Terdakwa selaku Kasir PT.

Niagatama Retailindo Cabang Kota Metro, ada penggunaandana yang tidak ada otorisasi atau laporan ke PT. Niagatama Retailindo PusatJakarta yang di Kas Bon oleh saksi JAHYA DONNY ADY TAMPEMAWA AnakDari JUNUS DIRK TAMPEMAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah)melalui Terdakwa selaku Kasir PT.

rekayasa oleh terdakwa, lalu Form pembukaan rekening baru atasnama para debitur tersebut terdakwa serahkan secara bertahap kepadaSupervisor Bank Sinar Mas yaitu saksi Nerry untuk dilakukan pengecekankelengkapan dokumen para debitur atau nasabah, diantaranya fotocopyKTP, fotocopy NPWP dan surat referensi tempat bekerja calon nasabahlaludiproses selanjutnya diserahkan ke bagian Customer Service untukdilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasingcalon nasabah tersebut kemudian melakukan otorisasi

Dikarenakan Form pembukaan rekening besertakelengkapan dokumen tersebut diserahkan oleh terdakwasebagai AccountOfficer Bank Sinar Mas sehingga pihak Bank Sinar Mas percaya untukmemproses pengajuan pembukaan rekening baru tersebut selanjutnyakelengkapan dokumen diserahkan kebagian Customer Service untukdilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasingcalon nasabah tersebut kemudian melakukan otorisasi (pengesahan)rekening nasabah.

rekening baru atas nama para debitur tersebut terdakwaserahkan secara bertahap kepada Supervisor Bank Sinar Mas yaitu saksiNerry sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 untukdilakukan pengecekan kelengkapan dokumen para debitur atau nasabah,diantaranya fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan surat referensi tempatbekerja calon nasabah lalu diproses selanjutnya dibagian Customer Serviceuntuk dilakukan pembukaan rekening Bank Sinar Mas dengan masingmasing calon nasabah tersebut kemudian melakukan otorisasi

BPR Sumedang, kecuali untuk kredit pensiun,dan kredit dengan agunan deposito;e Bahwa batas otorisasi Putusan Kredit bagi Kepala Cabang PD. BPRSumedang.masingmasing ditetapkan sebagai berikut :Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) bagi Kepala Cabang Cikeruh dan Rancakalong PD. BPRSumedang ;.

Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)bagi Kepala Cabang Tanjungsari, Cimalaka, Buahdua, Tomo, Darmarajadan Wado PD. BPR Sumedang;Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;2. Budi Kamsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur Operasional PD.

BPRSumedang.masingmasing ditetapkan sebagai berikut :Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) bagi Kepala Cabang Cikeruh dan Rancakalong PD. BPRSumedang ;. Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)bagi Kepala Cabang Tanjungsari, Cimalaka, Buahdua, Tomo, Darmarajadan Wado PD.

BPRSumedang Cabang Darmaraja diataurdidalam Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumedang Nomor : 27/KepDir/BPRSmd/2012 tanggal 3 September2012 tentang Batas Otorasi PutusanKredit Pada Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR)Sumedang, yaitu :Batas otorisasi Putusan Kredit bagi Kepala Cabang PD. BPRSumedangmasingmasing ditetapkan sebagai berikut :a.

Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) bagi Kepala Cabang Cikeruh dan Rancakalong PD. BPRSumedang ;b. Batas otorisasi putusan kredit diatas sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)bagi Kepala Cabang Tanjungsari, Cimalaka, Buahdua, Tomo, Darmarajadan Wado PD.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnyayang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.b. Pasal 28 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran Daerahmengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakanpengeluaran.c.

DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat buktiTDW.33)Keputusan Bupati No. 219/R/IV/2001Keputusan bupati No.46/R/II/2001Keputusan Bupati No.1101/R/X1/2001Keputusan Bupati No.353/R/V/2001Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat buktiTDW.59)a a nnHal. 37 dari 100 hal. Put.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkanSurat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakandengan itu oleh pejabat yang berwenang;b. Pasal 28 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukan SuratPermintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;c.

DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat bukti TDW.33)1. Keputusan Bupati No. 219/R/IV/20012. Keputusan bupati No.46/R/II/20013. Keputusan Bupati No.Il01/R/X!/20014. Keputusan Bupati Mo.353/R/V/20015.

Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat bukti TDW.59)Keputusan bupati No.608/BTL/VI/2003Keputusan Bupati No.785/BTL/VII/2003Keputusan Bupati No.891/BTt/VIII/2003Keputusan Bupati No.890/BTI/VIII/2003Keputusan Bupati No.886/BTL/VIII/2003Keputusan Bupati No.883/BTL/VIII/2003Keputusan Bupati No.04/BTL/II/2003Keputusan Bupati No. 39/BTL/II/20039. Keputusan Bupati No.05/BTL/I/200310. Keputusan Bupati No.l1006/BTL/X/200311.

.,;43.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 0499/SKO BOPBM/II/2006, tanggal 1 Mei 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;44.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 1374/SKO BOPBM/IV/2006, tanggal 2 Oktober2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;45.5 (lima) SK. Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang penunjukan pejabat yang berwenang untukmenandatangani SPM. TA. 2006;46.SK.

MOTORINDO sebesarRp.2.886.400.000,;5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 0499/SKO BOPBM/II/2006, tanggal 1 Mei 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 1374/SKO BOPBM/IV/2006, tanggal 2 Oktober2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;45.5 (lima) SK. Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang penunjukan pejabat yang berwenang untukmenandatangani SPM.

MOTORINDO sebesarRp.2.886.400.000,;43.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 0499/SKO BOPBM/II/2006, tanggal 1 Mei 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;44.5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KeputusanBatam Nomor : 1374/SKO BOPBM/IV/2006, tanggal 2 Oktober2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;45.5 (lima) SK. Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang penunjukan pejabat yang berwenang untukmenandatangani SPM.

Perjanjian PerubahanTerhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000095/PPPK/02733/0211 tertanggal17 Febuari 2011, adalah tindakan yang tidak benar dan melawan hukum.Vide dalam (bukti P 2) sesuai dengan aslinya;Bahwa bukti Penggugat/Pembanding yang ditandai dengan P2 adalahBuku Kartu Mutasi Tabungan Si Pinter Rekening atas nama MisroniMaffudin yang ada aslinya ditunjukan dalam persidangan, dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah di Pengadilan sedangkan bukti Tergugat yang ditandai dengan TI15 adalah foto copy otorisasi

Jpahalaman 42 oleh Majelis Hakim yang berbunyi* Menimbang bahwa bukti TI15 adalah berupa Otorisasi Pembukuan ver1.320110124 atas nama MisroniMaffudin (Penggugat), dalam bukti ini terlihat Penggugat telah menerimapinjaman pokok dari Tergugat sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus jutarupiah) dengan perubahan platfon (Top Up) sebesar Rp290.627.146,42 (duaratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus empatpuluh enam rupiah empat puluh dua sen) bandingkan antara bukti P2dengan TI15

Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan RektorUniversitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BadanLayanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BadanLayanan Umum Universitas Bengkulu.Dalam rangka proses otorisasi

12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan UmumUniversitas Bengkulu yaitu1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkatBPP adalah bendahara yang bertugas membantu BendaharaPengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayarankepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatantertentu :Hal 14 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.152 Dalam proses otorisasi

Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan RektorUniversitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :1 Menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BadanLayanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran padaBadan Layanan Umum Universitas Bengkulu.2 Dalam rangka proses otorisasi

3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan UmumUniversitas Bengkulu yaitu1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPPadalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaranuntuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak gunakelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :2 Dalam proses otorisasi

2010 dan Pasal 11 Peraturan RektorUniversitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 OktoberHal. 31 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL322010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :1 Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BadanLayanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran padaBadan Layanan Umum Universitas Bengkulu.2 Dalam rangka proses otorisasi