Ditemukan 523 data
77 — 32
dan sengajamembuat Surat Jual Beli untuk Tergugat VII dan VIII danTergugat IX mensyahkan Surat Jual Beli/pemindahan hak tanahTergugat VII dan VIII; Bahwa jika pada persidangan nanti di Pengadilan Tergugat VIImenyerahkan Surat Jual Beli yang dimaksud oleh Tergugat VIIdan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat VII tersebutPenggugat dirugikan 322 m2 @ Rp. 100.000 = Rp. 32.200.000,maka penggugat telah terlebih dahulu menyatakan Surat JualBeli a quo adalah bertentangan dengan ketentuan pasal : 1457 Jo.PP
11 — 1
padakutipan akta nikah Nomor XXXXX tanggal 02 Desember 1996, dan perkawinantersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugatmempunyai /egal standing untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telahmemperoleh ijin cerai dari Bupati Jombang hal ini telah memenuhi syaratPeraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Jo.PP
36 — 16
Register Buku Tanah pada Tergugat IVdan Tergugat V;Bahwa oleh karena itu Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti KerugianNomor : 483/3/APHGR/ML/1982, tanggal 06 Mei 1982, atas namaNGADIMAN yang dimiliki dan dipergunakan oleh Tergugat adalah CacatHukum karena dasar penerbitannya telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal19 UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria Jo.Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo.PP
24 — 8
Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974tentang Penertiban Perjudian, Jo.PP Nomor : 9 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Made Sumardana Alias Goyohdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quicksilver.3 (tiga) buah bolpoin warna hitam.1 (Satu) buah kalkulator warna
28 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang No. 3 Tahun 1992 jo.PP No. 14 Tahun 1993 dari kKeempat Program Jamsostek (1. JaminanKecelakaan Kerja, 2. Jaminan Kematian, 3.
12 — 5
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggalbersama sejak Mei 2013, yang hingga kini telah berlangsung selama 4Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2017/PA.SM........cccccccesecseeeeeseseseceeeuaeeeeeeeeeeeeenenensstahun 8 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknyasuami isteri;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannyatertanggal 24 Agustus 2016, sehingga ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1980 Jo.PP
120 — 30
Foto copy Keputusan Manager Area Selatan1 Nomor 54 Tahun 2012Tentang Pembatalan surat Penunjukan Tempat (SPT) di bangunanbaru hasil peremajaan/pembangunan atas nama Rinaldi, denganNomor A.LMZ.AKS 062, tertanggal 8 November 2012, diberi tandabukti P6 ;Surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sertamemenuhi Pasal 3 ayat (2) UU Nomor : 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo.PP Nomor : 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak
13 — 0
berpisah tempat tinggal dan sekarangPenggugat telah pergi ke Sumatera Selatan menjadi buruh sadap karet ;11.Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerustersebut, mengakibatkan kahidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidakada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;12.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil ;13.Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat a dan f Jo.PP
27 — 22
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuanPeraturan Pmerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP.
66 — 30
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo.PP No. 9 Tahun 1981 tentangPelaksanaan Penertiban Perjudian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE MARA dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;3.
14 — 14
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaPanitera Pengadilan Agama Cikarang patut diperintahkan untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA tempat perkawinanmereka dicatatkan dan ke KUA tempat tinggal mereka.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP 12/2001 jo.PP 46/2003 sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4.
35 — 13
Konawe Utara selaku Atasan pemohonuntuk melakukan perceraian berdasarkan PP Nomor : 10 Tahun 1983 Jo.PP Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Izin Dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah yang menikahpada Tanggal 17 Juni 2003 dan perkawinan tersebut telah terdaftar padaKantor Urusan Agama sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. : Tanggal .Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tuatermohon hingga tahun 2007, dan setelah itu
20 — 16
melainkan pemindanaan yang dijatunkan adalah agar terdakwamenyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masadatang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggaplayak dan adil;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo.PP
67 — 31
Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pencatatanseperlunya dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatanpenggugat pada point 4 tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya danTergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg Tergugat harus dihukummembayar biaya perkara ini; Mengingat UU No.1 tahun 1974 Jo.PP
42 — 5
diketahui dimana bertempat tinggal, sudah secara otomatisbahwa biayabiaya anak tersebut menjadi tanggung jawab penuh Penggugat,dan karena Penggugat adalah bekerja menetap sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) maka anak tersebut dapat terdaftar dalam daftar gaji Penggugat, makaadalah beralasan mohon agar anak tersebut ditetapkan menjadi asuhanPenggugat sebagai ayahnya;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalamperkawinannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo.PP
15 — 3
tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan AgamaGarut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1)hurup (a) dan pasal 66 ayat (2) Undangundang nomor 7 tahun 1989,secara absolut perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agamadan secara relatip menjadi wewenang Pengadilan Agama Garut,makaPengadilan Agama Garut berwenang menerima,memeriksa,mengadilidan menyelesaikan Gugatan Penggugat;Menimbang,bahwa berdasarkan HIR Pasal 130 ayat (1),Jo.UUNo.7 tahun 1989 Pasal 82 ayat (1),Jo.PP
SRIHARTO BRODJODARONO, SH
Tergugat:
MATALI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SIDOARJO ATAU ATR BPN SIDOARJO
2.KEPALA DESA KETEGAN TAMAN SIDOARJO
114 — 28
terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan denganperbaikkan redaksional dalam amar putusannya;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkandiatas bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan Penggugatadalah satusatunya pemilik atas obyek sengketa sedangkan terhadap buktikepemilikan atas obyek sengketa sampai dengan saat ini masih atas nama Matalisedangkan Matali sebagai penjual tidak diketahui lagi keberadaannya, yangkeadaan ini apabila dinubungkan dengan PP Noi0 Th.1961 Jo.PP
43 — 39
Menggunakan kewenangan yang menyimpang darimaksud dan tujuan pemberian wewenang(deteournement de pouvoir), PP No. 9 Tahun 2003,juncto Pasal 23 UndangUndang No. 8 Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)sebagimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor3890) ; eee eeeTanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukantindakan yang merugikan Penggugat (Willekeur),bahwa Pasal 12 huruf 3 PP No. 32 Tahun 1979 jo.PP
11 — 3
Niet ontvankelijk verklaard ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa Penggugat menolak semua dalildalil eksepsi Tergugat ;Bahwa secara yuridis formal maupun materiel dari undangundangPerkawinan maupun Peraturan / ketentuan lainnya yang mengaturperceraian Pegawai Negeri Sipil, maka semua dalil eksepsi dariTergugat tertanggal 30 Desember 2013 bukanlah merupakan ranaheksepsi ;Bahwa menunjuk ketentuan PP 10 tahun 1983 jo.PP