5/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd

., antara lain: Bahwa kesemua pihak yang tersebutkan pada identitas di atas, denganini telah bersepakat membuat dan menandatangani isi KesepakatanPerdamaian ini dengan ketentuan sebagaimana termaksud di bawah ini: Pasal 1Bahwa para pihak sepakat untuk menyatakan tidak mempunyalkekuatan hukum berlakunya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten SukabumiReg.No. 015/G/BPSKKabsi/XII/2019 tanggal 24 Januari 2020 dengansegala turutannya terkait dan bentuk kesepakatan aquo akan dicantumkansebagai salah satu klausula

No.05/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Cbd.Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 05/Pdt.SusBPSK/2019/PN.CbdPasal 2Bahwa sebagai konsekwensi yang timbul akibat pembatalan putusanarbitrase aquo, Pihak Pertama akan mengembalikan uang yang pernahdibayarkan Pihak Kedua dengan nilai yang disepakati bersama sebesar Rp.53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secarapenuh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan perdamaian dibacakanoleh Majleis Hakim PN Cibadak melalui transfer ke rekening BCA

329 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisHalaman 11 dari 39 hal.

BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Baraoleh karena dalam Perjanjian Kredit telah mengatur PengadilanNegeri Padangsidimpuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya, BPSK Batu Bara menyatakanHalaman 21 dari 39 hal. Put.

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 806/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 19 Mei 2016;3.

604 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

5 Februari 2015, yangmana kemudian diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter BPSK KotaPekanbaru melalui Putusan Arbitrase Nomor 06/Pts/BPSK/II/2015tertanggal 18 Februari 2015;Il.

Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan denganpertimbangan hukum Majelis Arbiter BPSK Kota Pekanbaru yang menjadidasar Putusan Arbitrase BPSK Kota Pekanbaru, sebagai berikut:5.1.Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kota Pekanbaru yang pada pokoknyamembatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang Pemohon kutipsebagai berikut:Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Pasal 4 tentangAsuransi antara Pemohon dengan Termohon adalah cacat hukum olehkarenanya harus dibatalkan karena sudah bertentangan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru Nomor 06/Pts/BPSK/II/2015, tanggal 18 Februari 2015;MENGADILI SENDIRI:1.

sangat sependapatdengan pertimbangan hukum Putusan Arbitrase BPSK Pekanbaru Nomor06/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;Bahwa Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/PdtSus/BPSK/2015/PN Pbr, dalam pokok perkara mengandung kekeliruan yangnyata, sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menelaah pokok perkaradan penerapan hukumnya, yaitu Tergugat/Pemohon Keberatan/TermohonKasasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan tanggungjawab sebagaimana yang tercantum dalam

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang mengadili perkara tersebut;2.

345 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

kewenangan BPSK Kabupaten Karawang mengadilisengketa dalam perkara ini;Prosedur BPSK Karawang dalam perkara yang diputus dengan Nomor19/BPSKKRW/V/2018 cacat hukum, dan putusan batal demi hukumdan harus dibatalkan;Membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 19/BPSKKRW/V/2018;Bahwa Panggilan BPSK Karawang tidak patut;Bahwa Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehTermohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa dan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;Menghukum

Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara dalam pemeriksaan di BPSK Kabupaten Karawang dan dalamHalaman 2 dari 6 hal.

Memutuskan bukan kewenangan BPSK Kabupaten Karawang mengadilisengketa dalam perkara ini;3. Prosedur BPSK Karawang dalam perkara yang diputus dengan Nomor19/BPSKKRW/V/2018 cacat hukum, dan putusan batal demi hukum danharus dibatalkan;4.

Membatalkan putusan BPSK Karawang Nomor 19/BPSKKRW/V/2018;Bahwa panggilan BPSK Karawang tidak patut;Bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehTermohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa dan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;7.

tanggal 27 Agustus 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Karawang telah salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sekalipun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma Nomor 01 Tahun2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK,akan tetapi mengingat bahwa BPSK dalam memutus perkara a quo tidaksesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana dalamketentuan perundangundangan

917 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

dengan Termohon telah diikat dengan Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Kirana Garden Nomor 082PPJB/GKDKG/CLR4/R4B01/III/2016 atau bukti P1=T5, yang dalam Pasal 22ayat (1) para pihak ternyata telah sepakat memilih domilisili hukum yang tetappada Badan Peradilan Umum dalam hal ini di Kepaniteraan Pengadilan Negerisebagaimana telah ditunjuk dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikanperselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.Sehingga dengan demikian BPSK

Kota Medan tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Judex Facti dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, denganmengabulkan permohonan kasasi Pemohon dan mengadili sendiri, membatalkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor37/Arbitrase/2018/BPSK.Mdn, tanggal 3 Mei 2018 dan menyatakan BPSK KotaMedan tidak berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung

Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semuatingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SudrajadDimyati, S.H., M.H., dan Dr. H.

482 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Jadi hubunganhukum antara Debitiur dan Kreditur adalah utang piutang dan jika terjadiwanprestasi/cedera janji dan sengketa hukumnya adalah masuk pada domainhukum peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dimana locus delictinya dibuat.Dan inilah terjadi kerancuan yang telah diterapkan oleh Majelis BPSK terhadappenerapan asasasas hukum yang berlaku;Bahwa atas kesepakatan yang tercantum dalam klausul perjanjian antaraPemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat disebutkan: Jangka Waktu Pinjaman Uang Selama

1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Konsumen Pasal 52 Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) meliputi:a.

) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baraberpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untukdisebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikan melaluiBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Halaman 12 dari 51 hal.Put.Nomor 1113 K/Pdt.SusBPSk/2016Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dengan cermat meneliti sengketa

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karenadalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri KabupatenSimalungun merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baikdalam

rugi dan atau sanksiadministrasi berupa penetapan ganti rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki Kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat

permasalahan kepada BPSK Batu Bara.

539 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;3. Menyatakan Sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan bukanlah merupakan SengketaKonsumen;4. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 097/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 27 September 2018, batal demi hukum;5.

Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan;Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 539 K/Padt.SusBPSK/20193. Menyatakan Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan bukanlah merupakan Sengketa Konsumen;4. Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 097/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 27 September 2018;5.

Menguatkan Putusan BPSK Pemerintah Kota Medan Nomor097/Arbitrase/2018/BPSKMadn., tanggal 27 September 2018:4. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 687/Pdt.SusBPSK/2018/PNMdn., tanggal 17 Desember 2018;5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkaradalam setiap tingkat pengadilan, maupun dalam tingkat kasasi.Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2019 yang padaHalaman 3 dari 5 hal. Put.

Januari 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 30 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalahmengenai tunggakan angsuran kredit mobil oleh Pemohon Kasasi yangmerupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi Pemohon Kasasi, halmana bukan merupakan sengketa konsumen, sehingga Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK

699 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Putusan Arbitrase BPSK BATU BARA Nomor 152/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 30 September 2016 cacat hukum;Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahandidalam diktum Putusannya Nomor 1296/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal28 Oktober 2016 mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisinan secara Arbitrase hanya disepakati dan ditandatangani olehTermohon Keberatan saja tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dariPemohon Keberatan.

Pemohon Keberatan tidak hadir panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara;Bahwa, Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbanganMajelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyatakan Pemohon Keberatantidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patutsehingga dianggap melepaskan haknya.

untuk bersidang di BPSK sehingga gugatanKonsumen patut dikabulkan seluruhnya;Bahwa pada faktanya Surat Panggilan Pra Sidang dari BPSK Batu BaraNomor 1299/PG/JSIII/BPSKBB/VIII/2016 tertanggal 13 Oktober 2016baru diterima oleh Pemohon Keberatan melalui kurir pada tanggal22 Oktober 2012.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:*Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliKonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupetan Batu Bara;e.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;2.

1095 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pemeriksaan Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Atas Pengaduan TermohonKeberatan Telah Melewati Tenggang Waktu6.

Bahwa Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan pengaduansengketa konsumen sebagaimana diuraikan pada Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara padatanggal 23 September 2015, sedangkan saat itu Pemohon KeberatanTidak Menghadiri Persidangan pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut;7.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraTidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Debitur11.

Maka demi hukum BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatu Bara Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili PengaduanTermohon Keberatan tersebut;E.

/MPP/Kep/12/2001, = menjelaskan Ketua BPSK MenolakPermohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila:a.

106/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pbr

/PN.PBR.Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/IV/2014 tanggal 26 Mei 2014 telah pernahdiputus dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota PekanbaruNomor; 28/Pts/BPSK/XI/2013 tertanggal 09 Januari 2014 dengan sengketa yangsama dan diputuskan Gugatan Penggugat/Termohon Keberatan ditolak.

Dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/IV/2014 tanggal 26 Mei2014 Batal demi hukum;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota PekanbaruNomor: 13/Pts/BPSK/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Arbitrase tersebut adalahsalah dan bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimanaditetapkan dan dipersyaratkan di dalam:a Pasal 45 ayat 2 Undangundang Republik Indonesia Nomor 8tahun 1999 tentang Perlindungan

(BPSK) KotaPekanbaru telah keliru dalam memutuskan Perkara AquoMembatalkan demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/IV/2014;Dalam Pokok Sengketa KonsumenHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.SusBPSK/2014.

)Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/TV/2014, tertanggal 26 Mei 2014 tersebutadalah salah dan bertentangan dengan hukum sebab sehubungan dengan PerjanjianPengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan Nomor: 035/WK/II/2013, tertanggal 25Februari 2013 tersebut telah dijabarkan didalam Pertimbangan Hukum Majelissebagaimana yang tertera pada alinea terakhir halaman 8 (delapan) Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/IV/2014, tertanggal 26 Mei 2014 telah disebutkan

)Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/IV/2014, tertanggal 26 Mei 2014; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha /PT.

942 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bara, ditentukan bahwa: Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau pada BPSK yang terdekat;Bahwa domisili Syafrizal Syah selaku Konsumen/Pengadu (sekarangTergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Kampar, yang manahingga saat ini di Kabupaten Kampar masih belum terbentuk BPSK,Halaman 17 dari 37 hal.

Nomor 942 K/Pdt.SusBPSK/2017sehingga secara hukum Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;3.

Sengketa Konsumen (BPSk);Halaman 23 dari 37 hal.

Nomor 942 K/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliKonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilin Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 21Januari 2016;Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,keputusan mencantumkan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Bangkinang Nomor100/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 2 November 2016, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini3.

MENGADILI :

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan No.78/PEN/VIII/2017/ BPSK-MDN bertanggal 12 Oktober 2017, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

713/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

6/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Cbd

775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

,;Bahwa terhadap putusan berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut di atas,Pemohon Keberatan (ic. PT. Capella Multidana) sangat keberatan danmenolak secara tegas karena Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dankeliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar putusannyatersebut, dengan alasan hukum sebagai berikut:1. Majelis BPSK menjatuhkan putusan melebihi kewenangan yang adapadanya;2.

Bahwa oleh karenanya Majelis BPSK bersikap berlebihan dalammemutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis BPSK a quosangat layak untuk dibatalkan;Ad.2). Perjanjian Pembiayaan Konsumen 003028/039465/PBR/09/13/M tanggal12 September 2013 adalah perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum;a.

Bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah bertindak tendensiusserta keliru dan sembrono serta tidak paham dan tidak menggalisistem usaha yang berkembang dalam bentuk usaha pembiayaan/leasing yang terus berkembang ditengahtengah masyarakat denganmenggunakan standar kontrak tersebut, seolaholah adanya standarkontrak/kontrak baku oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru sebagaiperbuatan yang tidak diperbolehkan dan melanggar undangundang.Sikap Majelis BPSK demikian justru dikhawatirkan akan dapatmenghambat bahkan

Nomor 775 K/Pdt.SusBPSK/2015Ad.5).mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 dimaksud;Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan keliru dengan menghukumPemohon Keberatan mengembalikan sisa pembayaran sejumlah uangRp39.582.000, dan menganggap hubungan antara Pemohon danTermohon sebagai hubungan sewa/rental;a.

Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 antara Syakirman selakuPenggugat/Pemohon melawan PT. Capella Multidana selaku Tergugat/Termohon;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan KonsumenNomor: 003028/039465/PBR/09/13/M tanggal 12 September 2013;4.

639 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga sudah sewajarnya apabila Ketua BPSK danatau Majelis Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen perkara a quomenyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjianyaitu BASYARNAS dan tidak melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, maka sudah sewajarnyaapabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang mengadili perkara a quo;Halaman 7 dari 38 hal Put.

Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang mengadili perkara a quo;.

Maka adalahpatut di duga BPSK Kabupaten Batu Bara dengan sengaja telahmelakukan rekayasa dalam memuluskan maksud dan tujuannya agarPemohon Keberatan tidak pernah hadir dalam proses sidang BPSK diKabupaten Batu Bara, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara dapatmemutuskan putusannya secara sewenangwenang dengan cara barumengirimkan panggilan nya setelah proses tersebut dilaksanakan;Sehingga adalah jelas dan tegas BPSK Kabupaten Batu Bara terbuktitelah melanggar Pasal 26 ayat (1) Kepmen Perindag 350/2001

(vide amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara aHalaman 21 dari 38 hal Put.

MENGADILI :
1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohn keberatan semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Nomor 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022 Perkara Konsumen Nomor : 23/P3K/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dimohonkan keberatan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon keberatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard);
2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya yang

234/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 185 /ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya ;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 436.000,- ( Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Tugas dan Wewenang BPSKyang berbunyi :Ayat(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atauMediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukanatas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ;Ayat(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukanmerupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang ;Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara adalah melanggarketentuan hukum acara.

sengketa lagi dengan cara konsiliasi ataupun arbitrase karenamelanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RINo.350/MPP/Kep/12/201 ;Bahwa oleh karenanya BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumen melanggarketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen No.350/MPP/Kep/12/201, maka Putusan BPSK Batu BaraNo.185/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015 cacat formil dan demi hukum harus dibatalkan ;II KEBERATAN KEDUA MENGENAT :MAJELIS BPSK BATU BARA SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAKMENERAPKAN

Dengan demikian kePutusan BPSK Batu bara No 185/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015sangat keliru karena tidak berdasarkan pada hukum positif, maka demi hukum harusdibatalkan ;Il KEBERATAN KETIGA MENGENAI :BPSK BATU BARA DALAM PUTUSAN NO.185/ARBITRASE/ BPSKBB/IV/2015MEMUTUS PERKARA MELAMPAUI KEWENANGANNYA ;Bahwa BPSK Batu Bara pada Putusannya dalam perkara aquo pada point (5) menyatakan :Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya administrasi, denda dan penarikan.Selanjutnya pada point (7): "Menghukum Pelaku

Bahwa ternyata, atas penarikan Objek jaminan fidusia a quo, Termohon mengajukankeberatan kepada BPSK dan atas Putusan BPSK tersebut, Pemohon mengajukan Gugatanini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikan diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut :1. Apakah ada Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan Arbitrase BPSK yangsetelah dijatuhkan Putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu ? ;2.

Apakah ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan olehpihak lawan setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ? dan ;3. Apakah Putusan Arbitrase BPSK diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehsalah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ?

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn, tertanggal 19 Oktober 2023;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 038/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 10 Agustus 2023;- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan

275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024